Ketika saya sedang menulis note ini yang berjudul "Mana yang lebih tinggi, agama atau Presiden SBY?", saya terkenang pada satu figur besar warganegara Indonesia yang suka menertawakan agamanya sendiri, Islam, dan menjadikannya bahan dagelan yang segar. Siapa figur besar ini? Almarhum Gus Dur, yang sempat menjadi presiden RI dengan masa bakti yang tidak bulat, dan yang sempat dibenci habis-habisan oleh para pembela Islam di negeri ini!

Kalau pertanyaan di atas dijawab bahwa agama lebih tinggi dari Presiden SBY, maka agama lewat para agamawan akan mendikte dan mengendalikan Presiden SBY dalam dia menjalankan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya sebagai seorang presiden sebuah negara besar yang bernama Indonesia. Jika ini yang terjadi, maka Indonesia berubah menjadi sebuah negara teokratis, suatu bentuk pemerintahan negara yang belum pernah ada sejak negara ini didirikan hingga kini, bisa negara teokratis Islami Indonesia, bisa juga negara teokratis Kristen Indonesia, dan bisa juga negara teokratis Hindu Indonesia, dan seterusnya.

Dalam suatu negara teokratis, yang menempati kedudukan tertinggi sebagai pemerintah adalah Allah (theos) yang dipercaya telah mewahyukan garis-garis besar haluan negara dalam kitab suci, dalam agama yang memiliki dan menggunakan kitab suci, dan yang dijalankan oleh kaum agamawan yang ditata secara hierarkis. Dalam suatu negara teokratis, agama menjadi kebal kritik.

Tetapi jelas, dalam konteks masa kini negara Indonesia, jawaban bahwa agama lebih tinggi dari Presiden SBY adalah suatu jawaban yang salah telak! Jawaban yang benar adalah: Presiden SBY lebih tinggi dari agama.

Para pembela agama akan segera bertanya, Atas dasar apa anda menyatakan Presiden SBY lebih tinggi dari agama?

Jawabnya: Atas dasar bentuk pemerintahan negara Indonesia sebagai negara demokratis, yakni sebuah negara yang "dikelola atau diatur oleh rakyat" (dēmokratía) lewat wakil-wakil mereka yang resmi dipilih, dan lewat seorang kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, dan sebagai sebuah republik di mana para wakil rakyat ini dan kepala negara ini menjalankan "urusan publik" (res publica) demi kepentingan publik.

Bahwa negara RI adalah sebuah negara demokratis tampak dengan jelas di dalam ciri-ciri pokok berikut: (1) negara ini memiliki tiga lembaga tinggi negara yang fungsional (lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, yang masing-masing memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya masing-masing, dan mampu menjalankan kerjasama profesional demi mempertahankan keseimbangan kekuasaan di antara ketiganya); (2) rakyat negara ini secara langsung lewat pemilu memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam lembaga legislatif (yang berjenjang) dan memilih secara langsung presiden dan wakil presiden yang akan bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif dengan dibantu para menteri; (3) negara ini tidak menjadikan agama apapun, melainkan UUD 45 dan Pancasila, sebagai landasan ideologis dan landasan ideal dan filosofisnya.

Karena negara RI adalah sebuah negara demokratis yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas, maka agama sama sekali tidak berada di atas semua lembaga tinggi negara, dan juga tidak berada di atas Presiden, sehingga agama apapun, lewat para agamawan, tidak bisa mendikte dan mengendalikan baik semua lembaga tinggi negara maupun Presiden RI.

Hanya dalam konteks negara demokratis, agama apapun tidak kebal terhadap kritik, sehingga agama apapun tidak akan berubah menjadi sebuah ideologi totalitarian yang absolut. Tanpa bersedia menerima kritik, agama apapun pada akhirnya akan kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat.

Hanya dalam konteks negara demokratis, agama apapun tidak bisa dipandang bebas dari keterbatasan dan kekurangan, sehingga setiap agama memerlukan pembaruan dan koreksi terus-menerus supaya dapat memainkan peran positif yang relevan sebagai sebuah sumber ajaran moral.

Hanya dalam konteks negara demokratis, agama apapun tidak bisa masuk ke dalam dan mencampuri kehidupan politik. Artinya, hanya dalam konteks negara demokratis, sekularisme adalah pilihan yang tepat dan paling masuk akal.

Hanya dalam konteks negara demokratis, setiap agama dipandang setara dan sederajat, sehingga tak ada satupun agama yang diperlakukan sebagai anak emas.

Hanya dalam konteks negara demokratis, pemerintah dengan berlandaskan UUD 45 dan Pancasila memberi jaminan hukum atas kedudukan yang setara semua penganut agama apapun yang ada di Indonesia.