Kamis, 29 Januari 2009 ENAM bulan sebelum Ramadan 1995, masa bagi saya acap kali bertandang ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berada di kawasan masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sebelum masuk ruang kantor, di sebelah kanan ada perpustakaan, terkesan kusam, dengan buku-buku terbatas. Beranjak ke sebelah ruang Ketua Umum, suasana lebih luas. Kala itu, jika di sana bersua dengan Alm. KH. Hasan Basri, berpembawaan tenang, berbicara pelan, beraut muka bersih, berkedamaian hati ada di sisi.

“Saya mendukung ide Anda membuat film dokumenter masjid bersejarah,” ujar Alm Hasan Basri, Ketua Umum MUI saat itu.

Dukungan sang kyai kepada saya bukan saja lisan.

Ia berkenan saya ajak bertemu dengan Ir Zuhal, Diretur Utama PT PLN kala itu, yang akan mensponsori pembuatan film dokumenter, direncanakan diputar selama Ramadan 1995.

Hasan Basri pula yang kemudian mencarikan solusi, menyediakan MUI, berkenan menerima hibah sponsor sejumlah dana dari PLN, dengan harapan dukungan itu berkompensasi melalui ulama, menghimbau di kotbah Jumat, untuk menjaga aset PLN, membayar rekening listrik tepat waktu, karena listrik sebagai layanan dnegara harus dibayar.

Pengorbanan sang kyai kala itu, mau “digiring-giring” anak muda macam saya, lebih kepada setuju akan “kesok-tahuan” saya.

Sok tahu apa?

Kendati tak memiliki pengetahuan di bidang agama Islam dalam, kepada Alm. Hasan Basri, pernah saya utarakan kegundahan hati saya ihwal materi kotbah Jumat.

Kontennya dominan bicara pahala dan dosa sejak saya mengenal agama, dan sudah harus direposisi. Momen setengah jam rata-rata khotbah Jumat dihadiri para pria, pemimpin keluarga. Jika isi pesan yang dibuat ihwal kehidupan, mulai dari bersih diri dari pakaian saja, sudah sesuatu yang menyegarkan, beda.

Kami pernah tertawa berdua, membincangkan kamar kecil masjid-masjid, pesantren-pesantren, WC di sekolah-sekolah Islam, bau dan jorok.

Bagaimana mengubah paradigma itu melalui khotbah yang jernih, ringan, menggugah gerak perbaikan langkah, sehingga gerakan membersihkan lingkungan, dimulai dari diri sendiri menggelora.

Saya sampaikan kepada kyai , bahwa harus ada semacam tukar pikiran, saling berbagi antara orang komunikasi dengan ulama soal teknis komunikasi lisan, dan pemahaman umum topik khotbah, termasuk urusan intonasi suara, timing, body language dan seterusnya.

“Namun kita mulai dululah dengan proyek awal ini, “ ujar Alm Hasan basri.

Jadi atas dasar itulah kyai berkenan mendukung saya.

Maka mulailah saya berkelliling Indonesia. Tepat waktu, film dokumenter itu diputar di TVRI selama Ramadan sebanyak 30 episode. Program setelah itu dengan MUI belum berkelanjutan, sebab sang kyai kesehatannya melemah.

Kala itu MUI sebagai lembaga, saya lihat begitu berwibawa. Sehari sebelum Ramadan, selalu ada agenda ramah tamah dengan Alm.Presiden Soeharto, di istana.

Setelah Reformasi 1998, tatanan berubah. MUI, seakan tidak seberwibawa dulu. Ketika dalam pekan lalu Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga ada praktek korupsi dalam proses pengurusan sertifikat halal, bayangan akan sang kyai, melintas di benak saya. Dan sejak lama saya sudah melihat bahwa di MUI, sama juga dengan organisasi lainnya, beragam karakter manusia ada.

Saya terkenang wajah Alm Hasan Basri lebih dalam. Ketenangannya bertutur menghapus kerinduan kepada ulama besar yang saya kagumi: Buya Hamka. Sehingga berusaha berdekat-dekat dengan Hasan Basri, saya seakan melepas rindu dengan Buya Hamka.

Sejak Hasan Basri berpulang, saya tidak pernah lagi ke MUI. Rasa kehilangan panutan menajam. Dari jauh saya simak DR. Din Syamsudin yang aktif di MUI dan beberapa pengurus lain kini. Hingga kantor mereka pindah, di gedung tersendiri, di Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, saya juga belum pernah bertandang.

Badan komunikasi ulama di Indonesia itu kemudian lekat lagi namanya di kuping saya setelah mengeluarkan dua fatwa pekan ini.

Fatwa pertama soal merokok. Untuk yang rokok saya mengamini. Selain Islam, sudah duluan kawan-kawan gereja saya lihat bila di mall merokok, lalu lewat pendeta, atau isteri kawan se-gereja, buru-buru mematikan rokok, takut ketahuan, membakar uang, merusak badan.

Nah untuk yang kedua, soal fatwa haram Golongan Putih (Golput), ini menjengkelkan saya.

Nah untuk yang urusan Golput, menurut saya ngawur.

Agustinus Edy Kristianto, Direktur Publikasi dan Pendidikan Publikm Badan PengurusYayasan LBH Indonesia, melalui rilisnya ke media antara lain menyebutkan bahwa prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 25) dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada bagian Komentar Umum Pasal 25 menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warganegara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik,
hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.

Ketika berita ihwal fatwa Golput MUI itu, wajah-wajah sosok orang MUI masa silam menjadi seakan lewat di sekelebat mata saya. Terlebih sosok Alm. Hasan basri.

Dulu ulama umumnya tidak berpolitik. Kini, ulama banyak yang berpartai politik. Tidak salah, memang.

Yang menjadi pertanyaan saya, sosialisasi umat Islam, tentenga topik bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih sarung shalatnya, bersih sajadah, bersih WC-WC-nya, hingga kini, belum juga terurus.

Apalagi bersih pula pendapatan diumpankan ke anak isteri, bermuara kepada kebersihan hati, bertumbuk kepada menjauhkan diri dari kelakuan korup. Saya percaya sekali, jika hal remah itu tidak pernah beres, berujung ke laku korup, yang pelakunya dominan di negeri ini adalah umat Muslim sendiri.

Apa umat yang mengaku Muslim tidak malu, dan atau urat malu sudah pada putus? Sehingga, ada saja tokoh DPR, Pemerintah, yang bulak-balik berhaji Umroh, tetapi kini justeru menjadi pesakitan penjara karena korup – – yang tidak dipenjara masih terindikasi banyak.

Untuk ranah remah bermuara besar ihwal kebersihan itu saja, seharusnya MUI bunyi?

Kini MUI ngurusi fatwa Pemilu?

Hal itu sama saja dengan saya melihat Kadin Indonesia yang beranggota seharusnya menumbuhkan entrepreneurship, mensosialisasikan memproduksi produk dan atau jasa, eh, belakangan bergerbong ria, memprodukkan politik: ramai-ramai berjibaku men-caleg duduk di pemerintahan segala.

Tidak salah.

Tetapi kita kehilangan tauladan. Kehilangan teladan pengusaha mana yang harus dirujuk. Macam ulama mana kini yang harus ditauladani, tiada rujukan macam saya mengagumi Buya Hamka silam, atau minimal macam saya melihat ketenangan sosok Hasan Basri.

Tiada lagi teladan di banyak lini.

DI RANAH kepengusahaan, melalui tulisan ini saya bertanya kepada pengusaha, bertanya ke pemerintah, pengelola negara: Mengapa setiap tahun, kebutuhan garam dalam negeri lebih 50%-nya impor.

Logika sederhana negeri kepulauan yang dominan laut ini, seharusnya menjadi pengekspor garam kelas wahid di jagad. Menurut Helianti Hilman, yang kini menjual produk organik, di antaranya garam organik dengan merk Javara, “Seluruh perairan Indonesia itu, yang namanya laut itu, lautnya bisa menghasilkan garam.”

Helianti benar. Entah mengapa hingga kini tercipta sosialisasi bahwa ada air laut yang tidak mengandung yodium. Sehingga perlu tambahan yodium, sebagian besar harus diimpor pula bahan kimia itu – – kita dobodohi ihwal yodium yang kurang di negeri.

Kenalan saya Arce Lapian, sering bulak-balik ke Sumenep, Madura, melihat di sana bahwa ada beberapa jenis garam yang di produksi petani. “Ada warna agak merah kusam, agak kuning, dan yang putih. Untuk yang putih itu sudah diproses menggunakan bahan kimia“ ujar Arce.

Sesuatu yang alami organik dario alam laut yang jernih, justeru kita rusak dengan kimia, kita beli pula dengan harga mahal,s ekaligus memahalkan hasil jual produksi, membuka kesempatan mengimpor garam murah?

Hal itu juga diakui oleh Heli. Seharusnya untuk kedalaman air tertentu di kantung-kantung petak sawah garam, ada acuan kedalaman, namun karena ingin membuat produksi besar, maka petani tambak garam merasa perlu membeli bahan kimia, mengakibat biaya produksi bengkak dan tidak kompetitif.

Di lain sisi, petani-petani pembuat garam dengan mengumpuklkan air laut yang bersih di batok-batok kelapa macam di desa Kusamba, Klungkung, Bali, kini bukannya difasilitasi tumbuh membesar memasyarakat mendunia, sebagai garam tersehat, otomatis beryodium, organik pula.

Tetapi kenyatan sebaliknya. Suatu kekayaan budaya bangsa itu, seakan terlewatkan begitu saja, seakan tak bernilai ekonomi. Karenanya saya bertanya ke mana pengusaha? Ke mana Kadin Indonesia yang mewadahai banyak asosiasi dunia usaha itu? Lah urusan garam saja kita menjadi pah-poh.

“Garam alami, organik, kini mulai kami galakkan, kami kemas sebagai salah satu produk unggulan, “ ujar Helianti. Kemasan produknya pun didesain khas, dalam palstik bulat cembung dengan sticker unik, tutup bertali kertas.

Dari kliping ANTARA pada September 2007 lalu saya menemukan masalah: Salah seorang petani garam, Mukhlis, 40 tahun warga Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura, kepada ANTARA, Sabtu 8 September, mengatakan, selain larangan impor garam selama panen, pemerintah perlu melakukan pengawasan tata niaga garam karena penting untuk menstabilkan harga garam, terutama saat panen raya.

"Apalagi tahun ini harga garam hanya dipatok Rp110.000 per ton. Padahal, tahun sebelumnya harga garam menembus Rp200.000 per ton," kata Mukhlis.

Petani garam tidak bisa berbuat apa-apa, ketika harga garam anjlok, akibatnya petani mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurutnya, salah satu penyebab anjloknya harga garam itu karena tidak ada pemantauan tata niaga garam dari pemerintah.

"Para pengusaha seenaknya membeli garam rakyat tanpa menyesuaikan dengan patokan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras), Syaiful Rahman, meminta agar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (DPPM) juga ikut memantau praktek tata niaga garam rakyat sebagai bentuk pendampingan kepada petani garam.

"Petani garam, berada dalam posisi lemah dalam proses penetapan kualitas dan harga di hadapan pengusaha," katanya.
Ia mengatakan, dalam praktek tata niaga garam ada pengusaha yang menetapkan kualitas garam rakyat di luar aturan main dan tentunya berpengaruh pada harga.

Ia mencontohkan, di lapangan muncul penetapan kualitas K-2,5 maupun K-3,5. Padahal dalam aturan tidak ada penentuan kualitas seperti itu.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI pada 30 September 2005, harga garam rakyat kualitas K-1 Rp 200 ribu per ton. Kemudian, kualitas K-2 Rp 150 ribu per ton dan K-3 Rp80 ribu per ton.

"Dalam prakteknya, harga garam rakyat seringkali tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan penentuan kualitas juga tidak merujuk pada Pemendagri tersebut," katanya.

Di 2004 saya mencatat pemerintah melakukan impor garam 1 juta ton. Pada 2005, rencana yang sama akan dilakukan. Setidaknya melalui Tempointeraktif,com, saya mendapatkan cerita ihwal penolakan tajam petani garam Cirebon.

Di 2008 lalu, pemerintah mengimpor garam mencapai 1,5 jutan ton garam.

Juli 2008, Wakil Direktur Produk Kimia dan Pertambangan Departemen Perdagangan (Depdag) Yazdi Taufik mengatakan kebutuhan garam untuk industri dan masyarakat masih harus dipenuhi melalui impor. Adapun kebutuhan impor dilakukan karena rendahnya kualitas garam dalam negeri.

"Khusus garam industri kita memang masih mengimpor dari Australia, Yordania, dan India," kata Wakil Direktur Produk Kimia dan Pertambangan Departemen Perdagangan (Depdag) Yazdi Taufik di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2008.

Menurut Yazdi, rata-rata impor garam industri setiap tahunnya mencapai 1,5 juta ton. Dia menyatakan tidak ada batasan untuk kalangan industri untuk melakukan impor garam.

"Enggak ada kuota untuk impor garam sebab sampai sekarang petani dalam negeri belum mampu menghasilkan sesuai kebutuhan kelompok industri," ungkapnya.

Perhatikanlah tiga alinea kalimat di atas. Itulah bukti otentik, pejabat pemerintah bisanya hanya menyalahkan rakyatnya.

Produksi rakyat rendah.

Mutunya tak sesuai dengan kebutuhan industri!

Pakem baku dalm berkomunikasi publik, terindikasi laksana raja memberi titah!

Mengapa rendah produksi, mengapa mutu rendah, selama ini tidak pernah tersosialisasikan.

Karenanyya secara tajam saya mengindikasikan, bahwa dalam perdagangan impor garam pun negeri ini, berpihak kepada kepentingan pihak tertentu, bukan berpihak kepada petani garam, berpihak kepada mengembangkan credential asset lokal. Itulah yang sesungguhnya terjadi.

Sedangkan garam untuk masyarakat, pemerintah telah menetapkan harga penjualan terendah Rp 325 ribu per ton untuk Kualitas Produk (KP) I, penetapan itu pun di lapangan sebagai bentuk regulasi yang bukan menyelesaikan masalah, karena niat keruh yang tidak pernah jernih selalu berselubung di dada penyelenggara kekuasaan, yang terindikasi berkolusi dengan kepentingan kelompok dan pihak tertentu, menempatkan rakyat 230 juta kepala itu hanya itungan angka, pasar tok!

Sehingga, saya menyebut satu lagi, “pembodohan” rakyat terjadi tahun-menahun di ranah garam, maka asinlah kehidupan di lintas lini kini.

Saatnya emmang membuka mata, membuka hati, agar kehidupan tak kian "asin". Apalagi terindikasi garam di pasaran berasa-rasa pahit pula, karena banyak campuran kimianya. Impor pula. Celakanya impor garam tahun ini terindikasi bukan malah menurun.

Saatnya mengembalikan Indonesia kepada kekuatan alamnya, kepada kekuatan ekonomi rakyatnya. Pepatah lama mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, maka di saat keteladan hilang, bahkan kepada ulama sekalipun, pulanglah bertanya ke hati nurani sendiri. Kebangkitan rakyat Indonesia, pasti!***

Iwan Piliang, literary citizen reporter, presstalk.info