(ibu rumah tangga, aktivis, mantan pengguna jilbab)
Di masa Orde Baru kita mengenal beragam cara untuk penyegaraman yang dilakukan negara. Pertama-tama, apalagi kalau bukan penyeragaman ideologis. Pancasila versi tafsir Orde Baru menjadi alat represi. Ini diterjemahkan melalui berbagai cara, antara lian pemaksaan untuk memilih dan mendukung partai pemerintah, Golkar sebagai penjerjemah tungal ideologi negara. Hampir tidak ada aparat pemerintah, kecuali orang seperti AM Fatwa, yang berani membangkang. Dan penyeragaman ideologis itu tak terbatas sampai di sana. Ia diterhemahkan sekehendak hati oleh para penjilat rezim seperti Harmoko. Penyeragaman itu diteremahkan ke dalam banyak aspek kehidupan. Penyeragaman itu dilakukan dan dikontrol melalui berbagai cara, berbagai mekanisme dan berbagai media. (foto: cakbas88.wordpress.com)

Aparat pemerintah, pegawai negeri, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga pendidikan menjadi kaki tangan untuk proses ideologisasi itu. Dan penyeragaman itu mengejawantah dalam bentuk yang bermacam-macam, dari penyeragaman baju dinas/ baju korpri, sampai penyeragaman jumlah anak melalui program keluarga berencana (KB).

Melalui penyeragaman itu, negara mekalukan kontrol dan sekaligus represi kepada siapapun yang mencoba keluar dari penyeragaman itu. Dan penyeragaman itu dilakukan dengan kontrol yang amat ketat, dengan koersi yang sangat efektif. Demikian halnya dalam penyeragaman tentang bentuk dan umlah anak yang dikembangkan melalui program KB.

Ini memang bukan usaha yang sederhana. Diskursus tentang keluarga dibangun oleh negara/rezim Orde Baru sesaui dengan kehendaknya. Negara menjadi satu-satunya penafsir kebenaran tentang keluarga. Diskursus itu dibangun sesuai dengan ideologi yang diantut negara seperti pembangunanisme. Kontrasepsi bukan hanya menjadi alat bujuk tetapi juga alat penindasan dan menjadi basis perlakukan diskriminatif. Pasangan yang puny anak lebih dari 2, diperlakukan sedemikian rupa hingga dirinya merasa sangat bersalah dan merasa keluarag yang berbeda.

Kita tahu, siapapun atau unsur apapun yang menunjukkan tanda-tanda menolak penyeragaman akan dilibas. Dan kelompok yang paling rentan saat itu adalah umat Islam. Sebagian umat Islam merasa, harusnya ada ideologi yang bisa mereka anut selain Pancasila. Ideologi Islamisme misalnya. Salah satu turunan dari ideologi itu adalah dalam menafsirkan tentang keluarga atau cara mengeksprsikan keyakinan dalam cara berpakaian.

Di masa ketika rezim Orde Baru masih sangat curiga pada Islam, jilbab menjadi simbul yang dicurigai, namun memang sekaligus menjadi sumbul pembangkangan. Pelajar SMA yang telah diatur bagaimana menggunakan seragam yang berkalu umum tanpa memandang latar bekalang agama, mendapat tekanan ketika mereka berkeras untuk memakai jilbab ke sekolah. Beberapa masuk ke pengadilan dengan tuntutan subversif.

Namun, singkat kata, zaman telah berubah. Suharto turun setelah ia membiarkan iedologi Islamisme masuk ke ranah publik. Rezim pun berganti.

Kini, idelogi “moralisme” masuk sebagai panglima pengganti sebagai alat kontrol baru. Penyeragaman dilakukan atas nama moral. Cara berpakaian menjadi salah satu ukuran moralitas. Lalu jilbabpun menjadi panglima baru, seperti KB di rezim pembangunan. Jilbab menjadi penentu ukuran pembeda. Jilbab juga menjadi alat untuk tindakan diksriminatif dan sekaligus batas pembeda. Secara perlahan tapi pasti jilbab menjadi bentuk penyegaman baru yang sangat represif. Banyak aparat dan pegawai negeri yang dengan terpaksa menggunakannya karena “tidak nyaman diperlakukan berbeda”, atau “tidak mau dianggap kurang bermoral” atau “daripada tak mendapatkan fasiliras, tidak naik pangkat dan seterusnya.

Jilbab, seperti KB pada masa lalu menjadi alat pemaksa. Langsung atau tidak langsung , secara halus atau keras, jilbabisasi terus berlangsung. Bahkan kini muncul dalam bentuk aturan keluarga, aturan sekolah, aturan di kantor, perda, dan sejenisnya.

Dan berbeda dari KB atau bentuk penyeragaman lain yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, penyeragaman moralisme seperti pengguanna jilbab ini lebih sulit untuk dihindari atau ditolak. Sebab pemaksaan ini menggunakan kekuatan rezim moral agama yang lebih kuat daya tekannya. Kekuatannya meminjam kekuasan Tuhan melalui agama yang ditafsirkan secara sepihak. Entah darimana datangnya, muncul tafsir tunggal atas jilbab: jilbab wajib!

Maka kita pun mendengar dan menyaksikan, ruang-ruang umum, ruang-ruang publik seperti sekolah umum, kantor kantor, ruang DPR menjadi arena pemaksaan jilbab dengan mengatas namakan aturan. Dan karena aturan itu merupakan terjemahan dari aturan agama, lalu hampir tidak ada ruang untuk melakukan tafsir lain kecuali hendak dianggap tak bermoral, kurang iman atau belum insyaf. Sangsi sosial yang diterima oleh pelanggarnya semakin berat karena represi itu tak datang dari negara dalam bentuk aturan, perda dll, tetapi justru dari masyarakat sendiri. Perempuan yang satu menjadi pengontrol atas peremuan yang lain, suami menjadi pengontrol cara berpakaian isteri, aturan kantor menjadi pengontrol cara pakaian perempuan para aparaturnya.

Padahal bila kembali ke asas agama, jika berjilbab adalah wilayah pilihan keyakinan , maka seharusnya tak ada yang boleh memaksakan. Ia tak boleh menjadi aturan, atau perda atau bentuk pemaksaan lainnya.

Namun, satu hal yang pasti, akibat yang dipertaruhkan memang sangat besar. Indonesia yang pluran menghadapi ancaman penyeragaman yang akut. Acaman penyeragaman yang datang dari rezim moral bernama jilbabisasi!