Seorang wartawan dari sebuah media terbitan Medan bernama Soaduon Siregar membalas tulisan saya tentang "Drama Penjualan Lahan Panti Asuhan oleh Bupati", ternyata sekarang tanpa saya ketahui sebelumnya, media tempatnya bekerja juga sedang serius mengangkat kasus ini.Kepada saudara Soaduon Siregar, kembali saya atas nama seluruh mantan penghuni dan yang masih menghuni Panti Asuhan Budi Luhur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anda dan media anda Harian Medan Pos yang peduli dan mau mengangkat permasalahan ini.

Kasus penjualan sebenarnya bukanlah semata urusan kami para mantan penghuni panti, tapi kasus ini adalah bukti atau cerminan dari buruknya pengelolaan pemerintahan daerah di negara ini. Pengelolaan pemerintah di banyak daerah dikelola seolah daerah tersebut adalah sebuah perusahaan keluarga dan milik pribadi.

Kasus penjualan lahan Panti Asuhan Budi Luhur ini ahanyalah puncak gunung es dari tumpukan besar permasalahan serupa di negeri ini. Bukan hanya Budi Luhur, sejak tsunami anak-anak yatim di Aceh sebenarnya telah dijadikan objek bisnis yang menggiurkan oleh banyak kalangan.

Di Aceh Tengah sendiri saat ini ada lebih sepuluh Panti Asuhan yang katanya menampung anak-anak korban Tsunami. Padahal pada kenyataannya hanya ada satu panti Asuhan  di Takengon yaitu yayasan Noordeen yang benar-benar menampung anak-anak korban Tsunami dengan biaya sepenuhnya dari Givelight Foundation, sebuah yayasan yang beranggotakan kamum Muslim di Amerika yang didirikan oleh seorang keponakan pengelola panti asuhan Yayasan Noorden tersebut yang sekarang kebetulan sudah menjadi warga negara sana.

Sisanya adalah panti asuhan papan nama dengan penghuni fiktif, yang dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi. Yayasan Noordeen sendiri yang memang punya kebijakan memberikan santunan kepada anak korban Tsunami yang tidak bisa tertampung di panti Asuhan ini, beberapa kali menjadi korban penipuan dari yayasan-yayasan penampungan anak yatim fiktif semacam ini.

Sementara pemerintah daerah sendiri, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai daerah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan dan seenak perut Bupati.

Anggota parlemen yang seharusnya mengkritisi segala kebijakan bupati asal memiliki kepentingan bersama juga cukup mudah untuk diajak kompromi.

Memang sejak dulu  sudah terbukti kalau kekuatan intra parlementer, ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan yang sama dengan penguasa, selalu menjadi impoten dan banci. Setiap perubahan sosial besar di negara ini selalau diawali dengan gerakan extra parlementer.

Karena itu, berhentilah berharap pada parlemen apalagi parlemen yang dihasilkan oleh Pemilu demokrasi biaya tinggi yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Kita harus berhenti berharap mendapat perubahan dari pemilu ini karena personel yang akan mengisi parlemen mendatang adalah orang-orang yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan sebuah kursi. Sehingga jelas prioritas utama mereka setelah duduk di kursi itu nanti bukanlah permasalahan kita, tapi bagaimana menarik uang yang telah dikeluarkan, agar modal bisa kembali.

Sebagai masyarakat yang berada di luar sistem, mari kita perjuangkan kepentingan kita sendiri. Mari kita gunakan segala potensi yang kita punya, karena yang bisa mengubah nasib kita bukan siapa-siapa, selain diri kita sendiri.

Wassalam

Win Wan Nur
http://www.winwannur.blogspot.com