Bandung, 9 April 2009  Pada tanggal 28 Maret 2009, via tvOne,  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno meminta istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) jangan lagi digunakan bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. "Jangan sebut TKI karena konotasinya pembantu. Sebaiknya disebut dengan tenaga kerja luar negeri (TKLN)," demikian ujarnya. (foto: baratayudhana.wordpress.com)

 

[tube]EyZYiKn3ACA[/tube]

 

Terusik hati untuk melanjutkan tulisan saya terdahulu berjudul ‘TKI, Pendekar Devisa Indonesia’, yang menuturkan bahwa para saudara TKI adalah PENYUMBANG DEVIS TERBESAR KEDUA setelah migas.

"Jangan sebut TKI karena konotasinya pembantu.” Terkesan sekali yang berbicara seperti ini justru orang-orang yang merendahkan derajat dan harkat profesi Pembantu Rumah Tangga (PRT). Padahal profesi ini sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sendiri maupun para majikan yang tinggal di luar negeri. Profesi PRT tidak berbeda dengan profesi lain. Terhormat. Bahkan sangat terhormat. Jauh lebih terhormat daripada para koruptor yang berkedok aneka profesi lain. Mengapa justru bangsa kita sendiri yang memandang begitu rendah? Mengapa justru bangsa kita sendiri yang menempelkan stigma itu? Saya percaya, orang luar negeri tidaklah demikian. Mereka membutuhkan jasa TKI sebagai PRT, mereka mendapatkan jasa itu sesuai dengan standard harapannya. Oleh karena itulah hubungan kerja para TKI/PRT berkelanjutan dan malah tumbuh dari tahun demi tahun. Jelas sekali mereka tidak memandang rendah TKI. Ada ekses? Oh iya, ada. Namun saya tidak akan melebarkan pembahasan ke arah itu. Jadi perobahan nama TKI menjadi TKLN sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan. Saya yakin, para TKI tidak peduli mau disebut apa. Pokoknya, aku meninggalkan keluargaku karena aku mau bekerja keras di luar negeri guna memperoleh uang bagi keluargaku. Aku mau beli tanah. Aku mau beli rumah.Titik.

Menurut harian Kompas kemarin tanggal 8 April, 2009, saat ini jumlah TKI berada di sekitar angka 6,5 juta orang. Menakertrans mengakui, 70% dari para TKI bekerja sebagai PRT. Bayangkan, 70% dari 6,5 juta adalah 4,55 juta tenaga kerja wanita (TKW) yang nekat bekerja sebagai PRT di luar negeri TANPA perlindungan yang memadai, dari SIAPAPUN.  Bukankah itu nekat namanya?

Dua teman saya bersama istri mereka kebetulan menaruh perhatian kepada para TKI, dalam hal ini TKW yang bekerja sebagai PRT. Secara terpisah kedua suami istri ini dalam beberapa kesempatan telah ngobrol dengan para TKW ini, baik di dalam pesawat, maupun di bandara. Di luar dugaan, para TKW telah menunjukkan suatu semangat hebat ketika ada orang yang ingin tahu sekelumit tentang diri mereka. Mereka tuturkan apa saja yang ditanyakan. Kedua teman saya berkesimpulan para TKW sungguh mempresentasikan semangat anak bangsa yang di negeri sendiri begitu direndahkan martabatnya. Secara umum mereka bilang bahwa mereka dihargai oleh para majikannya. Setiap hari Minggu mereka libur. Alangkah bedanya dengan para PRT yang bekerja di tanah air yang dituntut bekerja 7 hari seminggu dan siaga 24 jam.  PRT dengan persyaratan tertinggi dituntut oleh Taiwan, kemudian disusul oleh Hongkong dan Singapura, selebihnya dengan persyaratan yang lebih longgar bekerja di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Mereka yang bekerja di Taiwan secara cepat belajar bahasa Mandarin. Yang di Hongkong menyerap bahasa Inggris dan dialek bahasa Cina seperti Tiociu, dsb. Yang di Singapura menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Semuanya serba cukup untuk berkomunikasi. Di Hongkong ada suatu ruang publik yang digunakan para TKW untuk berkumpul saat mereka libur. Bertemu, bergembira bersama dan berbagi rasa serta pengalaman.

Sekitar 3 tahun yang lalu, seorang TKW yang bekerja di Hongkong, tiba-tiba muncul di salah satu milis di mana saya tergabung. Ia berbagi kisah perjuangannya selama bekerja di rantau orang. Selain belajar bahasa Inggris dan dialek Tiociu, ia mengikuti kursus komputer, tata rias wajah, manajemen dsb. Buat bekal nanti kalau ia pulang kembali ke tanah air, katanya. Dari caranya menceritakan semuanya, terasa sekali getaran semangatnya yang menggelora tanpa rasa rendah diri. Bahkan terkesan mereka bangga akan profesinya. Kebanyakan dari mereka bercita-cita membeli sebuah rumah bagi keluarganya, dan sedikit modal untuk usaha berikutnya. Alangkah luhur dan mulianya.

Apa arti dari semua ini? Berjuang di negeri orang telah menempa insan-insan hebat ini berupaya untuk survive. Bekerja keras secara terhormat, belajar meningkatkan kemampuannya, kolegial kepada sesama TKW. di tengah galau kerinduan akan keluarganya. Mereka tidak merasa hina menyebut diri mereka TKI/TKW/PRT.

Jadi apa ya maksudnya: "Jangan sebut TKI karena konotasinya pembantu.”

Sebetulnya masyarakat umum sudah mahfum dan tidak berharap banyak Pemerintah akan melakukan sesuatu bagi para TKI. Justru institusi-institusi swasta kecil yang sudah memprakarsai pemberdayaan TKI agar lebih berkemampuan dan oleh karenanya lebih kompetitif. Di kota Malang ada sebuah perusahaan yang cukup terkenal sebagai pemasok PRT. Seorang teman belum lama berkesempatan memperoleh pelayanan dan mengamati bagaimana beberapa PRT ini magang dan kemudian bekerja di rumahnya. Perusahaan tsb ternyata secara profesional memberikan pelatihan dan pembelajaran aplikatif kepada para calon PRT sebelum diterjunkan di tempat bekerjanya. Iseng-iseng saya mencoba membuka websitenya. Ternyata ada dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Mereka juga memberikan pelatihan kepada para calon PRT yang akan bekerja di luar negeri.

Di kota Bandung di mana saya tinggal, ada sebuah perusahaan yang dikelola seorang pensiunan birokrat yang pernah mengecap pendidikan di Jepang. Perusahaan ini memasok beberapa industri manufaktur Jepang dengan TKI terampil, kebanyakan berdiploma atau lulusan sekolah kejuruan. Status para TKI ini adalah magang dan dikontrak selama 1 tahun, yang dapat diperpanjang bila kedua pihak sepakat. Perusahaan Jepang itu menjamin biaya kesehatan, tiket pesawat udara, dsb. Gaji yang jauh di bawah standar gaji Jepang, karena statusnya memang hanya magang, masih terasa cukup besar bagi para TKI. Mereka masih bisa menabung cukup lumayan setelah kontrak usai. Para calon TKI mendapat pelatihan khusus sebelum diberangkatkan. Selain bahasa Jepang, mereka juga diperkenalkan kepada budaya bangsa Jepang, tata cara kehidupan, sopan santun, dsb.

Mari kita dukung perusahaan-perusahaan seperti ini yang dengan segala sumber daya dan kemampuannya mengambil bagian penting yang tidak diberikan Pemerintah. Biarkan institusi semacam ini tumbuh subur dan semakin luas daya jangkaunya.

Lalu, apa peran yang bisa diambil Pemerintah? Pertama, tentu inisiatif yang proaktif mendekati pemerintah negara tujuan dan membuat kesepakatan bersama sebagai payung pelindung bagi para TKI dari ketidakadilan, ketidakpatutan dan perlakuan semena-mena. Kedua, Pemerintah dapat menertibkan prosedur pengiriman para agen TKI dan menghindarkan praktek-praktek traficking, perdaganan manusia. Ketiga, karena jumlah terbesar TKI bekerja di Malaysia dan negara-negara timur tengah, pemerintah dapat menghimbau atau bekerjasama dengan pondok-pondok pesantren selain memberikan pelajaran agama Islam, juga memberikan pelajaran bahasa Arab yang cukup untuk bisa berkomunikasi, memperkenalkan budaya dan kehidupan sehari-hari di negara tujuan. Pondok pesantren juga dapat menjadi institusi yang memberikan pelatihan teknis pekerjaan PRT. Barangkali ekses-ekses sikap buruk para majikan yang sering kita baca dan dengar, sebenarnya terpicu oleh miscommunication dan kesenjangan keterampilan teknis TKW dengan harapan majikan. Saya percaya, para TKI/TKW kita akan bersyukur bila mereka mendapat kesempatan untuk belajar semuanya ini.

Mari kita hormati harkat dan martabat para TKI/TKW/PRT. Mereka saudara-saudara kita. Mereka layak mengecap sedikit nikmat dari tanah airnya, dari Pemerintahnya. Apalagi mereka adalah penghasil devisa kedua terbesar setelah migas. Mereka layak mendapat perhatian.