Sejak terjadinya hiruk pikuk pro dan kontra terhadap RUU APP dulu, saya sudah merasa sangat penasaran seperti apa jadinya jika ukuran moral dibakukan menjadi butir-butir hukum positif.

Bukan kebetulan saya sendiri berasal dari Aceh, sebuah negeri yang
berada dalam administrasi Negara Republik Indonesia yang dari dulu
selalu dijadikan sebagai ajang eksperimen atau kelinci percobaan atas
berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Negara Republik
Indonesia. Entah itu kebijakan militer, kebijakan ekonomi, otonomi
daerah dan tentu saja soal pembakuan ukuran moral ini. Sejak beberapa
tahun yang lalu Aceh secara resmi ditetapkan sebagai daerah yang
menerapkan hukum syariat Islam dalam mengontrol perilaku dan standar
moral warganya. Penerapan hukum ini dilengkapi dengan Qanun yang
dibuat oleh anggota DPRA (Dewan perwakilan Rakyat Aceh) yang dikawal
pelaksanaannya oleh aparat Wilayatul Hisbah alias polisi moral.

Saya yang sangat penasaran ingin tahu seperti apakah kondisi riil di
dalam sebuah negeri yang memformalkan ukuran moral menjadi butir-butir
hukum positif sangat berkeinginan untuk bisa pulang ke Aceh. Tempat
kelahiran saya yang sudah cukup lama tidak pernah saya kunjungi.
November yang lalu kesempatan itu akhirnya datang.

Beberapa waktu sebelum saya menginjakkan kembali kaki saya di tanah
Aceh tercinta. Saya menemukan sebuah diskusi dan perdebatan yang cukup
panas di milis-milis yang anggotanya berasal dari Aceh. Perdebatan itu
terkait dengan tersebarnya foto seorang pria yang berpelukan dengan
seorang wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas. Kebetulan si Pria
ini adalah seorang mantan wartawan yang sekarang menjabat sebagai
Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh sebuah media cetak, wanita yang dipeluk si Bupati yang wajahnya
tidak terlihat jelas ini dikatakan sebagai WIL-nya si Bupati sehingga
secara moral Bupati ini telah melanggar hukum syari'at Islam yang
berlaku di Aceh. Sementara baik si Bupati maupun istrinya sendiri
mengaku kalau perempuan yang di dalam foto tersebut adalah istrinya
sendiri. Pengakuan si Bupati ini tidak bisa diterima begitu saja oleh
publik sehingga perdebatan tentang moral bupati ini terus berkembang
sampai berbulan-bulan.

Begitu panasnya isu tentang skandal ini sampai-sampai dalam
pembuktiannya sempat menghadirkan "pakar" Telematika legendaris Roy
Suryo yang seperti biasa dengan gaya sok taunya berani memastikan
perempuan yang wajahnya tidak kelihatan itu BUKAN ISTRI BUPATI.
Perdebatan ini agak mereda ketika team pengacara bupati yang berasal
dari kantor pengacara milik teman saya juga. Mengejar pernyataan
berani Roy Suryo dan menuntutnya dengan pasal pencemaran nama baik.

Tapi meskipun mereda, kasus ini tidak hilang sepenuhnya. Karena MORAL
adalah sebuah unsur yang sebegitu pentingnya dalam masyarakat Aceh
yang islami. Begitu pentingnya urusan moral ini sehingga bahkan sampai
hari inipun permasalahan Akmal memeluk perempuan yang wajahnya tidak
terlihat jelas ini masih terus dengan gigih diangkat oleh wartawan
sebuah media cetak terbitan Medan. Wartawan yang pertama kali
mengangkat kasus ini ke permukaan.

Kepada saya si wartawan yang juga merupakan seorang teman baik dan
adik kelas saya di Unsyiah dulu mengatakan "Bang, ini urusan penting.
Selama ini seratus sekian ribu rakyat Aceh Barat Daya bertanya-tanya,
siapa sebenarnya perempuan yang tidur bersama Akmal (nama si Bupati)
di dalam foto itu". Begitu tuturnya menjelaskan kondisi masyarakat di
daerah wilayah kekuasaan sang bupati "Ini tugas saya dan panggilan
nurani saya sebagai wartawan untuk menjelaskan kepada masyarakat
Bang", lanjutnya kemudian. Berdasarkan penuturan teman saya yang
wartawan ini, saya bisa merasakan betapa pentingnya urusan MORAL dalam
masyarakat Aceh saat ini.

Sementara itu di bagian lain Aceh, di Takengen, ibukota Kabupaten Aceh
Tengah juga terjadi sebuah SKANDAL BESAR yang secara moral (Moral
menurut ukuran saya) jauh lebih parah dibandingkan SKANDAL yang
terjadi di Aceh Barat Daya. Skandal di Aceh Tengah ini juga melibatkan
Bupati. Namanya Nasruddin seorang lulusan IAIN yang juga mantan Sekda
yang duduk menjadi bupati setelah dipilih langsung oleh rakyat Aceh
Tengah melalui Pilkada.

Skandal di Aceh Tengah ini melibatkan Bupati Nasrudin dengan Panti
Asuhan Budi Luhur Takengon. Oleh Bupati Nasruddin, setengah dari luas
lahan Panti Asuhan Budi Luhur yang merupakan tempat tinggal seratusan
anak yatim itu yang terletak tepat di pinggir jalan Takengon-Bireun.
Setengah dari lahan yang luas totalnya 10.000 meter persegi ini dijual
kepada sebuah institusi kapitalis bernama Bank BPD Aceh. Tampaknya
letak Panti Asuhan yang strategis inilah yang membuat Bupati tergiur
untuk menjual setengah lahan panti itu. Setengahnya lagi tetap
dijadikan sebagai lahan panti. Bagian yang dijual kepada BPD tentu
saja bagian yang paling strategis yang berada tepat di pinggir jalan
Takengon-Bireun.

Urusan skandal ini bukan hanya menjadi urusan Nasruddin dengan sekitar
seratusan anak yatim penghuni Panti Asuhan Budi Luhur saat ini. Tapi
kasus pejualan tanah panti ini juga adalah urusan Nasrudiin dengan
sejarah panjang Panti Asuhan yang didirikan pada tahun 1948 ini. Panti
Asuhan yang bisa berdiri berkat usaha gigih dan ketulusan hati
almarhum para dermawan yang sangat peduli dengan anak yatim di bumi
Gayo. Urusan penjualan panti oleh Nasruddin ini adalah urusan tanah
dihibahkan oleh para Dermawan itu untuk ANAK YATIM…saya yakin
almarhum para Dermawan itu tidak pernah terpikir menghibahkan tanah
mereka untuk kemudian dijadikan BANK BPD.

Lebih hebatnya lagi di atas bagian lahan yang dijual ini terdapat
sebuah mesjid yang dibangun dengan susah payah oleh pengurus panti
sebelumnya. Mesjid ini dibangun sepenuhnya dengan dukungan dana dari
para dermawan tanpa sedikitpun mendapat bantuan dari Pemda. Begitulah
Bupati yang sangat mengerti agama islam karena merupakan seorang
sarjana lulusan IAIN ini bersama wakilnya yang notabene adalah putra
kandung salah seorang ulama yang paling saya hormati di Takengen.
Tidak hanya menjual Panti Asuhan tempat tinggal anak yatim, tapi
sekaligus menjual RUMAH TUHAN.

Di sisa 5000 meter persegi lahan di bagian belakang panti tetap
dipertahankan sebagai panti asuhan. Di Lahan ini Nasruddin merobohkan
bangunan panti yang lama dan menggantinya dengan bangunan modern yang
bernilai 5 milyar rupiah. Menurut kepala Dinas Sosial Aceh Tengah yang
secara tidak sengaja saya jumpai di Pantan Terong. Dengan bangunan
baru itu nantinya Panti Asuhan Budi Luhur akan menjadi panti asuhan
milik Pemda dengan BANGUNAN termewah di Aceh.

Sebelumnya saya berpikir kalau uang hasil penjualan lahan yang
strategis itulah yang dipakai untuk merehab bangunan panti ini, tapi
ternyata tidak. Menurut Pak kepala Dinas yang juga kenalan lama saya
yang dulu saya kenal semasa beliau masih menjabat sebagai camat
Bebesen ini. Uang yang dipakai untuk merehab bangunan panti itu
diambil dari dana OPSUS (atau Otsus?). Menurut si bapak ini pula kalau
tanah panti yang dijual itu nantinya oleh Pemda akan diganti dengan
lahan rawa Paya Ilang yang nantinya akan diurug dengan luas yang sama
seperti lahan yang dijual.

Melihat besarnya dana yang digelontorkan ke Panti ini saya jadi
penasaran ingin mengetahui korelasinya dengan tingkat kesejahteraan
anak-anak penghuninya. Untuk mengetahui itu saya mengobrol dengan
beberapa anak Panti yang masih mengenal saya karena dulu bersama
dengan saya pernah sama-sama menjadi penghuni panti yang sama.
Adik-adik yang dulu saat saya masih di sana masih duduk di bangku SD
ini sekarang sudah duduk di bangku SMA dan sudah bisa lebih jernih
menjelaskan persoalan.

Menurut adik-adik ini sekarang kehidupan di Panti lebih sulit. Sebagai
contoh saat lebaran, jika dulu saat saya masih di sana, oleh pengurus
panti setiap anak diberikan uang sejumlah Rp. 120.000- untuk
membeli pakaian baru. Tapi sekarang setiap anak cuma mendapat
Rp.50.000-. Yang lebih parah lagi, sekarang bahkan untuk uang
kebutuhan sekolah merekapun, ketika diminta pengurus sering mengatakan
tidak ada uang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa pengurus
lama yang sekarang sudah pensiun dan mendirikan panti asuhan sendiri
di atas tanah miliknya sendiri. Si adik yang juga melihat rancangan
bagunan gedung baru panti ini juga sangat menyesalkan kalau dalam
kompleks panti yang baru nanti tidak ada rencana pembangunan tempat
ibadah.

Berdasarkan pada fakta ini, ketika Nasruddin memutuskan untuk
membangun gedung panti yang katanya akan menjadi panti asuhan milik
Pemda yang paling mewah di Aceh ini, saya melihat ada kesan kalau dia
sama sekali tidak mendasarkan tindakannya pada niat baik . Saya
menangkap ada kesan bahwa pembangunan bangunan panti yang nilainya
milyaran ini, niatnya bukan untuk kepentingan anak yatim, tapi lebih
untuk kepentingan para kontraktor yang sebelumnya menjadi tim sukses
Nasruddin dalam usahanya untuk merebut kursi kepemimpinan Aceh Tengah
yang saat ini dia duduki. Alasan kecurigaan saya ini sederhana saja.
Para kontraktor yang dulu membiayai kampanye Nasruddin, yang mebiayai
kunjungan-kunjungannya ke daerah-daerah, berbicara dari satu mesjid ke
mesjid lain untuk mendapat simpati pemilih tentu harus diberikan
peluang untuk mengembalikan sekaligus mendapatkan laba dari 'kebaikan'
yang dulu pernah mereka berikan pada Nasruddin.

Indikasi dari kecurigaan saya ini sangat mudah pula kita temui.
Indikasi yang paling jelas adalah bahwa para kontraktor yang
mengerjakan bangunan panti ini terdiri dari para kolega Nasruddin yang
dulu mendukungnya selama masa pemilihan. Kemudian fakta bahwa bangunan
panti yang lama masih cukup layak untuk dihuni, kalaupun perlu
direnovasi, maka yang dibutuhkan hanyalah renovasi-renovasi skala
kecil saja. Sama sekali tidak ada urgensinya membangun gedung panti
semegah dan semewah ini.

Kalaulah saja dasar dari Bupati Nasruddin menggelontorkan dana 5
milyar untuk kepentingan anak yatim penghuni Panti Asuhan Budi Luhur
ini adalah niat baik. Maka logika orang waras akan mengatakan uang
dana OPSUS (atau Otsus?) yang 5 milyar itu tentu akan dia tempatkan
sebagai dana untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas anak-anak
panti. Apalagi faktanya bahwa selama ini anak panti Asuhan ini hanya
dibiayai sampai tamat SMA. Memang pernah ada beberapa anak Panti
Asuhan Budi Luhur yang sangat menonjol prestasi sekolahnya melanjutkan
pendidikannya sampai ke pendidikan tinggi, bahkan salah seorang anak
panti yang berprestasi itu sekarang sudah menjadi kepala sekolah.
Tapi biaya pendidikannya selama menempuh pendidikan tinggi itu
sepenuhnya ditanggung oleh dana pribadi dari pengurus lama.

Dengan dana yang 5 Milyar itu kalau bupati mau dan memang punya niat
baik pada anak-anak yatim penghuni Panti Asuhan Budi Luhur, tentu
Nasruddin bisa membuat program untuk membiayai kuliah anak-anak panti
yang berprestasi seperti yang dilakukan pengurus lama dengan uang dari
kantong pribadinya. Tapi itu tidak dilakukan oleh
Nasruddin…kenapa?…Jawabnya, karena kalau itu dia lakukan tidak
akan ada proyek fisik yang bisa dibagi-bagikan kepada tim suksesnya.

Sementara itu, uang hasil penjualan lahan Panti yang jumlahnya 7
Milyar Rupiah sampai saat ini masih berada dalam kas PEMDA yang
disimpan di Bank BPD, institusi yang membeli lahan itu. Uang 7 milyar
itu sampai hari ini belum jelas peruntukannya dan setahu saya sejauh
ini tidak ada satu institusi atau satu LSM-pun di Aceh Tengah yang
mempertanyakannya.

Begitulah cara pandang di Aceh terhadap ukuran moral pada saat ini.
Akmal yang fotonya dengan seorang perempuan yang dia akui sebagai
istrinya dan pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Istrinya
mendapat tanggapan begitu luas. Sementara Nasruddin yang menjual lahan
panti asuhan dan mesjid di tempat tinggal anak yatim tidak ada yang
mempedulikan.

Kenyataan ini terasa aneh bagi saya, karena saya yang mendapatkan
pemahaman islam saya dari pengajaran kakek saya. Sejak kecil selalu
diberitahu kalau Islam, agama yang saya anut adalah sebuah agama yang
sangat memuliakan anak yatim.

Dengan pemahaman seperti itu, bagi saya berlaku culas terhadap anak
yatim seperti yang dilakukan oleh Bupati Nasrudin yang menjual lahan
tempat tinggal anak-anak yang tidak berdaya itu (meski kemudian
menggantinya dengan gedung yang lebih mewah yang sebenarnya tidak
mereka butuhkan) adalah sebuah pelanggaran MORAL yang sangat serius.
Jauh lebih serius dibandingkan apa yang dilakukan oleh Akmal, kolega
Nasrudin di Aceh Barat Daya. Saya beranggapan begitu karena begitu
mulianya posisi anak yatim dalam Islam. Ajaran islam banyak
menjelaskan mengenai hal ini secara eksplisit dalam berbagai hadits
sahih bahkan dalam ayat-ayat Al-qur'an yang sebagai umat islam kami
percayai sebagai firman langsung Allah SWT sendiri. Ini yang selalu
dikatakan oleh almarhum kakek saya. Pemahaman seperti itu dulu membuat
sempat saya berpikir kalau mustahil ada orang yang mengaku Islam yang
berani berbuat sesuatu yang merugikan anak yatim.

Tapi dalam kenyataannya ternyata apa yang saya pikirkan itu SALAH
menurut cara pandang masayarakat Aceh, negeri dimana Syariat Islam
telah dibakukan menjadi hukum positif. Dalam konteks Aceh, ternyata
sayalah yang terlalu berlebihan dalam memandang kemuliaan anak yatim
dalam islam. Pemahaman keislaman saya dalam konteks keacehan dalam
kaitannya dengan anak yatim ini adalah pemahaman keislaman yang aneh.

Buktinya jika skandal di Aceh Barat daya menarik begitu banyak
perhatian umat Islam di Aceh. Memicu munculnya banyak kecaman kepada
Akmal yang disebut sebagai Bupati tidak bermoral. Tidak demikian
halnya dengan Nasrudin. Tidak seorangpun yang menyalahkannya, tidak
seorangpun yang menyebutnya tidak bermoral. Bahkan oleh media-media
yang memiliki koresponden di Takengen. Skandal besar yang dilakukan
oleh Nasrudin dipandang sebagai sebuah informasi yang tidak layak buat
diberitakan.

Saya mungkin bisa memahami kalau hanya Wartawan yang tidak peduli
karena memang sudah menjadi rahasia umum kalau para Wartawan di
Takengen rata-rata (meski tidak semuanya) adalah wartawan peliharaan
para pejabat yang mendapat amplop di setiap lebaran. Tapi yang membuat
saya lebih heran adalah tidak satupun unsur di Masyarakat yang mampu
mengingatkan Bupati yang peduli apalagi mengingatkan Nasrudin atas
SKANDAL BESAR yang dia lakukan ini. Ulama, LSM sampai DPRD semuanya
diam sama sekali tidak menganggap apa yang dilakukan Nasrudin sebagai
sebuah pelanggaran moral dan serius.

Situasinya menjadi lebih menarik jika kita mengurai lebih jauh fakta
yang berkaitan dengan kasus penjualan panti ini. Faktanya, Nasruddin
tidaklah sendirian ketika memutuskan menjual panti ini, ada
persetujuan dari DPRK (sebutan untuk DPRD Tk II di Aceh), ada
persetujuan MPU (Majelis Perwakilan Ulama). Jika kita urai lebih jauh
lagi maka kita akan menemui fakta lain bahwa penjualan panti ini
adalah juga atas persetujuan Departemen Sosial Provinsi. Artinya
Nasrudin menjual lahan Panti ini kepada BPD juga atas persetujuan
Kepala Dinas Sosial Tingkat Provinsi yang saya asumsikan juga tentu
harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh yang
dijabat oleh Irwandi dan Nazar dan juga berkemungkinan sangat besar
juga diketahui oleh Abu Bakar Ilyasak, ulama asal Gayo yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan syariat islam di Bumi Aceh
(Mudah-mudahan asumsi saya ini salah).

Begitulah hasil pengamatan saya mengenai cara pandang orang Aceh,
negeri yang membakukan Syariat Islam sebagai hukum positif dalam
memandang MORALITAS. Urusan seorang pejabat tidur dengan siapa jauh
lebih menyentuh entitas moralitas keislaman orang Aceh saat ini
ketimbang urusan seorang pejabat yang menjual rumah ibadah dan lahan
milik anak yatim kepada sebuah institusi kapitalis yang usahanya
berbasiskan RIBA.

Kesimpulan ini saya dapatkan berdasarkan pada fakta yang saya temui
selama dua bulan keberadaan saya di tanah kelahiran saya ACEH.

Wassalam

Win Wan Nur
Mantan Penghuni Panti Asuhan Budi Luhur
http://www.winwannur.blogspot.com