Bandung, 31 Maret 2009   Kemarin  pada tanggal 30 Maret 2009, tebersit berita bahwa Pemerintah berniat mengubah stigma negatif yang tertempel pada para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Menurut Menakertrans Erman Suparno, sebutan TKI akan diganti menjadi tenaga kerja luar negeri. (TKLN).

 

Selain itu, Pemerintah akan memperbanyak pengiriman TKLN formal, legal dan profesional yang dibekali keahlian khusus.Reaksi pertama saya, istilah TKLN sama sekali tidak benar.

Apa maksudnya, tenaga kerja (dari atau untuk) luar negeri? Nama baru ini tidak jelas dan perubahannya sama sekali tidak ada manfaatnya.

Karena itu dalam tulisan ini, saya tetap menggunakan istilah TKI.

Kedua, ‘stigma negatif’ – lho, siapa sih sebenarnya yang menempelkannya?

Mari kita telaah bersama.  Dari tahun ke tahun, jumlah TKI meningkat terus. Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), jumlah TKI yang saat ini bekerja di luar negeri berjumlah sekitar 3,2 juta orang. Menurut catatan Setneg RI, sekitar 60% dari TKI ini ditempatkan di Kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jordania, dan Qatar. Sisanya ditempatkan di Kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan, termasuk Amerika Serikat. 

Bayangkan, tiga juta dua ratus ribu lebih TKI. Bukan main!Apa artinya itu? Artinya, demand dunia akan TKI memang ada. Dunia luar membutuhkan dan sepakat untuk merikrut mereka. Dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan ini berlangsung terus. Berarti, secara umum, kompetensi TKI sudah mencapai standard kebutuhan majikan, dengan segala kekurangannya. Kalau tidak, tentu saja hubungan kerja tidak dapat berlangsung berkesinambungan. Mayoritas majikan yang mempekerjakannya cukup puas.

Nah, stigma negatif itu tidak mungkin ditempelkan para majikan yang relatif cukup puas dengan kompetensi TKI yang dipekerjakannya. Orang luar negeri yang menjadi majikan tidak tahu, tidak perlu tahu dan tidak mau tahu latarbelakang para TKI. Yang penting, mereka bekerja sesuai standard dan peraturan, serta dapat mengikuti kemauan majikan. Titik. Majikan mempunyai kebutuhan dan itu dipenuhi oleh TKI.

 Menurut saya, stigma itu ditempelkan oknum-oknum bangsa kita sendiri. Mereka ini memandang rendah kerja mulia para TKI, yang dianggapnya sebagai warganegara kelas kambing. Kerja mulia? Oh, iya. Mereka bertekad meninggalkan anak, suami, istri demi bekerja di luar negeri. Keputusan yang amat sangat tidak mudah. Mereka korbankan segala kenikmatan hari ini demi hari esok. Demi kesejahteraan keluarganya di kemudian hari.

 Menurut data BNP2TKI, pasar kerja di belahan dunia lainnya seperti Asia Timur lebih didominasi oleh sektor formal. Di Jepang dan Korea Selatan, tenaga kerja asing umumnya bekerja di industri manufaktur berkategori usaha kecil dan menengah. Di Jepang dibutuhkan sekitar 600 ribu perawat untuk rumah sakit dan rumah jompo. Sedangkan di Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura jumlah tenaga kerja asing di sektor informal masih cukup banyak. Kesempatan kerja di wilayah Asia Pasifik lainnya adalah Australia dan Selandia Baru. Di negeri kanguru itu terdapat ratusan ribu lowongan kerja di sektor pertambangan, restoran, perhotelan, bengkel, pertanian, rumah sakit dan pendidikan. Sedangkan di Selandia Baru, tenaga kerja asing dari negara berkembang umumnya bekerja di sektor perkebunan dan pengepakan.

Saya hanya berharap, mudah-mudahan BNP2TKI dapat benar-benar mengemban tugasnya dengan baik.  Berdasarkan data, jumlah devisa yang dihasilkan TKI meningkat tiap tahun yakni US$3,4 miliar pada 2006, US$6 miliar pada 2007, dan pada tahun 2008 hingga September US$5 miliar. Itu belum termasuk yang mereka bawa sendiri atau mereka kirimkan. Remittance (kiriman uang) yang diterima satu daerah saja seperti Banyumas mencapai Rp 2 milyar sehari. Jelas sudah, ini merupakan PEMASUKAN DEVISA TERBESAR KEDUA setelah migas. Kalau memang demikian, apakah Pemerintah sudah cukup memberikan perhatian dan dukungannya? Mungkin sudah ada yang diupayakannya. Tapi hasil nyata yang dirasakan para TKI belum cukup.

Kesulitan di rantau orang, nyaris tidak ada yang membela mereka. Karena mereka masih saja terlunta-lunta, tersisihkan, terbengkalai. Mengapa kedatangan mereka ke tanah air harus melalui pintu khusus? Mengapa tidak diperlakukan sebagai layaknya warganegara lain yang sedang mudik? Bukan rahasia lagi bahwa para TKI ini menjadi mangsa empuk para perampok, penipu. pemeras dan sebangsanya. Tega nian.Sengaja saya tidak membicarakan aneka problem yang dihadapi para TKI yang sudah terlalu sering diberitakan dan dibicarakan orang. Namun tidakkah sudah saatnya para pendekar penyumbang devisa terbesar setelah migas ini mendapat perlakuan yang lebih layak? Kiranya Pemerintah dapat mengambil prakarsa secara proaktif dengan mendekati pemerintah negara-negara yang banyak menggunakan TKI, menyiapkan perangkat payung hukum dan kesepakatan antisipatif lainnya. Dengan demikian Pemerintah dapat membantu mencegah terjadinya ketidakpatutan, kenistaan dan nestapa yang dialami para TKI. Pemerintah dapat pula ikut menyelenggarakan pemberangkatan kolektif dengan biaya murah. Misalnya, dengan mengkoordinasikan menyewa pesawat pengangkut milik AURI yang diperlengkapi tempat duduk sederhana. Sekaligus melindunginya dari cengkeraman perusahaan pengatur rekrutmen. Mungkin juga Kedubes setempat dapat menunjuk seorang atau dua yang ditugasi khusus, sekali lagi khusus, menerima laporan komplin para TKI. Setiap saat dapat dihubungi per telepon dan secara responsif mengambil langkah yang perlu. Kepulangan para TKI diperlakukan secara wajar layaknya warganegara lainnya. Tidak usah pintu khusus yang malah rawan. Alangkah bedanya bagaimana Pemerintah menyambut para petinggi dunia migas yang biasanya bak Raja-di-Raja. Padahal, saudara-saudara TKI kita ini jelas pahlawan bangsa sendiri. Saya mengusulkan para TKI diberi julukan Pendekar Devisa Indonesia. Sayangnya, singkatannya sudah dipakai salah satu partai politik kita. Ada usul lain?

Iklan