Belakangan ini saya tidak terlalu mengikuti perkembangan berita terbaru, baik itu melalui koran atau televisi bahkan internet. Hal itu terjadi disamping karena belakangan ini berita di berbagai media dipenuhi cerita membosankan tentang kampanye para calon presiden yang sibuk berkutat di omong kosong neolib versus ekonomi kerakyatan, hal tersebut juga diakibatkan oleh padatnya jadwal pekerjaan saya. Sehingga ada banyak perkembangan terbaru yang terjadi di negeri ini tidak saya ketahui.

Tadi malam saya tidak bisa tidur karena kebanyakan minum kopi, jam 1.30 wib saya menghidupkan televisi. Kebetulan saat saya nyalakan, saluran televisi yang menyala adalah TV one yang sedang menyiarkan perdebatan antar tim sukses calon presiden tentang neolib versus ekonomi kerakyatan yang membosankan itu.
Dalam acara ini dipandu oleh Alfito Deanova ini, saya lihat gaya para anggota tim sukses itu menyampaikan gagasan mereka, tampak sekali mereka berusaha keras supaya terlihat seolah-olah mereka paham sekali yang namanya neolib dan ekonomi kerakyatan itu dan paham betul segala konsekwensinya bagi masyarakat jika kebijakan itu diterapkan. Seolah-olah mereka seperti sedang berdebat dalam pemilu amerika yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu, yang mempertarungkan dua gagasan ekstrim antara konservatif melawan liberal, dimana kedua kubu benar-benar memiliki platform gagasan yang jelas dan lengkapo dengan segala strategi untuk menerapkan gagasan dalam kampanye tersebut di dunia nyata seandainya salah satu dari kandidat tersebut terpilih.

Tapi yang saya lihat dalam tayangan TV One ini sangat berbeda. Di sini, ketika mereka berbicara tentang neolib versus ekonomi kerakyatan, kentara sekali terlihat kalau semua anggota tim sukses ini lebih banyak beretorika untuk menearik simpati calon pemilih tanpa mereka sendiri benar-benar paham apalagi menguasai materi yang sedang mereka omongkan. Sehingga yang terlihat kentara, perdebatan ini seperti debat kusir di warung kopi yang cuma berfungsi untuk saling memojokkan antar kandidat secara dangkal, yang ujung-ujungnya kita tau persis tidak lain hanyalah untuk mengantarkan jago mereka ke empuknya kursi presiden untuk kemudian memberi peluang bagi para tim sukses itu untuk ikut menikmati empuknya kursi kekuasaan juga. Setelah jadi presiden nanti kebijakan akan seperti apa yang akan diterapkan oleh jago mereka, ya nanti dibicarakan lagi tergantung bagaimana hasil 'dagang sapi' antar peserta koalisi.

Sementara bagi kita masyarakat luas, sebenarnya siapapun yang menjadi presiden dari ketiga calon itu dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari tidak akan terlalu banyak berbeda.

Malas melihat segala omong kosong itu saya memindahkan channel televisi dan menyasar ke TV-7. Di sana ditayangkan sebuah berita yang jauh lebih menggetarkan dan membawa pengaruh besar bagi masa depan kehidupan dan kemerdekaan bernegara ketimbang segala macam tai kucing ekonomi neolib versus ekonomi kerakyatan yang diomongkan dengan mulut berbuih-buih oleh para tim sukses calon presiden itu.

Di TV 7 disiarkan sebuah berita tentang seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari yang dipenjara karena menuliskan pengalaman buruknya ketika dirawat di Omni Internasional Alam Sutra Internasional, sebuah rumah sakit Internasional di Tangerang. Menurut pengakuannya dia dijemput petugas kejaksaan, lembaga yang kita tau punya segudang alasan ketika dipertanyakan kegagalannya menangani berbagai kasus korupsi ini menjemput paksa Prita Mulyasari, ibu rumah tangga berjilbab yang tampaknya dalam pandangan hukum Indonesia adalah seorang kriminal besar dan sangat membahayakan kehidupan berbangsa. Karenanya kriminal berjilbab yang sangat berbahaya ini yang memiliki dua orang anak yang berumur 3 tahun dan 1 tahun 3 bulan ini oleh aparat kejaksaan kita yang terkenal sangat bijaksana sama sekali tidak diberi waktu untuk berpamitan pada anak-anaknya.

Di layar kaca saya lihat seorang blogger yang namanya ditulis Andi Piliang tapi melihat wajahnya saya yakin itu adalah Iwan Piliang, salah satu dedengkot Superkoran menyatakan kegusaran dan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Prita, si kriminal berbahaya ini.

Sebenarnya terus terang saya agak grogi ketika akan menuliskan nama rumah sakit ini karena saya khawatir jangan-jangan penulisan nama rumah sakit ini dalam tulisan saya nanti diterjemahkan oleh kuasa hukum mereka yang handal dan oleh aparat kejaksaan yang bijaksana sebagai bentuk pencemaran nama baik juga. Sehingga akibatnya sayapun di mata hukum negara kita yang sangat adil dan bijaksana yang dipimpin oleh presiden yang sangat santun ini akan tampak seperti seorang kriminal berbahaya sebagaimana halnya Prita. Lalu seperti anak-anak Prita yang terlantar, anak sayapun akan terlantar juga, tidak dapat meneruskan sekolahnya akibat bapaknya tidak dapat mencari nafkah karena mendekam di penjara.

Tapi setelah saya pikir lagi, nama rumah sakit ini memang harus dituliskan besar-besar OMNI INTERNASIONAL ALAM SUTRA supaya masyarakat tahu kalau di negara ini ada sebuah rumah sakit mahal yang dijalankan dengan gaya dan mentalitas VOC yang didukung penuh oleh pemerintah kolonial Belanda saat menjajah kita, Karena apa yang telah dilakukan oleh rumah sakit ini terhadap Prita tidak bisa tidak harus kita lihat sebagai sebuah bentuk PENJAJAHAN YANG TELANJANG. Kalau hal seperti yang dilakukan oleh Rumah sakit OMNI INTERNASIONAL ALAM SUTRA ini dibiarkan, maka kemerdekaan yang didengung-dengungkan sejak tahun 1945, kebebasan yang diteriakkan dengan pekik penuh kemenangan sejak reformasi 1998 adalah kemerdekaan dan kebebasan semu belaka. Dengan cara pandang seperti itu,lalu saya berpikir kembali "Buat apa anak saya sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk hidup sebagai bangsa jajahan di negaranya sendiri".

Kalau kita perhatikan, sejak beberapa waktu yang lalu mulai muncul kegelisahan di kalangan orang-orang berduit dan berkuasa yang selama ini suka bersikap semena-mena. Selama ini sikap semena-mena mereka bisa mereka tutupi dengan mengekang pers dengan berbagai cara. Tapi cara mereka menjadi tidak efektif dengan kemunculan berbagai media online di dunia maya yang sifatnya cair.

Kegelisahan mereka ini direspon dengan baik oleh penguasa dan parlemen dengan merancang sebuah undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya. Maka di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang santun itu terciptalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan nama UU ITE. pada pasal 27 ayat 3 UU ITE itu pelanggarnya diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. LUAR BIASA!

Sejak itu para penguasa lama baik politik maupun ekonomi yang kenyamanannya mulai terusik oleh aktifitas perlawanan di dunia maya kembali berada di atas angin. Peradaban yang sempat meninggi, kebebasan berpendapat yang sempat kita nikmati dengan nyaman sentosa sejak Gus Dur menjadi Presiden kini terjun bebas ke titik nadir. Fenomena pengekangan kebebasan berpendapat dan sikap represi terhadap orang yang menyuarakan ketidak adilan ini semakin menjadi-jadi sejak Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pembatasan kebebasan berekspresi di media, terutama media internet. Alasan MK waktu itu adalah kebebasan berekspresi ini harus dibatasi karena kalau tidak, dikhawatirkan akan berkembang menjadi fitnah yang tidak terkendali.

Logika MK ketika memutuskan perkara ini adalah logika yang sama seperti yang dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghambat tokoh-tokoh pergerakan masa lalu dalam menyampaikan ide-ide perjuangan mereka.

Apa yang dilakukan oleh aparat kejaksaan Indonesia terhadap Prita yang dipenjara karena menyuarakan ketidakadilan yang dia alami di rumah sakit OMNI INTERNASIONAL ALAM SUTRA, persis sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap orang-orang yang menentang VOC. Perilaku ini juga persis sama seperti perilaku yang ditunjukkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Soekarno, Hatta, Syahrir dan teman-teman seperjuangan mereka yang dipenjara akibat tulisan-tulisan mereka di media tentang ketidakadilan pemerintah Belanda memperlakukan kaum Bumi Putera.

Ketika membuat keputusan itu MK sama sekali menutup mata terhadap kecenderungan umum yang ditampilkan aparat hukum di Indonesia terutama kejaksaan yang sangat fasih menerjemahkan pasal-pasal pencemaran nama baik yang berpihak pada kaum berduit dan berkuasa ketimbang pasal-pasal yang memberi peluang kepada masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan, semacam kasus korupsi misalanya, sehingga untuk masalah ini terpaksa dibentuk sebuah badan khusus bernama KPK.

Saat keputusan ini dikeluarkan, beragam bentuk protes bermunculan salah satunya datang dari Iwan Piliang seorang blogger kawakan dengan mewakili kaum blogger secara terang-terangan menyatakan kegusarannya atas keputusan MK ini. Dengan keputusan MK ini Iwan khawatir kebebasan berekspresi yang belum lama kita nikamti akan kembali mati. Tapi MK seolah tuli dan sama sekali tidak bergeming dengan keputusannya.

Tidak perlu waktu terlalu lama untuk menunggu efek dari keputusan MK seperti yang dikhawatirkan Iwan Piliangi, hari ini apa yang dikhawatirkan Iwan Piliang telah terjadi. Hari ini Prita dipenjara, besok bisa jadi Iwan, lalu lusa saya sendiri.

Saya sendiripun secara pribadi sudah merasakan langsung efek dari keputusan MK ini.

Belakangan ini saya sangat aktif menyuarakan kezaliman yang dilakukan oleh Pemda Aceh Tengah yang dipimpin oleh Bupati Nasruddin yang berkolaborasi dengan parlemen menjual lahan Panti Asuhan Budi Luhur, tempat saya pernah menghabiskan masa kecil saya beserta Mesjid yang ada di dalamnya

Tulisan-tulisan saya di berbagai media internet yang mempermasalahkan kebijakan Pemda Aceh Tengah itu banyak disambut oleh berbagai kekuatan sipil di Aceh tengah dan membuat mereka berani menentang kebijakan PEMDA. Lama PEMDA dan Parlemen Aceh tengah tiarap tanpa bisa membantah tulisan-tulisan saya., dalam waktu tidak lama lagi saya sendiri sangat mungkin akan dipenjara mengikuti jejak Prita.

Tapi beberapa waktu yang lalu, Ir. Yurmiza Putra alias Winja yang pernah menjadi pasangan saya bermain domino. Yang saat ini berstatus sebagai anggota DPRK Aceh tengah yang terpilih kembali pada pemilu yang lalu mengatakan "Masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan jangan sembarangan berkomentar di Media".

Tidak jelas kepada siapa Winja menujukan ucapannya ini, yang jelas ucapan Winja ini terlontar tidak lama setelah MK mengeluarkan keputusan yang mensahkan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya.

Perlu diketahui pula bahwa Ir. Yurmiza Putra alias Winja ini adalah salah seorang anggota Pansus yang dibentuk oleh DPRK untuk mengkaji layak atau tidaknya Panti Asuhnan Budi Luhur dan mesjidnya dijual ke BPD Aceh. Pansus ini kemudian d menyetujui penjualan lahan Panti Asuhan Budi Luhur bersama mesjid yang ada di dalamnya oleh PEMDA Aceh Tengah, tepat pada hari yang sama dengan hari terbentuknya Pansus tersebut.

ketika belakangan kejanggalan ini terungkap kepermukaan, para anggota pansus inipun mulai gusar, karena di Aceh tengah mulai bermunculan tuntutan untuk mengusut tuntas kejanggalan ini. Pada saat situasi seperti inilah Winja mengeluarkan pernyataan atau mungkin bisa disebut ancaman di atas.

Winja mengatakan ini karena kemungkinan besar dia gusar dengan maraknya tuntutan pengusutan terhadap janggalnya keputusan yang dikeluarkan oleh Sepertinya dia juga berani berbicara dengan nada mengancam seperti itu karena merasa di atas angin karena keputusan mereka. Mungkin pikirnya saya dan orang-orang yang peduli pada nasib anak yatim di Panti Asuhan Budi Luhur takut dipenjara karena menyuarakan kata hati nuraninya.

Padahal saya jelas tidak peduli dengan omongan Winja dan segala macam tekanan yang coba dia lakukan terhadap saya dan orang-orang yang menyuarakan keprihatinan terhadap nasib anak-anak yatim penghuni dan calon penghuni Panti Asuhan Budi Luhur di masa mendatang. Yang saya lihat justru sekarang Winja terlihat jelas mulai gugup saat perannya dalam kasus penjualan lahan panti Asuhan Budi Luhur beserta dengan mesjidnya ini terungkap ke permukaan.

Tapi bukan karena alasan di atas saya menyuarakan penolakan terhadap keputusan MK yang menindas ini, saya menolak sekali lagi adalah karena keputusan semacam ini adalah sebuah bentuk PENJAJAHAN, keputusan semacam ini adalah satu bentuk kelakuan tiran yang menindas peradaban.

Saya menolak ini dengan harapan penolakan saya ini akan memicu lebih banyak penolakan lagi dari berbagai kalangan.

Pada kasus Prita kita melihat KOMNAS HAM sudah menyatakan dukungan pada Prita yang menjadi korban, demikian juga beberapa LSM. Tapi itu semua tidak cukup, kita butuh kekuatan yang lebih besar untuk melawan tiran dan penindasan.

Pemerintah, para politisi dan anggota parlemen terpilih, para calon presiden dan anggota tim suksesnya sama sekali tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan hal semacam ini, urusan tai burung yang sama sekali tidak menyentuh kepentingan mereka.

Di negara ini, untuk membuat sebuah perubahan selalu dibutuhkan kekuatan besar yang berasal dari bawah. Seperti yang sudah-sudah, berdasarkan pengalaman, segala bentuk ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di negara ini selalu hanya bisa diubah dengan upaya-upaya unjuk kekuatan di luar sistem. Di negara ini yang berhasil menumbangkan tiran selalu adalah kekuatan di luar sistem, bukan hukum, pemerintahan atau parlemen.

Dengan terus menyuarakan penolakan ini dan terus menuliskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di media internet adalah sebuah usaha kecil saya untuk ikut masuk kedalam kekuatan besar untuk melawan penindasan itu. Soal orang lain mau ikut melawan atau cuma jadi penonton saja itu adalah hak mereka, saya tidak bisa memaksa.

Kalaupun nantinya tulisan ini akan mengakibatkan saya masuk penjara, yang terpenting bagi saya adalah saya sudah bersuara, meskipun nanti mungkin akibat dari tulisan ini para jaksa yang bijaksana itu akan menyeret saya ke dalam jeruji penjara. Tapi mereka tidak akan bisa menghambat tersebarnya tulisan ini. Dan yang terpenting lagi dengan itu saya bisa menunjukkan kepada anak saya apa yang harus dilakukan oleh seorang MANUSIA MERDEKA.

Wassalam

Win Wan Nur
www.winwannur.blog.com