(Sketsa VIII) Sosok Mahfud MD, Ketua Mahkamah Kostitusi, pernah bilang di TV One, betapa komunikasi pejabat kaku ke publik menjadi musibah, contohnya di kasus Tanjung Priok pekan lalu. Hal senada disampaikan oleh Jusuf Kalla, Ketua PMI, dalam menanggapi kasus Satpol PP dan masyarakat. Sosok Judi Latif, di seminar di Minggu lalu di Media Center, Jakarta, mengatakan, kini untuk mengubah keadaan seakan melewati kekerasan. Apakah dengan kekerasan rakyat pula, Depkeu, Pengadilan Pajak, baru berubah? Dan pengalaman mencekam pertama Didik L Pambudi, Citizen Reporter, ke Pengadilan Pajak (PP), benarkah Kadin Indonesian punya wakil di PP

RABU, 21 April 2010, lobby Menara Kadin, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sudah hampir tiga tahun saya tak menginjak bangunan itu. Sebuah cafe kecil di sudut di sebelah Bank Mega, masih seperti 3 tahun silam. Di meja dan kursi putih, dulu, adakalanya saya mengorder secangkir kopi, menunggu rapat ke Lantai 29, kantor Kadin Indonesia. Saya pernah jadi Ketua Pokja Pengembangan Konten dan Aplikasi di bawah Bidang Telko, di organisasi itu.

Hari ini saya bersama Raymond Suen, asal Singapura, memiliki sebuah aplikasi, ingin diperkenalkan ke anggota Kadin. Adalah Hariadi Saptadji, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia kami temui. Sosoknya sudah lama saya kenal. Sejak saya menulis ihwal pajak, Transfer Pricing (TP), Pengadilan Pajak (PP), saya pertanyakan kepada Hariadi mengapa Kadin Indonesia, pengurusnya ikutan menjadi hakim di PP?

Hakim mengadili PT Toyota Motor Manufaturing Indonesia (TMMI), contohnya. Menurut staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah wakil pengurus Kadin Indonesia. Sosok perusahaan wajib pajak, menjual Kijang Innova untuk ekspor dengan untung brutonya minus 7%, Avanza minus 14%, penjualan lokal cuma untung bruto di 2% lebih, pada 2005. TMMI anggota Kadin Indonesia.

Dalam keadaan terindikasi memainkan penjualan demi mengurangi pajak, urusan kewajaran menjadi tak wajar, atau istilah kerennya memainkan Transfer Pricing (TP), TMMI menyerahkan saja keputusan bandingnya ke hakim. Dugaan saya antara wajib pajak dan hakim sudah “main mata”. 

Jika Kadin Indonesia terbawa-bawa, akankah organisasi ini menjadi bagian “merampok” bangsa?

“Saya sudah cek. Sejak saya jadi direktur eksekutif Kadin, tidak pernah membuat surat rekomendasi bagi pengurus menjadi hakim di pengadilan pajak,” ujar Hariadi Saptadji, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia.

Hariadi mengaku, sesuai petunjuk dari Adhi Tahir, Ketua Pelaksana Kadin Indonesia, menyarankan saya mengkonfirmasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diketuai pengusaha Sofyan Wanandi.

Seusai mempertemukan Raymond Suen dengan Hariadi, saya lantas menghubungi Sofyan Wanandi melalui telepon.

“Tidak pernah kami Kadin mendukung seseorang duduk sebagai hakim pengadilan pajak,” ujar Sofyan.

“Apindo juga tidak melakukan hal itu.”

“Tetapi secara historis, dulu di era Sukamdani menjadi ketua Kadin, sekitar 15 tahun lalu, Kadin pernah medudukkan wakilnya di pengadilan pajak, “ ujar Sofyan pula, “Sosok itu dipercayakan kepada Rosita Noer.”

Lantas siapa gerangan menempatkan wakil Kadin di PP?

Pertanyaan itu membuncah di benak saya sepekan ini, terlebih ketika datang ke Depkeu tadi pagi.

JARUM jam menunjukkan pukul 10 pagi. Saya dan Didik L Pambudi, Citizen Reporter, menuju Departemen Keuangan. Kami hendak menuju Pengadilan Pajak (PP). 

Pintu masuk kendaraan di gerbang, sudah berubah pindah kesebelah yang agak jauh.. Satpam berbaju setelan biru tua bertopi macam waja tentara, bertuliskan PKD – – agaknya singkatan Petugas Keamanan Dalam. Saya perhatikan dua tali lebar putih meliliet di pundak hingga pinggang. PKD bak sosok tentara menyandang harnes. Di pinggangnya terselip pentungan bagikan senajata laras panjang. 

Sebagai orang awam, dari mulut pagar saja, Departemen yang dibiayai uang rakyat dan mengelola uang rakyat ini, seakan terlihat berpagar tinggi bak barak militer.

Di lobby Gedung Sutikno Slamet, Depkeu. Begitu turun dari taksi, dua satpam bersafari biru asyik tampak memegang radio komunikasi, HT. Saya sengaja berjalan ke kiri ruangan kea rah kantin. Didik, langsung menuju ke arah lift. Di sana Didik digadang 4 Satpam. Saya perhatikan Didik ditanyai dari jauh.

Dua anggota satpam menegurnya. Seorang bertubuh gempal satunya lagi langsing.

Didik menuturkan:

“Bapak dari mana?”

“Mau ke mana?” tanya yang bertubuh gempal

Didik lantas menjawab, menjelas bahwa seorang jurnalis dan ingin menuju lantai sembilan tempat Pengadilan Pajak berada.

Mengetahui Didik seorang wartawam, kedua satpam melarangnya naik, kecuali telah mendapat izin dari Kepala Humas Depkeu.

Bagi Didik permintaan itu suatu hal menggelikan, terkesan pamer kekuasaan. 

Berdasarkan UU, sebagaimana sudah saya tuliskan di Sketsa sebelumnya, sidang di Pengadilan Pajak terbuka bagi umum. Sehingga Didik menolak mentah-mentah perintah menghadap ke bagian Humas. 

Kedua satpam, terutama bertubuh langsing tetap ngotot melarang Didik naik ke atas. Mereka beralasan, sedang menjalankan tugas diperintahkan atasan. Sebuah tugas itu mengingkari, melanggar, undang-undang. 

“Sidang pajak terbuka untuk umum. Itu perintah undang-undang. Siapa pun boleh ke sana,” kata Didik beradu kata.

“Saya wartawan. Bapak bisa dikenai sanksi UU Pers karena menghalang-halangi upaya peliputan,” tutur Didik ke sang satpam.

Kedua satpam tetap meminta agar Didik menghadap ke Humas. Nada keduanya sudah tidak lagi memaksa.

Merasa bosan meladeni kedua satpam yang patuh perintah atasan itu, Didik meninggalkan mereka menuju lift. Ia masih sempat mendengar celotehan satpam bertubuh langsing meminta Didik menjumpai Humas di lantai enam.

Begitu sampai di lantai sembilan tempat Pengadilan Pajak (PP) berada, Didik segera memasuki ruang sidang III. 

Sidang dihadiri, sebuah perusahaan kosmetik yang melakukan banding terhadap DJP. Juru bicara pembanding seorang lelaki berkumis tipis. DJP, terbanding, diwakili empat pegawai berusia muda.

Uniknya, hakim ketua yang sudah dipenuhi kerut, berkening lebar, berkacamata sempat bertanya kepada Didik, “Mas berasal dari mana?”

Didik menjawab,”Masyarakat biasa, Pak.”

“Oh, Mas, sebagai masyarakat ingin tahu bagaimana jalannya persidangan pajak?”

“Iya, Pak.”

“Iya sidang ini memang terbuka untuk umum sesuai amanah undang-undang. Siapa saja bisa menyaksikannya,” kata hakim ketua bernada arif.

Didik tersenyum. 

“Mestinya kalimat bijak itu disampaikan pada pihak humas dan aparat satpam,” kata Didik dalam hati. 

Sidang banding pajak dari perusahaan kosmetik berlangsung lumayan menarik. Pihak pengusaha enggan membayar pajak sesuai yang ditentukan DJP karena mereka mengklaim mesti membayar royalti ke Amerika Serikat, induk perusahaan. 

Di Sketsa sebelumnya, saya sudah menuliskan kepada Anda.. Bentuk akal-akalan kewajaran, Transfer Pricing (TP), antara lain melalui membayar royalty. Apakah masuk akal, misalnya, produsen susu membayar royalty merk susu bendera Rp100 miliar lebih setahun saja?

Di sidang di ruang III itu, tidak ada titik temu. Sidang ditunda hingga 19 Mei 2010. 

Setelah perusahaan kosmetik keluar ruang sidang, sambil menunggu wajib pajak yang mengajukan banding dan pihak terbanding dari DJP di sidang berikutnya, Hakim Ketua kembali bertanya kepada Didik yang duduk di bangku belakang.

“Mas ini dari masyarakat atau wartawan?”

”Ya masyarakat, ya wartawan juga, Pak.”

Entah mengapa, Hakim Ketua kemudian berpanjang-lebar mengatakan, pihak pengadilan pajak sangat senang ada wartawan mau meliput persidangan terbuka untuk umum itu.

“Silakan dilihat baik-baik apakah tas-tas besar yang mereka bawa di sini memang berisi uang,” kata Hakim Ketua. Dua hakim lainnya menimpali dengan tawa.

“Banyak desas-desus miring yang dialamatkan ke arah majelis hakim, seolah-olah kami tidak benar.”

Didik menjawab, bahwa ia tidak tahu soal itu, karena baru pertama kali berkunjung ke Pengadilan Pajak.

Hakim kemudian mengatakan, orang seperti Gayus Tambunan – – yang makan uang pajak – – duduk di kursi di pihak terbanding, selaku wakil DJP, sambil menunjuk ke posisi duduk empat staf dari DJP.
.
“Tetapi Mas, tentu tidak termasuk,” kata Hakim Ketua. 

“Sebagai masyarakat, saya duduk di belakang, Pak. Gayus duduk di depan,” kata Didik membalas gurauan hakim.

Ketika sidang kemudian dibuka, dengan menghadirkan perusahaan di agenda berikutnya Didik meninggalkan ruangan. 

“Ini pengalaman aaya menemukan nuansa soal peradilan pajak yang saya baca di Sketsa,” tutur Didik. 

MENGINGAT pengalaman Didik, sontak saya teringat ketika pertama berkunjung ke Washington DC, AS, pada delapan belas tahun silam. Di sana, setiap orang, warga AS maupun turis dari belahan jagad manapun boleh bertandang ke Gedung Putih; FBI, markas intelijen; Pentagon, markas pertahanan AS.

Masuk FBI dan Pentagon begini ceritanya: Di FBI, setiap orang boleh mengantri sebanyak 40 orang per rombangan masuk ke dalam gedung. Bercelana pendek pun oke saja. Anda akan disambut ramah sebagai visitor. Pada Sketsa saya dua tahun silam di blog-presstalk.com, saya deskripsikan jika seorang agen setelah memperagakan aneka macam senjata di ruang latihan menembak FBI, sebelum berpisah bertanya santun ke tamu: 

Anak kecil bertanya. Sang agen selalu menjawab dengan kalimat, ”Yes Sir, thank you for questions…”

Santun. 

Ketika baru masuk gedung itu, penerima tamu senyum ramah, wajah tampak sumringah membantu.

Tak ada kalimat dan laku petantang-petenteng.

Di FBI saya mendengar cerita ihwal penangkapan Al Capone, mafia besar, yang kemudian akhirnya bisa dihukum karena penggelapan pajaknya. Kontras sekali dengan keadaan kita di Indonesia kini, beribu pengusaha menggelapkan pajak berjamaah dengan oknum pemerintah, bermain mata dengan parlemen dalam membuat undang-undang, ongkang-ongkang, senang-senang di balik penderitaan rakyat..

Di Pentagon lain lagi. Anda boleh masuk antri 20 orang per rombongan. Di sini layanan ke publik lebih menukik santun. Seorang marinir tanpa senjata menjadi guide, mengantar keliling menjelaskan keberadaan Pentagon.

Sepanjang perjalanan di gedung Pentagon itu, sang marinir berjalan mundur. Mukanya selalu menghadap kita pengunjung. Kala itu, saya berpikir berapa lama mereka latihan menghafal belokan jalan, anak tangga gedung, sehingga tampak santai menjelaskan keberadaan ruang-ruang di Pentagon dengan terus berjalan mundur.

Tempat percetakan uang, Departemen Keuangan AS, semuanya, ada bagian yang dibuka untuk publik dengan pintu terbuka dan penerima tamu ramah. Agaknya, inilah yang disebut bagian pelayanan publik. Mereka sadar bahwa yang mereka kelola hak rakyat. Ada ranah publik di sana. 

Kenyataan ini, bertolak belakang dengan yang dihadapi oleh Didik L Pambudi bukan?

Hingga ke kenyatan perbandingan inilah saya memberi judul tajam Sketsa ini. Apakah harus menunggu publik anarkis untuk segala lini baru berubah? 

Depkeu kini kian membentengi diri seakan kian membentengi publik masuk.

Bila langgam demikian esok dan ke depan terus dilakukan, tak berlebihan saya mengingatkan mereka akan kualat. 

Mengapa?

Pengadilan Pajak terindikasi amat pah-poh, Depkeu di urusan rekening liar uang negara mencapai 50 ribu belum terurus di kantung-kantung atas nama pribadi pejabat dan mantan pejabat. 

Angka total asset negara juga merendahkan akal sehat di Depkeu. Menterinya mengaku mengaku berprestasi menaikkan Rp 200 triliun aset negara dari sebelumnya, kini hampir Rp 900 Triliun?

Pengadilan pajak, urusan rekening liar , mengurus nilai asset negara secarab “asal” sekaligus absurd rendah angkanya? Beginikah Departemen dan atau Menteri yang berprestasi itu?

Indikasi transfer pricing 2009, yang sedianya dapat menjadi sumber pendapatan negara, justru “bobol” di pengdalian Pajak, Depleu.

Sebelum menaikkan naskah ini, saya dapat pula kabar dari Kadin Indonesia, bahwa Kadin kini akan mengirim 10 wakilnya bersama pemerintah membicarakan masalah pajak.Konon akan menyangkut urusan peningkatan penerimaan pajak.

Padahal di esensi urusan utama, di kedua lembaga itu, mengoreksi diri masing-masing terlebih dahulu. Bila masing-masing membentengi diri, bila masing-masing mencari solusi "bersama", tanpa jernih apa yang urusan yang harus dibenahi, jangan-jangan yang mengemuka hanya stempel bagi mensahkan melegalkan urusan “merampok” negara melalui pajak. Macam anggota DPR yang membuat UU seakan melegalkan penggelapan pajak itu: boleh diselesiakan di luar pengdailan dengan denda maksimum 400% dari pajak yang digelapkan.

Jika sudah demikian, memang bermimpi sajalah kau rakyat kebanyakan, sekaligus melongok saja di luar pagar Depkeu, yang ke depan jangan-jangan, angin pun akan dihambat masuk. Begitulah setori singkat Sketsa VIII ini.

Akhirul kata: pemangku kuasa, lupa betapa kayanya rakyat Indonesia telah membuat mereka nyaman hidupnya dengan menistakan sesama.

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.com