Narasi perjalanan ke Pinarik, Sumut, dan rekonstruksi kematian Azis Angkat, Ketua DPRD sejenis kumbang hijau yang suka menempel di batang-batang kayu – – di daerah lain disebut uwir-uwir – –  terus beruir di siang di desa Pinarik, Tarsigoppulon, Dolog Sigoppulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara itu.   Dari kediaman Raja Junjungan Rambe, yang berdekatan dengan lapangan di sebelah  SD Negeri  100520 di  desa itu, terdengar lamat-lamat suara seorang guru, Ibu Sinaga, sedang memberikan bimbingan belajar  kepada 9 anak kelas 6 SD.  Kotek ayam penduduk, teriakan soang berleher panjang berlalu lalang,  meramaikan kampung di siang di  pukul 14 di Selasa, 17 Februari 2009 itu.Desa Pinarik, walaupun masuk ke wilayah kabupaten pemekaran baru, lokasinya lebih mudah dicapai naik sepeda motor  populer disebut kereta di sana – – satu setengah jam saja dari kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Bisa juga dilalui naik mobil.  Di beberapa titik ruas jalan, aspal hancur, tanah bergelombang berlubang. Naik mobil berpenggerak empat roda lebih disarankan.

Dari Rantau Prapat, perjalanan mengikuti ruas lintas kota. Di pertigaan Ae Buru, belok kiri, jalan lurus. Di kanan-kiri perkebunan karet milik perusahaan perkebunan tumbuh hasil peremajaan. Pokoknya mulai tinggi, batang rata-rata sebetis orang dewasa. Tanaman berjarak rapi, dari atas motor terasa seakan bergerak cepat. Mata macam menyimak rimbunan pohon tiga dimensi  yang diputar dengan tetikus (mouse) bak di layar  komputer sendiri.  Setelah sejam berjalan, panorama khas di kelilingi pemandangan Bukit Barisan; gunung, bukit berlapis-lapis, dari hijau tua, hijau muda, hijau kabur disaput kabut.  

 
Saya dibonceng kepala desa Pinarik, Patuan Longgom Rambe, yang baru saja tiga bulan menjabat. Melewati jalanan menurun, menjelang jembatan, di sebuah warung kecil tampak beberapa orang sedang berkombur (berceloteh). Patuan menghentikan motor. Kami singgah. Di kiri lepau beratap seng itu, sekitar belasan batang lemang tampak sedang dipanggang. Aroma buluh, santan panas dan adonan beras ketan dilapis daun pisang muda mendidihkan selera.
 
Tak lama, potongan lemang berasap, sudah tehidang di meja. Kopi dan teh sudah pula tersaji. Sudah lebih 30 tahun saya tidak pernah lagi memakan lemang berbambu baru. Jika di Jakarta, di perempatan jalan Kramat Raya, dekat Proyek Senen, penjual lemang membuatnya dari bambu  daur ulang.
 
Seorang bapak tua berkepala botak, jalannya agak bungkuk, menyalami Patuan. Saya tak paham isi percakapan. Saya diperperkenal Patuan sebagai wartawan. Bapak tua itu rupanya  berkata-kata dalam bahasa Batak. Suara baritonnya meninggi.
 
”Oh, orang yang kerjanya cari-cari salah orang lain.”
 
“Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tungau di seberang lautan terlihat.”
 
Begitu kalimat Patuan menterjemahkan.
 
Hadirin sekitar  tujuh orang di lepau itu tertawa mendengar sosok yang dituakan itu.
 
Saya ikutan cengengesan.
 
Memperolok saya  rupanya. Tidak apalah, perut sudah kenyang dengan lemang. Saya lebih terkesima, cerita orang di lepau itu, bahwa 20 tahun lalu jika hendak ke Rantau Prapat, mereka berjalan kaki 12 jam. Pulang ke Pinarik, 12 jam  lagi. Sebuah perjalanan perjuangan – – bukan partai yang perjuangan.
 
 
 
 
 
 
SEUSAI  makan siang yang bersahaja di kediaman Raja Junjungan Rambe itu, saya sangaja minta ditemani melihat sekolah SD Negeri dengan nomor berbilangan panjang: 100520.  Itu kali pertama saya tahu bahwa sekolah dasar di Sumut bernomor-urut banyak.  Ruang kelas cuma ada empat lokal, plus satu  kelas untuk ruang guru.  Atapnya seng, untungnya diberi plafon. Lantai sudah bersemen, dinding berpapan, bagian menghadap hutan berkawat setengah badan. Angin sejuk berhembus masuk kelas.
 
Saya mencoba duduk di ruangan kelas. Menatap ke depan. Papan tulis  kabur, antara hitam, abu-abu, berbintik-bintik jamuran. Jika papan dituliskan kapur, mata seakan kesulitan membaca.  Meja belajar berlubang-lubang, bolong dimakan rayap. Kursi juga sama.
 
“Terkadang satu kursi diduki dua anak,” ujar Raja Junjungan.
 
Saya melongo. Raja Junjungan  meneruskan penjelasan.
 
“Di sini setiap lokal siswa masing-masing dua kelas.”
 
Itu artinya kelas 1 dan 2 digabung. Kelas   3 dan 4,  5 dan 6 di masing-masing satu ruangan. Saya tercengang. Bukankah ketika masih berada bersama wilayah Labuhan Batu, derah ini penghasil karet dan sawit utama. Pendapatan Asli daerahnya pun terbilang lumayan. Apalagi kini di Sumut, anggaran pendidikan sudah 20%.
 
Seharusnya kini kian baik, Pinarik sudah  masuk ke daerah pemekaran, bukankah anggaran membangun sekolah kian bertambah di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang baru dimekarkan?
 
Kenyataan berbeda, di luar perkiraan.
 
Keadaan itu bertolak belakang dengan fasilitas yang diterima Bupati berikut jajaran kepala dinas yang ada.
 
Sesungguhnya hati saya  menangis melihat SD Pinarik. Namun mata tak ingin mengalirkan air. Saya berusaha menelisik, mengapa daerah ini yang kaya, tetapi sekolah dasar sekenanya?
 
Ingatan tertuju ke  anak saya yang duduk di SD Negeri di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka jika dibandingkan dengan sekolah swasta di Jakarta, terasa tertinggal berbagai fasilitas dan kemampuan guru. Namun melihat  SD di Pinarik itu, macam bumi dan langit, perbandingannya menggigit.
 
Jika pun ada yang bisa menghibur saya di SD itu, hanyalah daftar pelajaran tidak banyak. Ada matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Agama.  Itu artinya anak-anak SD Pinarik, tak perlu bertambun buku di ransel punggung ke sekolah, macam beban anak sekolah  di banyak kota besar.
 
Patuan, sang kepala desa, yang pernah menetap di Jakarta, dan memutuskan mudik ingin membangun kampung itu mengatakan bahwa salah satu faktor desanya tertinggal ihwal kepemilikan lahan garapan.  Hingga kini kepemilikan lahan tanah negara yang dikenal dengan kepemilikan register 40 itu (milik negara, bersadarkan ketentuan peninggalan Belanda) tidak ada seorang pun pejabat pembuat akta tanah (PPAT)  berani membuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat.
 
“Akibatnya, petani tidak bersertifikat kebunnya,” ujar Patuan.
 
“Bila tak bersertifikat, maka mereka tidak memiliki akses ke permodalan. Tidak bisa jadi jaminan bank.”
 
Di Jakarta saya acap kali “berteriak”  ihwal perlunya pembiayaan bagi usaha intangible, di bisnis kreatif untuk konten dan aplikasi, melalui venture capital, misalnya. Jika petani beraset fisik  kebun sawit 10 hektar, bahkan panen dengan bagus pun, tidak bisa menjaminkan  asetnya itu ke bank, memang sudah parah kali negeri ini?! Menjadi malu saay berteriak ihwal venture capital.
 
“Akibatnya, jika butuh modal untuk merawat kebun, atau keperluan mendadak, bagi menyekolahkan anak. Petani pergi ke bank gelap.”
 
Bank gelap itu, wujud lema lain diksi rentenir.
 
Sudah bukan rahasia, misalnya, jaminan tanah dan kebun  senilai Rp 200 juta. Pinjaman cuma Rp 50 juta, namun terlambat bayar lahan penduduk seketika melayang. “Keadaan ini sering menimpa petani,” ujar Patuan.
 
Lebih celaka oleh  pengusaha tertentu di Sumatera Utara, keadaan itu dimanfaatkan untuk memperluas kebun swasta miliknya. Sehingga rakyat kebanyakan, tetap saja sengsara, menderita melayang asetnya.
 
Kendati  sudah turun temurun mereka berkebun  puluhan tahun menggarap tanah negara itu, sertifikat hak milik belum bakalan ada. Akan lebih tragis bila kelompok kuat berkolusi dengan  aparat desa, camat hingga bupati. Mereka bisa menguasai ribuan hektar tanah garapan rakyatnya itu dengan mudah. Seketika. Tindak-tanduk demikianlah yang belum lama ini misalnya, menimpa petani di Riau.
 
Tragis memang!
 
Reformasi 10 tahun ini, tidak pernah menyinggung perihal mendasar itu.  Penguasa dan anggota dewan tidak pernah membahas perihal ini secara khusus.  Juga oleh kalangan yang sebanarnya bisa menjadikan hal mendasar ini sebagi isu program mereka. Bahkan kondisi sekolah yang memprihatinkan di Pinarik, seakan tidak terjamah. Bayangkan, seorang anak kelas satu SD yang secara psikologi pendidikan cenderung looking up, harus mendengar pelajaran anak kelas 2 di dalam satu ruangan,  di alam Indonesia merdeka 64 tahun.
 
Anehnya, poster dan baliho caleg partai-partai masuk pula  ke daerah ini. Namun tak satupun dari mereka yang datang, memberikan perhatian soal kondisi riil di lapangan, kondisi nyata yang dihadapi masyarakat kebanyakan. Maka tidak berlebihan bila obrolan di warung kopi di jalanan, saya simak lebih  kepada  membicarakan uang ”saku” caleg dan partai yang bakal mereka terima.
 
”Urusan memilih nanti, ya kami tak akan dosa, toh kini ada solusi, tinggal mencontreng. Nah siapa yang kasih uang kami contreng. Jadi banyak yang kami contreng. Kami tak dosa,” kata seorang pria. Ia  membuka bengkel sepeda motor,  saya temui di saat balik ke arah Rantau Prapat di petang merembang.
 
”Toh kalau ditanya sudah dicontreng, buktinya sudah. Semua bisa  kami contreng!”
 
Itulah kenyataan di lapangan.
 
Ke mana kawan-kawan wartawan di Sumut, tidakkah mereka mau mereportase? Sebuah daerah yang dapat dicapai dengan 6 jam berkereta api plus bermotor satu setengah jam saja, sudah demikian adanya.
 
Saya tanyakan kepada Patuan, apakah di segenap desa di banyak kabupaten di Sumut kini, khususnya di jejeran Bukit Barisan itu demikian adanya?
 
“Begitulah bang!”
 
Seorang wartawan Medan yang sudah pindah ke Jakarta sejak dua tahun lalu, Didik L. Pambudi, ketika mendengar  cerita saya membenarkan bahwa semangat reportase jurnalis  kini seakan pudar.
 
Animo jurnalis berlomba-lomba menempati pos di kantor gubernur, kantor DPRD, mangkal di airport, sebagai tempat lalu lintas pejabat, sebagai lahan mangkal dianggap seksi. Yang disebut berita, misalnya, adalah  kutipan pejabat yang baru mendarat di Medan. Itulah bahan, misalnya.
 
Padahal di saat trias politika tidak berbuat meningkatkan mutu peradaban, maka tumpuan harapan berikutnya,  yakni media,  bisa dibuat  sebagai kekuatan keempat, berguna berdemokrasi. Celakanya media di Sumut, kini, terindikasi dimiliki oleh kelompok tertentu, dan berisi muatan untuk kepentingan tertentu pula.
 
Ada seorang pengusaha, karena memiliki uang  membuat harian. Harian ini terindikasi digunakan antara lain untuk melakukan bergaining usaha dengan Pemda. Jika pun ada koran yang sudah bersejarah dan berwibawa di kota Medan, dia tak menghindarkan diri dari memisahkan tegas antara isi redaksi dan iklan, tidak ada satu pun memberikan garis pembatas secara real, yang dikenal fire wall antara isi redaksi dan iklan – – langkah yang belakangan dilakukan KOMPAS, memberi garis halus pembatas, secara fisik.
 
Bila kelompok tertentu tidak memiliki media, seperti koran, maka  pundi-pundi uang, menggapai tangan wartawan, melalui amplop yang sudah seakan biasa merajalela. Klimaksnya, berita koran Sinar Indonesia Baru (SIB), yang kini sedang disediliki oleh kepolisian Medan, terindikasi  memprovokasi pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), menggerakkan demo. Demo yang  menewaskan Azis Angkat, Ketua DPRD Sumut, 3 Februari 2009 lalu.
 
Peristiwa itu  memang layak disayangkan, apalagi jika tangan media  terindikasi turut bermain-main api. Dalam keadaan demikian, acuan buku yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel, The Element of Jounalism, kini seakan menjadi kewajiban dipelajari oleh kalangan wartawan, Isinya; kewajiban jurnalisme pada pencarian kebenaran, loyalitas utama kepada warga, disiplin verifikasi, independensi dari objek liputan, pemantau independen kekuasaan, membuka forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, berita komprehensif dan proporsional,  mendengarkan hati nurani personal.
 
Belakangan kedua penulis buku ini memberikan tambahan elemen ke-10, yakni mengibarkan citizen reporter di dunia online, sebagai upaya alternatif pengimbang  penulisan media mainstream dalam bentuk blog.
 
Di media mainstream di Medan, kini terindikasi pula, misalnya bupati, tampil dalam setiap liputan redaksi. Begitu saya verifikasi, rupanya  perihal itu berkorelasi dengan setoran sang bupati ke media bersangkutan. Dalam keadaan demikian bagaimana media Medan berpihak bagi warganya. Dan kondisi ini, sejatinya, bukan saja didominasi di daerah Sumut, sebuah fenomena di banyak wilayah negeri ini kini terjadi.
 
Di keadan media demikian untuk jangka panjang, yang dirugikan adalah ranah kehidupan secara keseluruhan, tanpa terkecuali, mulai pemodal, termasuk jurnalis, terlebih masyarakat. Untuk jangka pendek, bisa jadi kalangan tertentu yang ”memainkan” media diuntungkan.  Karenanya, Bill Kovach di Washington DC, 23 Oktober 2008 lalu, memang mengharapkan tumbuhnya citizen reporter, khsusnya blogger profesional, sebagai penyeimbang  mainstream.
 
 
 
 
 
DALAM kerangka mencoba belajar  menjadi blogger yang memenuhi elemen jurnalisme itu, saya menemui Rambe Kamarulzaman,  kakak sepupu  Kepala Desa Pinarik. Ia anggota DPR komisi VI, 2004-2009, dari Partai Golkar. Rambe pernah menjabat sebagai Ketua Angakatan Muda Pembaruan Golkar (AMPG), kini sedang berusaha maju menjadi Calon Anggota DPD, dari Sumut. Ia dekat dengan Azis Angkat (Alm), Ketua DPRD Sumut, yang juga  Ketua Fraksi Golkar Sumut itu.
 
Ia memutuskan beralih ke DPD, bercita-cita lebih memfungsikan lembaga itu. ”Seharusnya DPD itu, orang-orangnya banyak mangkal di daerah. Dan di setiap propinsi ada perwakilannya, di mana di dalam kantor ada perwakilan masing-masing kabupaten. Sehingga segenap permasalahn daerah dapat ditampung dan difasilitasi DPD,” tuturnya.
 
Saya menemui Rambe di kediamannya di bilangan Jl. Selamat, tidak jauh dari Simpang Limun, Medan. Wajahnya tenang, bicara seakan diatur. Ia  mengenang dialog di telepon terakhir kalinya,  2 Februari 2009, pukul 22.30,  dengan Azis Angkat dari rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
 
”Cukup lama saya  berbicara di telepon dengan almathum. Termasuk menyampaikan esoknya saya ke Medan dan berencana bertemu membicarakan kegiatan bersama sosialisasi program ke lapangan ke daerah-daerah,” tuturnya.
 
Sekilas Rambe menangkap kesan, bahwa Azis mengeluh bahwa dirinya seakan dipojokkan, dalam pembetukan Protap. Apalagi Gubernur Sumut, pada 26 September 2008 lalu, sudah pula mengirim  surat ke Mendagri akan persetujuannya terhadap pembentukan Propinsi  Tapanuli (Protap), sementara perihal itu belum melalui pengesahan sidang pleno DPRD Sumut.
 
Siangnya sesuai  rencana, Rambe pada 3 Februari itu berangkat dari Jakarta  naik Garuda ke Medan. Mendarat di Polonia sekitar pukul 14.  Supir yang sudah dianggapnya kerabat kerja itu,  Yoppy Manuputty, baru saja membukakan pintu Kijang Inova Silvernya.
 
”Saya lalu membuka hand phone, hendak menelepon Azis Angkat.”
 
Sebaliknya, telepon genggam Rambe keburu berbunyi.
 
Di seberang bukan Azis. Suara lain, sosok kepala  perwakilan Pemda Sumut di Jakarta. Ia mengabarkan, bahwa Azis Angkat baru saja berpulang ke pangkuan Illahi.
 
Ajal  di tangan Tuhan.
 
Demo anarkis yang berlangung pada  di kantor DPRD Sumut, 3 Februari 2009 itu, telah menjadi musabab terkulainya Azis,  pukulan dan tinju dari pendemo, telah membuat sosok fisiknya yang baru saja melakukan operasi by pass jantung di penghujung 2008 lalu menjadi layu. Ia  merasakan kesulitan bernafas. Ia sempat terjungkal di dekat taman di depan tangga kantor DPRD, didorong-dorong  massa.
 
 
 
 
 
SELASA petang di jalan Hindu, pusat kota Medan. Oleh Aulia Andri, jurnalis yang juga dosen di Universitas Negeri Medan (Unimed), saya diperkenalkan kepada Irsan Mulyadi, wartawan  Antarasumut.com. kantor berita Antara  versi online. Foto Irsan-lah yang menjadi headline foto koran Kompas, Jakarta,  pada 4 Februari 2009. Di fotonya tampak kerumunan desakan massa yang menghalangi Azis Angkat turun dari tangga kantor DPRD Sumut. Foto yang diabadikan kamera digital pocket itu, salah satu mencatat sejarah.
 
Ketika saya temui, Irsan bercelana jeans dan ber-t-shirt. Pria kelahiran 1984  bertubuh kecil itu memperlihatkan kepada saya rangkaian foto koleksinya tentang demo yang terjadi pada  3 Februari 2009 itu.
 
Foto-fotonya berbicara.
 
Pukul 9.20 Irsan sudah tancap dengan sepeda motor Revo-nya ke DPRD, sesuai dengan pesan yang diterimanya dari sesama wartawan, bahwa akan ada demo. Pagi itu ia mendapati kantor DPRD masih lengang.
 
”Hanya baru terlihat tujuh angkot,” ujar Irsan.
 
”Setelah duduk-duduk sekitar sepuluh  menit saya mendengar suara pendemo datang dari arah lapangan.”
 
Di barisan pendemo itu Irsan melihat sebuah mobil pick up membawa pengeras suara, berikut keyboard. Tampak pula seorang penyanyi melantunkan lagu-lagu Batak. Seorang pria berbadan tinggi, mengenakan ulos bertelanjang dada  mengenakan songkok macam yang dipakai pahlawan Sisingamangaraja XII.  Di barisan belakang, ada pula rombongan ibu-ibu berbaju kurung berjilbab.
 
Rombongan ini mendesak masuk. Terjadi adegan dorong-dorongan. Aparat kemanan kantor DPRD tidak bisa menghindari desakan massa. Kaca dinding pecah.  ”Tak lama kemudian dari bawah tangga, dua peti mati datang digotong ke dalam oleh pendemo. Pendemo berhasil masuk ke dalam ruang sidang,” tutur Irsan.
 
Dalam verifikasi saya, peti mati itu disewa oleh demonstran, dua buah,  seharga Rp 200 ribu. Masing-masing peti jati berukiran putih   itu berharga Rp 4 juta. Dalam sejarah hidup, mengamati foto Irsan, baru itulah saya melihat demo, menggunakan peti mati asli. Biasanya di Jakarta, demonstran membawa keranda yang dibuat dari kertas siraman cat saja. Bahkan ditemukan pula spanduk yang mengatakan cuma dua pilihan: Protab atau mati. Menurut kepercayaan Batak Toba, membawa-bawa peti mati yang bukan untuk keperluannya adalah pamali.
 
Melihat demo mulai  anarkis, Irsan sempat kembali ke parkir mengamankan motornya yang baru saja dua bulan dibeli.  Ketika dia masuk kembali ke ruang sidang, ada teriakan bahwa Protap mesti jadi.
 
”Lihat bukan saja orang Batak mendukung, tetapi ibu-ibu berjilbab ini juga mendukung Protab. Ini tak ada hubunganya dengan SARA, Protab mutlak mesti disahkan.”
 
Ada pula yang berteriak, ”Semua pintu jangan ada yang bisa dibuka.”
 
”Rapat dengan Azis Angkat dimulai  tiga puluh menit lagi.”
 
Peti mati sudah diletakkan dimeja dekat pimpinan sidang. 
 
Saat itu pimpinan sidang, Azis Angkat sudah diamankan ke ruangan lain yang lebih kecil.
 
”Rupanya, saya perhatikan ia sudah dibawa turun ke luar. Polisi yang mengawal di bagian pintu kiri sempat dilempar gelas, dilempar peti mati. Jalan bagi pendemo menjadi terbuka mengejar Azis Angkat.”
 
Dari sekuen foto Irsan, saya menyimak dengan jelas, bahwa  sosok Azis Angkat menjadi bulan-bulanan. Bahkan  dua foto yang saya minta dan bawa dari koleksi Irsan, memperlihatkan baju putih hingga kaus dalam Azis ditarik. Lengan bajunya dihela tiga orang. Keadaan memang memprihatinkan.
 
Ada pula  foto Irsan di saat Aziz Angkat tersandar ke dinding dekat Bank Mandiri, hanya dua orang saja yang melindunginya. Sementara di depannya, banyak sekali mahasiswa berjaket Kuning berbahu hitam – – jaket yang biasa dipakai  Mahasiswa Universitas Sisingamangraja. Di foto yang bicara, memang terlihat jelas pengamanan anggota dewan dari pihak kepolisian tampak kurang.
 
Dalam keadaan lemas, Azis dibawa ke rumah sakit. Nyawanya tak tertolong.
 
 
 
 
SELAMA  di Medan, saya mengamati seluruh liputan media.  Sabtu, 14 Februari 2009  di saat di sebuah warnet di bilangan Jl. Gajahmada saya menyimak Harian Global: Gubernur mengaku keliru menandatangani persetujuan pembentukan Provinsi Tapanuli. Namun menurutnya tidak ada alasan untuk tidak meneken surat itu karena sudah melalui stafnya.

Kesalahan itu diakui Syamsul Arifin kepada wartawan Jumat, 13 Feruari 2009 sore, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Tim Pencari Fakta (TPF) Tragedi 3 Februari DPRDSU terkait keluarnya SK Gubsu No.130/3422.K tertanggal 26 September 2008 tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, yang ditandatangani tanpa sepengetahuan DPRD.

Surat itu berisikan persetujuannya tentang pembentukan Protap, pemberian dana bantuan, penyelenggaraan pemerintahan, penetapan calon lokasi ibukota Protap.

 
Menurut Syamsul, sebelum ditandatanganinya, surat tersebut sudah diparaf oleh pejabat di bawahnya. Pejabat yang memaraf ini antara lain Kepala Biro Otonomi Daerah, Bukit Tambunan, Kepala Biro Hukum Ferlin Nainggolan, Asisten Tata Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Sekretaris Daerah RE Nainggolan.

"Ada lima pejabat yang paraf, baru saya tandatangani. Saya memang membiasakan sejak jadi Bupati Langkat, sebelum saya tanda tangan surat, bawahan saya harus memarafnya terlebih dulu. Sebelum sampai ke meja saya, surat itu sudah diparaf, kasubag, kabag, kepala biro, asisten sampai sekda. Apa alasan saya untuk tidak menandatanganinya," ujar Syamsul.


Syamsul berdalih, ditandatanganinya surat persetujuan Protap  karena sudah melalui prosedur dan diteken oleh stafnya.

"Saya akui ada beberapa klausul yang perlu diperbaiki tentang konsep surat persetujuan pembentukan Protap. Tapi prosedural administrasi pembuatan surat sudah benar sehingga harus saya teken."

 
Syamsul tampaknya lupa, bahwa perihal mengesahkan sebuah daerah pemekaran di wilayah sebuah propinsi, harus melalui wakil rakyat di DPRD. Di sinilah, blunder pertama terjadi. Blunder kedua, tak dipungkiri konten muatan harian Sinar Indonesia Baru (SIB),  terindikasi provokatif mendukung Protab, dan kini beberapa pengelola harian itu sudah ditetapkan  sebagai tersangka, dari 70 orang tersangka yang sudah mendekam  di Poltabes Medan.  Dan blunder ketiga, ya,  jelaslah urusan demo yang anarkis, sebagaimana disaksikan wartawan antarasumut.com, yang dipaparkan Irsan di atas.
 
Sebaliknya kini, ada kalangan yang mendesak agar harian SIB ditutup. Langkah itu juga tidak bijaksana, karena sesunguhnyya harian itu punya pembaca, terutama kalangan  penganut kristen HKBP.
 
Ada pula yang luput dari perhatian media di pusat. Menurut Aulia Andri, kordinator antarasumut.com, sehari sebelum demo Protap, terjadi pula demo besar dan damai pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara, ke dalam rencana Sumatera Tenggara itu, ada pula Kabupaten yang semula berkenan masuk ke Protap.  Demo ini konon, menyulut semngat pihak pendukung Protap melakukan demo lagi. ”Izin demo Protap, baru diurus di kepolisian, petang, sehari sebelumnya,” ujar Aulia Andri.
 
Akhirnya, begitulah  adanya. Jika media tidak menerapkan elemen jurnalisme sebagaimana dipaparkan Bill Kovach dan Tom Rosentiel,  keberpihakan media menjadi sempit. Dan jurnalis yang tak mengemban  elemen kedua  setidaknya, hanya berkutat di ranah menggadang  corong, cenderung menjadi alat,  tidak meningkatkan mutu kehidupan.
 
Akan selamanyakah kita berada di perangkap hepeng mangatur nagaraon? Uang mengatur segalanya? Apalagi pemekaran wilayah yang di Indonesia kini terjadi  tidak menjamin sebuah wilayah pemekaran memberikan kesejahteraan bagi warga. Logika mekar lalu sejahtera, itu layak diktritisi adanya.
 
Lihat saja sekolah SD di  Pinarik yang kini masuk wilayah pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumut itu. Untuk sekadar menambahkan ruangan kelas, dari sejak tahun 60-an, hingga di era reformasi ini, kini  tidak terjadi. Bahkan dengan teganya  rayap mengais papan-papan tua meja, laksana kebanyakan rakyat kini  kesulitan mengais rezeki mempebaiki mutu kehidupan.
 
Itu juga yang saya lihat di daerah pemekaran macam di Kalimantan Tengah.  Yang ada hanyalah penambahan pejabat baru yang bermobil bagus hilir mudik. Rumah dinasnya singgasana. Dulu sebelum reformasi, kita hujat cara-cara Soeharto berkuasa, kenyataan di lingkup kabupaten dan propinsi kini, indikasi lebih norak berkuasa, terus terjadi, hingga di utara Sulawesi, merambah ke Papua di timur.  Tak terkecuali di Sumatera di wilayah Barat. Entah ke mana Indonesia baru yang kita gadang-gadang. Sialnya di keseluruhan lini, media, pers, jurnalis, kini terindikasi menjadi bagian: corong kekuasaan dan uang!***
 

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, presstalk.info