Kamis, 19 November 2008  SOSOK ibu bernama Reni, 30 tahun di Karawaci itu kusut. Ia mondar-mandir dalam kegalauan. Bertengkar dengan suami. Bayinya, Raihan, 8 bulan, tidak bersusu. Uang di tangan tak ada. Belum makan. Dalam keadaan kalut ia diduga meminumkan racun serangga kepada sang bayi. Si ibu meminta ojek mengantar ke sebuah rumah kosong. Pikirannya nanar. Di sana, ia berteriak-teriak. Tolooong. Anaknya terkulai. Di perjalanan ke Puskesmas, bayi itu lunglai. Mati.

Menajam sembilu seakan melukakan hati membaca itu berita – – antara lain, di Kompas.com, Rabu, 19 November 2008.

Pahit.

Jika Anda masih ingat dan menyimak, pada peringatan hari TNI di Surabaya, 14 Oktober 2008 lalu, semua lalu-lintas penerbangan, penyeberangan sungai, terhenti hampir lima jam. Seorang nenek-nenek tua, sedang sakit jantung, tergolek, menahan sakit. Nyawanya meradang di antara hidup dan mati. Mobilnya yang ditumpangi terhenti tak bisa menyeberang dari Madura. Kamera wartawan televisi mengabadikan nenek itu menringis, dipancar-siarkan.

Ganang Tidarwono Soedirman, cucu kandung Palima Besar Soedirman, mengirim pesan kepada saya melalui SMS, “Jika saja Panglima Besar Soedirman masih hidup, ia tidak akan menerima kenyataan itu. Karena sikapnya jelas, rakyat tidak boleh menderita. Ini nyawa orang harus dikorbankan, hanya karena sebuah upacara, “ katanya pula, “Urusan ulang tahun tentara pula. Saya percaya almarhum Soedirman tak rela.”

Dalam kesempatan berbeda, Ganang berkali-kali menceritakan ke saya, di dalam gerilya masa perjuangan silam, di saat lapar, prajurit TNI untuk mengambil mangga penduduk saja tidak berani. “Mereka menempatkan hak warga di atas segalanya, “ ujar Ganang.

“Karena laku itu, pasukan gerilya yang boleh dikatakan minim asupan gizi itu, di setiap desa disambut, rakyat biasa mengulurkan tangan, memberikan makanan dengan sukarela.“

“Dalam Indonesia kini uluran tangan rakyat itu, masih terus ada, “ kata Ganang pula, “Cuma karena sudah menjadi kebiasaan, mungkin saja karena keterusan menderita dan masih terus pula berkorban untuk yang mengaku pemimpin yang sesungguhnya cuma pengelola, sementara rakyat tetap menderita, lama-lama sekaan-akan hak rakyat memang untuk menderita menjadi biasa”

Kalimat Ganang itu, jika diucapkan oleh seorang aktifis, tentu biasa. Tetapi sosok langsung berdarah pahlawan, bagi saya menjadi magnitud tersendiri.

SAYA pernah menulis ekonomi mengayuh sepeda, perangkap pinjaman perbankan ke sektor properti; mal, kondominium dan perkantoran, laksana bersepeda di jalan datar, begitu berhenti mendayung, maka pengusaha dan bank terjungkal.

Sudah sejak lama banyak ekonom Indonesia brilian otaknya. Mereka mengingatkan yang mengaku pemimpin perlu mengembangkan sektor riil, salah satunya mengembalikan peran intermediasi perbankan. Bukan cuma fokus ke perdagangan valas dan instrumen.

Namun prakteknya, perbankan cari gampang,. Mereka berpikir mudah. Cukup pegang satu, dua pengusaha properti kakap – – sekadar contoh – – yang sekali menyalurkan kredit mencapai Rp 600 miliar. Selain langsung gede, indikasi komisi mencapai 5% dari total loan untuk direksi, bukan lagi basa-basi.

Untuk kredit sektor peningkatan modal kerja, innovasi pengembangan produk industri, macam memfasilitasi pemilik dua hektar kebun coklat bisa membeli mesin pengolah bubuk coklat, hampir tak ada. Apalagi hingga memfasilitasinya membuat produk jadi, misalnya saja membuat Coklat Toraja – – daerah ini salah satu penghasil coklat – – amit-amit tak ada. Itulah yang dihadapi oleh daerah, sulit sekali mencari likuiditas untuk pengembangan usaha, sejak lama.

Pekan lalu, Iwan Jaya Aziz, ekonom, dalam kunjungan libur mengajar dari AS, mengatakan, “Biar satu US $ Rp 15 ribu sekalipun, jika daya beli tumbuh memang kenapa?”

Dalam bahasa gaulnya, so what gitu lho?

Akan tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, so what gitu lho, tidak bisa dengan happy diuarkan. Pengelembungan ekonomi dari memutar instrumen moneter, berpedoman utama kepada pertumbuhan pasar modal, ibarat balon angin yang terus digasak-tiup hingga mencapai titik jenuh. Meletup.

Dari pecahan, dari semula seakan memegang produk tambun, seketika senyap. Kehilangan asset itu, harus dipikul oleh kehidupan rakyat kebanyakan, tanpa terkecuali. Berakibat kian jauh lidah rakyat bisa berucap untuk menyampaikan kata: di mana keadilan?

Sebagai hamba rakyat biasa yang ampun-ampun – – ibarat menyembah raja macam di film-film sejarah masa silam – – sang jelata bukanlah kemudian dibela. Oleh keadaan, dipancung kepalanya. Demikianlah perumpamaan hidup dibelantara rakyat biasa, kini.

Kepada media, Iwan Jaya Azis pekan silam mengatakan, bahwa dari berkeliling melihat berbagai daerah banyak sekali kekayaan alam. “Tetapi kehidupan rakyat banyak yang miskin, ” Iwan Jaya, dengan satir terus berujar, “Tetapi bukan di sini, di negeri lain.”

Dia nyengir.

Senyum Iwan Jaya kecut.

Bagaimana tidak kelat, ambil saja contoh kelapa sawit, dari lebih Rp 2.500 tandan perkilo, enam bulan lalu, kini tinggal di rentang Rp 300 sampai Rp 500/kg. Coklat semula Rp 26.000 sekilo, kini di kisaran Rp 12 ribu. Petani kayu manis di kampung saya di Sumatera Barat, kini, membiarkan kulit manis di batang tanpa dikuliti, harganya ambrol. Tidak ada antisipasi negara di sana.

Itu perkebunan.

Perikanan lain lagi.

Sejak semula upaya intermediasi perbankan ke sekor riil tak ada. Nelayan hidup dalam sebuah siklus jalan di tempat, laksana dalam situasi lingkaran setan. Bagaikan teori ekonomi yang dilontarkan Rostov, tidak ada energi yang mem-booster keadaan tumbuh.

Lebih celaka di beberapa pelabuhan perikanan, macam di pantai utara Banten yang pernah saya temui, mesin tempel untuk perahu sudah berbahan baku oplosan solar, minyak tanah dan jelantah.

Suaranya melengking. Peralatan melaut sekenanya. Serba ala kadar.

Alhasil, tangkapan ikan pastilah tak maksimal. Bila pun ada yang memodernisasi mesin tempel, hanyalah buatan Cina, yang sudah direkondisi di Singapura, karena itu produk yang harganya terjangkau. Nelayan berkerja menyabung nyawa melaut, hanya sekadar mengisi perut, di luar biaya anak sekolah, yang akhirnya putus belajar.

Di ranah itulah rakyat kebanyakan berada.

Celakanya dulu saja di saat ekonomi makro yang digadang-gadang berlandasan mengelembungkan balon itu dinggap sakti, juga tak ada energi dan kemauan menggerakkan sektor riil, apatah pula kini keadaan resesi bukan lagi janji.

Rencana PHK besar perusahaan besar yang berafiliasi dengan internasional sudah diambang mata. Citigroups, AS, akan mem-PHK pululan ribu orang karyawannya. Tentulah termasuk jaringan usaha mereka yang ada di sini. Diperkirakan 200 ribu TKI, yang bekerja di industri Taiwán, Korea, Jepang, sebagai buruh kasar akan pulang akhir tahun ini, dan tidak diperpanjang kontrak lagi. Desa, daerah asal mereka belum siap menampung mereka – – ekonomi tradisonal desa seakan jalan di tempat, jika tak hendak disebut kian suram.

Sehingga sebuah siklus kehidupan yang menempatkan rakyat seakan terus-terus menderita, menjadi kenyataan, bahwa penderitaan rakyat itu menjadi biasa, menjadi titah yang ditabalkan.

Bila di hari-hari ke depan kian banyak kita menyimak berita ibu tega membunuh bayi, suami tega membunuh isteri, mencampakkan anak di tengah pasar laksana anak kucing yang merecoki rumah, kian menjadi-jadi, maka, itulah yang disebut mesin gangguan kejiwaan sedang berputar kencang.

Celakanya negeri ini tidak punya Undang-Undang Gangguan Jiwa, sebagaimana pernah disampaikan Ardi Sutedja, seorang Konsultan Media, kepada saya.

Di dalam UU Gangguan Jiwa, mengacu ke negara yang memilikinya, bila bisa dibuktikan, penyebab gangguan jiwa itu, termasuk jika negara melalui pengelolanya lalai sebagai penyebab, maka layak dipengadilankan.

Namun, sayang pengelola negeri ini memilih membangun istana pasir, yang ibarat dibangun di tepi pantai, begitu datang ombak, disaput laut. Atau bila datang hujan sekali saja, langsung runtuh.

Karenanya negara lebih memilih sibuk dengan undang_undang yang bergaya introvert, yang mengamankan dirinya, enggan menerima kritik. Kita nikmati kesibukan UU Pornografi, yang entah untuk apa gunanya itu, di banding UU Gangguan Jiwa itu, misalnya.

Hari-hari ini media digemparkan pula oleh pelaporan media, macam TEMPO ke polisi. Pers dalam upaya berusaha menjadi kekuatan ke-4, yang bekerja profesional, mengahadapi situasi dikriminalkan, karena berhadapan dengan hukum pidana.

Di lain sisi, medium blog, sebagai media alternatif di internet yang kini dominan menjadi wadah jurnalisme warga, berhadapan pula dengan UU ITE, yang dalam pasal 27-nya tidak fokus ke Computer Offences, karena mengatur pula ranah privasi termasuk yang sesungguhnya masuk wilayah perdata. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Rob Baiton, dari hukumonline.com versi Inggris, jika mau lessons learned dari Australia.

Jurnalisme warga (citizen reporter), yang menurut Bill Kovach, penulis buku 10 Elemen Jurnalisme bersama Tom Rosentiel, pada 23 Oktober 2008 lalu di Washington DC, AS, mengatakan, “Jurnalisme warga antara lain melalui blog, punya daya dorong.” Persoalannya, menurut Kovach, bagaimana media online itu taat kaedah dengan elemen jurnalisme – – anatara lain pro warga – – memiliki income secara independen menghidupi.

Akhirnya pertemuan Pesta Blogger Indonesia, Sabtu, 22 November 2008 besok, yang ikut disponsori Kedutaan Amerika Serikat dan diadakan di gedung BPPT, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat itu menjadi sangat signifikan.

Begitu berarti bagi menggerakkan kekuatan keempat dalam demokrasi, bisa menuliskan bahwa rakyat telah diindikasikan dibuat terus menderita, pengelola membangun istana pasir bagi dirinya.

Dan bila itu dituliskan, tanpa kuatir lagi masuk penjara. Termasuk tak takut menulis bahwa negeri ini hanya punya dua kapal selam yang berjalan, itupun cuma buatan tahun 1982, kondisinya tidak prima. Katanya kita negeri maritim, entah kapan Jalesveva Jayamahe. Menagislah dikau pahlaman, macam Soedirman?!***

Iwan Piliang, presstalk.info