Sejak  awal pembangunan di jaman Orde Baru, hingga era reformasi kini, program  utama Departemen Perindustrian: menjual Mobil  dan Motor  sebanyak-banyaknya. Program nan  tokcer menangguk pajak, tapi, penambahan ruas jalan tak sejalan.  Macet fisik. Macet logika pikir dasar lintas-lini. Sikap pejabat tak bergerak  dari langgam feodal; mencak-mencak menak, lema saya. Pada 2014 jika keadan Jakarta dibiarkan datar, kendaraan modar. Hari ini Jakarta kota dengan 7 juta motor lebih, polusi jangan ditanya. Masihkah Gubernur DKI dan jajaran ikutan latah wira-wiri wacana, laksana laku kronis ranah penguasa  kini?

MATAHARI pagi masih malu-malu. Waktu pukul 6.30 di minggu pertama Ramadan tahun ini. Saya meluncur menuju Bandung. Memasuki ruas jalan tol dalam kota ke arah  Cipularang, jalanan lancar. Namun di sebelah kanan,  dari mulut pintu tol hingga kilometer 14,  antrian panjang mobil yang hendak menuju ke dalam kota macet tersendat. Tidak habis pikir di benak saya, mereka yang di ujung di kilometer 14 itu entah pukul berapa tiba di tujuan? Jalan tiga jalur terisi menjadi empat jalur kendaraan. Mobil berarak   bagaikan deretan semut berjejar empat.

Menurut mereka yang tinggal di Bogor, keadaan  sama juga terjadi dari arah Bogor setiap pagi. Antrian tersendat  hingga kilometer 9.

“Aibat keadaan itu saya memilih pekerjaan yang tidak terikat dengan formalitas jam kantor,” ujar kawan di samping saya.

Ia berhenti kerja formal di kantoran, tak tahan macet menahun.  Kini  ia mencoba peruntungan  berwirausaha mengolah kompos di bilangan Depok, Jawa Barat. Sedangkan seorang seorang kawan lain yang tinggal di bilangan Karawaci, Tangerang, mengeluhkan hal sama setiap pagi dan petang.

Jika mengikuti kerja rutin  kantoran di pusat kota, macam di  ruas jalan segitiga Sudirman, Kuningan, Thamrin, Jakarta,  mereka menghabiskan setidaknya 5 jam sehari, bahkan lebih,  untuk sekadar pulang pergi di atas kendaraan.  Dengan memilih berhenti bekerja di pusat kota, waktu lima jam bahkan lebih itu, kini  dapat digunakan bagi hal lain yang produktif. Mereka dihadapkan  ke macet  membuntu.

Rutinitas  menghadapi macet, kian hari kian menjadi-jadi, menjadi  sarapan pagi dan santapan petang yang mesti dilewati. Dan kemacetan kian parah bila hujan mendera. Drainase jalan, seakan tersumbat di mana-mana, membuat ruas jalan  dipersempit alur air mencari jalan petirasan.

Kawan saya itu pernah mencoba solusi lain. Ia memarkir saja mobilnya di rumah. Ia membeli motor. Namun langkah beralih kendaraan itu juga tak membawa perubahan signifikan. “Macet tetap sumpek. Kesehatan suka terganggu. Debu dan polusi, ” ujarnya.

Dapat dimaklumi memang. Kini di setiap perhentian lampu merah, terutama di pagi dan petang hari menyemut  motor-motor, menderu-deru kenalpot seru.

Polusi di udara jangan ditanya.

Populasi pengguna motor di DKI Jakarta, memang, dinilai sudah terlalu tinggi, hingga Juni 2008 sepeda motor 6.302.616 unit, . Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Sutanto Soehodo mengatakan kepada Vivanews.com, November 2008 lalu,  dengan luas jalan di Jakarta yang hanya enam persen atau 39 kilometer persegi dari luas wilayah, dan pertumbuhannya hanya 0,01 % per tahun, maka idealnya peredaran sepeda motor di Ibukota sekitar  sejuta unit saja.

Tingginya populasi motor menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,  pertambahan motor di Jakarta mencapai 1.500 unit per hari dan mobil 500 perhari.  Maka jika dihitung kasar hari ini, saat  tulisan ini saya buat, setidaknya  motor sudah mencapai  7 juta unit berseliweran di Jakarata. Sudah  separuh dari populasi penduduk  Jakarta sendiri.

Penelitian yang pernah dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) dan The Institute for Transportaion and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa jika tidak ada pembenahan sistem transportasi umum, maka lalu lintas Jakarta akan mati  tak bergerak pada 2014. Hingga Juni 2008, jumlah mobil penumpang 1.957.225 unit, mobil beban 526.181 unit, bus 318.664 unit. Angka itu tentu sudah bertambah pesat, plus motor yang sudah 7 juta unit unit berseliweran?

Perkiraan khatamnya lalu lintas Jakarta pada tahun 2014 itu didasarkan pada pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang rata-rata per tahun mencapai 11% sedangkan pertumbuhan panjang jalan tak mencapai 1%.

Saya masih ingat, begitu Gubernur Fauzi Bowo diingatkan  ihwal kemacetan  ini, dalam sebuah wawancara di televisi, sosoknya mendongak. Nada suaranya tidak menunjukkan empati. Langgam demikian saya istilahkan sebagai mencak-mencak menak.

Dalam kamus bahasa Indonesia, mencak berarti  meloncat-loncat, mengentak-entakkan kaki ke tanah; marah sekali. Sedangkan menak, adalah orang penting. Maka dalam konotasi judul tulisan ini, adalah orang penting yang ditanya tentang tanggung jawabnya lalu marah, paling tidak berbody language arogan.

Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pola transportasi makro (PTM) untuk menghindari kematian lalu lintas Jakarta pada tahun 2014, yang bakal memadukan empat sistem transportasi umum: bus cepat di jalur khusus (busway), kereta ringan dengan rel tunggal (monorel), jaringan mass rapid transit (MRT), dan jaringan angkutan air, namun, lagi-lagi rencana tak sesuai dengan realita.

Tahun lalu saya menulis di blog  saya, bagaimana monorel akhirnya  terbengkalai. Pasalnya, lagi urusan tidak adanya ketegasan pejabat, Gubernur DKI. Monorel proyek mulia yang digerakkan kalangan muda, dan mendapat respon positif oleh PT Adhi Karya  dan sosok kredibel berpengalaman di Departemen Pekerjaan Umum, berpengalaman membangun ruas tol itu. Tetapi proyek itu  seakan tersandra hanya oleh satu kepentingan pengusaha kakap, yang jauh hari ngiler kepada proyek monorel.

Indikasi tajam bahwa sang pengusaha itu terus menekan Pemda DKI, hingga hari ini terus menggelayut. Sosok macam pengusaha tadilah yang memenjara keadaan, memenjara kepentingan rakyat banyak yang di-endorse pejabat. Sementara Busway tak membawa perubahan kemacetan signifikan.

Sistem terpadu   program PTM tadi  ditargetkan selesai 2010.  Namun jika melihat di lapangan di Jakarta kini yang sudah 9-9-2009, Anda akan tertawa  haw-haw.  Macet, macet dan macet.

PERJALANAN  Jakarta- Bandung pagi itu memang tak lebih dua jam.  Tujuan saya, bilangan Kopo, Bandung.  Keluar pintu tol belok kanan, ke arah lapangan terbang Soelaiman. Macet mendera. Sudah belasan tahun, baik pagi, siang, petang, di sinilah titik kemacetan paling parah se Bandung. Padahal itulah ruas jalan sentral ke arah Pengalangen. Hingga kini penyakitnya sama macam di Jakarta, tidak terselesaikan oleh pemerintah daerahnya.

Keadaan kusut masai jalanan Bandung, kini hampir saban week end membuncah. Warga Jakarta dan luar kota lainnya, seakan menyerbu Bandung. Seorang kawan saya  warga asli Bandung, berprinsip kini: “Sabtu dan Minggu mending di rumah saja, dari pada terperangkap kemacetan kota Bandung.”

Kenyataan itu terasa memahitkan tenggorokan. Padahal kini adanya penerbangan langsung dari Malaysia dan Singapura ke Bandung, mulai banyak datang turis dari negeri jiran itu. Mereka suka akan panorama Cihampelas dengan beragam aksesoris dagangan pakaian. Plus banyak cafe di kawsan Dago Atas yang berada di bukit dan lembah, memberikan pengalaman sendiri bersantap malam sambil melihat kelap-kelip lampu kota Bandung.  Peluang mem-booster turis datang, seakan terkendala di ranah satu itu: macet!

Namun ketika hendak mengkonfirmasi ke Gubernur Jabar, di televisi saya lihat Gubernur berlanggam mencak-mencak menak pula menjawab pertanyan wartawan teve, ihwal tidak bergeraknya bantuan ke pengungsi menghadapi musibah gempa  di Tasikmalaya,. 2 September 2009.  Tidak terlihat empati kerendahan hati di situ.

Tadinya saya sangat berharap dengan tampilnya sosok baru, sosok muda di ranah  kepemimpinan daerah, akan membawa nuansa baru. Namun melihat gaya sang gubernur pupuslah sudah harapanku. Ketika berselisih di Jl. Dago, Bandung, mobil D-1, Lexus SUV berharga Rp 1,7 miliar paling tidak, berbanding terbalik dengan masih banyaknya gizi buruk dan sekolah reot di Jabar. Miris.

Karenanya menutup Sketsa di 9-9-9 ini: saya lebih ingin menggugah: pembenahan apapun tak akan pernah terjadi.  Toh, awal muasal segala hal, bermula dari diri kita sendiri, berawal dari sikap dan karakter pemimpin. Bila semua pemimpin di ranah kekuasaan gaya dan langgamnya memimpin  laksana mencak-mencak menak, kiamatlah semua urusan.

Semoga hari ini bisa menjadi titik balik, setidaknya bagi dua pemimpin daerah, DKI Jakarta dan Jabar, khususnya dalam mengurus macet dan kemacetan.****

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.com