Kalau ada yang bertanya, berhasilkah pemerintahan SBY melakukan pemberantasan korupsi? Jawabnya: TIDAK. Kalau ada yang ngotot mengatakan bahwa SBY sudah berhasil memberantas korupsi, maka dapat dipastikan bahwa dia seorang pecintan buta SBY. Memberantas korupsi adalah pekerjaan maha besar, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan dalam 5 tahun pemerintahan. Dengan demikian, pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang tidak tepat untuk mengevaluasi pemerintahan SBY.

Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan adalah: sudahkan pemerintahan SBY memulai langkah-langkah yang tepat untuk memberantas korupsi? Jawab saya: BELUM.

Mungkin banyak orang yang terkesima dengan kegiatan “memberantas” (sengaja saya beri tanda petik) korupsi dalam 5 tahun terakhir. Kita menyaksikan begitu banyak yang berhasil dijerat, dari berbagai kalangan. Mulai dari mantan menteri, jaksa, gubernur bank sentral, hingga besan presiden. Semua kena, tanpa pandang bulu. Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berujar, “Kapan ada sejarahnya koruptor diadili dan dihukum seperti sekarang ini?”

Tak hanya itu. KPK secara demonstratif menunjukkan cara-cara baru dalam menelisik ulah koruptor. Beberapa aktivitas penyadapan telepon sukses menjerat dan mengirim koruptor ke penjara. Beberapa kasus bahkan dibongkar sampai ke akarnya seperti dalam kasus aliran dana BI ke anggota DPR, serta kasus korupsi pengalihan fungsi hutan di Sumatera Selatan.

Semua ini membuat orang terkesima dan berkesimpulan bahwa pemerintahan SBY memang sedang melakukan perang total terhadap korupsi, sebagaimana dia janjikan di awal masa pemerintahannya. Tapi, benarkah demikian?

Kita perlu membedakan dua hal, yaitu memberantas korupsi dan menghukum koruptor. Menghukum koruptor adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Adanya koruptor yang dihukum secara psikologis akan memberi peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Tapi ingat. Ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Yang selama ini kita saksikan adalah kegiatan menghukum koruptor. Artinya belum ada kegiatan menyeluruh dalam memberantas korupsi.

Memberantas korupsi seharusnya meliputi penindakan dan pencegahan. Tindakan pencegahan sebenarnya jauh lebih rumit, karena hal ini akan terkait erat dengan isu reformasi birokrasi, yang lagi-lagi lalai dilaksanakan oleh pemerintahan SBY. Pencegahan korupsi seharusnya meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan di setiap instansi pemerintah secara sistemik. KPK, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, melalui seorang petingginya pernah mengeluhkan ketiadaan laporan dari Inspektorat Jenderal di tiap departemen. Tidak ada laporan tentu bukan berarti berita baik bahwa tidak ada korupsi di departemen tersebut. KPK menengarai Itjen tiap departemen sungkan melaporkan, atau bahkan terlibat dalam kegiatan korupsi.

Untuk masalah penindakan, ada masalah besar yang juga tak tersentuh, yaitu bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sendiri (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) adalah lembaga yang korup. Indeks Presepri Korupsi Transparency International Indonesia setiap tahun menempatkan kepolisian di urutan teratas, sedangkan pengadilan menempati rekor tertinggi untuk nilai transaksi suap. Sementara itu kejaksaan telah terbukti, seperti pada kasus Urip, sebagai salah satu biang jual beli perkara, yang tidak hanya melibatkan jaksa-jaksa kecil, tapi sudah menyentuh pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Harap dicatat bahwa pada kasus Urip, hakim menyatakan dengan tegas soal keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung.

Artinya, selama ketiga lembaga penegak hukum tersebut tidak dibenahi secara mendasar, maka tidak ada usaha serius untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum.

Akan halnya KPK, meski sudah berhasil menjerat banyak koruptor, sebenarnya banyak juga kasus yang tidak berhasil digarap secara tuntas. Karenanya sempat ditengarai bahwa KPK melakukan tebang pilih. Hanya koruptor yang tak lagi punya backing politik yang kuat yang berhasil diseret KPK. Contoh yang sangat menyolok adalah kasus aliran dana untuk pengangkatan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur BI yang diadukan oleh Agus Condro, anggota DPR dari PDIP. Meski hasil penelusuran PPATK sudah jelas menunjukkan siapa saja penerima, serta dari mana sumber dana tersebut, langkah KPK terhenti. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut untuk perkara ini. Demikian pula, kasus pencairan dana milik Tomy Soeharto yang ditengarai melibatkan Hamid Awaluddin dan Yusril Ihza Mahendra, juga tak tersentuh.

Itu baru yang terlihat di permukaan. Di bawah itu, mungkin ada ribuan kasus korupsi yang tak terendus sama sekali oleh KPK, karena keterbatasan jangkauannya. Inilah masalah utama perang melawan korupsi dengan KPK nyaris sebagai pemain tunggal. KPK sangat terbatas daya jangkaunya, sehingga tidak mungkin mampu mengejar semua kasus. Harus ada lembaga lain yang jangkauannya lebih luas, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kerja dua lembaga itu harus disokong oleh lembaga pengawas di setiap instansi. Semua fungsi ini tidak berjalan, dan tidak ada usaha untuk menjalankannya.

Walhasil, kita hanya melihat pemberantasan korupsi sebagai drama politik. Gembar-gembornya cocok benar untuk digunakan sebagai pemoles muka pejabat yang hanya peduli pada satu hal: CITRA.

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com