Setelah sekian lama merdeka, dan beralihnya satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, saat inilah terasa betapa “dilema” melanda bangsa kita, bangsa Indonesia.

Reformasi yang dikumandangkan pada tahun 1998, ditandai dengan turunnya Bapak Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, sesudah memerintah negeri ini selama 32 tahun, yang mana pemerintahan beliau berasal dari penyerahan kekuasaan dari Presiden pertama kita Bapak Ir, Soekarno, yang juga memerintah selama kurang lebih 33 tahun. Memompakan semangat perubahan yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, ternyata berjalan sama-sekali tidak sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

Ada apa dengan bangsa kita, mengapa sulit sekali untuk bisa maju ? Apa sesungguhnya yang mengganjal perjalanan dan perkembangan bangsa ini ? Apakah benar pendapat segelintir orang yang menyatakan bahwa, Indonesia lebih baik dan akan lebih maju jika diperintah oleh bangsa lain, alias dijajah ! Benarkah ?

Sepintas lalu memang tidak dapat kita sanggah pernyataan yang merugikan tersebut. Namun itu tidak benar !

Jika kita sebagai anak-anak bangsa ada kemauan, dengan sekuat tenaga kita berusaha bangkit, mencari dimana letak simpul kekurangan dan kelemahan kita, lalu secara bersama-sama kita memperbaikinya, walaupun lambat, tetapi saya percaya suatu ketika nanti, kita bisa menjadi “Bangsa Yang Besar, Bangsa Yang Bermartabat dan Bangsa Yang akan Dihormati oleh semua bangsa-bangsa di muka bumi ini”.

Sekarang mari kita melihat sekilas “Pemerintahan Nasional” kita yang sedang berjalan.

Pemerintahan pertama yang terpilih secara langsung dan demokratis dengan jumlah suara yang signifikan 60,05%, dan

Pasangan Presiden dan Wapres yang paling diidolakan di negeri ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak

Boediono, Presiden yang mantan Jendral TNI, mewakili sikap teladan, disiplin dan ketegasan. Sedangkan Wakil Presiden adalah salah satu Ekonom yang dimiliki negeri ini, yang paling disegani dipanggung ekonomi dunia.

Jika boleh saya teriak dengan keras, ini adalah pasangan “Putra Bangsa” yang paling sempurna yang telah kita peroleh untuk memimpin kita dan seluruh bangsa kita, bangsa Indonesia.

Saya tambahkan sedikit, walaupun penulis tidak pernah kenal langsung bapak Presiden kita, namun dari pengamatan selama ini, penulis yakin, bahwa bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mantan Jendral TNI ini adalah seorang pemimpin yang berkomitment, betapa banyak yang salah menilai, menyatakan Presiden kita lemah, lembek atau tidak tegas dan sebagainya, banyak lagi yang tidak enak didengar. Tetapi menurut saya semua itu salah, justru kita sebagai anak bangsa yang bermartabat seharusnya mengangkat topi, mengagumi betapa seorang “Tentara” kita mampu dan mau menjadi Pemimpin yang memberikan contoh bahwa Pemimpin Republik Indonesia sanggup memimpin negeri ini secara “DEMOKRATIS”. (Tidak Otoriter).

Jadi menurut penulis, Pemimpin kita sudah bertindak benar, yang masih belum benar adalah justru orang-orang yang dipimpin.

Sekarang mari kita melihat kondisi bangsa kita sekilas dan secara umum saja, apa yang sedang terjadi dan apa yang paling mencolok secara negatif mengganggu jalannya perkembangan dan pembangunan bangsa kita ?

Kehidupan sosial masyarakat kita yang sedang berjalan dewasa ini, yang paling ramai dan tampak jelas dimana “Pemerintahan Nasional” kita kebingungan mengurusnya adalah: “Achmadiyah, FPI, FUI, FBR”, dan mungkin masih banyak lagi ormas-ormas yang berbau islam dan primordial/ kedaerahan yang dalam interaksi dengan masyarakat senantiasa menimbulkan gesekan negatif dan memberikan beban yang sulit bagi Pemerintahan Nasional kita.

Dan di daerah-daerah, tampak seakan-akan berlomba-lomba para Pemerintah Daerah berusaha menciptakan Perda-Perda yang seakan-akan hendak mengislamkan negeri ini.

Jadi praktis, “Reformasi” yang bertujuan hendak memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang semula dicita-citakan, kini dibelokkan seenaknya menuju arah yang akan menghancurkan atau mencabik-cabik negeri yang kita cintai ini.

Untuk menghentikan semua kekeliruan dan supaya kita bisa kembali kepada “Cita-cita” pendiri bangsa ini, sekaligus juga untuk dapat mengaktualisasikan sumbangsih positif dari saudara Muslim negeri ini bagi kemajuan bangsa, maka dengan ini penulis mengajukan usul kepada Pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Wakil Presiden Boediono, agar segera membentuk satu Badan yang bertugas khusus untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan Islam (termasuk segala sesuatu yang mengatas-namakan Islam) dalam hubungannya dengan Negara kita Republik Indonesia.

Badan ini harus diberikan Otoritas khusus, dimana semua pertimbangannya atas nama demi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semua keputusannya harus ditindak-lanjuti dengan dikeluarkannya “Keppres”. yang mana selanjutnya “Keppres” ini menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak jika ada yang melanggar setelah adanya keputusan hukum tersebut. Polri dan Kejaksaan, tentu akan lebih mudah bertindak dan bekerja jika sudah ada landasan hukumnya.

Badan yang saya usulkan ini, saya beri nama : “Badan Pertimbangan Pusat Keislaman Negara Republik Indonesia”.

Didalamnya dipersilahkan duduk para Cendikiawan Muslim, para mantan pemimpin seperti ex. Pangdam, ex. Kapolri, Ex. Ketua MUI, Ex. Ketua Mahkamah Konstitusi, Ex. Ketua NU, Ex. Ketua Muhammadiyah, para pencinta negeri ini yang juga mencintai agamanya Islam.

Mengapa begitu ? Sebab penulis berharap badan ini dapat menjaga “Keharuman Nama Besar Islam” sekaligus dapat “Menjaga Keutuhan dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Yang Sehat” di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dimasa depan.

Badan ini harus memiliki Independensi secara nyata, yaitu anggota-anggota yang duduk di badan ini diangkat oleh Presiden, dengan Ketetapan presiden, walaupun mendengar dan menerima usul-usul dari semua kekuatan bangsa yang ada, namun Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan/ mengangkat para anggota badan tersebut.

Demikian juga dengan dana untuk operasionalnya badan ini, juga harus independen, artinya tidak boleh dari anggaran departemen, tetapi langsung oleh SekNeg yang mengaturnya, agar Badan ini dapat bekerja maksimal, sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada dan diinginkan oleh “Pemerintahan-Nasional”, kita.

Jika boleh diandaikan, menurut penulis, yang hampir sama dengan BNN.

Jadi, mungkin kerja Badan ini bisa disinergikan bersama Departemen agama, namun kepentingan yang utama tidak akan bias oleh rutinitas kerja Depag tersebut.

Mengapa penulis mengajukan usul didirikannya Badan tersebut ? Ini semata-mata, menurut pengamatan penulis, sekian lama Bnagsa Indonesia Merdeka, belum pernah ada pihak saudara kita yang Muslim, membuat satu badan yang sungguh-sungguh memiliki Otoritas untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terutama berkaitan dengan pengatas-namaan agama Islam didalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis berharap dengan berdirinya Badan ini, maka umat islam di Indonesia bisa lebih leluasa untuk berkontribusi bagi pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekaligus, tidak terjadi lagi saling melempar tanggung-jawab jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan bersama, terutama yang berurusan dengan masalah agama Islam.

Dengan demikian, ke depan, Bangsa ini benar-benar akan menjelma menjadi “Bangsa Yang Besar, Bermartabat, Yang memiliki Penopang Bangsa yang kuat”. yaitu Pluralisme dan Demokrasi yang sejati.