RABU, 28 Januari 2009, pukul 20.00 saya berkesempatan bertemu dengan Sutedjo Sujitno, 75 tahun. Ia kini mukim di Jakarta. Malam itu saya sengaja datang memenuhi undangan diskusi berlangsung ringan di rumah salah seorang kawan, di mana Sutedjo ikut nimbrung. Sosok langka, lulusan ITB, Teknik Pertambangan, itu pernah belajar seluk beluk pertambangan ke Italia, Amerika Serikat, dan negara lain. Ia memiliki karya fenomenon, menjadi rujukan lengkap berupa buku berjudul; Sejarah Penambangan Timah Di Indonesia, abad 18 – 20.

 

Sutedjo pernah bekerja di PT Timah. PT Timah sekarang sudah
berubah menjadi perusahaan terbuka, PT Timah Tbk.

"Saya heran kenapa negara ini seperti ini?" kata Sutedjo.

“Tiga puluh lima persen saham PT Timah Tbk dijual ke swasta-asing”

“Padahal PT Timah tidak pernah kekurangan uang.”

Malam itu, sekitar 12 orang urun rembug “diskusi” informal itu. Hadirin ada pengacara muda, jurnalis, dan beberapa pemuda lainnya. Banyak hal kami bahas. Salah satunya tentang dunia pertimahan.

Sutedjo mengatakan, dulu timah dan barang tambang lainnya dikuasai oleh
negara. Tapi kini siapa saja boleh.

Tahun 2007 ekspor balok timah PT Timah Tbk sebanyak 400.000 ton.
Sedangkan ekspor yang dilakukan perusahaan swasta 600.000 ton.

Uang hasil ekspor PT Timah sebagain masuk ke negara. Dan sebagiannya
lagi karena 35 persen sahamnya telah dijual maka masuk ke kantong pemilik saham.

Lalu kemanakah hasil penjualan 600.0000 ton timah itu?

Negara hanya mendapatkan fee 3 %!

Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan kekayaan alam termasuk
timah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat!

Nah, kata Sutedjo, kini logikanya terbalik. Harusnya timah milik negara – – swasta hanya mengeksplorasi dan mendapatkan fee dari eksplorasinya, kepemilikan timah tetap punya negara. Misalnya, berapa upah yang disepakati, itulah yang menjadi hak  perusahaan swasta.

Tetapi kini malah sebaliknya: Timah milik negara dieksploitasi, dilebur, diekspor menjadi milik swasta. LATU swasta membayar fee 3 persen kepada negara.
Jadi seharusnya swasta itu hanya melakukan pekerjaan untuk mengekplorasi timah, toh kekayaan alam ini milik rakyat kebanyakan, dan negara harus mempertanggungjawabkan kepada publik.

“Padahal di dunia ini timah Bangka paling mudah diambil. Tidak perlu teknologi tinggi. Sudah bisa diambil pasir timahnya, “ tutor Sutedjo.
“Kenapa hal itu diberikan pada swasta secara cuma-cuma?”

Ada juga rakyat yang mencoba mengambil 3-10 kilogram timah di halaman  rumahnya atau di lahan kebun miliknya, hasilnya, diindikasikan satu peleton polisi atau brimob akan menyerbu rumahnya.

Si rakyat tadi akan ditangkap!

Diadili atau didenda jutaan rupiah.

Alasannya rakyat tidak punya izin, tidak punya Amdal ( Analisa Dampak Lingkungan), izin pengangkutan, izin KP (Kuasa Penambangan), izin gudang,dan seterusnya.

Sebaliknya ddi lapangan kini, para pejabat, LSM, Media beramai-ramai mengatakan kerusakan alam Bangka diakibatkan penambangan rakyat!

Seratus ribu lebih lubang berkolong-kolong super jumbo bertebaran di seantero pulau Bangka. Penggalinya, tudingan ditujukan kepada kebanyakan sebagai penyebab.

Setaip kejelekan seakan ulah rakyat semata.

Rakyat tidak tahu diri, perusak dan sederet embel-embel lainnya.

Padaghal rakyat tidak berdaya itu, tidak punya modal, tidak punya alat-alat berat, tidak punya kapal isap dan keruk, dituduh melakukan kejahatan lingkungan.  Rakyat dituduh telah menyebabkan alam Bangka Belitung menjadi rusak
dengan sangat parahnya!

Duh Gusti!

Sutedjo yang sudah mulai bungkuk dimakan usia itu mengatakan rakyat  tidak dapat apa-apa. Kecuali menjadi buruh sejak jaman kolonial. Dulu dijajah VOC sekarang ada pula bentuk penjahan lian dan penjajah pun berganti wajah.
Tapi prinsipnya sama. Sama-sama penjajahan.

Kenapa dibiarkan terjadi seperti ini?

Kenapa Indonesia masih impor kedelai, beras, kapas, jagung,garam dan lainnya?

Kurangkah air laut kita untuk sekedar membuat Garam?

Susahkah menagambil pasir timah?

Maka kalau terus menerus rakyat disalahkan dan dikorbankan.
Jika kepahitan rakyat alang-kepalang, sebagai manusia, insane ciptaan-Nya, saya piker ada limitasinya. Dan bila titik nadir itu membawa reaksi, apakah pada saat itu, negara, harus pula menembaki rakyatnya?

Ngomong-ngomong, rakyat itu hidup apa tidak boleh mengolah alam untuk kekayaan dan kemaslahatannkah?

Salam rakyat, terus bertanya dalam doa.

Fakhruddin Halim, menetap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Literary Citizen Reporter, e-learning study at http://www.presstalk.info