Setelah Undang-undang anti pornografi diresmikan, beberapa penari erotis ditangkap polisi, karena dianggap melakukan aksi porno di depan publik. Dan inilah pertanyaan yang kita hadapi: bagaimana dengan germo yang mempekerjakan mereka? Bukankah para bos empunya bisnis ini yang jauh lebih kaya dan lebih berkuasa? Bukankah beberapa gadis kadang terseret dalam dunia ini, karena tekanan ekonomi, bujukan dan bahkan ancaman? Mengapa para perempuan itu yang ditangkap sedangkan para dalang di belakangnya dibiarkan hidup tenteram?

Memang, menyalahkan perempuan sebagai sumber "mala petaka" dalam seks
bukan hal baru. Lebih-lebih lagi, perempuanlah yang sering dituding
sebagai pembangkit birahi, seakan sumber masalah adalah perempuan itu
sendiri.

Dan bila perempuan membela diri, terkadang mala petaka yang dihadapi.
Pada tanggal 23 Maret 2005, misalnya, terdapat kisah tentang seorang
gadis Bengkulu yang telah mengalami percobaan pemerkosaan. Perempuan
ini dengan beraninya mempertahankan diri, tapi malah dijadikan
tersangka karena pembelaan dirinya.

Beginilah cerita singkatnya: Pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2005,
tak lama sesudah korban keluar rumah untuk mengambil daun pisang,
pelaku membekap mulut korban dan menyeret korban sampai ke kebun.
Pelaku lalu melepaskan baju korban yang mencoba melarikan diri namun
terjatuh dan langsung ditangkap oleh pelaku. Si korban berusaha
menyelamatkan diri dengan menebas pelaku tersebut dengan pisau yang
dia pakai untuk memotong daun pisang.

Polresta Bengkulu Utara menyatakan bahwa korban adalah juga tersangka
kasus aniaya. Karena itulah si korban harus mendekam dalam penjara
walaupun "penganiayaan" tersebut sama sekali tak direncanakan dan
merupakan pembelaan diri semata. Namun, beginilah sistem di negeri
kita. Dalam kasus-kasus pemerkosaan ataupun pelecehan seksual, bila
perempuan tidak cukup membela diri, masyarakat akan mencurigai bahwa
si perempuan dengan sukarela menghendaki hubungan seksual tersebut.
Bila sang perempuan membela diri seperti yang dilakukan oleh perempuan
belia dari Bengkulu ini, dakwaanlah yang harus dihadapi. Penyudutan
perempuan seperti inilah yang seringkali mendorong pemerkosaan
terjadi.

Memang, menurut persepsi masyarakat kita, pelecehan seksual dan
pemerkosaan adalah persoalan seks. Karena itulah "hasrat seksual"
dipermasalahkan dalam Undang-undang baru ini. Tetapi, pelecehan
seksual dan pemerkosaan lebih merupakan masalah kekerasan dan dominasi
daripada masalah seks semata. Pemerkosaan biasanya tidak dilakukan
hanya untuk memuaskan birahi. Pemicu pemerkosaan hampir selalu
disertai keinginan pelaku untuk memperlihatkan dominasi. Bila birahi
seksual tidak disertai keinginan ini, aktifitas seksual tidak akan
menjadikan partner sebagai korban, namun sebagai pihak yang menyetujui
adanya hubungan tersebut. Hubungan menjadi mutual, indah dan sejajar
(bagaimanapun birahinya kedua belah pihak ini). Yang menjadi masalah
adalah ketika birahi tidak disertai rasa hormat sehingga tidak
mengindahkan apakah si pasangan menghendaki hubungan tersebut atau
tidak.

Karena itulah, pemerkosaan dan pelecehan seksual banyak terjadi pada
tempat dimana derajat antara lelaki dan perempuan begitu berbeda,
dimana suara perempuan jarang didengar. Pelecehan, pemerkosaan,
penjualan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan banyak didapati
di negara-negara yang belum memperhatikan hak-hak perempuan.
Sebaliknya, di negara-negara yang lebih terbuka akan seksualitas dan
birahi namun derajat perempuan lebih dihargai, pelecehan terhadap
perempuan seringkali jauh lebih rendah. Di Jepang, misalnya, pada
awal tahun 1970-an, saat tata krama pergaulan antar sex amat dibatasi
sehingga senda gurau antara lelaki dan perempuan yang bukan keluarga
atau suami istri dianggap tabu, tercatat adanya 5464 pelaku
pemerkosaan. Namun, pada tahun 1995, ketika pergaulan antar lawan
jenis dan ekspresi seksualitas lebih terbuka, hanya ada 1160 pelaku
yang dilaporkan. Padahal, pada tahun 1995, perempuan Jepang lebih
mempunyai kepercayaan diri untuk mengadu kepada polisi bila mereka
menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan daripada tahun 1970-
an.

Kurangnya penghargaan terhadap perempuanlah yang seringkali
menjerumuskan perempuan sebagai alat pemuas lelaki dan menjadikan seks
bukan lagi hubungan mutual yang dinikmati dan disetujui oleh
perempuan, namun sebagai alat kontrol. Ideologi negeri kita tampaknya
masih mendukung situasi seperti ini. Lelaki yang dianggap sebagai
kepala keluarga. Lelaki yang memulai hubungan asmara, karena perempuan
yang menunjukkan rasa tertarik pada pria biasanya dicap murahan.
Lelaki yang biasanya mengambil inisiatif dan mempunyai kekuasaan
materi. Hal ini memanjakan lelaki dengan kontrol berlimpah dan
menyebabkan adanya keinginan dari lelaki untuk semakin mendominasi
hubungan seksual: penolakan perempuan sama dengan penghinaan yang
harus dibalas dengan kekerasan. Mitos-mitos lainpun bermunculan:
"Tidak" dari seorang perempuan berarti "Ya"; perempuan lebih menikmati
hubungan seksual bila dipaksa; aktifitas seksual perempuan disebut
sebagai pelayanan.

Begitu meresapnya ideologi yang mendukung pemerkosaan dalam budaya
kita ini, sampai-sampai pencegahan pelecehan seksual dan pemerkosaan
yang dicanangkan pemerintah justru secara tidak langsung makin memicu
merajalelanya pelecehan seksual pada perempuan.

Undang-undang pornografi, mendefinisikan pornografi sebagai obyek yang
membangkitkan hasrat seksual. Ini artinya, bila seorang perempuan
bajunya dinilai seksi dan membangkitkan gairah seksual, maka perempuan
ini dapat disalahkan. Jadi, bila ada orang yang memasak rendang begitu
enak dan membuat tetangganya ngiler lalu si tukang masak inilah yang
bersalah. Bukankah si pemasak yang membangkitkan "hasrat" tetangganya?

Dengan menyalahkan obyek pembangkit hasrat (yang biasanya perempuan),
pelaku pelecehan seksual dan perkosaan akan mendapat angin. Persepsi
bahwa korban pemerkosaan adalah perempuan penggoda akan berlanjut.
Menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber tuduhan adalah faktor yang
dapat mendorong eksploitasi perempuan. Hal ini sering tidak ada
kaitannya dengan ekspresi seksualitas perempuan yang terbuka.
Bagaimanapun tertutupnya cara berpakaian perempuan tidaklah
mempengaruhi berkurangnya pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Di
Saudi Arabia yang perempuannya diharuskan memakai gaun yang menutupi
aurat mereka, angka pemerkosaan jauh lebih tinggi daripada di beberapa
negara lain yang perempuannya berpakaian terbuka. Berapa TKW kita yang
telah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan di Saudi Arabia?

Namun di tempat yang sama pada abad ke-18 dan 19, ketika keterbukaan
seksual bangsa Arab sempat mencengangkan orang Eropa, pemerkosaan pada
perempuan juga tidak separah sekarang. Bahkan hal ini sempat membuat
penulis Itali, Rudolph Valentino, membuat catatan khusus tentang
keterbukaan seksualitas orang Arab dibandingkan dengan orang Eropa.

Karena itu, sekali lagi, pelecehan dan pemerkosaan adalah masalah
kekerasan dan perendahan derajat perempuan daripada masalah
seksualitas semata. Tidak seimbangnya kedudukan antara lelaki dan
perempuanlah yang dapat mendorong kriminalitas ini terjadi. Mungkin
pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan, derajat,
dan tingkat ekonomi perempuan daripada cara berpakaian mereka.
(Beberapa bagian dari artikel ini telah dimuat di Kompas, 16 Mei
2005).

Soe Tjen Marching, pengajar di SOAS – University of London.