Para ‘nasionalis’ sontoloyo katanya ogah dengan kebijakan yang pro asing yang di bawa oleh so-called neo-liberal group. Kebijakan ekonomi katanya harus berbasis kerakyatan, dengan memberi prioritas pada pelaku ekonomi dalam negeri khususnya keterlibatan negara demi kepentingan orang banyak.

 

Sebetulnya, saya tidak mengerti betul apa yang dimaksudkan oleh para begundal ini dengan neoliberal, kenapa tidak liberal saja. Gelinya ada yang mengaitkan kebijakan neoliberal ini dengan kegagalan ekonomi AS. Jarene, katanya, krisis ekonomi AS adalah karena kebijakan neo liberal dari pemerintahan Bush. Bush mungkin bingung kalau dia dikaitkan dengan kelompok liberal yang jelas musuh bebuyutannya.

Sebuah tulisan semrawutan di sebuah blog-blogan mengkritisi kebijakan para ekonom Jenderal Suharto alias Mafia Berkeley, dan membandingkan dengan kebijakan ekonomi Insinyur Sukarno. Tanpa menyadari – politics aside — kebijakan para ekonom di bawah jenderal Suharto adalah yang tersukses dalam sejarah Indonesia, bahkan dengan impact Krismon 97 sekalipun. Dan tentu semua tahu, kebijakan ekonomi terpimpin Sukarno adalah yang paling amburadul.

Lalu, banyak yang membandingkan kemajuan negara-negara seperti Korea, Taiwan, Malaysia, China, dll. Tanpa menyadarinya melejitnya perekonomian di negara ini karena mereka beralih pada sistem ekonomi pasar. Quick turnaround ekonomi RRC jelas karena dia beralih dari sistem ekonomi terpusat dan terencana (kerabatnya ‘ekonomi kerakyatan’) pada ekonomi pasar. Relatif mandengnya perekonomian Malaysia satu dekade terakhir karena mereka menjadi kurang bersahabat terhadap pasar dan pemodal asing.

Kemudian, ada juga yang memuji kebijakan nasionalistik di negara-negara Latin America, tanpa menyadari stagnantnya ekonomi negara-negara Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir termasuk karena kebijakan nasionalisis-populis yang crap itu. Tanpa menyadari melejitnya perekonomian Chile — dan Brazil beberapa tahun belakangan, di tengah semrawutnya pereknomian negara-negara Amerika Latin, karena mereka mengadopsi kebijakan ekonomi yang beriorentasi pasar dan friendly terhadap entrepenur, asing mau pun lokal.

Tentu, sebagian besar sontoloyo yang ngomongin ekonomi kerakyatan ini, nggak bener-bener ngeh apa yang diomonginnya. Namun, pekan lalu saya ke Jakarta menjemput barang dagangan. Saya bertemu beberapa-beberapa kawan lama yang secara politis rata-rata adalah pendukung PKS atau paling nggak PAN. Jelas, mereka khawatir mengenai kebijakan ekonomi berorientasi pasar, or liberal or neo- liberal, terserah kau lah apa namanya, yang katanya akan menguntungkan pemodal asing dan menderitakan bangsa sendiri.

Satu persatu mereka saya tanya dalam sebuah perbincangan, apakah mereka lebih senang bekerja di perusahaan asing atau perusahaan lokal yang dimiliki asing seperti IBM, Nokia, Standard Chartered Bank, Exxon, Singapore Airlines, dll. Atau di perusahaan yang dikelola bangsa sendiri seperti BRI, Garuda, Lion Air, PTPN XII, Angkasa Pura, PLN, dll. Rata-rata dengan senang hati mengatakan prefer kerja di perusahaan asing. Kenapa? Gajinya lebih besar, belajar sistem yang lebih advanced, iklimnya lebih bagus, kesempatan training dan traveling ke luar negeri.

Lalu, waktu saya tanya apakah mereka, sebagai customer, lebih senang berurusan dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut atau perusahaan lokal khususnya yang dikelola oleh rakyat alias negara or BUMN. Rata-rata menjawab lebih senang berurusan dengan perusahaan asing, prefer Singapore Airlines vs Garuda, prefer Citibank vs BNI, dll. Karena pelayanan yang lebih baik, sistem yang akurat, dan stafnya cantik-cantik dan wangi.

Juga, kalau saya minta mereka berandai-andai sebagai shareholder, pemilik pemegang saham, mereka lebih senang memiliki perusahaan-perusahaan asing atau lokal dan BUMN. Hampir semuanya bilang lebih senang dengan perusahaan asing karena rata-rata lebih efisien, jadi lebih menguntungkan. Sementara perusahaan BUMN banyak yang mismanaged, pejabatnya nggak jujur, nggak efisien, jadi laba kecil banyak yang merugi.

Terakhir , kalau saya minta mereka berandai-andai sebagai wakil shareholder negara ini — katakan menteri keuangan or dirjen pajak, mereka lebih senang memelihara perusahaan-perusahaan asing atau lokal dan BUMN. Dengan alasan yang sama, banyak yang bilang lebih senang dengan perusahaan asing karena lebih efisien, jadi profitable dan bayar pajak yang lumayan besar buat membiayai anggaran pembangunan negara. Sementara perusahaan BUMN selain banyak yang dimismanaged, pejabatnya suka korup, nggak efisien, jadi laba kecil atau merugi dan merepotkan keuangan negara. Dan banyak juga yang suka ngemplang pajak.

Lalu kalau semua stakeholders — pekerja, pelanggan, dan pemilik – lebih senang dengan perusahaan asing atau perusahaan lokal yang dimanaged/dimiliki wholly or partially oleh asing, kenapa para sontoloyo ini masih teriak kiri kanan anti ekonomi pasar, anti modal asing…dukung ekonomi ‘kerakyatan’, etc. Etc. Kenapa, wooi…?

O ya, ada beberapa teman yang punya jawaban sedikit berbeda. Yang pertama, Yayat;dia gak sreg dengan perusahaan dan pemodal asing karena orang asing kebanyakan kafir katanya. Tentu, perusahaan Arab sebagai pengecualian. Yang kedua, Pendi; dia gak mau kerja di perusahaan asing karena IP nya pas-pasan dan malas bahasa Inggris, karena emang nggak bisa. Yang ketiga, Radi; ini pengusaha muda, pengurus aktif asosiasi pengusaha muda. Dia lebih senang berhubungan dengan perusahaan lokal, karena gampang diajak bekerja sama ngegarap proyek negara, lebih fleksibel, bisa disogok, dikasih kick back, ditawarin cewek, dan lain-lain.

Saya sendiri lebih senang urusin warung dan ternak saya, asing, lokal..sabodo, yang penting asap dapur ngebul.

————————————
http://anginpetang.wordpress.com/