(judul asli penullis: Iyyakana’budu wa “Partai” Nasta’ien) DALAM dinamika keberagamaan masyarakat Islam Kalimantan Selatan, kita kenal ada istilah yang sering disebut sebagai golongan “Kaum Tuha” dan kalangan “Kaum Muda”. Dua kelompok keagamaan ini, sejak waktu yang tidak bisa disebutkan, sering terjadi “percikan-percikan” perselisihan dan “gesekan-gesekan” perbedaan pendapat. Kedua kelompok ini juga tidak jarang saling “serang” satu sama lain, khususnya dalam masalah-masalah khilafiah dan furu’iyyah.

“Permusuhan” itu, kadang-kadang, berlebihan dan tidak masuk akal, tidak ilmiah dan meyimpang jauh dari etika syariat. Dari itu kemudian saya menduga, bahwa “permusuhan” ini bukan semata-mata bersifat “keakidahan” dan khilafiah semata-mata, tetapi juga ada unsur politis di sana. Sebagaimana kita tahu, bahwa sekitar 80% masyarakat Islam Kalimantan Selatan memiliki corak keberagamaan “Kaum Tuha”. Mereka ini sangat “ditakuti” sekaligus dibutuhkan oleh, dalam hal ini adalah pemerintah/penguasa, karena dikhawatirkan akan menjadi kekuatan “oposisi” yang “tidak mendukung” pemerintah, khususnya dalam waktu penggalangan suara di saat pemilu dan pilkada. Saya kira, ulama “Kaum Tuha”, secara sadar atau tidak sadar, “dipelihara” dan dipakai oleh pihak penguasa untuk “menyerang” pemahaman keagamaan seperti pada kelompok “Kaum Muda” guna menghindarkan kemungkinan munculnya oposisi politik dari para pengikutnya. Fakta ini begitu spektakuler diperlihatkan pemerintah dengan mendukung penuh setiap kegiatan baik dalam tradisi, seremoni dan sarana keagamaan “Kaum Tuha”, dengan berbagai fasilitas, bentuk dan cara. Hal ini seolah menegaskan bahwa pemerintah juga adalah “salah satu” dari mereka.

Tindakan “preventif” dari pemerintah itu dari segi kepentingan politik mereka sendiri memang cukup beralasan. Pengandaiannya adalah, jika pemikiran “Kaum Muda” yang lebih bercorak realis dan kritis sampai memasuki ranah keberagamaan pengikut “Kaum Tuha”, dikhawatirkan dapat mengeliminasi ketaatan spiritual dan kepatuhan sosial mereka terhadap ulama “Kaum Tuha” dan pemerintah. Pengandaian selanjutnya, pengikut “Kaum Tuha” dengan jumlah statistik yang mayoritas itu akan menjelma menjadi kekuatan oposisi yang dapat mengancam “kelembaman sosial” dalam stabilitas politik status qou dari pemerintah.

Bagi ulama “Kaum Tuha” sendiri, “ketakutan” juga dialamatkan kepada “ancaman” pemikiran “Kaum Muda”. Kalau pemikiran kalangan ini berhasil memengaruhi para pengikut “Kaum Tuha” dikhawatirkan akan mengeliminasi wibawa “spiritual” yang dimiliki oleh ulama “Kaum Tuha” sekaligus dapat memutus “mata rantai” mereka dengan pengikutnya sendiri. Mata rantai di sini tidak saja semata-mata bersifat teologis, tetapi juga dari segi politis dan bahkan ekonomis.

Segi ekonomis dimaksud adalah, pemanfaatan ketaatan dan kepercayaan pengikut “Kaum Tuha” yang bisa dijadikan “lahan garapan” untuk tujuan politis sekaligus ekonomis itu sendiri. Contoh kongkritnya adalah, para ulama “Kaum Tuha” tidak akan lagi bisa secara leluasa “mengeksploitasi” pengikutnya untuk dijadikan “sapi perahan” seperti dalam melaksanakan “proyek” bapintaan maupun penarikan zakat atau sumber ekonomi umat lainnya yang dialamatkan untuk mendukung lembaga keagamaan atau pribadi para ulama “Kaum Tuha” sendiri. Dan hal ini terjadi, lebih-lebih terbukti dalam dinamika keberagamaan “Kaum Muda”, di mana antara pemuka agamannya dan pengikutnya tidak terlahir sikap fanatisme dan kultus individu yang kebablasan.

Jika pemerintah berupaya mempertahankan “kelembaman sosial” dalam stabilitas politik status qou mereka, maka para ulama “Kaum Tuha” berupaya mempertahankan keseimbangan “birokrasi” feodalistik dari fanatisme pengikutnya. Sebab, seperti kita ketahui, bahwa otoritas ulama dalam dinamika keberagamaan “Kaum Tuha” masih menjadi tunggal simbolik feodalistik dan legitimasi untuk dianut dan dipatuhi. Apa yang sudah difatwakan ulama “Kaum Tuha” telah menjadi “blue print” yang cenderung dipertahankan mati-matian sebagai satu struktur hukum tak terbantah.

Saya punya contoh bagus terhadap dua streotif ini. Pertama, Yudi Wahyuni (Walikota Banjarmasin saat ini), yang mempunyai historis pribadi dan latar belakang keberagamaan dari kalangan “Kaum Muda”, dalam posisinya sebagi walikota sering terlihat dan terlibat dalam acara-acara ritual dan seremonial dalam tradisi keagamaan “Kaum Tuha”, yang, dalam kerangka pemahaman keberagamaan “Kaum Muda” sendiri, justru berupaya dengan gigih dieliminasi.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga punya bentuk dan misi (baik dilihat dari latar belakang pribadi para pengurus maupun ideologi partai yang diterapkan) lebih sejalan dengan pemahaman keagamaan “Kaum Muda”, tetapi juga tidak dapat mengelak dari arus politik yang berlangsung deras di lapangan. Meskipun kondisi ini sering diakui oleh para aktivis dan elite PKS sendiri sebagai situasi yang delematis, sehingga sikap “terbaik” yang sementara bisa mereka ambil hanyalah diam, paling tidak untuk batas waktu tertentu. Ke depannya, jika PKS sebagai sebuah partai politik sudah mempunyai kekuasaan yang “memadai”, demikian diandaikan, umat akan dikader supaya memiliki pengetahuan agama yang baik dan “dikendalikan” agar hanya mempraktikkan nilai-nilai agama yang “lurus” saja. Pengkaderan itu boleh jadi akan dilakukan PKS lewat wadah “sayap dakwah” yang selama ini mereka galakkan.

Namun, alih-alih merasa “ngalih” atau paling tidak “diam” dalam beragam pemahaman dan tradisi keagamaan umat yang “belum lurus” itu, PKS sendiri justru tampil (men)jadi pelopor dan fasilitator seremoni-seremoni dan ritualitas dalam tradisi keagamaan yang “belum lurus” tersebut. Fakta ini bisa kita lihat seperti kegiatan yang dilakukan oleh kader, aktivis, caleg, dan pengurus PKS dalam setiap acara mobilisasi massa. Fakta lain adalah sosialisasi di media massa dan spanduk atau tulisan di sejumlah brosur atau famplet yang isinya mengajak umat untuk secara bersama-sama melaksanakan seremoni dan tradisi keagamaan yang “belum lurus” itu pada momen-momen tertentu. Khusus untuk tulisan di spanduk dan brosur atau famplet, PKS kerap memuat teks-teks agama yang tidak diklasifikasi dan menguji keabsahan para perawi yang metransmisikan teks-teks agama tersebut. Fakta terakhir menyebutkan, seorang kader PKS yang saat ini menjadi wakil kepala dearah di salah satu kabupaten di Kalsel pernah berupaya mengundur upacara resmi kenegaraan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 63 hanya karena tanggal 17 Agustus pada hari itu berbarengan dengan nisfu Sya’ban. (Sekadar perbandingan, pada saat pemerintahan Presiden Soeharto pernah dilaksanakan Upacara HUT RI meskipun bertepatan dengan hari libur nasional yaitu Hari Raya Idul Adha). Konon, upaya wakil kepala daerah dari kader PKS itu untuk menghormati kelompok masyarakat yang sedang melaksanakan tradisi keagamaan tertentu pada hari nisfu Sya’ban tersebut. Tetapi saya curiga hal itu dilakukan justru untuk tujuan politis, misalnya menarik simpati massa guna mendulang suara pada pemilu 2009 tadi.

Apakah sikap elite PKS tersebut dikarenakan – sebagai pejabat baru – belum “fasih” bagaimana memposisikan ketentuan-ketentuan kenegaraan dengan azas-azas “religi”; merasa “ngalih”; tujuan politis, atau memang berangkat dari keyakinan yang sama? AlLahu ‘alam. Yang jelas, perlakuan itu mencerderai keyakinan nilai-nilai religi yang dianut oleh kader-kader PKS sendiri sebagaimana mereka proklamirkan selama ini.

Perlu dicatat, kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh para elite dari kader-kader PKS, khususnya di Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan. Fakta-fakta tersebut sekaligus menampik argumen para “petinggi” PKS yang kadangkala masih berkilah bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan bukan oleh ”orang-orang” PKS, melainkan oleh para simpatisan yang notabene belum dikader dan belum memiliki pemahaman serta keyakinan keagamaan yang ”lurus”.

Baik Yudi Wahyuni maupun PKS dalam kapasitasnya sebagai politisi dan partai politik, saya lihat memang punya dasar pertimbangan kuat yang dijadikan justifikasi, apalagi kalau bukan “demi massa”. Tetapi mafhumnya tentu saja bukan “demi masa/waktu” seperti dalam surat Wal-Ashr. Melainkan “demi massa” atau masyarakat alias dukungan pemilih untuk suara partai dalam pemilu atau pilkada. Saya ingin mengungkapkan sikap “ngalih” yang menjadi kecenderungan para politisi dan elite PKS itu dalam versi Arab: “iyyakana’budu wa “partai” nasta’in!”

Jika popularitas dan kekuasaan atau fulus yang menjadi dasar utama dari sikap “ngalih” para elite PKS itu, saya yakin pembaca bisa mengungkapkannya sendiri dalam versi Arab.

Tabik!