(Sketsa VII) Setelah enam Sketsa ihwal pajak, soal Tansfer Pricing (TP) mengalir saya tuliskan, laku reaktif di Depkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), juga di Pengadilan Pajak (PP), seakan tertayang bagaikan sinetron televisi. Saya sebagai sosok penonton melaporkan sang tayangan kepada Anda. Setelah lantai PP dan berbagai ruangan diberi CCTV, seluruh satpam diganti, kini adalagi sistem pengamanan baru, pengunjung kudu melewati pintu ber-Xray. Kian hari kian ada-ada saja. Mereka lupa mengelola kekayaan negara, uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Apakah termasuk bagi mempersulit rakyat datang bertandang?

MINGGU, 18 April 2010, pukul 8 pagi waktu Indonesia, saya mencoba melayani kawan-kawan asal Indonesia di Houston, AS, menjadi pembicara seminar melalui aplikasi di Webinar. Baru pertama saya memakai software Webinar. Situasi sampai tiga kali putus koneksi. Di dua jam pembicaraan utama, menyangkut Transfer Pricing (TP). Selebihnya topik umum Indonesia ke depan.

Seorang peserta seminar online, menanyakan, bagaimana jika kelak saya menjadi bagian kekuasaan, logikanya acap kali seseorang berada di luar lingkaran kekuasaan bicaranya lain. Setelah di dalam pemerintahan lain pula? Termasuk bila mantan pejabat setelah di luar kekuasaan, bersuara sumbang?

Pertanyaan peserta seminar online lintas benua itu mengingat saya akan staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menangani PMA. Ia kini sudah berbisnis. Suatu hari sosok mantan staf DJP itu bertanya kepada saya.

“Jika sebuah dus teve berukuran 29 inci, lalu dihidangkan ke Anda berisi penuh lembaran Rp 50 ribu? “ Kala itu lembaran tertinggi Rp 50 ribu, belum muncul lembaran Rp 100 ribu.

Sosok mantan staf DJP itu tanpa menunggu saya menjawab.

“Pasti Anda ambil!” ujarnya.

“Ingat bukan sekadar omongan atau janji lho, uang tunai di depan Anda!”

Kalimat tadi seakan bersahutan hadir di telinga. Nada berbeda, konteks sama dengan penanya di Webinar.

Peserta seminar Webinar mengultimatum

“Saya rekam jawaban Anda sekarang, nanti akan kami ingat omongan ini.”

Saya mejawab: Paradigma terhadap uang harus dibalik. Uang sebagai value, nilai, bukan volume. Jika nilai yang dikedepankan, seseorang di Depkeu, contohnya, menulis komentar di Sketsa VI di Kompasiana.com, mengatakan setelah remunerasi di departemennya, uang gajinya cukup untuk layak hidup.

Ke depan kita butuh pemimpin siap “miskin”. Sejarah sudah memberikan tauladan seperti Muhammad Hatta, misalnya. Tanpa membalik paradigma terhadap uang, tidak akan pernah terjadi perbaikan kemajuan Indonesia.

Sabtu malam sehari sebelumnya, saya mendengar percakapan Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan Farhan, pembawa acara di TV One. Mahfud menyebutkan sistem rekrut anggota DPR, pejabat di pemerintahan. Mahfud menyebut para menteri, banyak tidak pada tempatnya. “Mereka didudukkan lebih bagi kompromi politik, menampung aspirasi partai politik, bukan aspirasi rakyat, “ ujar Mahfud.

Dalam kenyataan itu, keadan diperparah langgam uang menjadi tuan. Untuk menjadi anggota parlemen kudu membeli, naik jabatan di pemerintahan dengan fulus, agar mulus.

Atas logika itulah, agaknya, uang kudu diraih dengan menghalalkan segala cara; merampas hak orang lain, jika perlu membunuh sesama biasa. Dalam tatanan inilah saya mengatakan kepada banyak komunitas anak muda, bahwa bukan saja kebudayaan kita tidak bergerak maju, tetapi peradaban mundur.

Laku memuluskan segala langkah itu pulalah yang dilakukan oleh oknum di Pengadilan Pajak (PP), yang di Sketsa VI saya deskripsikan terindikasi ada yang pernah memiliki SUV Toyota Cygnus, kendati gajinya sebulan tak sampai Rp 8 juta. Sosoknya dan pejabat di atasnya, ditengarai telah memainkan peran menghimpun uang bagi kepentingan kelompok kerja, bagi kepentingan kantung masing-masing.

Dan sebagaimana departemennya bekerja, sikap personalnya pun reaktif. Ia melacak saya sebagai penulis, dan bersama seorang koleganya menemukan kontak saya, yang katanya mengajar di Ukrida, Jakarta.

Itulah perbincangan sang oknum bersama koleganya di ruangan kerjanya. Padahal sosok yang diperbincangkannya itu adalah Indra Piliang, mantan staf peneliti CSIS, yang kini terjun ke ranah politik praktis, secara kebetulan memang bersuku Piliang, sekampung, sesama Piliang, otomatis kami bersaudara.

Jika sang oknum punya rencana “sesuatu” terhadap saya, jangan pulalah nanti kalian salah sasar ya?!

Akan halnya saya, data lengkap ada di dunia online, menganga adanya.

Pekerjaan Rumah kalian, bukan “mengurus” saya. PR kalian adalah mengembalikan segalanya berjalan sesuai aturan, bukan sebaliknya membentengi diri, atau jika perlu menyerang orang. Laku demikian usang. Era keterbukaan, publik kini mudah memantau fakta yang ada.

Tanpa punya CCTV, macam proyek yang kalian lakukan di Depkeu untuk PP, saya dengan rendah hati dapat menerawang oknum yang pernah ber-Cygnus, mendengar percakapannya sehari-hari. Termasuk materi dan strategi para hakim PP menghadapi Sketsa-Sketsa ini.

Saya sudah mafhum, sekadar contoh, kalau mobil Cygnus, sang oknum, sudah berganti ke Mitsubishi Pajero Sport – – tetap terbilang mobil mewah. Dan saya yakinkan kalian, esensi urusan bukan personal, tak hanya kelembagaan PP, tetapi indikasi tumpah ruah bocornya penerimaan negara.

Dan yang bersangkutan tak usah berkecil hati bahwa keliru memperbincangkan saya. Sekadar contoh, Eddy Satriya, kawan di komunitas oneline, staf Deputy Menkoperekonomian RI, dalam membuka seminar nasional Teknologi Inovasi Radio 2.0 di ITB, Bandung, pada Selasa, 15 April, di mana kebetulan saya salah satu pembicara, setidaknya 3 kali menyebut nama Indra Piliang, sambil menujuk ke arah saya.

Nah jika menyasar seseorang saja salah, laku oknum di PP itu, saran saya, ia dan genk-nya introspeksi diri saja. Tidak perlu kuatiar akan Sketsa-Sketsa ini, apalagi membahas serius di dalam rapat resmi PP. Yang pasti, publik, siapapun Anda, terutama media, kontrol-lah PP.

PP kudu terbuka bagi umum. Undang-undang menabalkan demikian. Termasuk para wajib pajak tambun yang minta dirahasiakan namanya juga keliru. Undang-undang menjaga kerahasiaannya, jika ia membayar pajak benar.

Tetapi jika wajib pajak berani menggugat ke PP, otomatis mereka siap buka-bukaan ke ranah publik. Dan umumnya mereka yang terbuka dan bisa menang di PP, adalah yang berusaha memang benar, sepantasnya dibenarkan.

MINGGU, 18 April malam, saya mencoba meyakinkan seorang konsultan pajak untuk bertemu. Sosoknya acap bersidang di PP. Sudah 6 tahun ia bekerja di perusahaan yang cukup bunyi namanya bagi perusahaan besar bermasalah pajak. Namun ia agak keberatan untuk jumpa.

Kami berbincang melalui telepon.

“Situasi sekarang serasa tak kondusif, termasuk di pengadilan pajak, kecurigaan tinggi,” ujar Sam Adi Mulyo, sebut saja namanya begitu.

Dari enam Sketsa yang saya tulis, Sam Mulyo mengamini sebagian besar narasi yang ada. Ia hanya memberikan catatan, dari satu dua perusahaan yang maju banding ke PP, adalah mereka benar-benar seharusnya menang. “Karena memang ada kalanya pejabat pajak salah hitung, atau salah membaca data dan lampiran laporan pajak,” ujarnya.

“Saya tak sepakat kalau seratus persen yang maju ke pengadilan pajak, perusahaan pengemplang.”

Logika Sam Mulyo, tentu bisa diterima. Satu dua perusahaan, sama halnya dengan satu dua orang di PP. Mereka yang mau bekerja dengan benar dengan hati tentu ada. Karena adanya hati bening nan tersisa itulah, dari sana saya bisa mendapatkan info ketidak-beresan itu, jadi bukan dari siapa-siapa, apalagi dari sumber dikarang, sama sekali jauh lah yauw

Termasuk saya mengetahui adanya mesin penghancur kertas di lantai V PP, yang berukuran besar dan sempat dipekerjakan maksimal dan hari ini sudah pula dipindahkan?

Sam Mulyo secara hati nurani mengatakan, “Memang benar kami acap kali melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan hati nurani. Laporan audit untuk klien, harus kami stel. Bahkan mencarikan konsultan hukum, pakar, yang paham perpajakan, untuk memberikan opini legal demi memenangkan perkara di persidangan.”

“Yah, seperti di persidangan pada umumnya, pendekatan kepada panitera, kepada hakim kami lakukan dengan berbagai cara. Dengan kondisi pengadilan pajak yang selama ini eksklusif, kami merasa aman. Tetapi sejak Anda menulis Sketsa ini, keadaan benar-benar berubah. Bagi kami ini bisa berkah juga bisa musibah”

Atas dasar adanya perubahan itulah, Sam Mulyo yang sesungguhnya cukup lama saya kenal, merasa “takut’ berjumpa. Kuatir ada pihak-pihak yang melihatnya bertemu saya. Lalu ia akan mengalami kesulitan bekerja di PP, dan itu akan merugikan operasional perusahaannya sebagai konsultan pajak.

Karenanya saya menjadi teringat kepada seorang pejabat di seksi Tranfer Pricing

“Berbicara ke media ini, juga resiko bagi kami. Tetapi demi kepentingan lebih luas, hal ini kami lakukan.”

Dan benar saja, setelah Sketsa IV meluncur saya tuliskan, kini sang pejabat itu, malah “dinaikkan” jabatannya.

Ia kini tak lagi berada dalam Seksi Transfer Pricing. Padahal sosoknya paling peduli, dan paham akan “kebohongan” tambun selama ini.

Demi penghargaan kepada pejabat yang bersangkutan , Senin, 19 April 2010 ini, siaran Presstalk, QTV, talkshow indie sejam saya pandu, pukul 12.00, kembali mengulang penampilannya bersama Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR.

Barusan di akhir menulis Sketsa ini, Achsanul mengirim SMS, bahwa pertemuan DPR dengan Pengadilan Pajak, kemungkinan baru akan dilakukan pada Kamis pekan ini. Tentu agenda yang sudah tertunda itu, kian cepat dilakukan kian baik.

Esok Sketsa lanjutan akan hadir lagi, dengan reportase dan bahan indikasi pah-poh DJP di berbagai daerah!

Pengadilan Pajak?

Tentu!

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.