Senin, 27 Oktober 2008 MENURUT Kamus Umum Bahasa Indonesia, colak-caling berarti tidak teratur, sedangkan cemek, hal remeh temeh. Untuk kata Caleg, Anda tentu mafhum, singkatan dari calon legislatif.

Kamis malam, 23 Oktober 2008. Sesuai janji saya makan malam dengan Ardi Sutedja,
sosok konsultan – – aktif di milis apwkomitel di internet. Pukul 19.00 itu,
kawasan Setiabudi One di Jl. Rasuna Said menyambut malam. Mal yang umumnya
terdiri dari restoran dan café itu mulai ramai.

Dalam satu bulan terakhir saya perhatikan mal di Jakarta. Mulai dari Grand
Indonesia, hingga Cilandak Town Square (Citos) yang agak ke selatan Jakarta,
pengunjung umumnya menyasar makan-minum. Toko-toko, butik, hanya didatangi satu
dua pembeli. Cobalah Minggu siang hingga petang ke Gand Indonesia, yang di
Bunderan HI – – kini menjadi jaringan Hotel Kempinski – – itu, seluruh tempat
makan, kursi-meja, enggan menganga.

Ardi Sutedja membuka banyak cerita. Saya memfokusnya kepada satu saja. Ia punya
pengalaman bertemu dengan mahasiswa yang baru selesai melakukan kegiatan sosial
di pinggiran Cirebon, Jawa Barat. Dalam keterangan sang mahasiswa, mereka
bertanya ke anak-anak di level sekolah dasar. Salah satu pertanyaan,“Apa
cita-cita kelak?”

Anak-anak desa yang polos menjawab, “Ingin jadi Caleg!”

Ditanya lagi, mengapa kok mau jadi Caleg?

“Menjadi Caleg, bisa kaya, rumah gedung, mobil mahal, bisa punya isteri cantik.”

Bagi saya jawaban anak-anak itu sangat menarik. Mahasiswa menemukan, berita dan
liputan televisi, terutama yang bertajuk Infotainment, acap ditonton oleh anak
desa. Di sana ibarat kertas putih bersih, kanak-kanak kampung merekam
sebagaimana adanya.

Sudah sejak lama, saya misalnya berkoar melalui Sketsa ini, bahwa televisi,
frekuensinya dimiliki ranah publik. Televisi mampu memuat sebanyak mungkin
simbol komunikasi; mulai garis, warna, musik dan seterusnya, sehingga pesan
lebih cepat masuk ke benak komunikan, dibanding memakai media lain. Namun,
karena televisi mengacu ke rating, semuanya bisnis, segala seakan ditakar dari
uang masuk dan keluar, maka hak-hak pendidikan publik, menjadi pelit. Seakan tak
ada lagi pertimbangan pantas dan tidak, etis atau pun merusak.

Ketika kasus suami penyanyi dangdut Kristina, Alamin, menyeruak ke media teve,
setidaknya ada tiga pekan teve memberitakan. Saya katakan kepada Ardi Sutedja:
jangan-jangan korupsi yang dilakukan Alamin, sudah tak dapat lagi dinilai siswa
di kampung sebagai suatu keliru, suatu yang merenggut dana rakyat yang berguna
bagi pendidikan meningkatkan mutu. Komunikasi teve bisa mengubah pola pikir,
bahwa suatu yang salah menjadi benar. Terjadi distorsi informasi tanpa
disengaja.

CHAR KWETIAU di Restoran Chatter Box itu sudah hadir di meja kami. Ketika
memesan, saya mengganti kerang dengan udang. Sementara Ardi mengganti kerang
dengan ayam. Jadilah aroma makan yang dihidangkan dalam wajan silver seukuran
piring menusuk selera, seakan sumpit harus cepat dimainkan.

Untuk memberi latar kepada diri sendiri, sejak lama saya mengikuti proses
pembentukan sebuah partai baru – – hanya sebagai kawan dari salah satu pengurus.
Dengan mengikuti, menyimak apa yang terjadi, pahamlah saya bahwa urusan
pencalegan yang kini mendominasi dunia politik kita, seakan dapat menjadi api di
dalam sekam.

Sesama Piliang – – tentu tidak primordial, hanya lebih karena sosoknya mudah
berkomunikai – – saya menjalin kontak dengan Indra Jaya Piliang. Ia Caleg DPR RI
2009-20014 Partai Golkar untuk Dapil II Sumatera Barat, urut-urutan calegnya
sebagai berikut: 1. Nudirman Munir. 2. Indra Jaya Piliang, 3. Silvianti
Suhardam, 4. Jasri Marin, 5. Rosdinal Salim, 6. Elfalinda Zulkenedi, 7. Eddy
Herman. Keputusan Golkar, menurut Indra, sesuai dengan suara terbanyak

Menjadi persoalan, seandainya, nomor urut satu, Nudirman Munir mendapatkan 30%
suara, lalu Indra 33 % suara dan Jasri Marin 36%. Secara komitmen Golkar, Jasri
segarusnya duduk di legislatif. Tetapi persoalan akan timbul, tiga orang
mendapatkan angka di 30%, artinya secara Undang-Undang pemilu, nomor urut
satulah yang dapat duduk?

“Golkar menerapkan suara terbanyak, Bos. Nomor urut tidak relevan,” begitu SMS
dari Indra.

“Untuk anggota Golkar, keputusan partai menjadi terpenting. Seseorang bisa
dipecat, kalau melanggar keputusan partai. Dan karena dipecat, tidak bisa
dilantik. Bagaimana pun pemilu legislatif kan diikuti parpol, bukan oleh caleg,”
ujar Indra pula, “Partai berhak menarik anggota-anggotanya yang sudah dilantik.
Apalagi seluruh caleg sudah tandatangan pengunduran diri sebagai calon
terpilih.”

Sebuah jawaban yang logis memang. Sebaliknya, jawaban itu bisa menjadi masalah,
bagaimana bila komitmen itu dilanggar, lalu yang mendapatkan 30% suara di nomor
urut satu itu maju ke Mahkamah Konstitusi. Dan mahkamah konstitusi misalnya
memutuskan untuk mengikuti UU? Menjadi pertanyaan, apakah keputusan partai harus
mengalahkan Undang-Undang?

Itu salah satu contoh kasus yang mungkin saja menghadang.

Sementara sosok Jasri Marin, yang kini nomor urut 4 di Sumbar II itu, menurut
data yang saya himpun di awal Partai Republika Nusantara (Republikan), sempat
bersama-sama Sjahrir MS, Ketua Presidiumnya. Nama Jasri justeru kemudian ada di
Golkar kini.

Beberapa partai baru, sekadar mengambil contoh, masih menghadapi persoalan di
beberapa DPD-nya ihwal nomor urut 1. Bukan rahasia lagi bahwa nomor urut itu
diperdagangkan oleh oknum di dalam kepengurusan partai. Rate-nya ada yang di
atas Rp 300 juta untuk caleg DPR-RI. Seorang kordinator kelompok tani yang
menghimpun lebih dari 800 kelompok tani, di Sulawesi Barat, mengatakan ke saya
bahwa namanya tak jadi masuk ke sebuah partai, hanya karena tak menyetor seperak
pun, kendati massa-nya bejibun.

Masalah indikasi ijazah palsu, catatan kelam caleg juga akan datang. Hingga
garis pencalegan saja, suhu politik di berbagai daerah kini diakui seakan
memanas. Heboh urusan caleg, akan akan berkutat di urusan galebeh-tebeh, atau
dengan memakai satu lema: cemek, adanya.

PUKUL 12.30, Minggu, 26 Oktober 2008, saya mencoba menonton program Sergap di
RCTI. Sesuai dengan SMS, Bugiakso, Ketua Umum Soedirman Centre, yang pernah saya
tulis di http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=186, antara lain, ia mulai
berkampanye membangun semangat Sumpah Pemuda, mengingatkan bahwa rakyat tak
boleh menderita, hanya pemimpinlah yang menderita, sesuai dengan amanah Panglima
Soedirman.

Sejak pagi, kata Bugi di SMS-nya, di empat teve hingga 28 Oktober 2008 spot
iklannya menghiasi layar kaca. Beberapa balihonya pun mulai muncul lintas kota.
Seorang kawan di Daan Mogot, Jakarta Barat, mengirim pesan melihat 8 baliho Bugi
pagi ini.

Menjadi tanya di benak saya, apakah dengan munculnya Bugi di media, apakah ia
maju menjadi calon presiden nanti? Menurut Ardi Sutedja, sosok muda yang tampil,
memang harus memiliki akar sejarah. Dalam konotasi demikian, Bugi yang
bersisterikan cucu Soedirman masuk kriteria Ardi.

Tetapi menjadi persoalan, dalam kampanye sosial itu apakah Bugi dan timnya dapat
tampil sebagaimana sosok biasa adanya. Saya pernah menuliskannya di:
http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=150, soal lagu rohani yang
dipagelarkan ke kampung-kampung, Kelayung-layung. Saya lihat dia tampak
merakyat. Hal itu berbeda sekali dengan iklan yang tampil di televisi, sampai
Ardi Sutedja menilai jangan-jangan yang membuat iklan sama dengan Production
House Prabowo, Soetrisno Bachir, dan tokoh lain?

Saya tak paham, tetapi komentar Ardi Sutedja, jika memang Bugiakso akan tampil
ke kancah nasional, bisa menjadi masukan berharga bagi timnya.

Apalagi dalam mengambil posisi sekarang, sesuai dengan teori yang selalu
digaungkan Hermawan Kertajaya, dengan PDB; Positioning, Deferentiation dan
Branding. Hanya mereka yang memiliki akar PDB ke rakyatlah tampaknya yang akan
tampil sebagai pemimpin ke depan. Rakyat masih mencari-cari pemimpin alternatif.

DI SAAT menunggu spot iklan Bugi di Sergap RCTI, ada dua berita yang menyuguhkan
seorang ibu meninggalkan saja anaknya di Jawa Timur di pasar. Juga ada seorang
ayah meninggalkan anak lelaki di bilangan Jawa Tengah. Sang ibu akhirnya
ditangkap polisi.

Bapak yang meninggalkan anak, belum ketemu. Entah karena nurani kewanitaan,
isteri saya berurai airmata. Anak kami yang nomor dua, berusia 7 tahun, persis
sebaya dengan salah satu anak yang dibuang. Ibu yang ditangkap polisi
mengatakan, “Ayah anak-anak di Jakarta, saya sudah tak punya uang sama sekali.”

Saya perhatikan wajah ibu itu. Untuk setetes tangis, sudah tak mengalir air di
matanya.

Kerongkongan saya tersedak.

Air liur memahit.

Pahit sepahitnya, laksana mencicip getah kina!

Saya tak paham lagi rasa Kwetiau yang kami makan bersama Ardi Sutedja, Kamis
malam lalu. Saya hanya bisa mendukung upayanya, untuk mendorong adanya
Undang-Undang Gangguan Jiwa, (psikopat), macam yang ada di Amerika Serikat sana.

Melalui Undang-Undang Ganguan Jiwa, setidaknya, penyebab seseorang harus
kehilangan airmata, harus tega membuang anak bagaikan tiga ekor kucing yang
dikarungkan ke tengah pasar itu, ke depan bisa dipengadilankan, karena itu
kejahatan.

Artinya, rangkaian kejahatan kemanusiaan itu bermuara dari kebijakan pemerintah,
semoga ke depan pemerintah memang kian tahu diri. Atau kian kufur nikmat
meninggal rakyatnya yang menjadi pilihan?!

Para partai seharusnya bukan cuma sebatas tahu kebutuhan dangdut menjelang
Pemilu untuk caleg, macam butuh lagu Colak-Colek Camelia Malik, misalnya. Tetapi
lebih luas dari itu, secara kaffah seharusnya mafhum bahwa keadaan:
colang-caling sekaligus cemek. Bagaimana Anda harus bisa termehek-mehek, hai,
Caleg? ***

Iwan Piliang, presstalk.info