Program reformasi birokrasi adalah salah satu program yang dijanjikan untuk dilaksanakan oleh SBY pada saat kampanye. Pada masa awal pemerintahannya pun, reformasi birokrasi sempat diwacanakan. Namun, lambat laun program ini hanya terdengar sayup-sayup sampai. Ini membuktikan satu hal, yang merupakan ciri khas manajemen a la SBY, yaitu muluk dalam wacana, lemah dalam implementasi. Kita ketahui bahwa birokrasi kita punya banyak masalah. Mulai dari struktur yang terlalu gemuk, tidak efisien, wewenang yang tumpang tindih, SDM yang tidak kompeten. Ujung dari semua itu adalah birokrasi yang korup. Detilnya pernah saya tulis pada masa kampanye Pemilu 2004: http://berbual.com/politik-dan-birokras … /#more-135

Artinya, pembenahan birokrasi setidaknya punya tiga misi: efisiensi pengelolaan negara, perbaikan kualitas layanan, serta pemberantasan korupsi. Semua itu adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

Sayangnya nyaris semua departemen dan lembaga non departemen tidak melaksanakan program reformasi. Ingat, reformasi bukan gagal, tapi tidak pernah dimulai. Satu-satunya departemen yang melaksanakan adalah departemen keuangan, itupun hanya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Di Ditjen Pajak reformasi sudah relatif berhasil, sedangkan di Ditjen Bea dan Cukai masih setengah jalan. Bagi saya tiadanya minat SBY pada program reformasi birokrasi ini terutama disebabkan oleh 3 hal:

1. Tidak Mampu. Program pembenahan birokrasi adalah program yang butuh tenaga besar, konsentrasi besar, dan waktu yang lama. Model kepemimpinan SBY adalah model hit and run. Sruduk, lalu kabur lagi ke masalah lain. Kita tidak pernah melihat SBY konsentrasi penuh pada satu hal sampai tuntas. Maka program reformasi yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga itu bukan prioritas dia.

2. Tidak Populer. SBY dalam bertindak sangat memperhatikan pengaruh tindakan dia pada citranya. Program pembenahan birokrasi tidak bisa menghasilkan citra positif secara instan. Karena itu bukan pilihan. Untuk good governance SBY sudah punya ikon, yaitu KPK. Dia mengandalkan sepak terjang KPK untuk menunjukkan bahwa dia sedang melakukan pembenahan. (Detilnya akan dibahas dalam tulisan lain berjudul Kegagalan SBY: Pemberantasan Korupsi).

3. Tidak strategis dalam rangka membangun dukungan politik. Departemen umumnya dipimpin oleh menteri-menteri yang berasal dari berbagai partai politik. Pembagian jatah menteri ini dalah trik dagang sapi SBY untuk memperoleh dukungan partai-partai. Kompensasinya, tentu tidak sekedar jatah menteri. Partai yang diwakili menterinya juga punya jatah untuk menjadikan departemen sebagai lahan untuk menggali sumber dana dari berbagai proyek. Membenahi birokrasi berarti mengganggu sumber dana partai politik pendukung SBY, yang akan berakibat menurunnya dukungan. Suatu hal yang sangat tidak diinginkan SBY.

Salam

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com