Prita Mulyasari, 32 tahun. Ibu dua anak;  tiga dan setahun  masih menyusu – –  dipenjarakan di Lapas Wanita, Tangerang. Ia   tersangka UU Informasi Transaki Elektronika (ITE) pasal 27 ayat 3, tentang pencamaran nama baik,  tuntunan hukuman 6 tahun dan denda maksimum Rp 1 miliar.  Selasa,  2 Juni 2009, bersama  Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer dari  firma hukum Lenza,  dan seorang citizen reporter Didik L Pambudi, kami mengunjunginya di penjara.  Baru hari itu media dapat meliputnya, Komnas HAM pun datang sejam kemudian. Lalu  26 jam berikutnya sosok Capres  Jusuf Kalla (JK) mengupayakan pembebasannya. Prita  tahanan kota. Anak setahunnya,  hampir sebulan tidak menetek ke  ibu,  menyembilu  rasa. (Poster: Politikana.com)

 

  PAGI dua puluh hari silam di Singapura hujan.  Menunggu  reda, saya membaca beberapa email yang masuk di lantai dasar sebuah penginapan  backpackers di Jl. Besar, tidak jauh dari Sim Lim Tower. Seorang kawan mengabarkan bahwa Prita Mulyasari,  pasien Rumah sakit Omni, Alam Sutera, Tangerang, yang menulis  indikasi pelayanan buruk,  mengirim email   ke seorang kawannya, lalu menyebar ke berbagai milis di internet itu, sudah ditahan di penjara wanita, Tangerang, Banten. Saya   teringat akan tulisan  TEMPO minggu ke-3 September 2008. Prita dan saya  ditulis sebagai sosok awal tersangkut pasal karet dalam UU ITE itu. Saya berkait ke  urusan tulisan di blog-presstalk.com.

 

Hujan masih rinai. Air di mata seakan membasah berderai. Mata sepat semalaman kurang tidur.  Gundah akan saksi signifikan untuk persidangan koroner kasus kematian David Hartanto Widjaja, – – mahasiswa asal Indonesia yang terindikasi kuat dibunuh di NTU, Singapura – –  belum juga terkumpul. Kabar tentang Prita itu kian menambah beban  melambungkan kencang mata  menerawang.

 

Masih ingat di benak saya, bagaimana  persidangan  Majelis Konstitusi (MK) di Jakarta, pada medio Maret 2009  lalu. Kala itu saya menjadi legal standing pertama yang meminta judicial review pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena bertentangan dengan  rasa keadilan, mengingat hukumannya 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Apalagi di dunia hukum sudah ada KUHP pasal 310, 311 tentang pencemaran nama baik. Dan di ranah undang-undang sejenis di negara yang lebih beradab, hal demikain masuk ke segala yang  berkait ke computer offensive: carding, cracking, spamming, misalnya, dan urusan pencemaran nama baik ada di ranah hukum perdata, bukan pidana.

 

Masih terngiang di kuping saya, kalimat seorang hakim MK, “Dunia internet itu  dikenal yang namanya  nettizen, warganya netter memiliki netika.”

 

Kalimat hakim itu  disampaikan  ke persidangan. Kala itu, ada dua  artis yang disuguhkan ke MK oleh pemerintah melalui Departemen Informasi dan Komunikasi, departemen yang mengeluarkan UU ITE itu bersama DPR. Kenyataan itu saya lihat sebagai cara “memelintir”  esensi gugatan kami, karena liputan media seketika beralih bukan ke esensi – – saya didukung oleh saksi ahli Ronny Wuisan dan Rudi Rusdiah dan pengacara di antaranya Siti Zahara dan Lendy Arifin, kesemuanya bekerja pro bono.

 

Setelah empat kali persidangan, tiga hari menjelang pembacaan keputusan saya telah dapat kabar, bahwa gugutan saya ditolak. Maka saya membayangkan keadaan pahit, bakal banyak orang menghuni jeruji besi. Hukuman di atas 5 tahun membuat seseorang begitu tersangka, maka seketika bisa dipenjara.

 

Dan di saat melamun di Singapura yang sedang hujan itu, saya menyayangkan mengapa saya sejak lama  tak bisa menemui Prita. Ia seakan hilang ditelan bumi sejak dimuat di TEMPO. Waktu mengalir  tahu-tahu  email masuk pagi itu mengabarkan Prita sudah dipenjara.

 

Kenyataan ini sudah saya bayangkan bakal menimpa anak negeri ini  akibat UU ITE yang  represif. Mau apa lagi, nasi sudah menjadi bubur tak mungkin  ditanak apalagi didulang memberas.

 

Padahal jika saja segenap komponen penegak hukum mau membaca sejarah; Jawa di era Joyoboyo, adalah ranah yang subur di mana urusan pencemaran nama baik kala itu hanya berdenda saja. Ibaratnya kata hanya berbalas kata, bukan kata berbalas mata buta.  Sebuah peradaban silam seakan lebih unggul. Dunia kepencemaran nama baik, kemudian  dikitab-hukum-pidana-kan, di saat kompeni Belanda menjajah Nusantara. Urusan pencemaran pejabat berbuntut penjara. Dan celakanya  kini di era cyber space di mana bangsa maju mulai berpikir meng-internetkan planet di luar bumi, Indonesia membuat UU ITE  nan ganjil.

 

Terbayangkan oleh saya Prita harus tidur memeluk lamunan akan suami, terlebih anak kandung sibirang-tulang, masih kecil,  si  bontot umur  setahun,  masih menetek susu  Prita.

 

Ketika  roda pesawat meinggalkan Changi Airport, Singapura di Kamis malam,  28 Mei 2009, selain membayangkan wajah  isteri, anak-anak yang sudah  saya tinggal 23 hari,  kilasan ingatan  akan Prita yang dipenjara  kembali menghantui. .Akan tetapi  beragam kepadatan dan kesibukan urusan kasus David, baru pada Senin, 1 Juni  2009 saya membulatkan tekad bahwa esok hari mesti  ke  Penjara Wanita Tangerang menjenguk Prita.

 

 

 

 

 

PAGI 2 Juni 2009, tepat 3 bulan kematian David, saya dan Hartono Widjaja, ayah David, tampil lagi di acara Apakabar Indonesia Pagi TVONE.  Pagi itu, sudah bergabung ke rumah saya, Didik L Pambudi, seorang citizen reporter, blogger. Ia  berminat join ikut menjenguk Prita ke Tangerang. Saya mengajak Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer pro bono yang membantu saya menggugat MK. Di gedung Manggala Wanabakti, setelah saling tunggu sekitar Pukul 11.45 kami meluncur ke Tangerang.

 

Di halaman penjara wanita itu di luar dugaan sudah ada beberapa wartawan. Mereka tak bisa masuk. Seorang petugas di pintu besi, mengatakan kepada dua orang bapak pembesuk, bahwa hari kunjungan hanya Senin dan Kamis, itupun tak lebih dari pukul 14.  Kami datang, Selasa, jarum jam  sudah pukul 13.00 lebih.

 

Siti Zahara mengeluarkan kartu nama. Ia mengaku sebagai lawyer Prita, berkiat  rupanya,  membuat petugas lalu mempersilakan kami masuk. Beberapa rombongan wartawan teve memanggil nama saya. Mereka mengekor di belakang kami. Kami diminta  ke ruangan registrasi, menemui petugas  bernama Rita, sosok berkulit putih, berbadan tinggi, berlesung pipit, ramah,  meminta kami menunggu.

 

Tak lama sesosok wanita  muncul. Ia bercelana panjang hitam, bersandal, berbaju kaos lengan panjangn dan berjilbab ungu berenda manik wwrana senada.  Kami telah berhadapan dan bersalaman dengan Prita Mulyasari. Beberapa wartawan yang mengekor lalu ikut bertanya mewawancarai. Kedaan ini sempat membuat ribut. Petugas Lapas  tidak membenarkan wartawan apalagi teve masuk. Sempat terjadi ketegangan. Sudah ada beberapa kalimat  footages direkam beberapa teve. Rombongan media  diusir  keluar. Kami meneruskan perbincangan,

 

“Suasana di sini  baik. Saya bisa  berkebun,” ujar Prita.

 

“Malah bisa lebih banyak ibadah.”

 

Mata Prita lalu berkaca-kaca.

 

Airmatanya mengalir,  di saat Siti Zahara bertanya tentang anaknya

 

“Anak saya dua, yang kecil masih saya susui, sejak di sini …. tidak lagi!”

 

Ia meminta kami menemui suami dan keluarga lainnya  yang kemungkinan datang besuk. Siti Zahara mengusulkan menggugat balik Rumah sakit Omni, agar bisa terjadi sebuah bergaining yang seimbang, apalagi ada Undang-Undang Konsumen,   juga undang-undang tentang informasi publik, di mana publik punya hak tahu akan sebuah pelayanan badan publik. Bukankah rumah sakit, walaupun swasta, jasanya untuk melayuani kesehatan publik.

 

Prita meminta izin mauk kembali ke selnya,. Ia mengaku belum shalat zuhur.  Seorang petugas lapas lalu memanggilnya, mencek jangan sampai ada handphone yang dibawa atau diberikan pengunjung. Prita  memperlihatkan dua kartu nama di genggamannya.

 

“Ini tak apa-apa?”  tanya Prita.

 

“Kartu nama tak apa,” jawab petugas.

 

Kami menuju ke luar. Rupanya  di gerbang penjara sudah ada suami dan kakak Prita. Mereka mengantarkan makan untuk Prita, namun tak diizinkan masuk. Mereka hanya dibenarkan menitipkan makanan.

 

Rombongan wartawan tampak  kian ramai, karena akan ada anggota Komnas HAM akan  datang. Di teve petang hari  saya melihat sosok Nur Kholis, anggota Komnas HAM di wawancarai di depan lapas itu. Nur, pada  26 dan 27 Mei sempat hadir ke persidangan koroner David, atas biaya publik yang  terkumpul melalui groups dukungan bagi David Hartanto Widjaja. Saya sempat berdiskusi panjang dengan Nur di sela perjalanan kami di Singapura dengan MRT dan Bus bernomor 179 dari Pioner ke kampus NTU. Dan sosok Nur Kholis, yang pejabat negara, tampil sebagaimana warga biasa macam saya.

 

Rombongan wartawan akhirnya mewawancarai Siti Zahara termasuk saya.  Footages di penjara itu kemudian mulai menghiasi banyak berita di teve petang  dan malam- –  yang sebelumnya tidak pernah ada  mengenai Prita  di penjara,  di media masa. Perjalanan ke penjara itu, di status di Facebook, saya, tuliskan,. Dan sebelumnya saya telah ikut bergabung groups Fecebook di internet mendesak pembebasan Prita, yang anggotanya  mencapai belasan ribu.

 

Selasa malam, 2 Juni 2009,   menjelang magrib, saya bersama Didik L. Pambudi dan Ganang Soedirman, cucu kandung Panglima Besar Soedirman,  mencari akses berbicara dengan para Capres yang peduli akan nasib Prita, agar berkenan berbuat. Saya lebih memilikinya ke kubu Prabowo Subianto – – karena pernah menang lomba menulis di blog di internet yang diadakannya – – dan  kubu Jusuf Kalla, karena pernah di Kadin Indonesia.

 

Langkah justeru  mengantarkan kami ke bilangan Dukuh Patra, salah satu posko pemenangannya JK. Di situ, antara lain kami menyampaikan bahwa Prita harus dibebaskan demi rasa kemanusian.

 

Rabu pagi saya sudah mendapatkan kabar, bahwa JK peduli. Menjelang siang, sudah ada pernyataan JK saya baca di media online, bahwa Prita mesti diberi kesempatan tahanan luar.

 

Menjelang siang saya pun mendapat telepon  bahwa kemungkinan Ny. Mufidah JK berkunjung ke lapas, menunjukkan simpati, saya  diminta siap menemani. Namun JK yang  bersemboyan lebih cepat lebih baik, telah melakukan kemunikasi intensif  dengan kejaksaan dan Kapolri. Ia memberi jaminan, agar Prita bisa dikelurkan dari lapas, agar persidangan kasusnya yang mulai Kamis, 4 Juni 2009 dapat ia ikuti dengan tetap bisa menyusui anaknya.

Sekitar pukul 20 Rabu malam, di TV ONE, saya melihat wajah Prita sudah memangku dua buah hatinya. Enam mata yang saling berpelukan  dalam kerinduan. Empat mata polos anak dalam dekapan hangat ibunya melekat.

Sebuah pemandangan kebahagian langka. Itu artinya jika punya good will, apapun bisa. Saya menjadi  rindu pula jika ada pemimpin bangsa berbuat untuk kasus David Hartanto Widjaja  ke Singapura, yang tak kalah memilukan itu.***

Iwan Piliang, Literaray Citizen Reporter, blog-presstalk.com