Jumat, 8 Januari 2010, program talkshow indie yang saya bawakan, Presstalk di QTV, mendapat tamu dari Medan. Di antaranya seorang ibu, isteri notaris, yang suaminya langsung ditahan tanpa surat penahanan di saat bayinya masih berusia 6 bulan, tanpa pula pertimbangan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Ikatan Notaris. Bukan barang basi sesungguhnya lintas lini hepeng mangatur nagaraon demi keadilan? Di Jakarta Satgas Mafia Hukum yang dibentuk Presiden menemukan sel Artalita Suryani, di penjara Jakarta Timur, bak kamar hotel bintang tiga. Lagi-lagi keadilan di tangan fulus.

NAMANYA Lianawati. Ia sengaja datang ke Jakarta. Ketika saya temui di studio QTV,Jakarta, mengenakan celana panjang hitam dan baju hitam bergaris-garis putih, matanya memerah. Ia isteri San Smith, notaris di Medan. Sang suami, pada Juni 2009 dijemput pihak kepolisian Medan, tanpa menunjukkan surat pemanggilan. 

Sebagai notaris San Smith, suami Lianawati, seharusnya mendapatkan perlindungan, juga pengawasan badan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Notariat. MPD punya hak mengkaji apakah ada kode etik notaris yang dilanggar San Smith, dan jika memang ditemukan pidana, barulah kepolisian menindak-lanjuti. Namun MPD tak dilibatkan, San Smith langsung jadi pesakitan.

“Tanpa surat perintah penahanan.”

“Saya gemetaran sambil memeluk anak kami yang masih 6 bulan.”

“Sejak itu suami saya langsung dipenjara, dan diputuskan pengadilan di tuntut penjara satu tahun Desember 2009 lalu,” ujar Lianawati. Kini bayinya sudah 13 bulan, dengan sang suami masih mendekam di penjara. 

“Untuk setiap ke penjara, saya mengeluarkan setidaknya Rp 50 ribu, untuk petugas petugas penjara.”

“Sudahlah suami dipenjara, dengan hanya sebagai ibu rumah tangga, keadaan ini sangat beratkan.”

San Smith adalah Notaris yang membuatkan akta jual beli tanah antara Tony Wijaya dengan pihak PT Ira Widya Utama, Medan. Dan Tony Wijaya yang sudah menyerahkan uang untuk dua kasus mencapai Rp 70 miliar, pada 4 Januari 2009 lalu dijatuhi hukuman dua tahun.

Saya sendiri belum melakukan reportase ke Medan. 

Namun menurut paparan pengacara Tony Wijaya, yakni Syamsu Anwar – – pengacara yang saya kenal ketika ia dari awal menangani kasus Prita Mulyasari, di mana belakangan bergabung OC Kaligis. “Saya membacakan pledoi sebanyak 323 halaman untuk Tony, hanya tak sampai setengah jam kemudian sidang dianjutkan, tanpa hakim punya waktu memahami isi pledoi, keputusan diambil hingga persidangan berlangung pukul 10 malam.”

“Inilah mafia peradilan,” ujar Syamsu.

Logika Syamsu, pembeli dengan uangnya, sudah ditipu, kini dipenjara pula. Ibarat jatuh tertimpa tangga.

“Cuma ada di Indonesia.”

Saya belum melakukan verifikasi lengkap ke lapangan. Jika saja kenyataan seperti yang dipaparkan Lianawati, juga Syamsu sebagaimana adanya, tentulah urusan mafia peradilan bukan basa-basi. Patra M Zenm dari YLBHI, Jakarta, kepada media di Jakarta pernah mengatakan urusan mafia peradilan bisa dicium tetapi sulit diraba.

Pada kasus di Medan itu, saya melihat kemafian itu bisa diraba. Setidaknya timbul pertanyaan mengapa pihak kepolisian Medan sudah semena-mena. Belum pula pengadilan tuntas tak menunggu tempo pledoi dipelajari hakim? Keputusan sidang seketika, jika perlu hinga larut malam,

Memang Medan, Bung!

“Memang menimbulkan tanda tanya kasus ini,” ujar Sarfuddin Sudding, anggota komisi III DPR yang juga hadir di Presstalk.

Sebaliknya soal sosok Tony Wijaya. Melalui kawan wartawan di medan saya mendapatkan masukan, Sosoknya dikenal sebagai “mafia” di Medan. Namun Syamsu membantahnya. “Lawan yang mafia,” ujar Syamsu.

Saya memaklumi urusan kemafiaan, Medan bisa jadi jagonya.

“Tony itu adalah pengusaha yang tak dekat dengan wartawan juga dengan NGO. Tak ada yang dilakukannya untuk bidang sosial di Medan.” Begitu kalimat seorang jurnalis di Medan. 
NGO adalah Non Governtment Organisation, atau lembaga sawdaya masyarakat.

Di tengah dunia jurnalisme jika mengacu ke data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 85% wartawan menerima amplop di Indonesia, lalu menurut Jaringan Jurnalis Presstalk, jaringan media alternatif blogger dan media kampus: 98% wartawan menerima amplop, terutama di daerah. Nah “ampolp” sudah sejak lama saya sinyalir mengurangi laku professional wartawan. Jika ranah keadilan juga turut dimainkan wartawan dalam kepentingan fulus, maka kecurigaan keadilan itu bisa dibeli, bukan lagi basa-basi.

Dengan logika tidak “dekat”nya Tony dengan jurnalis, apakah lantas cara-cara pemenjaraan terindikasi tak fair terhadap kasusnya tak mendapat tempat di Medan? Juga pemberitaan menjadi tidak berimbang?

Dari kenyataan yang ada, di kasus Tony dan San Smith ini mengemuka, bagaimana permainan di ranah mafia peradilan itu memang terjadi. Bukan hanya Medan, tetapi kini secara kaffah, total foot ball, di hampir di semua daerah di Indonesia. Malahan kian trendi saja.

LAIN MEDAN, lain pula Jakarta. Di Minggu, 10 Januari 2010, senja baru lewat. Tiga anggota Satgas Mafia Peradilan melakukan kunjungan mendadak ke penjara Jakarta Timur. Di luar dugaan, di ruang sel tahanan Artalita Suryani, tersangka kasus penyuapan Jaksa, dilengkapi AC, televisi, laptop, lengkap dengan akses internet. Semua itu berada di lantai 3 di ruang kantor lembaga pemesyarakatan. 

Mengapa hal demikian bisa terjadi?

Lagi-lagi uang. 

Kepada Tempo, yang terbit awal pekan ini Artalita, mengaku dapat mempimpin perusahaan dari balik sel tahanan. Lantas apa beda dia dengan di luar penjara? Artalita bentuk lain bagaimana meraba nyata mafia peradilan. Untuk dijadikan salah satu ikon, Artalita agaknya tepat. Jadi tak seperti kata Patra M. Zen, di kasus Medan dan di kasus Artalita, dua contoh yang dapat diraba.

Kepada Media Indonesia, Patra M Zen, mengatakan ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam memberantas mafia peradilan. Pertama, diperlukan pengawasan masyarakat dan perlindungan saksi atau korban. 

Perlindungan bagi saksi penting agar tidak dikriminalkan. Anda mungkn ingat kasus Endin Wahyudin, pengacara, mengaku pernah memberi uang ke majelis hakim yang menangani perkara kliennya namun justru dilaporkan balik ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Endin akhirnya diadili dan divonis tiga bulan penjara dan percobaan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2001. Sedangkan dugaan penerimaan uang menguap tanpa bekas.

Keadilan kita pertaruhkan di tangan hakim yang kini sangat terindikasi acap silau dengan uang.

Simaklah Lim Ping Kiat. Ia korban menulis surat pembaca dipengadilankan dan dipidana pencemaran nama baik, sejak 2005, hingga 2007 ia mengurus kasusnya agar dihentikan. Ia mendapatkan SP3 setelah mengurus dengan uang, termasuk membayar hakim.

Yang menarik di kasus Lim Ping Kiat, giliran ia melapor ke KPK, oknum KPK meminta, tanda bukti

“Mana ada hakim mengeluarkan kuitansi,” ujar Lim.

Pemberantasan mafia hukum tidak akan berjalan tanpa masinis yang membawa gerbong gerakan itu dengan komitmen tinggi dan konsisten: yakni keteladanan pemimpin. 

Dalam keadaan demikian, beragam pun upaya akan seakan terguyur bah, karena esensi keadilan itu selalu dilanggar pemaknaannya oleh pengelola negara, termasuk oleh anggota dewan yang mewakili rakyat.

Contoh signifikan, di penghujung 2009 lalu dengan enteng dan encernya Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Kabinet mengatakan bahwa mobil Crown Royal Saloon seharga Rp 800 juta bukanlah barang mewah – – harga satuan Rp 1,3 miliar. Di sini rasa keadilan, fakta seakan dibulak-balik.

Lantas apakah ada hubungan dengan urusan penegakan hukum? Ya jelas, jika pejabat saja tak taat kaedah, berpilin kata menjadikan sumir pemaknaa sebuah lema, untuk sesuatu yang jernih adanya, melabrak rasa keadilan, maka menjadi contoh ke aras bawah, lalu semuanya semuanya berlakui aji mumpung. Bisa jadi mereka pelaksana penegak hukum berkata: yang di tas saja juga “maling”, apatah pula kami.

Dalam keadaan hilangnya ketauladan, kenegawarawan yang dibalut habis segalanya ditentukan oleh uang, tinggalah kiamat memang yang datang. Masihkah seumur bangsa ini hingga ke depan kita menomor satukan segalanya hepeng mangtur nagaraon? mereka yang jujur dan kere, lantas kita hinakan? Inilah kiamat keadilan itu! ***

Iwan Piliang, literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com