Minggu, 15 Februari 2009 BEBERAPA kursi plastik, warna-warni, telah digelar di samping Taman, di Jl. Gajahmada, Medan, Sumatera Utara. Waktu menjelang pukul 20, Sabtu, 14 Februari 2009, Warung kopi – – kawula muda Medan menyebutnya Warkop – – banyak pengunjung. Saya disambut pria, beraut muka tua di salah satu gerobak sate Padang di deretan Warkop itu. Kulit leher pria itu sudah kendor. Sebuah handuk putih kecil disandang di bahunya. Mengingatkan saya kepada penampilan supir dan kernet truk. Ia tersenyum lalu berpantun sekenanya.

“Bila senang makan berdua.”

“Lemak dirasa, berdoa janganlah lupa.”

Di tangannya, sebuah gendang perkusi berukuran sedang. Harmonika di bahu kiri. Di balik gendang, tergantung sebuah genta kecil, berbahan kuningan, di kampung saya, biasa dipasangkan ke leher anak sapi. Di samping gendang itu ditempelkan sebuah kaleng bekas susu kental tempat menampung uang recehan. Bernyanyi berharmonika, plus berpantun, menambah bunyi-bunyian mainan anak-anak yang ditempelkan di ketiak.

Keteknya mengeluarkan suara, “Ngek-ngek.”

Untuk sosok setua itu, suaranya parau. Lagunya sumbang. Tetapi, penampilan lucu menjadi menghibur. Dengan persembahan berbeda, bapak itu telah mempraktekkan apa yang disebut New Wave Marketing; oleh Hermawan Kartajaya. Kriterianya memiliki deferensiasi, berusaha berkomunikasi horizontal, dengan segenap talenta yang ada.

“Sudah lima puluh enam tahun aku di Medan, “ ujar pria asal Minang itu. Di balik raut wajahnya, saya melihat kegigihan, perjuangan kalangan marjinal hidup mandiri, berusaha apa saja agar tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan di hari tua pun kreatif.

Saya menyimak bapak itu berdua dengan sosok wartawan muda Mohammad Reza Ali. Ketika kami membuat pelatihan literary journalism workshop pada Ramadan 2008, di Bukittinggi, Sumbar, Reza salah satu peserta dari Medan. Ia bekerja di Harian Global, Medan.

Sejak datang ke Medan, pada Jumat, 13 Februari 2008 lalu, saya menyimak, bahwa media massa tumbuh pesat. Kehidupan pers seakan dinamis. Namun apakah kedinamisan pertumbuhan media itu, juga mengukuhkan keberadaan kembalinya the fourth estate? Pilar keempat dalam demokrasi? Ini yang jadi titik soal?

Isu yang sedang hangat menyangkut pers, yakni soal desakan menutup harian Sinar Indonesia Baru (SIB). Beberapa oknum redaksinya kini sudah menjadi tersangka buntut kematian Azis Angkat, Ketua DPRD, Sumatera Utara, pada 3 Februari 2009 lalu. Hingga hari ini sudah 70 orang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut.

Saya, sedang mencoba untuk merekonstruksi, mencari bahan tulisan, di balik pertistiwa kejadian demo yang membawa dua peti mati sungguhan yang disewa berharga sekitar Rp 4 juta sebuah itu.

Konon, membawa-bawa peti mati bukan pada tempatnya, menurut kepercayan Batak Toba, adalah pamali. Ihwal meti mati itulah antara lain yang sedang saya verifikasi, selain sisi utama, ihwal kekerasan demo, di antaranya. Peti mati sungguhan itu, memang berbeda dengan kalangan demonstran di Jakarta yang cuma membawa keranda bikinan, dari bahan kertas yang disiram cat.

Sebaliknya peti mati sungguhan mahal harganya. Di Medan inilah, saya baru tahu bahwa sang peti mati bisa disewa – – dalam arti untuk membawa mayat sesungguhnya – – sekadar untuk mengantar ke pusara, tidak dikuburkan bersama jasad.

Bersama Reza, kami mendiskusikan ihwal pantas tidaknya mematikan sebuah penerbitan pers di alam reformasi kini? Untuk menjawab pertanyaan ini biarlah dia menjadi bahan penulisan saya berikutnya. Saya lebih banyak mendengarkan Reza, kisah-kisah ringannya sejak ditempatkan mangkal di Bandara Polonia, Medan. Mulai dari penampilannya yang rapi di awal mangkal.

“Saya berbaju lengan panjang, berpantalon yang rapi, “ ujar Reza. Namun penampilan awal di pos baru itu, justeru membuat Reza seakan menjadi berjarak dengan kebanyakan wartawan lain yang umumnya ber-jeans dan ber-t-shirt.

Reza juga menuturkan bagaimana runyamnya, sejak pemberlakuan visa bebas buat yang punya NPWP. “Sebelumnya orang dari Medan ke Singapura, Malaysia, tidak merasa rumit ke luar negari, tetapi kini, sebaliknya,” ujarnya. Memang bagi yang memiliki NPWP menjadi mudah tidak harus membayar Rp 2,5 juta. Padahal dari Medan, tiket pesawat ke Malaysia, bisa didapat Rp 300 ribu saja, sekali berangkat.

Malaysia dan Singapura sejak lama memang menjadi tujuan perjalanan banyak orang Medan.

RABU, 4 Februari 2009 lalu. Di salah satu jaringan Javanet Café di Pasar Festival, HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di sebuah pojok, yang menyediakan screen, Rudi Rusdiah, pemilik jaringan warnet, sekaligus ketua Apwkomitel sedang mempresentasikan usahanya itu kepada DR Jamaluddin bin Aziz dan DR Jalaluddin Abdul Malek. Keduanya adalah guru besar teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Kebangsaan Malaysia, yang menjadi tamu Apwkomitel – – asosiasi jaringan warnet – – dalam perjalanan studi banding, bertajukkan; Merapatkan Jurang Digital ke Jakarta dan Bandung.

Sejak pagi saya ikut menemani rombongan itu, termasuk di dalamnya Naswil Idris, Ardi Sutedja dan Paulus BW. Kami mendatangi, provider telekomunikasi XL, PT Telkom, Warmasif PT Pos di Pasar Baru, lalu mengakhiri petang itu di warnet café itu. Esoknya rombongan terus ke Bandung. Namun, karena ada keperluan, saya tidak ikutan di hari kedua.

Satu hal yang tajam dalam ingatan saya bahwa dua dosen dari Malaysia menyampaikan bahwa visi-misi pemerintah dengan program Malaysia Super Koridor, 2020-nya, dengan jernih mematok target yang mereka capai, termasuk melakukan program internet masuk desa, yang dimulai dengan pengadaan kompoter untuk sekolah-sekolah dan pedesaan.

“Tetapi dalam hal pengadaan barang, macam komputer untuk internet di pedesaan, juga terjadi permainan oleh kalangan orang-orang partai, yang mendapatkan keuntungan besar,” tutur Jamaludin bin Aziz. Kalimat itu mengingatkan akan samanya indikasi perilaku korup yang terjadi di negeri kita.

Dua dosen itu itu juga memahami bagaimana sulit mengelola wilayah bercakupan luas macam Indonesia.

Namun visi yang jernih, menyampaikan jelas apa yang hendak dicapai, telah membedakan ke arah mana Malaysia melangkah. Sementara di Indonesia, program mengatasi kesenjangan digital, acap baru sebatas ungkapan dan kegiatan public relation pemerintah. Hingga kini tender pengadaan telepon pedesaan USO, di Depkominfo, sejak tahun lalu hinga kini belum juga bisa terlaksana.

Inisiatif pendirian warnet oleh kalangan swasta, yang seharusnya didukung pemerintah, di beberapa daerah, justeru berhadapan dengan ketentuan Undang-Undang UU ITE, pasal 27, ayat 1, yang menyoal ihwal pornografi di internet. Akibatnya sudah kejadian di beberapa daerah, komputer warnet dibawa ke kantor polisi, karena pengunjung warnet diindikasikan membuka situs porno.

Ketika 4 tahun lalu saya diminta oleh Direktorat Pendidikan Kejuruan, Diknas, “menguji” kemampun menggambar anatomi guru kesenian di SMK, di Jawa dan Bali, di sebuah SMK di Surabaya, di ruang kelas saya melihat poster besar yang mencantumkan larangan dengan berbagai butir ditulis besar-besar. Di situ saya menyimak, bagaimana pendidikan terasa kok menakuti siswa. Iklim belajar dan mengajar terkesan “melempen”, seperti kurang darah. Saya menduga aturan dengan poster besar yang dipajang di depan kelas itulah salah satu penyebabnya.

Kini dunia online kita juga seakan-akan sedang ditakuti demikian. Perhatikan iklan yang dibuat Depkominfo tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE), yang di-uarkan sejak akhir tahun lalu, hukumannya duluan yang disampikan bagi warga, termasuk denda bermiliar dan hukuman badan di atas 5 tahun. Sementara tanggung jawab membangun infrastruktur, mengembangkan penumbuhan jaringan, konten, belum terjadi secara signifikan.

Di lain sisi, kita berhadapan dengan negeri tetangga macam Malaysia yang dua pekan lalu, di program teve berbayar di Disney Chanel, ada tarian melayu, kanak-kanak Malaysia, namun musiknya, berlagu Sunda, Jawa Barat. Kita akan terkaget-kaget konten budaya lokal, akan kian menjadi muatan digital dunia teknologi informasi komunikasi negeri jiran.

Karenanya dari kota Medan, yang berhimpun kalangan Melayu dominan, saya kian yakin sesungguhnya di negeri ini banyak sekali orang kreatif dan produk kreatif menghampar seakan berserak. Tinggallah seharusnya negara memberi arah, memfasilitasi, agar menjadi busur yang tepat sasar, laksana sudah tepatnya lagu-lagu Indonesia membanjiri Malaysia, termasuk menjadi muatan ring back tone di sana. Itu semua menjadi genta bukti kreatifnya anak negeri.

Plus berharap media mainstream ke depan menjadi kekuatan keempat dalam demokrasi, bukan dimiliki bagi kepentingan sepihak. Jika itu berjalan, alangkah indahnya jika hidup di ranah demikian.***

Iwan Piliang, literary citizen reporter presstalk.info