Foto: SDuara Karya

Kadin Indonesia baru saja usai pesta mengganti Ketua Umum, terpilih Suryo Bambang Sulisto (SBS). Ia Komisaris Utama PT Bumi Resources (BR), perusahaan terindikasi penggelap pajak, bermasalah  di kayus Gayus. BR saya verifikasi juga terindikasi melakukan pratek transfer pricing. Dalam Sketsa saya di blog-presstalk.com, terindikasi Rp 1.300 triliun  kerugian negara dari tranfer pricing pada 2009 – – hampir semua perusahaan ekspor batubara RI terindikasi melakukan. Kini cacad moral berbisnis bukan ancaman  bagi Anda berkiprah  di negeri ini: dengan  fulus semua mulus. Masih perlukah Kadin Indonesia?

Usul: dirikan Pengusaha Baru Usaha Maju Indonesia (PEBUMI). Kadin “uzur” bagi bangsa.

 

DALAM persiapan awalnya maju menjadi calon Ketua Umum Kadin Indonesia, pada suatu kesempatan di ruang pertemuan Epicentrum, Kuningan, berkumpul lebih dari 20  Kadinda, dan tim pendukung  SBS.  Pagi itu, akan ada wejangan dari Aburizal Bakrie, ketua Umum Partai Golkar, mantan Menko Kesra,   pemilik kelompok usaha Bakrie.

 

Sebelum pertemuan hari itu, ada 17 Kadinda (Kadin Daerah) di 17 propinsi, yang ketuanya berafiliasi ke Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada  SBS. Jika satu Kadinda memiliki tiga suara, maka dari asset “Golkar” saja, SBS sudah bisa dipastikan memiliki kekuatan dukungan.

 

”Kita harus memperkuat dunia usaha, kita harus memperkuat Kadin, karenanya saya berharap kawan-kawan mendukung Gembong,” ujar Aburizal dalam pertemuan itu. Gembong adalah sapaan akrab SBS.

 

Masih di acara Coffe Morning  itu,  salah seorang hadirin  nyeletuk, ”Kini kita dukung Gembong, 2014 kita dukung Bang Ical, presiden!”  Ical adalah sapaan akrab Aburizal. Dan Anda pembaca opini saya ini, silakan menterjemahkan sendiri posisi Aburizal kini, kiprah dan persiapannya ke depan, khususnya dalam mendikte Kadin Indonesia.

 

Dari paparan tadi, saya dengan gamblang ingin mengatakan bahwa Kadin Indonesia itu kini adalah kereta politik. Dan partai politik sudah memanfaaatkan, paling tidak menamcapkan kuku tajamnya di sana: Golkar. Dengan terpilihnya SBS Minggu  dini hari, kereta Kadin Indonesia, pasti kian menguning, dan memberikan  ”kenyamanan” bagi  Ical ke depan.

 

Jadi, Kadin dalam penilaian saya kini, bukan  lagi  berguna bagi pengembangan dunia usaha Indonesia! Tetapi sebuah kereta  ”kuning” pembawa gerbong calon presiden Golkar.

 

Mengapa demikian lugas saya katakan demikian?

 

Saya bukan orang luar Kadin.  Setelah berkiprah di HIPMI, saya pun merasakan aktif di dalam kepengurusan Kadin Indonesia. Saya pernah menjadi ketua Pokja Pengembangan Konten dan Aplikasi di bawah Divisi Telko. Jabatan itu saya tinggalkan begitu saja,  karena  orientasi Kadin tidak menumbuhkan usaha kecil, usaha baru, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar.

 

Untuk usaha-usaha yang sifatnya inovasi Kadin sudah tak ada sama sekali. Kadin yang saya amati hanya tempat berhimpun pengusaha, terutama besar, lalu  membangun   kekuatan melindungi usaha,  menekan pemerintah dengan kemudahan fasilitas, meringankan pajak dan mengupayakan keringanan lain, termasuk merebut peluang bisnis dengan lobby ”menekan” proyek-proyek  pemerintah, termasuk   bagi perusahaan sangat besar untuk menerapkan pola out sourcing di rekrutmen tenaga kerja.

 

Lebih parah lagi ketika saya melakukan verifikasi soal indikasi tambun dana negara lenyap dari praktek  transfer pricing penggelapan pajak. Saya hadir beberapa kali di Pengadilan Pajak, sejak pintu ruang pengadilannya masih tertutup  hingga  terbuka dan terkuaknya  kasus Gayus, saya indikasikan ada 5% dari hakim Pengadilan Pajak, dari 48 orang, membawa nama Kadin untuk kedudukannya – – 95% hakim merupakan dari Direktorat Pajak, Depkeu. Sehingga bukan suatu isapan jempol bahwa oknum Kadin ”bermain” di urusan pajak.

 

Di bidang sosial kemasyarakatan, dari lima calon ketua umum Kadin, faktual tak satu pun bicara, misalnya, ihwal kepahitan rakyat menghadapi lebih dari 200 kasus tabung gas meleduk. Malahan indikasi tajam saya temui, di saat kepahitan rakyat berduka soal gas elpiji 3 kg, lalu ada pengusaha bersama Pertamina mengeluarkan gas elpiji premium dengan tabung oranye di harga lebih tinggi untuk tabung 9 kg dan 14 kg. Produk itu dilansir tanpa memedulikan faktor psikologi massa: tepatnya diluncurkan dengan kehilangan roso.

 

Akan panjang sekali kata dapat  saya tuliskan akan kiprah dan ”kehebatan”  Kadin Indonesia yang digiring oknumnya. Maka saya hanya  bertanya, khususnya kepada Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, akan kalimatnya  di penutupan Munas Kadin Indonesia, Minggu dinihari, 26 September 2010. Hatta mengatakan pemerintah  membutuhkan duet Kadin Indonesia untuk menumbuhkan dunia usaha di Indonesia?!

 

Jika mengacu ke UU Pengusaha, keberadaan Kadin Indonesia memang begitu saktinya. Hanya dialah satu-satunya oraganisasi yang mewadahi dunia usaha  diakui di Indonesia. Saya tak habis pikir, mengapa cara-cara rejim Orba itu, masih bersisa dan melekat kuat di ranah organisasi kepengusahaan?

 

Bandingkan dengan di Jepang misalnya, setiap kota mendirikan Chamber of Commerce, kamar dagang  dan industrinya sendiri-sendiri, tanpa tersentral tanpa terpusat. Tanpu pula ada undang-undang yang mengharuskan satu wadah.

 

Tidak berlebihan saya katakan bila Anda ingin merasakan langgam dan irama Orba kini, ya nikmatilah Kadin Indonesia. Dan aura Orba itu kini ingin pula diduetkan oleh Hatta ke pemerintah?

 

Jika logika Hatta Rajasa mengembangkan UKM, Kadin sudah tak bisa diandalkan. Apalagi untuk usaha yang berbasis inovasi berbekal pengetahuan dan teknomologi, saya dengan tegas mengatakan tak ada satu pun karya inovasi anak Indonesia yang diperjuangkan Kadin Indonesia.

 

Kepedulian Kadin Indonesia  akan credential asset bangsa yang berserak, juga bablas tak diurus Kadin.

 

Jadi untuk apa Kadin Indonesia?

 

 

 

PADA kesempatan lain di suatu malam, saya berkesempatan hadir di saat Sandiaga Uno mengumpulkan beberapa pengurus Kadin Indonesia, di kegiatan  penggalangannya  ketika mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin, di sebuah klub eksekutif di Niaga Tower, Jakarta.

 

Pada pertemuan itu saya lihat hadir  Abdul Latif, senior HIPMI. Latif dengan tegas malam itu mendukung Sandi.  Maka terbayang oleh saya adalah indikasi “perlawanan”   Latif  terhadap  Aburizal. Ical terindikasi  “mencaplok” Lativi. Kelompok usaha Ical  mengambil alih Lativi  – – kini TV One – –  melalui sebuah bank BUMN,  di mana Abdul Latif tinggal menandatangni saja kesediaan, karena ia “terjebak” kemelut hutang kelompok usahanya di bank BUMN itu.

 

Dugaan  “dendam” Abdul Latif itu saya pendam dalam hati malam itu. Saya simak perjalanan  konsistensi Abdul Latif mendukung  Sandi. 

 

Pada malam itu pula, tebal sekali rasa keyakinan akan kehimipmian tim pendukung Sandi. Mereka seakan lupa bahwa pemilik suara itu bukan HIPMI semata. HIPMI sebagai aosiasi anggota Kadin, hanya punya satu suara.

 

Suara terbesar berasal dari 33 propinsi Kadinda, masing-masing satu Kadinda 3 suara plus  30 asosiasi: 99 + 30. Saya sampaikan kekurang-yakinan saya ke tim pendukung Sandi, jika pola pendekatannya  hanya asosiasi. Namun sebagai orang luar tim, tentulah kalimat saya tak didengar. Padahal jika acuannya usia, saya yang selalu mensosialisasikan kalimat yang uzur kufur mundur di media sosial; senang bila yang muda-muda lebih tampil, macam Sandi!

 

Tim Sandi saya simak  berjibaku membangun opini di luar.  Bukan fokus ke pemilik suara, pemilih. Bahkan  timnya menjelang Munas Kadin,  memasang berarak spanduk tegak di sepanjang ruas bandara hingga ke jalan Gatot Subroto, Jakarta, dengan semboyan Setara. 

 

Saya jadi teringat  gegap gempita dan profesionalnya tim Andi Malarangeng mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Langgam mirip-mirip sama dilakukan pula oleh Sandiaga Uno. Belajar dari laku kalah Andi Malarangeng, maka tidak mengejutkan Sandi kalah.

 

Kepada tim Sandi, pernah saya sampaikan untuk fokus ke pemilik  suara, memainkan media sosial; blog, facebook, twitter, youtube. Tapi tentulah dianggap sebuah teori, walaupun jika di-trace sedikit banyak ada portofolio awak di bidang ini.

 

Begitulah Pembaca. Sosok muda tak tampil di Kadin, tetapi alat politik kian menajam di wadah dunia uasaha itu. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, kini bukan saatnya lagi Anda berduet dengan Kadin Indonesia. Kini saatnya pemerintah fokus menumbuhkan banyak wirausaha baru tanpa perlu Kadin. 

 

Kadin Indonesia bukan lagi mitra pemerintah  yang pas, kecuali pemerintah kini masih berlanggam Orba, lupa akan kata reformasi. Memotivasi pendirian wadah baru, mengisi dengan  orang-orang baru, anak-nak muda kreatif  baru – – apalagi Kadin Indonesia juga gagal memajukan Industri Kreatif – – sebagai langkah jitu. 

 

Jika pemerintah perlu usulan nama wadah, ini dia: Pengusaha Baru Usaha Maju Indonesia (PEBUMI). Mengapa ini namanya? Untuk  menjelaskan identitas sebagai pengusaha bercorak baru, bukan Orba. Usaha Maju Indonesia, untuk menyatakan: premis tegas dan jelas,  maju usahanya, bukan   maju politik dan  intriknya. Toh untuk kereta politik sudah banyak partai politik?! ***

 

Iwan Piliang,  literary citizen reporter, blog-presstalk.com