Minggu, 19 Oktober 2008   JALAN Cikini Raya, belok kiri ke arah Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat. Bangunan empat lantai di pojokan itu masih kokoh berdiri. Di halaman kiri ada tenda penjual Pecel Lele, bertumpukan kursi panjang, bertenda. Minggu, 19 Oktober 2008, di saat matahari menyengat kulit, dari luar pagar besi biru, berkarat, tampak tangga granit coklat bermotif orange, impor Italia, berlumut. Sebatang Mengkudu tinggi sepinggang memutik buah. Sepokok Pepaya, berkeriput daun tumbuh di sela paving block. Keduanya laksana penjaga di sana.

Jika saja kedua tanaman itu dapat berkata, bahwa dulu sebelum 1998, di gedung itulah dengan megah Bank Andromeda – – salah satu unit usaha Bimantara – – berkantor cabang. Namun krisis ekonomi 1998, telah membuat banyak bank rontok, dan beberapa aset bank dialihkan manjadi milik Badan Penyehatan Perbankan (BPPN). Andromeda salah satu yang dilikuidasi, setelah sebelumnya bergulir paket Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini masih menjadi kontroversi itu.

Seingat saya pada 1995, pernah menemani kawan mampir ke Andromeda. Di teler kami disambut oleh senyum manis gadis wangi segar nan cantik dan ramah. Melihat bangunan dengan kaca jendela kumuh kini, dengan alucubone dinding yang tidak pernah diseka lagi, pengalaman dulu ke sana, seakan hanya di hayal.

Beberapa kali saya lewat berjalan kaki di depan bangunan itu, sepulang dari mengikuti beberapa kegiatan di Taman Ismail Marzuki (TIM). Pertanyaan selalu membuncah di dalam benak: mengapa gedung macam itu seakan tersia-sia?

Saya bertanya kepada seorang Satpam di seberang jalan, persis di depan Texas Fried Chicken di bilangan Cikini, Menteng, itu. Satpam bilang, “Sejak krismon dulu, bangunan tak pernah terurus. Gelandangan saja yang tidur di emperan.”

“Bagaimana ya Pak, krismon yang lalu seakan belum lewat, kini katanya sudah mau resesi lagi,” ujar sang Satpam.

Aset bangunan Andromeda, dikelola BPPN, kini dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Saya menduga, masih banyak lagi beragam aset properti yang bernasib sama, dibiarkan tak terurus.

Kepada publik, negara tidak pernah membuka secara trasnparan, berapa sesungguhnya jumlah aset yang dikelola oleh PT PPA kini; baik dalam bentuk bangunan, tanah, kendaraan berat, mobil, pabrik, kapal, pesawat.

Bila aset itu adalah bangunan, apakah terurus dan terawat, bagaimana nasib pelelangannya, lalu bagaimana pula seluruh aset bergerak, termasuk aneka mobil kini? Apakah sudah habis dilelang, atau masih banyak yang dipakai oleh tangan-tangan oknum tertentu?

Ketika 2006 lalu saya ke Surabaya, saya bertandang ke lingkungan Perumahan Citraraya, yang bersebelahan dengan lapangan golf. Kawan saya seorang komisaris di sebuah perusahaan pabrik cat, yang mukim dekat dengan lapangan golf di sana. Ia mengatakan, bahwa tetangganya menjadi salah satu eksekutif di perusahaan pengembang di sebelah kawasan milik Ciputra. Aset pengembang itu sudah dikuasai BPPN.

Namun, kata kawan itu, pengelolaan sehari-hari masih dilakukan oleh eksekutif lama, tanpa mendapatkan kontrol oleh PT PPA. Mereka bisa menentukan gaji sendiri, dan keputusan lain sendiri, yang seakan-akan tidak terawasi langsung lagi oleh negara. Bukankah aset itu menjadi milik rakyat Indonesia? Berapa banyak aset yang sudah diambil negara dikelola demikian?

UNTUK mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas, tentulah harus diverifikasi kepada PT PPA – – apalagi sepatutnya tanpa diverifikassi pun ia wajib melaporkan hal ini kepada publik tanpa diminta sekalipun.

Di situsnya http://www.ptppa.com, untuk property ada beberapa list yang mereka cantumkan, namun bagaimana manajemen building itu dijalankan, tidak ada keterangan sama sekali.

Contohnya, ada tertulis Apartement Puri Casablanca, Jakarta, 219 unit, dokumen berupa SHMRS. Menjadi pertanyaan, bagaimana kontrol PT PPA terhadap manajemen kondominium itu; apakah mereka punya instrumen pengawasan ke aset yang begitu banyak harus dikelola?

Ihwal kata verifikasi, saya teringat pengalaman mengkonfirmasi kepada BPPN dulu. Pada 2002, saya pernah menyoroti secara tajam ketika PT Texmaco mengeluarkan Exchangable Bond – – hutang dibayar lagi dengan selembar kertas surat janji hutang yang akan dibayar dalam tempo 10 tahun ke depan dan di sahkan (endorse) oleh bank kreditor – – senilai sekitar Rp 26,5 triliun.

Saya memberi judul tulisan yang dimuat oleh majalah PANTAU kala itu: Instrumen Akal-Akalan BPPN. Akibat menuliskan itu, sempat terjalin komunikasi yang tidak mengenakkan dari Suryo Susilo, kini staf ahli Kepala Bappenas, yang kala 2002 itu menjabat Kepala Komunikasi BPPN.

Logika saya kala itu, bagaimana sebuah hutang tambun, lalu diselesaikan dengan selembar kertas surat hutang baru, dan bank kreditor utama, meng-endorse lagi surat hutang itu, di mana profesionalime bankir yang meng-endorse? Apalagi melalui sebuah sumber, saya mendapatkan sebuah dokumen cukup tebal, bagaimana Texmaco – – laku yang umumnya dilakukan banyak perusahaan untuk mengakali jaminan bank – – kala dulu mendapatkan loan dari bank dengan jaminan lahan yang banyak “diakali”.

Di kemudian hari, hingga 2007, saya terus melakuan verifikasi terhadap Pabrik Otomotif Texmaco, Perkasa Engineering. Dari aset mereka di Subang, saya menemukan fakta, bahwa perusahaan ini mampu membuat mesin panser jauh lebih baik dari yang dibuat perusahaan Perancis, dan berharga tak sampai seperlima buatan asing itu. Melalui Chairul Akbar, kala itu masih staf ahli Panglima TNI, pada 2007 lalu, saya mendapatkan pula gambaran bahwa truk 4 x 4 yang dibuat Texmaco dengan label Perkasa juga bermutu baik.

Artinya, aset yang terbengkalai itu, sesungguhnya dapat diakuisi negara untuk kepentingan pembuatan kendaraan militer, misalnya. Apalagi di kemudian hari, pabrik Texmaco memang mampu membuat mobil lebih murah dan berkualitas lebih baik dari kendaraan paling laku di pasaran Indonesia. Hal-ihwal ini pernah saya tulis di presstalk berjudul Mampu Bikin Mobil Murah dan Berkualitas, pada 25 Februaria 2008 lalu dapat dibaca di: http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=2

Jika pemerintah memang punya kemauan, aset yang terbengkalai bisa menjadi optimal, bahkan memberikan kekuatan kepada kemampuan lokal secara nasional. Apalagi Texmaco, khususnya Perkasa, mendapatkan lisensi satu-satunya dari Steyr, Austria, untuk membuat kapasitas mesin 300 HP ke bawah. Sayang, bila melihat pabrik Perkasa di Subang kini, tak ubahnya macam mengamati gedung Bank Andromeda di Cikini, itu.

Jika terobosan berkebangsaan dilakukan tentu berbeda dengan paket regulasi Buy Back Saham BUMN yang kini diusung pemerintah, apalagi di Perpu-kan segala, melalui peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4, 2008.

Perpu yang biasanya dibuat untuk kepentingan darurat, kini terindikasi untuk menolong, antara lain, PT Bumi Resouces yang terperosok sahamnya. Pekan lalu sahamnya ditutup di harga Rp 2.000/lembar. Bandingkan sebelum harga-harga saham berguguran dua pekan lalu. Bumi Resources masih Rp 8.600 selembar.

Dengan beban hutang Bumi Resources mencapai Rp 37 triliun, Perpu yang dikeluarkan sulit dibantahkan akan disalah-gunakan menyelamatkan “berbagai” kepentingan, yang jika diurut tak da hubungannya dengan kepentingan rakyat banyak. Apalagi bila kemudian dana BUMN, macam dana buruh dan pekerja yang dikelola oleh Jamsostek, misalnya, ikut-ikutan menalangi keambrolan bisnis pihak tertentu.

KARENANYA , Jumat, 17 Oktober 2008 petang di kantor Infid.org, di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, berlangsung diskusi bertema Ketahanan Fundamental Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Ekonomi Rakyat. Pembicara antara lain, Yanuar Rizky, Dawam Rahardjo. Beberapa peserta lintas NGO, seperti Teten Masduki dari Indonesia Coruption Watch (ICW) juga terlihat hadir.

Diskusi dimulai setelah secara bersahaja melahap jagung rebus, pisang rebus. Selanjutnya dimulai paparan Yanuar. Ia menyayangkan langkah-langkah yang diambil pemerintah kini termasuk dengan dikeluarkannya Perpu, berikut mengkritik komentar-komentar yang ditudingkan pemerintah kepadanya yang justeru lebih membuat pasar panik.

Sementara paparan Yanuar itu sangat logis dengan angka-angka yang berdasar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara teori ekonomi.

Contoh saja, ia membuka Yahoo Finance. Masih ada dalam archieve Yahoo, bagaimana upaya goreng-menggoreng saham Bumi Resorces yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang mencerminkan cara-cara tidak sehat. Kolaborasi penggorengan saham itu sudah terjalin melalui koneksi di JP Morgan, AS. Dari grafik yang ada terlihat jelas profit taking yang tinggi.

“Sementara itu pemerintah tak mengakui adanya ‘asam urat’ hingga kini. Di lain sisi seribu triliun rupiah capital flight, menjadi bukan isapan jempol,” ujar Yanuar Rizky.

Ekonom senior Dawam Rahardjo mengamini paparan Yanuar. Ia justeru heran, mengapa banyak media dan ekonom diam kini, tidak menyoroti tajam terhadap solusi dampak krisis yang terjadi, maupun kebijakan yang ditempuh pemerintah kini.

“Mumpung menjelang 2009, kok tidak ada partai yang bersuara mengkritisi langkah-langkah keliru pemerintah. Mereka sama sekali tak memiliki sense of crisis. Saya menjadi geram, sebaiknya dicari pemimpin baru sama sekali, bukan pemimpin yang daur ulang, sehingga memang benar-benar ada perubahan” ujar Dawam Rahardjo.

Kalimat Dawam itu memang kental dengan kegemasan. Kegemasan yang sepantasnya wajar. Akan sangat absurd-lah jadinya bila karena langkah-langkah dunia usaha, negara lagi kini harus menolong perusahaan yang salah langkah, dengan uang dari rakyat, bahkan urusan pertolongan itu, kini dibuatkan pula Perpu-nya. Di mana letak daruratnya sebuah keadaan, yang sesungguhnya hanya urusan persoalan permainan saham yang dilakukan tak sampai 0,2% dari jumlah penduduk Indonesia.

Dalam sebuah milis komunitas di internet, ada pihak yang menyebutkan bahwa keadaan kini, sudah semacam BLBI II. “Logika orang berbohong sekali, perlu kebohongan berikutnya untuk mengatasi kebohongan sebelumnya,” ujar Yanuar. Dan dalam siklus inilah pemerintah kini seakan berada.

Bila kebohongan publik, harus berlanjut dengan kebohongan berikutnya, tidak bisa dinafikan, kian jauh keadaan rakyat nyata sehari-hari dengan solusi himpitan hidup dalam kerangka pikir pemimpinnya.

Pekan lalu TEMPO menulis deskriptif melalui wartawan Wahyu Muryadi, perjalanannya mengikuti Yusuf Kalla ke Paris menaiki pesawat pribadi, salah satu milik Aburizal Bakrie, pemegang saham Bumi Resources. Pesawat Boeing seri 737 eksekutif itu berharga US $ 47 juta.

Saya tak paham, apa ada korelasi bahwa banyak sudah kapital yang digelontorkan kelompok usaha Bakrie ke dalam elit di trias polítika, sehingga ketika ia salah satu yang bermasalah besar di saat harga saham ambrol, bukan saja elit yang harus menolong, tetapi bangsa dan rakyat seakan harus dilibatkan: rakyat yang tidak tahu apa-apa; rakyat yang berusaha mendapatkan loan ke perbankan untuk Rp 10 juta saja sulit, harus menanggung bahwa kian seret likuiditas ke sektor riil kelak.

Saat ini, imbas krisis belum begitu pahit. Tetapi dari sudut pandang dan cara-cara yang ditempuh pemerintah, termasuk menaikkan suku bunga yang telah dikritik ekonom Iwan Jaya Azis, menguatkan keinginan bahwa negeri ini memang membutuhkan darah baru, pemikiran baru, dan sosok orang-orang muda baru, macam Yanuar Rizky, itu memimpin sudut pandang ke arah kebijakan ekonomi pro rakyat.

Karenanya saya memberi judul Bagalepak- peak – – lema (kata) yang beberapa kali dipakai oleh Rosihan Anwar untuk kolomnya – – untuk menunjukkan sebuah kondisi yang serba berceceran, berantakan, bisa disebut tidak tertata, tidak ada sinergi membangun bangsa berpihak ke rakyat.

Atau dalam istilah kawan saya yang orang Australia, keadaan keluarnya Perpu Nomor 4, 2008 itu, bisa diistilahkan SNAFU, singkatan dari kata: Situation Normal Another F… Up.

Jika ketika menulis Texmaco dulu untuk PANTAU, saya sempat mendapat kekerasan omongan dan ancaman fisik, semoga dengan membuat tulisan Bagalepak-peak kali ini, saya tentu tak berharap di-dor atau sekali lagi dipanggil oleh polisi untuk urusan dijerat lagi UU-ITE, yang pasal 27 ayat 3 itu – – yang memungkin manusia Indonesia dipenjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar, akibat tulisannya beredar lintas internet, kendati pun menggunakan kaedah jurnalisme.

Akhirul kalam, dalam diskusi di Infid Jumat lalu itu, Yanuar Rizky meminta mengkritisi soal dana Pemda yang ada di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) “Di http://www.bi.go.id, bisa dicek kok, berapa jumlah dana Pemda dan nonmornya di SBI, kalau tak ada nomor tapi mengaku ada uang di SBI, itu menjadi tanda tanya,” ujarnya.

Bila demikian, ternyata SBI hanya tameng, kuat dugaan, Pemda yang demikian, telah memainkan dana publik dalam jumlah besar ke pasar saham. Dan bila dana Pemda itu ikut ambrol merontok, melayu seiring harga saham di BEI, maka inilah satu lagi bisa disebut Snafu. Sekali lagi Snafu, Saudara, alias bagalepak-peak itu.

Berapa sesungguhnya dana Pemda, uang milik rakyat yang amblas di pasar modal itu? Apakah masih perlu pemerintah harus berbohong lagi dan lagi? Dan apa artinya Perpu, bila untuk instrumen akal-akalan; "senjata" berkebijakan menggunakan uang rakyat untuk bukan semestinya.***

Iwan Piliang, presstalk.info