Tiga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sudah mendaftarkan diri, dan sudah melakukan test kesehatan, Insyaallah ketiganya dipastikan akan lolos. Untuk mencapai itu sebelumnya telah terjadi tarik ulur politik dan perdebatan alot diantara elit-elit parpol dan kondisi tersebut perlu kita cermati.

Dinamika politik yang berlangsung tidak sekedar mewartakan pemetaan politik menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009 nanti, tetapi juga memperjelas perubahan dan kesinabungan karakter politik Indonesia pasca Orde Baru. Pergeseran-pergesaran pemetaan dukungan politik pasca pemilu legislatif lalu seharusnya menunjukan karakter para politisi dan partai politik kita. Beberapa kali poros-poros politik dirintis, tapi beberapa saat kemudian mentah lagi, alias layu sebelum berkembang. Perdebatan, friksi-friksi, hingga konflik internal sejumlah partai politik menambah riuh rendahnya perpolitikan menjelang batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU.

Bagi sebagian elite politik, dinamika politik seperti itu mungkin tidak mengagetkan, Friksi dan konflik politik merupakan sesuatu yang kerap terjadi. Begitu juga tumpang tindih perkawanan dan permusuhan dalam politik, mungkin sudah menjadi habitus mereka. Adagium, yah adagium (kita sebenarnya sudah bosan dengan kata-kata ini) yang mengatakan tidak ada yang abadi dalam perpolitikan kecuali untuk kepentingan pribadi/kekuasaan dan kelompok.Kondisi seperti itu akan tetap menjadi santapan sehari-hari bagi para politikus kita baik sebagai pribadi maupun sebagai pengurus partai, walau karakter demikian tidak “dimengerti” oleh sebagian besar konstituen partai bersangkutan. Artinya bagi publik, politik yang diperagakan oleh para elite tersebut tak ubahnya menyaksikan suatu drama dimana alur ceritanya sangat membingungkan. Tidak begitu tegas siapa yang baik/protoganis atau siapa yang jahat/antagonis. Konstituen hanya disuguhi hasil akhir yang kerap tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Artinya masih lebar jarak antara aspirasi elite dengan aspirasi masa konstituen.

Kemaren suatu partai menyatakan akan bergabung keporos politik A, hari ini bisa keporos B, besok ke poros C, lusa balik lagi keporos A atau B atau C dan lain sebagainya.Bahkan ada partai yang pasang “Tiga Kaki” sekaligus. Kita bisa juga saksikan “Main Gertak” sesama koalisi.Contohnya PKS, hobi partai ini adalah “mengancam”, padahal katanya partai bersih, partai Islam..! bersih apanya, Islam apanya..!Tujuan ancaman itu tak lain hanya menaikkan “nilai-tawar” politik belaka.
Tidak salah kalau publik menduga, “kelakuan” parpol tersebut tak lebih hanya meminta jatah kekuasaan , jabatan menteri ini atau menteri itu.

Sikap politik elite dan parpol tersebut pada akhirnya bukan lagi berdasarkan hal-hal yang prinsip, tetapi lebih karena kepentingan pragmatis jangka pendek, yakni bagi-bagi kekuasaan. Aroma pragmatis oportunitis juga amat kental tercium ketika partai-partai dan para politisi tidak lagi mempertimbangkan secara sungguh-sunguh platform dalam pembentukan koalisi dan penentuan pasangan Capres dan Cawapres. Sejumlah parpol dan tokoh politik Islam nampak kritis terhadap ekonomi Neoliberal, tapi justeru memberi dukungan terhadap SBY/Boediono yang boleh dikatakan “bermazhab” neoliberal. SBY sendiri sejak awal tentu hendak meneruskan capaian keberhasilannya, (baca:lanjutkan!!), termasuk kenyamanan dominasi modal asing dan konglomerasi, aneh tapi nyata dukungan justeru diperoleh dari partai-partai yang mengklaim pro ekonomi kerakyatan,dan kemandirian bangsa, ”ada apa”? Koalisi PDI-P dan Gerindra juga rada aneh, meskipun salah satu platform mereka sama-sama hendak memperjuangkan rakyat kecil, tapi cara yang mereka tempuh berbeda. Jika Prabowo hendak mengusung ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa, namun disi lain rekam jejak Megawati selama ini justeru menyokong praktek ekonomi liberal, dominasi modal asing, konglomerasi serta privatisasi BUMN yang eksesif.

Duet JK/Wiranto juga mengindikasikan hal yang sama, ketidak kecocokan antara jargon ekonomi dengan rekam jejak mereka juga kelihatan. Sama dengan capres Megawati, JK juga mengusung jargon kemandirian bangsa, tetapi selama lima tahun ini dia justeru memberi angin segar bagi berkembangnya Paham dan praktek ekonomi neolibaral. Betapa kontradiksinya ketika pasangan cawapresnya Wiranto justeru mengusung jargon perobahan.

Apapun, ini adalah proses pembelajaran “berdemokrasi” kita. Politik dikemas tanpa prinsip, melainkan motivasi pragmatis belaka. Pada akhirnya dari visi ekonominya saja misalnya, terlihat bahwa ketiga Capres dan Cawapres ini tidak banyak berbeda, masalahnya tidak pernah ada diskusi mendalam tentang persamaan dan perbedaan visi mereka sehingga diketahui rakyat dan menjadi dasar rasional bagi mereka untuk memilih pemimpinnya.

Dalam nuansa demokrasi, siapapun yang maju sebagai calon pemimpin bangsa, tidak menjadi soal, Hak dipilih dan memilih adalah HAM, dan realisasi UUD, yang jadi masalah adalah sikap-sikap politik yang dipertontonkan oleh para elite apakah memiliki konsistensi dan menjunjung tinggi etika politik ? Itu tidak bisa dijawab hanya dengan kata-kata “itulah politik”!! Kwalitas demokrasi kita setiap masa harus berobah kepada yang lebih baik, dan lebih baik, Demokrasi tanpa prinsip akibatnya rakyat menderita, terlalu mahal harga yang harus dibayar lima tahun kedepan oleh rakyat yang menjadi konstituen lalu mereka diharuskan memilih, pilihan apa yang diharapkan kalau inspirasi dan aspirasi mereka dilacurkan oleh para germo politik.