Maju ke Mahkamah Konstitusi menggugat UU ITE pasal 27 ayat 3, bukanlah urusan personal, tetapi lebih ke kepentingan publik, media lebih luas, kepastian transaksi elektronika itu sendiri, agar jernih sebagai computer offensiveMenangis Artis Azhari di UU ITE dan Awak ini di Media

KAMIS, 19 Maret 2009 di Lantai dua, Mahkamah Kosntitusi (MK). Waktu pukul 14. 30. Seorang wartawan, mengusung ransel tergopoh-gopoh masuk. Disusul seorang temannya juga menyandang ransel. Saya dan Ronny, Skom, MH, saksi ahli yang mengongkosi diri sendiri dari Makassar, Sulsel, sedang berdiri menunggu rombongan pengacara probono Wasis Susetio, mendampingi saya menguji materi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronika (UU ITE), pasal 27 ayat 3, di perkara perkara No 50/PUU-VI/2008. , yang sidang keempat, atau terakhir hari itu.

Setiap datang ke MK, ingatan saya selalu dibuat pergi menerawang jauh ke Firenze atau Florence, ibukota propinsi Tuscany atau Toscana, Italia, itu. Kota yang juga mengingatkan saya kepada aroma ladang Zaitun. Di Firenze sebuah kubah batu atau Del Duomo gereja, menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Sebuah arsitektur unik, menjadi landmark kota, markas klub sepakbola Fiorentina.

Dan kubah atau duomo di MK, kini satu-satunya yang terbesar di Jakarta.

Meja penerima tamu di sebelah kiri kosong. Dua wartawan yang datang tadi celingak-celinguk Di pintu masuk ruang sidang utama, tampak dua pria berseragam safari hitam berjaga.

“Mas, ini nanti sidang yang ada artis Luna Maya, Ayu Azhari, Sarah dan Rahmah Azhari?” salah seorang bertanya.

Karena tak paham soal artis berdatangan, saya jawab bukan.

Saya jelaskan sidang hari itu adalah menyangkut UU ITE pasal 27 ayat 3, yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendsitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Di mana ganjaran hukumannya sesuai di Pasal 45, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Saya tekankan bahwa sidang hari itu penting untuk kita orang media.

Dua wartawan itu rupanya tidak mudeng. Tanpa mengucapkan terima kasih, keduanya saling bantah.

“Benar kok, nggak, benar, bener!”

Ronny, saksi ahli yang baru sehari saya kenal wajah itu – – sebelumnya hanya berkomunikasi online – – menduga bahwa akan ada saksi artis yang ditampilkan pemerintah.

Bisa jadi kata saya.

Dan benar saja.

Begitu Hakim Ketua MK, Mahfud MD, membuka sidang, dibacakan nama saksi ahli dan saksi fakta dari pemerintah. Ada judul Sarah dan Rahmah Azhari. Keduanya belum datang. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah saksi ahli. Agak lengkap juga pengucapan sumpah hari itu sesuai dengan agama para saksi; mulai Islam, Kristen Katolik, Protestan hingga Ronny yang beragama Budha.

“Dua saksi fakta belum hadir, sidang kita teruskan dan nanti begitu datang kita sumpah menyusul,” ujar Mahfud.

Wasis Susetio, pengacara, di kiri saya sebagai pemohon. Di sebelah kanan, ada Anggara, dan rombongan PBHI, yang mewakili legal standing II, yang juga menggugat masalah sama. Di bagian tengah ruangan rombongan saksi; PBHI, dari pihak pemerintah ada Mudzakkir, Tedy Sukardi, Ka Unit Cyber Crime Mabes Polri, dan dari Kejaksaan Agung. Di deretan kanan deretan wakil pemerintah, ada Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi telematika beserta jajaran serta kalangan DPR.

Wasis Susetio langung membuka tanya bagaimana sesungguhnya rumusan UU ITE pasal 27 ayat 3 itu kepada Ronny, saksi ahli kami.

Ronny menjabarkan: Tidak ada pengaturan yang baru atau lebih khusus/teknis dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah tertuang dalam KUHP, sehingga terdapat peraturan yang ganda, yang dapat dipilih secara subjektif yang dapat menimbulkan diskriminasi. UU ITE menerapkan sanksi pidana penjara dan/atau denda yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) UU ITE Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, seseorang yang menyalurkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP, dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Ketiga, Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat kabur dan sempit. Bersifat kabur karena dalam Pasal 27 ayat (3) tidak ditemukan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Bersifat sempit karena tidak memuat penggolongan penghinaan.

Meskipun demikian, pengertian dan penggolongan penghinaan dapat menunjuk pada ketentuan Bab XVI buku II KUHP tentang penghinaan, bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dapat digolongkan atas: pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu.

Keempat, celakanya, ketika Jaksa menggunakan UU ITE dan merujuk pada KUHP untuk penggolongan penghinaan, memungkinkan mereka secara sendiri-sendiri menetapkan batas maksimum sanksi pidana penjara dan/atau denda untuk pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hal ini pertanda buruk bagi penerapan hukum di Indonesia yang menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi karena rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak konsisten dengan KUHP.

Kelima: Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditemukan pengertian “mendistribusikan” , “mentransmisikan” , sementara istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga akan menimbulkan multitafsir. Apalagi, istilah “mendistribusikan” , “mentransmisikan” tidak digunakan secara konsisten ke dalam pasal-pasal tentang Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE. Contoh, Pasal 28 ayat (2) justru menggunakan istilah “menyebarkan”, hal ini akan menimbulkan ambiguitas dan kerumitan penafsiran. Multitafsir dan ambiguitas mengakibatkan ketidakpastian hukum

Keenam, Multitafsir yang timbul dari istilah “mendistribusikan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat mengakibatkan penerapan hukum yang tidak adil ditinjau dari pemberian sanksi pidana penjara dan/atau denda. Contoh kasus:

Seseorang menyebarkan video dalam compact disk yang memuat penghinaan terhadap seorang pejabat. Video tersebut digandakan menggunakan komputer dan disebarkan secara offline (berpindah tangan) kepada sebagian masyarakat.

Tafsiran 1 : Kata “mendistribusikan” dlm Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencakup penyaluran informasi elektronik secara offline (manual) & online maka kasus tsb menggunakan UU ITE. Bila terbukti memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) maka dikenakan sanksi pidana menurut UU ITE (sanksi lebih berat)

Tafsiran 2 : Kata “mendistribusikan” dlm Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencakup penyaluran informasi elektronik secara online maka kasus tsb tidak dapat menggunakan UU ITE, berarti menggunakan KUHP. Bila terbukti memenuhi unsur pasal-pasal penghinaan maka dikenakan sanksi pidana menurut KUHP (sanksi lebih ringan)

Frasa “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan frasa yang tidak tepat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Frasa “membuat dapat diaksesnya” adalah “memberi kemampuan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik”. Contoh : website, “membuat dapat diaksesnya” berarti menyiarkan, menunjukkan informasi elektronik tentang letak/alamat/ nama domain dari suatu website.

Ketujuh, Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

Pasal 310 ayat (2) KUHP: Pencemaran secara tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Kesimpulan: Yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan adalah tulisan yang menghina atau mencemarkan nama baik orang, bukan menyiarkan, menunjukkan lokasi dimana tulisan itu berada.

Kenyataan: Substansi “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan substansi “menyiarkan, menunjukkan tulisan” dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Idealnya, Peraturan di luar KUHP tidak bertentangan dengan KUHP agar tidak timbul kerumitan hukum dan ketidakpastian hukum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Yang disiarkan, dipertunjukkan adalah lokasi keberadaan tulisan yang menghina atau mencemarkan nama baik orang

Membuat link (taut) dari suatu website ke website yang lain merupakan perbuatan membuat dapat diakses website yang ditautkan. Celakanya, dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, seseorang yang tidak bersalah dapat menjadi bersalah, karena orang tersebut tidak mampu membuktikan ketidaksengajaan dalam membuat dapat diakses website yang memuat informasi penghinaan.

Bahwa informasi dalam suatu website bersifat dinamis, artinya dapat diubah setiap saat oleh pemilik website sebagai pengendali, bukan orang yang membuat link (taut) ke website tersebut.

Membuat Link (taut) ke suatu website merupakan kebiasaan (tradisi) dalam penyaluran informasi di dunia maya. Kegiatan ini pula yang membantu penyebaran ilmu pengetahuan secara cepat dan dalam jangkauan yang luas. Sayangnya, orang yang membuat link (taut) ke suatu website bukan sebagai pengendali website yang di-taut-kan. Pengendalinya berada pada pemilik website, yang kadang-kadang tanpa kejelasan identitas pemilik atau menggunakan identitas samaran.

Ronny mencontohkan:

“Bila Si Nona memiliki website bernama Nona.com dan didalamnya terdapat link (taut) ke website abcde.com (tanpa kejelasan identitas pemilik). Pada waktu berikut, pemilik abcde.com mengubah informasi dalam website itu menjadi informasi penghinaan. Maka timbul masalah.”

Si Nona jelas tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak sengaja membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan penghinaan dalam website abcde.com, karena perubahan informasi dalam website abcde.com tidak berada dalam kontrol atau kendali si Nona. Dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, si Nona (yang sebenarnya tidak bersalah) dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE (pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah) sementara si pemilik website abcde.com tdk dpt dijerat karena mungkin kesulitan melacak keberadaan si pelaku.

Dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan banyak pengguna Teknologi Informasi khususnya pengguna internet terancam untuk dipidanakan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan untuk berbuat sesuatu dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.

Kesimpulan: Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.

Muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2).

Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Saksi ahli lain, yang diajukan legal standing II yang diwakili PBHI, adalah: Prof Soetandyo Wingnyosoebroto, Dede Oetomo, PhD, dan Andika Triwidada, dalam perkara Nomor: 2/PUU-VII/2009, dengan pemohon Edi Cahyono Pemohon, Nenda Inasa Fadhilah Pemohon, Amrie Hakim Pemohon , Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) , Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pemohon, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).

Bagi saya pribadi, perjuangan maju ke MK, bukanl saja karena kasus gugatan Alvin Lie, soal tulisan berjudul Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto, medio 2008 lalu kepada saya. Tetapi lebih ke perjuangan kepentingan media, masyarakat online bangsa keseluruhan.

SELASA, 17 Maret, Christovita Wiloto, melalui Wiloto PR membuat diskusi terbatas antara lain membahas kematian David Hartanto, mahasisa jenius Indonesia di NTU, Singapura. Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara, Constant Marino Ponggawa, anggota DPR Komisi I.

Saya tanya soal UU ITE ke[pada Contant. Ia mengatakan bahwa pasal 27ayat 3 UU ITE itu, "Dibuat dengan sangat-sangat politis."

Ia mengajak jika DPR sudah tidak reses untuk datang ke DPR, dan mendapatkan penjelasan di mana sangat politisnya pasal itu.

Di buku yang dibuat oleh Depkominfo pada 2007, pasal 27 UU ITE tidak mencantumkan pasal 27 macam hari ini.

UU ITE jelas kita butuhkan. Di Australia, menurut Rob Bayton dari hukumonline. com versi Inggris, “Undang-undang demikian masuk ke ranah Computer Offensive,” ujarnya pula, “Sedangakan ranah privat, seluruhnya masuk ke urusan perdata.”

Dalam sebulan terakhir saya mencatat Menteri Kominfo, kepada Detik.com mengatakan, “Silakan saja cabut UU ITE Pasal 27 ayat 3 itu, tidak masalah.”

Di lain kesempatan ketika membuka Munas Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Menteri bicara lain lagi, “Kalau dicabut pasal 27 itu, ayok saja kita cemarkan nama baik orang di internet, kita pasang porno di internet, mau begitu?”

KETIKA WAKTU di jam saya pukul 16.07, datanglah Sarah dan Rahmah Azhari. Ia saksi fakta diajukan pemerintah. Ketua Hakim MK meminta membacakan sumpahnya. Para wartawan media elektronik di lantai dua ruang sidang itu seakan tumpah, Kamera fokus kedua artis itu.

Ke dalam tulisan ini saya tak ingin mengutip keterengan mereka. Toh, semuanya sudah banyak beredar di media mainstream; cetak, elektronika. Rudi Rusdiah, Ketua Apwkomitel, jaringan warnet, yang juga saksi ahli kami di persidangan sebelumnya bertanya “Kok teman wartawan tak ada yang wawancara Anda, juga Pak Ronny, saksi ahli yang jauh-jauh datang dari Makassar?”

Saya tersenyum.

Kecut!

Saya perhatikan terus gerak-gerik rombongan wartawan di ruang persidangan. Semua mata meraka mengangga ke artis itu. tak pahamlah saya, apakah mereka semua sesungguhnya mengerti bahwa topik yang dibahas juga menjadi kepentingan kalangan media?

Jurnalis?

Hakim anggota Arsyad Sanusi, di akhir persidangan mengatakan bahwa ia penulis buku Hukum Telematika, yang kini habis terjual di toko buku. Di dalam buku itu ia menjabarkan orang yang lalu-lalang di internet disebut netter. “Warganya nettizen. Dan dalam etika berlalu lintas di internet ada nettika,” kata Arsyad Sanusi.

Karena adanya nettika, tentulah sulit bagi orang jika membrowsing nama Narliswandi Piliang atau Iwan Piliang, yang akan tampak bokongnya,s ekadar contoh. Sesungguhnya dunia online adalah personifikasi hidup offline. Membangun citra diri online tak akan lepas dari keseharian nyata.

Ketika persidangan usai, saya perhatikan semua kamera teve berkerumunnan ke kedua artis tadi. Ia didampingi pengacara Farhat Abbas, yunior saya di organisasi yang pernah saya ikuti HIPMI. Tak ada basa-basi Farhat kepada media, agar juga melirik para saksi ahli misalnya.

Banyak sekali fenomena kehidupan, yang hadir di depan mata saya, dalam persidangan terkhir UU ITE pasal 27 ayat 3 itu. Kesemuanya memperkaya batin.

Ketika turun dari tangga Gedung MK ke parkiran bersama Siti Zahara, Lendy Arifin, Wasis Susetio, Nurgraha dan Nurhayati, tim laeywr yang kesemuanya pro bono, lamunan saya kembali ke kota Firenze, Italia itu. Kubah atau dumo MK, terlihat besar dari parkir.

Hamparan hijau kebun Zaitun, di tingkah angin menjelang summer. Daun hijau yang segar, daun kering yang jatuh di Firenze, kota budaya salah satu peradabnan unggul dunia, Romawi itu, sekan lekat di mata. ***

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk. com