SABTU, 31 Januari 2009 di bilangan perempatan Mampang, Jakarta Selatan. Di kedai donat, sudah menunggu saya seorang pria, mahasiswa UKSW, Salatiga, Jawa Tengah. Namanya Subiharto, akrab disapa Bejo. Ia salah satu pembaca rutin tulisan saya. Melalui jalur online, kami saling-silang belajar menulis. Sebuah tulisannya sedang saya revisi dan arahkan agar enak dibaca. Kebetulan pula sosok Mashoeroel, pengurus PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Yogyakarta, peserta pelatihan menulis investigasi tahun lalu, di mana saya ikut menjadi fasilitator, ada pula di Jakarta. Kami berjumpa sekalian bertiga.

Saya mencarikan bahan naskah yang dapat dibawa pulang mereka berdua. Di antaranya artikel berjudul Mr. Hunter’s Grave yang ditulis Joseph Mitchell, pada 1956, mengisahkan perihal tempat kumuh di kota New York, daerah pemakaman tidak akan menjadi perhatian masyarakat, apalagi pemburu berita. Namun dari lokasi macam itulah Mitchell dapat menarasikan sesuatu yang sangat human interest. Ia menuliskan apa yang ia lihat, baca, di batu-batu nisan makam. Ia mengemasnya menjadi tulisan memikat bermakna dalam, sebagaimana pernah dimuat majalah The New Yorker.

Banyak sekali hal yang remah, sesungguhnya menjadi bagian hidup sehari-hari, namun karena sudah dianggap biasa, walaupun mendasar, seakan datar-datar saja. Padahal meruyak di dalamnya laku kehidupan bermasyarakat, faktual layak aksi koreksi.

Dua tahun lalu keluarga kami memiliki seorang pembantu asal Sukabumi, Jawa Barat. Kami menyapanya Lia, tak ingat nama lengkapnya. Menurut Lia, di kampungnya jika ingin menikahkan anak gadis, orang tua harus berkorban membuatkan pesta meriah. Karena itu, ia kesulitan mendapatkan jodoh. Orangtuanya kuatir sekali, Lia mendapatkan pacar tak mampu memperhelatkan.

“Kalau nggak ada pesta, maka tidak dinggap warga,” ujar Lia, kala itu

Maka urusan pesta itu telah mempengaruhi kehidupan nyata. Tak jarang kemudian, orang tua rela anak gadisnya dipersunting pria kota beristeri, asalkan mau menyelenggarakan pesta meriah. Sebuah pesta meriah di kampung itu, bisa berbilangan berbiaya di atas Rp 20 juta. Untuk sebuah kampung dengan ekonomi minus, Rp 20 juta itu, laksana menyelenggarakan pesta Rp 2 miliar di hotel berbintang – – bagi orang Jakarta menengah atas.

Di Superkoran, bisa diklik di superkoran.info, Erwinthon P. Napitupulu, menuliskan pengalamannya tinggal di Kampung Bukatanah, Desa Langensari, di Kawasan Bandung Utara, yang hanya berjarak tak sampai 10 km ke sentra pengetahuan di bilangan Ganeca, ITB, Bandung, itu. Ia menarasikan hajatan sunatan cucu Mang Yaya, yang memakan waktu hingga 4 hari. Padahal keluarga Mang Yaya termasuk miskin.

”Saya berjalan kaki menghampiri rumah Mang Yaya, ingin menanyakan apakah mungkin ada yang bisa bantu, misalnya, mengantar belanja bahan makanan. Ternyata saya terlambat, semua bahan makanan sudah dibeli sejak subuh.”

Ia mendeskrispsikan di sebuah pojok, kelompok bapak-bapak mempersiapkan daging sapi untuk dijadikan sate. Di pojok lain ibu-ibu memotong sayuran dan nge-gosip. “Saya menikmati suasana itu, bekerja bersama untuk hajatan bersama. Saya kira di banyak kampung di Indonesia, masih bisa ditemui hal seperti ini.”

”Tiba-tiba Mang Yaya setengah berbisik mengajak saya berbicara, dan ia menarik saya ke kamar Pipin anaknya. Saya ikuti saja. Setengah berbisik Mang Yaya cerita kalau dia perlu uang untuk hajatan itu. Seperti biasa, saya diam mendengarkan. Mang Yaya bilang, kalau seseorang menjanjikan pinjaman Rp 10 juta untuk acara itu, namun kenyataannya hanya 5 juta yang cair. Padahal semua sudah dianggarkan untuk hajatan senilai Rp 10 juta.”

Erwin menceritakan, Mang Yaya membuat 400 kantungan berisi masing-masing minyak goreng dan empat buah Sarimi untuk dibagi ke tamu. Semuanya dibayar belakangan, dengan harga lebih mahal 15 % dari harga pasaran.

Dari mana Mang Yaya mengembalikan uang? Ia berharap dari sumbangan atau angpao para tamu.

” Di perjalanan pulang saya melihat tiga orang ibu-ibu dan anaknya berpakaian rapi, berjalan searah dengan tujuan saya. Saya menepi dan menawarkan tumpangan. Mereka pun naik. Saya tanya mau ke mana? Hajatan. Lho, ada lagi hajatan selain di tempat Mang Yaya? Iya, Minggu ini ada tiga, jawab ibu yang satunya. Pusing.”

“Kenapa pusing? Kan enak, makan sate! Tiap hajatan yg saya kunjungi, makanannya nyaris sama. Prasmanan. Dan sate sebagai lauk.”

“Bukan makan sate, tapi beli sate, seloroh salah satu dari ibu-ibu itu.”

Erwin menyimak bahwa bila musim hajatan tiba, orang kebanyakan justeru mengeluh. Untuk datang ke hajatan, para undangan “wajib'” membawa angpao berkelaziman bernilai baku

“Saya tahu ini dari Bi A'ah, tukang masak keluarga kami. Kalau keluarga dekat besarnya 100 ribu. Kalau lainnya biasanya 50 puluh ribu. Bawa angpao lebih kecil dari itu akan diomongin. Dan sepengetahuan saya, sangat banyak tetangga kami uangnya hanya ada untuk hari itu. Uang untuk besok, gimana besok. Dugaan saya, banyak orang datang ke hajatan itu dengan uang pinjaman.”

Jika ada 3 hajatan, tulis Erwin, dalam seminggu, tentu kepusingan warga semakin besar.

”Sampai sekarang, hampir semua warga kampung kami hanyalah lulusan SD. Padahal jarak tempat kami ke Institut Teknologi Bandung (ITB) hanya 7,5 km,” tulis Erwin.

Bagi saya, fenomena hajatan itu, sudah mengarah ke bentuk lain dari lilitan hutang kartu kredit untuk masyarakat kota. Mediumnya saja berbeda. Yang satu via kartu, satunya lagi melalui medium hajatan. Muaranya sama, lilitan leher, cengkeraman hutang.

Begitulah. Sebuah topik yang mungkin lewat di media mainstream, namun bisa dihidangkan di blog oleh seorang citizen reporter. Tulisan demikian merambah ke komunitas di mailing list. Komunikasi demikianlah, antara lain, yang disebut oleh Hermawan Kartajaya (HK) dari Markplus, sebagai komunikasi di era New Wave Marketing.

JUMAT, 30 Januari 2009 petang itu, sebagian besar Jakarta diguyur hujan lebat. Setelah menunjungi seorang kawan di bilangan Cilandak, Jakarat Selatan, saya pulang ke rumah naik Bis TransJakarta, di jalur Busway itu. Tiba di halte Halimun, jarak terdekat ke kediaman saya, hujan kian deras. Langit gelap. Mengingat Pukul 18.00 ada acara kopi darat milis Forum Pembaca Kompas (FPK), saya memutuskan menikmati saja jalan kaki pulang ke rumah berhujan berkuyup. Sudah lama saya tidak berbasah-hujan.

Tak lama kemudian saya sudah berganti baju dan menuju Hotel Borobudur, tempat pertemuan FPK, di mana hadir Menteri Komunikasi Informasi, M.Nuh dan pemaparan ihwal New Wave Marketing oleh Hermawan Kartajaya.

Setelah dibuka oleh Agus Hamonangan, moderador milis, acara kemudian mendengar Key Note Speech Menteri. Sosok M. Nuh, yang berakar di kampus dan pesantren itu. Sang Menteri sampai harus mengeluarkan ayat segala. Ia memaparkan bahwa perlu menyeimbangkan antara informasi positif dan negatif.

“Ibarat berumah tangga, sudah punya empat anak, lalu ketika mau bercerai, semua yang dilontarkan sisi jeleknya saja,” kata M. Nuh pula, “Harusnya diingat juga bagaimana kok bisa jadi empat anak itu.”

Hadirin tertawa.

“Sehingga tak semua yang dari pemerintah jelek semua. Begitu juga yang disampaikan LSM, benar semua,” ujar M. Nuh. LSM yang dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagi saya terkesan kalimat Menteri itu sebagai ajakan untuk memberitakan segala sesuatunya dengan balance. Hermawan Kartajaya – – sekaligus sponsor acara malam itu – – menilai paparan Menteri malam itu dalam, penuh dengan kesantunan, penuh dengan pemahaman akan emotional, spriritual, quotient (ESQ).

Sementara, bagi saya yang pernah mengedit dan memberikan berbagai masukan bagi buku ESQ karya Ary Ginanjar di penerbitan awal itu, ESQ itu seharusnya ditempatkan sebagai sebuah implementasi: hasil, out put!

Lebih jauh bila sebuah Departemen Pemerintah, menghasilkan sebuah output regulasi yang berpihak kepada rakyat, menghasilkan program-program yang mensejahterakan rakyat, itu lah pemahaman ESQ seutuhnya.

Makanya kritik saya kepada Ary Ginanjar, mengemas sebuah paket pelatihan ESQ berbiaya mahal, adalah menyalahi kaedah ESQ itu sendiri, apalagi kini saya lihat indikasi tak menjalankan ESQ itu menjadi-jadi dengan terindikasi mewajibkan beberapa SMU di Jakarta mengikuti ESQ training berbayar.

Bukankah pelatihan itu masuk ke sekolah untuk sebuah pasar? Yang ujung-ujungnya membebani orang tua murid karena harus membayar mencapai Rp 400 ribu per anak, yang dianggap melalui sebuah seremoni ESQ mengakibatkan seseorang barakhlak baik, lebih bermutu?

Benarkah?!

Tidaklah pula ESQ namanya, bila menghafal Almaulhusna, berupa ayat kebesaran nama-nama Allah dijual dengan Rp 1,3 juta, didiscount 50% menjadi Rp 650 ribu ,sebagaimana pernah ditawarkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, bagi saya sebuah wujud mengingkari ESQ sendiri. Karena menjual mahal segala sesuatu yang datang dari langit – – entah bagaimana pula membayar royalty-nya ke Allah, sebagai pemberi wahyu Almahulhusna – – menjadi layak dipertanyakan.

Bagi saya, lama-lama kehidupan kini laksana dari hajatan ke seremoni. Peserta pelatihan ESQ yang seakan “wajib” menangis, telah menambah barisan berbagai wujud menggilanya ranah seremoni.

Padahal, di Islam sendiri, bila saya tak keliru justeru mewajibkan umatnya membaca. Dengan uang Rp 400 ribu, misalnya, begitu banyak buku bermutu bisa dibeli dan dibaca.

Apalagi jika ada paket ESQ berharga hingga Rp 3 juta, puluhan buku bermutu alang kepalang didapat, mengkayakan otak. Namun oleh bius seremoni, telah mengubah sudut pandang. Kebanyakan orang Indonesia kian latah berhajatan, datang ke berbagai event seminar – – bagaikan ke kedai kopi, sekadar a place tobe seen. Animo membaca tak kian gencar.

Ketika di forum anggota milis FPK malam itu, Markplus menyampaikan akan mendatangkan Pihlips Kotler, sebagai sosok yang dianggap mengembangkan pemikiran di era New Wave Marketing, satu tiket dijual Rp 5 juta, bagi saya sangat mahal.

Jika event itu terselenggara kelak, bagi saya pribadi, tak ubahnya bentuk kelatahan seremoni mendengar. Padahal jika membeli buku Kotler dengan Rp 5 juta, sudah dapat beragam. Dan kelatahan demikian banyak pula dibelanjakan uang dari perusahaan BUMN, Departemen, yang nota bene uang rakyat, termasuk uang rakyat untuk membayar ESQ di BUMN – – bagaimana mempertanggung-jawabkan uang itu ke publik?

Hermawan mengatakan, “Kotler itu penting ke Jakarta. Nantinya dia akan bisa menceritakan sisi positif tentang Indonesia. Tentang trafic di Jakarta saja kini dia bilang ke mana-mana bahwa Jakarta ketika saya di sana tidak macet,” tutur Hermawan tertawa.

Jika tujuannya adalah untuk mempromosikan negara, melalui co-branding sang tokoh, bukankah kewajiban negara yang membayar Kotler, lalu dia bicara gratis di banyak forum di berbagai komunitas, misalnya. Pasti akan mencerahkan, jangan sebaliknya uang rakyat yang di negara membayar segelintar tokoh hanya untuk bisa mendengar sesuatu yang eksklusif, sesuatu terbatas?

Sehingga bagi saya, apa yang disebut New Wave oleh Hermawan Kartajaya itu, juga tidak diimplementasikan sebagaimana New Wave seutuhnya, laksana memahami ESQ sebagai sebuah seremoni pelatihan belaka! Itulah Indonesia! Kini!

“New wave itu berkomunikasi horizontal, “ ujar Hermanan.

Sehingga, acara FPK kali ini bagi saya, tidak sehangat misalnya ketika FPK, menghadirkan Budiman Sujatmiko, Yanuar Rizky, dan Sandiaga Uno, di acara buka puasa di Ramadan 2008 lalu. Apalagi kemudian, Basuki Iskandar, Dirjen Postel, meninggalkan tempat bersama Menteri, membiarkan Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika, seorang diri memaparkan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronika (UU ITE), di ujung acara hingga usai.

UU ITE, sebuah produk undang-undang, kini masih kontroversi, khususnya menyangkut pasal 27, yang mengatur ranah perdata namun dimasukkan ke ranah pidana berganjaran hukuman badan berat dan denda rupiah miliaran. Karena UU ini, belum lama ini seorang anak menulis ringan di blog, lalu ayahnya dipanggil polisi, ini yang tak dipikirkan oleh Kominfo.

Di satu sisi UU itu tentu baik, akan memberikan kepastian bagi transaksi elektronika, namun di lain sisi, dihadapkan pula oleh keadaan tidak memberikan kebaikan bagi peradaban.

Saya salah satu pihak yang akan menguji pasal 27 ayat 3, di Mahkamah Kosntitusi – – sidang sudah berjalan dua kali – – bahwa pencemaran nama baik sudah diatur oleh KUHP, berakibat membuat UU ITE menimbulkan multi tafsir.

Belum pula penjelasan Cahyana, dengan mensosialisasikan internet sehat melalui membuat 12 macam pin – – menggunakan media promosi tradisional – – membuat kurang menghangatkan apa yang disebut new wave sebagai topik malam itu.

Ketika saya bertanya bagaimana pengembangan aplikasi dan konten lokal, sejak lima tahun lalu hingga kini tidak tumbuh, tidak mendapatkan jalawaban sang Dirjen. Begitu pula perkembangan kasus tuntutan MPPI (Masayarakat Pers dan Penyiaran Indonesia), tuntutan pemilikan dan jual beli frekuensi televisi – – yang sesungguhnya milik rakyat itu – – dan kepemilikan televisi dalam satu atap, seakan dilewatkan saja.

Nah, di tengah situasi macam itu, bagaimana media menuliskan segala sesuatu di tengah, mana yang maju, mana yang sudah berbuat bagi rakyat kebanyakan, lalu harus dipuja-puji?

Milis, sebagai media horizontal, sebagai paparan Hermawan, memang bisa melihat dari sudut berbeda, karena keberpihakannya nyata, mengacu ke eleman kedua jurnalisme, berpihak ke warga.

Akhirnya, saya kian percaya, apa yang disebut new wave itu, bukan sesuatu yang diperhelatkan, apalagi diseremonikan.

Sekalian koreksi bagi blogger yang asyik berpesta, juga komunitas milis yang berkopi darat, jangan cuma sekadar memindahkan sesuatu yang off line di land base tanpa berbuat dan memproduksi konten di dunia online.

Dalam bahasa politik, sebagaimana disampaikan pengamat politik dari CSIS J Kristiadi, "Yang hebat itu rakyat kita, yang kurang ajar itu para elit politik kita. Karena sudah diberi kekuasaan, tapi malah dimanfaatkan untuk deal-deal politik. Kita mau membangun bangsa sesuai dengan kesepakatan bangsa," katanya di Sarasehan Kebangsaan dengan tema "Meneguhkan Kembali Ke-Indonesiaan dalam Politik dan Pemilu 2009" di Gedung Kolose Kanisius, Jakarta, Minggu, 1 Februari 2009.

Dan sebagai literary citizen reporter yang menulis di blog, juga menyebar ke milis, saya mengamini Kristiadi, sebagai gerakan new wave, yang horizontal itu. ***

Iwan Piliang
Literary Citizen Reporter, presstalk.info