Entah mengapa tangan saya iseng membuka note di facebook. Dan saya menemukan tulisan dibawah ini:

http://www.facebook.com/editnote.php?draft&note_id=388126491706&id=564218769#!/notes/fahrie-mohamed/mbakmbak/416665686671 

Senang sekali membaca tulisan itu, terutama pemahaman sipenulis yang melihat bahwa perempuan-perempuan Aceh dimasa lalu begitu majunya. Penulis juga mengutip beberapa pendapat dari Zengraaff (tentang perempuan Aceh) dan Tonybee (tentang peradaban). 

Hanya, ada sedikit yang mengganjal dihati saya saat membaca tulisan tersebut, yaitu tentang mengapa perempuan aceh sekarang tidak sehebat masa dulu? 

Mungkin ada baiknya saya menuliskan apa yang saya baca, fikirkan, alami dan saya amati. 

Dalam salah satu tulisan Hasbi Amiruddin yg dipresentasikan di konferensi Malaysia tahun 2004, beliau menulis sesuatu yang membuka mata saya. Katanya “perempuan dalam sejarah Aceh mempunyai kedudukan yang tinggi, terbukti bahwa mereka bisa menduduki posisi sebagai Sultanah selama 59 tahun (berbeda dgn tulisan diatas yg mengatakan 60 tahun). Ajaran islam yang menjunjung tinggi kedudukan perempuan dan laki-laki dikehidupan publik untuk bisa beraktivitas sama ternyata sejalan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh saat itu, sehingga masuknya Islam sama sekali tidak mendapatkan rintangan. Berbeda dengan kehidupan di Arab saat itu, dimana masyarakat pra islam tidak mengamini ajaran islam yang mengajarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan tersebut. 

Bahkan saat itu seorang mufti, Abdurrauf al Singkili diangkat sebagai penasehat Ratu, yang berarti bahwa mufti (yang laki-laki) tersebut mendukung jika perempuan juga bisa menjadi pemimpin. 

Hasbi juga mengatakan bahwa “setelah para mufti tersebut wafat, sebuah surat keputusan datang dari Mekkah yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di negara islam”.Menurut Hasbi, faktor inilah yang menyebabkan kemudian tidak adanya sultanah-sultanah yang lain di Aceh. 

Menurut saya, surat yang di keluarkan dari Mekkah itu juga kemudian diikuti oleh rezim Suharto lewat idiologi ibuisme. Dalam idiologi ini hal yang paling dipentingkan adalah bagaimana menjadi ibu yang baik. Lihatlah program yang dipopulerkan oleh Dharma Wanita. Tidakkah yang paling dipopulerkan adalah bagaimana menjadi istri pendamping suami?seingat saya, dalam program yang diikuti oleh ibu saya yang berstatus istri seorang pegawai di dinas perkebunan Aceh (meski sebenarnya ibu saya punya profesi sendiri sebagai bidan), yang mereka pelajari adalah bagaimana membuat kue atau menyusun hantaran untuk pernikahan. Ujung-ujungnya, tiap lebaran kami punya resep baru untuk dicoba. Atau paling keren adalah membuat seminar yang juga berhubungan dengan bagaimana menjadi istri yang baik. Seingat saya, belum pernah Dharma wanita di kantor bapak (alm.) saya membuat seminar yang berkenaan tentang bagaimana peran perempuan menyikapi kekurangan gizi dimasyarakat sekelilingnya atau peran ibu-ibu di kantor tsb menyikapi rendahnya mutu pendidikan di Aceh. Semoga saya salah untuk ini.. 

Kini kembali ke cerita ttg perempuan Aceh. 

sekitar satu tahun lalu ada 1 lembaga internasional yang berkantor di Lambhuk,mengadakan kegiatan training bagi perempuan yang menjadi caleg. Salah seorang senior saya (laki-laki) di kampus Muhammadiyah Jakarta di Cireundue ternyata menjadi salah seorang pemateri. Saat usai menjadi pemateri beliau mengsms saya. Katanya : “Perempuan Aceh memang luar biasa:semangat, kritis dan dinamis. Pertanyaan tak habis-habis, khususnya dari partai lokal, walau waktu sudah berakhir. Mbak Sari,congratulation ya, telah berhasil memberdayakan perempuan Aceh”. Senang sekali menerima smsnya tersebut dari orang di luar Aceh atas kerja-kerja dan usaha perempuan Aceh melanjutkan semangat Sultanah-sultanah terdahulu.Tentu saja saya reply bahwa itu bukan kerja saya saja, tapi banyak teman2 lain yang ikut andil baik perempuan maupun laki-laki. 

Senior saya tersebut menggaris bawahi partai lokal. Dalam pemahaman saya, teman2 dari partai lokal adalah mereka-mereka yang masih memegang kultur Aceh yang lugas dan tegas. Mengapa saya sampai berkesimpulan demikian? 

Dalam buku Aceh karya HC Zentgraff, beliau menuliskan ttg Cut Gambang (putri teuku umar) yang mengumpat seorang sipir Belanda yang hendak menolong beliau saat melihatnya sekarat setelah terkena kelewang tentara Belanda. Kata Cut Gambang “ jangan kau pegang aku hai kafir busuk” . Dalam bukunya Gender, Islam and nationalism in the state of Aceh, Jaqualine Seapno juga menuliskan cerita Pak Pande dan kelugasan istri pak Pande dalam berkata-kata bahkan menyumpahi Pak Pande yang begitu bodoh. Namun, sejak terdidiknya perempuan-perempuan Aceh dengan ajaran bahwa perempuan harus lembut dalam berkata2, maka kelugasan dan ketegasan perempuan Aceh sepertinya menghilang. Ini sejalan dengan pengalaman seorang teman yang mengadvokasi qanun Aceh ke DPR Aceh, saat beliau berbicara terlalu keras, salah anggota dewan berkata “perempuan koq ngomongnya seperti itu. Itu menyalahi fitrah. Perempuan kan seharusnya lemah lembut”. 

Menariknya, semakin terdidik perempuan, dalam pengamatan saya, semakin kemayu mereka. Semakin lemah lembut mereka dalam berkata-kata, yang dalam pemahaman saya lagi, menghilangkan kekhasan mereka sebagai perempuan seperti Cut Gambang. Ini sepertinya membenarkan pendapat Seapno dalam bukunya diatas bahwa perempuan terdidik yang mayoritas berada di kota2 pusat kekuasaan dan pengajaran moral, mereka semakin kehilangan jati dirinya sebagai perempuan Aceh yang lugas dan tegas. Dalam pemahaman saya, pendapat Seapno ini sepertinya mendapat pembenaran dari sms teman saya tadi bahwa perempuan-perempuan di partai lokal (bukan partai nasional) yang nota bene mereka yang masih jauh dari kekuasaan dan berasal dari kalangan pedesaan masih menjalankan perannya seperti Cut Gambang dan istri Pak Pande. 

Hasbi juga menyoroti bahwa sebenarnya pelarangan perempuan sebagai pemimpin itu hanya berada di lingkup pembuat keputusan. Katanya “However, in historical accounts of Aceh, it was still found out that after the period,women still appeared to be leaders such as Pocut Baren as an uleebalang (the noble), Cut Nyak Dhien, a fighter and Cut Mutia as a military commander and Teuku Fakinah as a leader of an educational institution. It was very likely that the equality of gender roles was still lingered in the minds of the Acehnese people at that time. Perhaps, the decree from Mecca merely brought about effects on the structure of central government level. Artinya, dalam keseharian saat itu perempuan-perempuan yang bergerak diruang publik masih diterima semisal sebagai laksamana, sebagai pejuang di peperangan dan sebagai pendidik, tapi bukan sebagai pengambil keputusan. 

Menarik untuk di quote apa yang disampaikan oleh seorang pemateri(perempuan),seorang hakim di Mahkamah syariah Aceh dalam seminar tanggal 21 April 2006 yang lalu, bahwa setiap perempuan itu mempunyai kekhasannya masing-masing. Ada yang seperti Khatijah (busineswoman), ada yang seperti Aisyah (pemikir dan cendikiawan). Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri, jangan dipaksa untuk menjadi satu orang saja yaitu Fatimah (ibu rumah tangga). Ini menarik, menurut saya, dimana saat idiologi ibuisme yang dicanangkan rezim Suharto dipraktekkan dalam Dharma Wanita maka ikon seperti Fatimahlah yang diagung-agungkan, sementara peran Khadijah, Aisyah bahkan Zainab (anak perempuan Fatimah) yang memimpin peperangan dan kemampuannya menjadi seorang orator ternyata jarang diangkat ke publik. 

Menutup tulisan ini saya berharap semoga saja kita bisa melahirkan lagi perempuan-perempuan penerus para sultanah tersebut dan tidak karena surat keputusan dari Mekkah itu lalu kita berhenti melahirkan para pemimpin-pemimpin perempuan.