"sekretaris kantor kami ditahan polisi syaria karena tidak pakai jilbab. namanya dicatat. dua kali lagi dia tertangkap basah (atau kering) tak berjilbab, dia akan dihukum cambuk."

Tulis seorang teman dalam salah satu status facebook-nya suatu kali. Status yang segera mengundang komentar beragam dari teman-temannya. Baik yang pro maupun kontra. Termasuk saya.

Saya menulis:

"buatlah sesuatu. aku gak tau macam apa. karena aku orang luar. tapi aku gemes banget dg kondisi ini. jadi males luar biasa dan mikir puluhan kali setiap kali mau ke aceh. kenapa dia jadi wilayah yang 'menakutkan' gitu ya (buat aku yang perempuan). menjadi manusia hipokrit yang harus sedia penutup kepala karena perintah. tubuh perempuan bukan lagi miliknya sendiri.. :p"

***

Kuliah umum filsafat mengulas pandangan Simone de Beauvoir tentang seksualitas di Komunitas Salihara Sabtu sore lalu kembali mengingatkan saya pada perkara status teman saya di facebook itu.

Kuliah disampaikan Gadis Arivia, dosen filsafat UI yang penampilannya sore itu hampir tak berubah seperti saat saya masih menjadi mahasiswa delapan tahun silam. Dari uraian makalahnya yang cukup panjang ada satu kata kunci yang menyengat saya. Mengulik syaraf menulis saya untuk segera membuat tulisan ini.

Adalah de Beauvoir yang cukup rajin mengulas perbedaan eksistensi dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Meski sebagaimana diakuinya: "menulis tentang perempuan merupakan subyek yang menjengkelkan" :).

Perasaan yang sesungguhnya juga sering saya alami. Saya tak begitu tertarik secara khusus membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Saya pun tak intens di isu perempuan. Tak akan pede dimasukkan dalam kelompok feminis. Namun sebagaimana de Bouvair juga bilang: "kenyataannya kondisi sebagai perempuan berbeda dengan laki-laki. Dan karena hanya perempuan yang mengalami (kondisi) tersebut maka hanya dialah yang mempunyai pengetahuan sebagai perempuan. Pengetahuan yang berangkat dari pengalaman. Yang bisa jadi menjadi sangat subyektif".

Karenanya, kalau bukan perempuan itu sendiri yang bersuara, siapa lagi? 🙂

***

Saya buka-buka lagi buku ‘Second Sex’ Simone de Beauvoir. Buku yang lama tersimpan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Di banding Hannah Arendt, filosof perempuan yang sangat saya gilai, saya tak begitu intens membaca karya-karya de Beauvoir.

The other. Itulah kata kunci yang menyengat saya. Bagi de Beauvoir, perempuan didefinisikan oleh budaya dan masyarakat (dan bukan oleh dirinya sendiri sebagai subyek) membuat relasi laki-laki terhadap perempuan sebagai yang “di luar” dirinya. Perempuan didefinisikan dengan referensi kepada laki-laki. Karenanya tidak esensial. Laki-laki adalah subyek dan ia absolute. Sedangkan perempuan adalah “other”. “Yang lain”.

Anda, terutama lelaki, boleh tidak sepakat. Tetapi sayangnya, kelihatannya itulah yang telah dan tengah terjadi. Mari kembali ke kasus Aceh. Atau wilayah-wilayah lain dimana perda syariat diberlakukan. Siapakah yang telah mendominasi tafsir terhadap aurat perempuan selama ini?

Saya sering merenung. Kenapa lah kiranya kewajiban menutup aurat pada laki-laki hanya diberlakukan pada saat menunaikan shalat sementara pada perempuan (konon) diwajibkan untuk mengenakannya setiap saat?

Bagaimana mungkin laki-laki bisa dengan bebas membuka dan mengenakan sarung dan kopiahnya (sebagai bagian dari penutup auratnya) sementara perempuan harus senantiasa mengenakan “mukena”-nya dalam keseharian mereka?

Jangan-jangan ini bagian dari apa yang disebut de Beauvoir sebagai sikap inferioritas laki-laki terhadap kekuatan mahadahsyat yang tersimpan dalam tubuh perempuan. Saat laki-laki tak mampu mengendalikan nafsu kejantanannya maka dimaktubkanlah ayat-ayat untuk mengkerangkeng perempuan. "Jangan coba-coba mengusik dan menantang kami karena kami manusia suci dan sempurna. Sementara kau para perempuan makhluk penggoda yang hanya berakal setengah!" :p

Ironisnya, tantangan perempuan sebagai “makhluk yang lain” terhadap laki-laki berjalan dalam hubungan yang tidak resiprokal. De Beauvoir melihat konsep “the other” pada perempuan menjadi mula pada segala bentuk penindasan. Namun berbeda dengan bentuk-bentuk penindasan minoritas-mayoritas (secara jumlah perempuan juga tak bisa dibilang sebagai kelompok minoritas), para perempuan bersifat menerima terhadap perbedaan kelakuan yang pada banyak kasus menjadi penindasan bagi diri mereka.

Parahnya, tantangan ini menjadi begitu terstruktur mengingat secara individu, perjuangan untuk terbebaskan dari segala bentuk penindasan pada perempuan kerapkali juga menghadapi perlawanan dari kelompoknya sendiri. Sesama perempuan. Belum lagi bila ia harus melawan lingkungan keluarganya sendiri.

***

Saya tak ingin mengulang curhatan saya. Tapi bagaimana tantangan ini nyatanya tak juga mampu saya hadapi. Menjadi perempuan, baik lajang atau berkeluarga, selalu berada pada posisi yang subordinat.

Sementara menjadi perempuan merdeka yang bisa dengan tegas bisa memutuskan apa yang layak dan tidak untuk dikenakan tubuhnya sendiri tak jua mampu diwujudkan, ia masih harus menghadapi pertanyaan rewel dari ibu atau kerabatnya: “tak malu kau dengan saudara-saudara mu yang lain yang tampak rapi berjilbab?” Atau pertanyaan sinis lainnya: “lu stress ya…?!”

Persoalan klise? Mungkin saja. Tapi nyatanya masih terjadi di masa orang (diwajibkan) tak lagi memakai kompor minyak tanah ini. Dalam kasus Aceh, betapa inginnya saya untuk tak mematuhi aturan yang ada. Berkunjung dengan rok atau celana pendek seperti yang biasa saya kenakan. Tapi lantas akan muncul gugatan: “Eh lu kan orang luar. Hormati tuan rumah dong. Dimana-mana kalo mertamu harus liat-liat. Dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak. Masuk ke rumah orang yang mewajibkan pake kerudung, ya ikut aturan lah….!!!”

Saya ingat salah satu tanggapan teman lain pada status teman facebook saya di atas. Ia menulis:

"Seharusnya tidak masalah, buat mereka yg tahu hukum setempat !! Sama kita keSpore tidak boleh meludah, permen karet dll.. Kalo tidak mau di Denda !! Ini mah ga ada hubungan dgn plurasi !!"

(Bayangkan ia menyamakan aturan mengurung tubuh perempuan dengan larangan meludah di tempat umum!)

Atau respon lainnya:

"Aku tinggal d aceh biasa aja kok. Gk sengeri org byangkn.. Biasa aja. Stiap daerh py aturan. Dmana bumi dpijak disitu langit dijunjung.."

(Dua respon ini kebetulan ditulis oleh laki-laki :p)

Inilah kiranya bagian lain yang tak resiprokal itu. Persoalan syariat islam menjadi persoalan khusus daerah tersebut. Dan perempuan yang sesungguhnya korban dari perda tersebut tak mampu berbuat banyak. Kecuali menerima aturan tersebut.

Yang lebih celaka adalah saat mereka tak merasa menjadi korban. Dan sang penentu kebijakan bertindak seperti tuan yang bisa dengan semena-mena menentukan hukuman bagi yang tak patuh.