Kata makar dan separatis bukan hal baru dalam pengalaman Orang Papua. Aksi apapun yang digelar di Papua dalam rangka menuntut keadilan atas hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara (kolonial) selalu saja mendapat tantangan dari aparat penegak hukum. Seakan-akan negeri ini bukan penganut paham demokrasi. Kata demokrasi yang seharusnya menciptakan ruang gerak bebas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan mengekspresikan diri ternyata hanyalah sebuah slogan semata.

Slogan demokrasi ternyata tak menjamin kebebasan rakyat di Tanah Papua. Setiap kali mereka ingin menyampaikan aspirasinya, menuntut keadilan atas kesadarannya sebagai warga negara yang tak mendapatkan perhatian dari pemerintah, malah mereka mendapat jalan buntu.

Kebuntuan ini adalah pengaruh dari pemahaman akan istilah negara Indonesia adalah negara hukum di samping demokrasi itu. Aksi atas dasar demokrasi dibungkam atas dasar penegakan hukum. Lagi-lagi kata makar dan separatis menjadi senjata pamungkas pembungkam suara Orang Papua. Stigma makar dan separatis selalu menjadi ancaman serius bagi Orang Papua yang ingin menyampaikan aspirasinya secara damai kepada NKRI.