Tag

 Kunjungan kami ke Indonesia Oktober yl, berlangsung ketika negeri kita sedang a.l dalam suasana MEMPERINGATI Ultah Ke-100 Hari KEBANGKITAN NASIONAL.

Boleh dikatakan seluruh bangsa, dari segala lapisan masyarakat, mulai
dari yang resmi sampai pada yang diadakan oleh rakyat biasa, semua ikut
memperingati Hari Ultah Seabad Kebangkitan Nasional. Peringatan itu
bukan saja berlangsung di tanahair Indonesia, tetapi juga di pelbagai
negeri dimana terdapat masyarakat Indonesia. Terkadang diadakan dengan
berkordinasi dengan fihak KBRI. Pernah juga terjadi (sungguh
disayangkan) di sementara negeri, — KBRI mengambil sikap yang
seakan-akan merasa 'disaingi' atau 'didahului' oleh pelbagai organisasi
masyarakat Indonesia setempat yang lebih dini punya prakarsa dan
berinisiatif mengadakan kegiatan peringatan tsb.

Sehingga terasa KBRI kurang koperatif dalam kegiatan bersama
memperingati hari yang mulya tsb.
Memperingati Seabad Kebangkitan Nasional adalah suatu kegiatan yang
punya arti penting dalam suasana ketika kesadaran berbangsa kita,
sebagai nasion muda yang tersebar dari Sabang sampai Merauké,
menunjukkan tanda-tanda membikin orang khawatir. Seperti fenomena
nasionalisme chauvinis, yang tampak menonjol sekali ketika Orba
mengirimkan TNI ke Timor Timur untuk intervensi, memerangi dan menduduki
Timor Timur dan selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu propinsi
RI. Ketika atas tekanan mancanegara dan perjuangan rakyat Timor Timur
sendiri tegak negara Timor Timur yang merdeka, tidak sedikit elit
politik baik yang kuasa atau pernah kuasa, 'menyesalkan' keputusan
rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Adanya sikap yang merasa 'disaingi' oleh organisasi masyarakat
Indonesia, sikap yang merasa bahwa fihak 'resmi'-lah yang punya wewenang
tunggal untuk pertama-tama secara formal memperingati Hari Ultah Seabad
Kebangkitan Nasional, juga merupakan petunjuk sampai dimana taraf
kesedaran berbangsa dari sementara pejabat negara RI.

* * *

Sejak beberapa hari ini Amsterdam, kebagian juga turun salju. Pagi ini
masih saja turun salju. Kecil saja. Tapi kencangnya angin yang bertiup
membikin suhu sama saja dinginnya seperti bila turun salju lebat. Hari
ini salju yang turun beda dengan salju yang deras turun di Jerman,
Austria dan Skandinavia sejak kemarin umpamanya. Yang turun di Amsterdam
hari ini adalah 'salju basah'. Salju yang begitu menyentuh bumi terus
mencair. Maka suhu bertambah dingin. Pada cuaca yang dingin begini ini,
orang lebih suka tinggal di rumah dengan pemanas dipasang penuh.

Jadi aku juga di rumah saja duduk menulis di depan computer.

* * *

Belum lama, sekembalinya kami dari Indonesia, sahabatku orang Belanda,
Hans Beynon, wartawan senior yang fasih berbahasa Indonesia menulis
kepadaku. Ia tau kami baru kembali dari Indonesia. Lalu menyarankan agar
menuliskan kesan-kesan pribadi mengenai Indonesia dewasa ini. Aku
spontan saja menyanggupi sarannya itu. Walaupun tak tahulah bagaimana
hasilnya nanti. Belum tentu sesuai dengan harapannya.

Ini tambahan pengenalan terhadap Hans Beyon: Tahun 1995, Hans Beynon
menulis buku dalam bahasa Belanda, berjudul : Verboden voor honden en
inlanders. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd –
1995'. Dalam bahasa Indonesianya, kira-kira begini: 'Dilarang bagi
anjing-anjing dan pribumi. Orang-orang Indonesia mengisahkan tentang
kehidupan mereka dalam periode kolonial'. Dalam bukunya itu Beynon
mengungkapkan politik diskriminasi terhadap bangsa kita, pada zaman
'Hindia Belanda'.

Padaku timbul rasa respek terhadap Hans Beynon. Seorang wartawan
kawakan, orang Belanda, sudah begitu lama meninggalkan Indonesia. Namun
perhatian dan (siapa nyana) hatinya masih nyangkut pada Indonesia. Pada
keindahan alam dan sikap ramah serta toleran bangsa kita yang dikenalnya.

* * *

Kali ini kunjungan kami ke tanahair tercinta (04 Okt – 04 Nov 2008),
singkat saja. Jelas waktu 4 minggu itu sangat tidak cukup untuk dengan
baik menyerap serta mengkhayati apa yang berlangsung di Indonesia. Satu
soal: Meskipun yang dikunjungi negeri yang sama itu juga, – – –
Indonesia. Namun, kesan macam-mcamam orang yang berkunjung, seringkali
tidak sama. Siapapun yang mengadakan kunjungan ke Indonesia, dengan
menyempatkan diri untuk bertemu dan bertukar fikiran dengan pelbagai
kalangan, membaca pelbagai literatur dan mendengar pelbagai analisis dan
tanggapan; — serta selama ini juga terus secara teratur mengikuti
perkembangan tanah air dari 'jauh' melalui media mancanegara dan
Indonesia, —- namun , – – – akhirnya masing-masing tokh menampilkan
refleksi, reaksi dan kesan yang berbeda-beda. Bahkan tak jarang
bertentangan.

Satu kesan mendalam yang utama bagiku, misalnya: Dengan segala macam
segi-segi yang tidak enak didengar dan dilihat mengenai negeri kita ini,
tokh ketika meninggalkan Indonesia hatiku lega. Penuh keyakinan bahwa
khususnya di kalangan kaum muda yang kritis, sikap yang berani berfikir
sendiri secara mandiri, berkembang dan semakin meningkat ke arah
positif. Menyebabkan aku jadi lebih optimis dan yakin bahwa Indonesia,
diam-diam, tak nampak di permukaan, sedang berkembang dan bergolak ke
taraf yang lebih maju dan mantap. INDONESIA HARUS dan pasti akan BERUBA.
KAUM MUDA PASTI TAMPIL LEBIH AKTIF LAGI!

Satu kesan lain lagi, yang juga jelas dan sering kudengar sendiri,
ialah, tidak sedikit yang tak habis heran menyaksikan sendiri kekayaan
kaum elite yang hidupnya semakin mewah; — menjamurnya pembangunan
gedung-gedung baru, supermarket dan 'mol-mol'. Yang satu lebih lux dari
yang terdahulu.

Di lain fihak semakin sedih dan pilu hati menyaksikan praktek dan budaya
korupsi. Para pelaku korusi dari yang paling atas sampai ke bawah,
seolah-olah tak peduli, tak takut diambilnya langkah pemeriksaan dan
penahanan terhadap para terdakwa korupsi dari kalangan elite serta
divonisnya sementara koruptor; — lalu ditrapkannya lagi 'kebijakan'
mem-PHK-kan kaum buruh dan karyawan, akibat krisis moneter AS yang ikut
menyeret Indonesiasejak beberapa bulan ini.

Kesemuanya ini menyebabkan orang jadi lebih pesimis terhadap situasi
negeri dan bangsa ini. Tambah lagi berita-berita terjadinya kriminalitas
dan 'kerusuhan' dimana-mana, pembunuhan mengerikan. Berita-berita itu
setiap hari tanpa kecuali, memenuhi s.k.. majalah, radio dan TV.

Satu gejala penting: Masyrakat dan opini publik memperkuat sorotan
perhatian dan kecurigaan mereka terhadap ulah dan sikap DPR yang
anggota-anggota tidak sedikit ternyata terlibat korupsi dan kolusi,
serta penyalahgunaan kedudukan. Apalagi terhadap DPR yang belakangan ini
begitu 'kebelet' mensahkan UU (anti) Pornografi, meskipun ditentang oleh
banyak kalangan dan fihak, khususnya oleh rakyat dan pemda propinsi Bali
yang 'anblok' menolak UU tsb. Muncullah pengertian terbaru mengenai apa
singkatan DPR. DPR sekarang dikatakan adalah:
1. Dewan Penipu Rakyat , 2. Dewan Pemeras Rakyat , 3. Dewan Pemecahbelah
Rakyat , 4. Dewan Pemaksa Rakyat , dan 5. Dewan Pembodohan Rakyat.

Bayangkan, sebuah dewan legeslatif hasil pemilu, dinilai demikian
rendahnya! Maka bermunculanlah suara agar dalam pemilu dan pilpres nanti
tidak usah saja ikut memilih. Lebih baik GOLPUT SAJA! Gus Dur bahkan
memprediksi kemungkinan sekira 70% yang berhak milih akan tergolong GOLPUT!

* * *

Meskipun demikian di negeri kita dan di luarnegeri, tokh ada pendapat
lain. Dinyatakan bahwa dipandang dari satu segi fundamental, yaitu dari
sudut pandangan dan faham demokrasi, bisa disaksikan suatu kenyataan
bahwa situasi Indonesia dewasa ini, jauh berbeda dengan situasi
Indonesia di bawah rezim Orba. Dengan jatuhnya Presiden Suharto, rakyat
Indonesia telah merebut kembai 'kebebasan pers' (ditulis di antara dua
tanda kutip, karena kebebasan pers yang sesungguhnya masih belum
tercapai. Dilihat dari kenyataan bahwa kebanyakan media cetak dan
elektronik – masih tergantung dari dan tunduk pada penguasa
sesungguhnya, yaitu mereka yang punya uang dan kekuasaan).

Tetapi siapa saja juga bisa menyaksikan bahwa gerakan Reformasi yang
bergelora sampai pada puncaknya merubuhkan kekuasaan Presiden Suharto,
telah merubuhkan pula kekuasan kontrol mutlak penguasa terhadap pers
Indonesia.

Formalnya, siapa saja bisa membuat siaran, menerbitkan surat kabar,
tabloid atau majalah ilmiah. Kios-kios surat kabar dan penerbitan
bermunculan di sepanjang jalan, seperti jamur dimusim hujan. Sungguh
menarik, ketika mampir di salah satu kios, sambil membeli majalah Tempo
nomor khusus 100 th Kebangkitan Nasional, sengaja kuajukan pertanyaan
keada pemilik kios: Apa yang paling laku belakangan ini Pak? Itu, tuh,
Tempo nomor khusus DN Aidit kemudian nomor khusus Tan Malaka.
Majalah-majalah tsb habis terjual seperti pisang goreng saja layaknya.
Dilihat dari satu segi menunjukkan perhatian besar masyrakat terhadap
soal-soal sejarah yang menyangkut tokoh-tokoh parpol dan politik yang
pada zaman Orba sudah dihitamkan demikian rupa. Mereka ingin melihat dan
membaca 'second opinion'. Bakan third opinion. Tidak mau lagi seperti
dulu. Manut saja apa kata penguasa.

Siapa saja yang mendengarkan begitu banyaknya pemancar radio FM bisa
ambil kesimpulan bahwa, memang dibolehkan mendirikan stasiun radio FM,
pemancar TV dsb. Asal saja punya dana.

Pelbagai organisasi masyarakat dan NGO bermunculan. Termasuk IKOHI,
sebagai organisasi korban kekerasan dan teror zaman Orba; YPKP, Yayasan
Penelitian Korban Pembunuhan – 1965; Pakorba (Paguyuban Korban Orde
Baru) dan LPRKROB. Asal saja punya dana, bisa diterbitkan siaran untuk
mengungkap pembunuhan masal ekstra-judisial yang dilakukan Orba terhadap
warganegara yang tak bersalah, yang terjadi di bawah Jendral Suharto
pada paruh kedua tahun enampuluhan abad lalu.

* * *

Tidak sekali-dua bisa dibaca di media mancanegara, bahwa negeri kita
tercinta, dianggap, dinilai sebagai salah satu 'DEMOKRASI'. Yaitu negeri
yang memberlakukan demokrasi parlementer terbesar di Dunia Ketiga,
khususnya di Asia. Bisa dihitung pada jari sebelah tangan, demikian
diklaim, berapa banyak negeri-negeri 'DEMOKRASI' yang 'berfungsi' sesuai
prinsip-prinsip demokratis di kawasan dunia ini.

Disebutlah umpamnya: India, Malaysia, Muangthai dan INDONESIA.
Terbanding Malaysia dan Muangthai, Indonesia malah dikatakan 'lebih
stabil' dalam masalah pemberlakuan hak warganegara untuk secara
'demokratis' memilih wakil-wakilnya di dewan-dewan perwakilan mulai dari
kabupaten sampai ke pusat. Ditunjuklah pada beberapa kali pemilu sejak
Reformasi menggeser Prsiden Suharto.

Sejak jatuhnya Suhart, kecuali Presiden Habibie yang ditunjuk oleh
Suharto, semua kepala negara dan pemerintah Indonesia adalah hasil
pemilu. Yang dipantau oleh fihak-fihak yang dianggap bisa obyektif
menilai bahwa pemilu tsb, plus-minus telah berlangsung sesuai aturan
main. Malah, begitu diklaim lagi, dalam th 2004 pemilih Indonesia secara
langsung memilih kepala negaranya: Susilo Bambang Yudhoyono. Ini semua
dikatakan berlangsung di bawah keadaan dimana telah berlangsung
'kebebasan pers', dan kebebasan-kebebasan lainnya sesuai prinsip-prinsi
demokrasi parlementer.

* * *

Namun, 10 tahun sesudah jatuhnya pemerintah otoriter Orba, sesungguhnya
Indonesia masih jauh dari memberlakukan prinsip-prinsip DEMOKRASI.
Sampai detik ini sesungguhnya rakyat Indonesia, masih belum bebas untuk
memilih kayakinan politik, organisasi atau parpolnya. Halmana
menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia. Masih dilarang dan diancam dengan hukuman siapa saja
yang berani menentukan sendiri keyakinan politik yang bagaimana yang
hendak dianutnya. Wargengara diancam hukuman bila berani mendirikan
organisi atau parpol yang dianggap bertentantang dengan TAP MPRS NO XXV/
1966. Selain itu kurang-lebih duapuluh juta eks tapol dan keluarganya
masih didiskriminasi dan belum dipulihkan hak azasinya sebagai
warganegara. Belum dibersihkan nama baik mereka yang secara
wewenang-wenang telah difitnah dan dituduh penguasa sebagai 'orang
bermasalah'.

Sebelum dan ketika menjabat Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman
Wahid dengan tegas menyatakan bahwa Tap MPRS No XXV/ Th 1966 yang
melarang faham Marxisme dan Komunisme di Indoneisa, adalah suatu
pelanggaran terhadap UU Dasar Republik Indonesia, pelanggaran terhadap
Hak-hak Azasi Manusia. Dan oleh karena itu Tap MPRS No XXV Th 1966 harus
dicabut, harus ditiadakan. Upaya Presiden Abdurrahman Wahid (Agustus
2000) melalui Fraksi PKB di MPR membawa agenda pencabutan TAP MPRS No
XXV/1966, kandas. Tidak satupun parpol lainnya yang mendukung maksud
baik Gus Dur. Usaha Gus Dur itu, seperti dilaporkan oleh Ketua MPR Amien
Rais ketika itu, sudah gagal di Badan Pekerja MPR.

Dalam suatu negeri yang begitu luas dan majemuk rakyat dan keyakinan
politiknya, halmana bisa dilihat pada latar belakang sejarah gerakan
politik dan demokrasi di Indonesia, ketiadaan kebebasan bagi
warganegaranya untuk memilih keyakinan politiknya serta melakukan
kegiatan sesuai dengan keyakinan politik tsb, adalah pertanda masih
CACADNYA PEMBERLAKUA HAK-HAK DEMOKRASI. * * *

(Berlanjut dalam tulisan berikutnya)