Sesudah kita dibuat lelah oleh konflik horisontal berkait dengan soal keberagamaan dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap aliran-aliran keagamaan seperti Al Qiyadah, Ahmadiyah dan lain-lain dengan isu sesat-menyesatkan, kini tampaknya konflik horisontal itu sedang merembet ke upaya pemasungan terhadap aliran kepercayaan yang bukan merupakan aliran keagamaan atau bagian/sempalan dari suatu agama.

 
Dan ini bagian dari misi besar kekuatan fundamentalis yang sedang memperjuangkan Islam sebagai agama alternatif untuk menggantikan semua agama dan kepercayaan lainnya yang bukan Islam. Di bidang politik syariat Islam juga dimajukan sebagai alternatif setelah kapitalisme, sosialisme dan demokrasi dianggap gagal menyejahterakan umat manusia. Sehingga nantinya di muka bumi ini hanya ada satu umat dengan satu agama.
 
Hal itu terlihat ketika sejumlah anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) DI Yogyakarta “menyambangi” salah satu sanggar aliran kerohanian Sapta Darma di dusun Pereng Kembang, Sleman Yogyakarta. Sambil memecahkan gelas, piring dan menurunkan simbol-simbol Sapta Darma, FPI menuntut aliran tersebut membubarkan diri karena dinilai sebagai aliran sesat dan menodai agama Islam.
 
Sapta Darma, seperti halnya aliran kepercayaan lainnya bukan hanya dianut masyarakat di Jawa bahkan di seluruh pelosok negeri ini. Untuk menyebut beberapa nama di samping Sapta Darma, di Jawa juga banyak penganut kepercayaan Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal), Tri Tunggal, Sumarah dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat Sunda terdapat aliran Sunda Wiwitan dan lain-lain. Penganut aliran kepercayaan ini dalam mendekatkan diri atau memohon sesuatu (maneges) kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai aturan sendiri dan tidak terikat dengan aturan agama apa pun karena – sekali lagi – bukan (bagian dari) agama.
 
Di Indonesia, penganut  aliran kepercayaan ini cukup besar jumlahnya. Karena itu  pernah dimasukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun berdasarkan Ketetapan (Tap) No. IV/MPR/1978  untuk pembinaannya. Ketika itu lahirlah SKK atau Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan wadah koordinasi dan silaturahmi dari berbagai penganut atau penghayat aliran kepercayaan yang terdapat di tengah masyarakat.
 
Dalam GBHN tersebut dijelaskan bahwa “pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah menjadi agama baru”. Jelas di sini, aliran kepercayaan bukan aliran keagamaan. Oleh karena itu berbeda dengan agama-agama di Indonesia yang pembinaannya berada dalam lingkup Departemen Agama, maka aliran kepercayaan ketika itu berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).
 
Dijamin dan dilindungi
Terlepas dari soal apakah termaktub dalam  sebuah Ketetapan MPR dan masuk GBHN atau tidak, yang jelas keberadaan aliran kepercayaan, seperti halnya aliran keagamaan di tengah masyarakat, merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Oleh karena itu pula para penganutnya dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh UUD 1945.
 
Jangankan menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bukan agama. Bahkan tokoh Muhammadiyah Syafii Ma’arif dalam orasinya setelah menerima Magsaysay Award 2008 dari The Board of Trustees of the Ramon Magsaysay Foundation (RMAF) menegaskan bahwa di dunia ini, manusia diperbolehkan untuk tidak beragama ataupun menjadi atheis. Seseorang yang mengklaim dirinya  atheis ataupun orang yang ingkar terhadap agama tidak dapat dibawa ke pengadilan untuk menghadapi hukuman agama.
 
Karena itu, menilai benar tidaknya suatu aliran kepercayaan dari sisi agama tertentu tidak dapat dibenarkan dan hanya akan menciptakan konflik horisontal yang lebih luas daripada apa yang selama ini terjadi. Klaim kebenaran tunggal yang tidak mau menerima adanya kebenaran kepercayaan lain yang dianut pengikutnya  akan semakin menguatkan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh suatu pihak yang merasa benar terhadap pihak lain yang dianggapnya salah.
 
Di sini kita memerlukan suatu  tata kelola sistem teologi yang baik (good governance) untuk menjaga etos peradaban masyarakat kita yang pluralis dan heterogen, agar mereka tidak terpasung hak-haknya dalam menjalankan ajaran agamanya maupun meyakini aliran kepercayaannya. Masing-masing memiliki otonomi sendiri yang harus dihargai.
 
Karena itu yang diperlukan adalah adanya sikap tegas dari pihak-pihak penegak hukum kita, jangan sampai kohesi nasional yang seharusnya kita pupuk malah tercabik-cabik. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan agama demi melindungi umat beragama dan hak hidup penganut aliran kepercayaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita.
 
Di sinilah perlunya kita membangun kehidupan  keberagamaan yang lebih humanistik agar dapat melahirkan humanistic ethics guna membangun batasan-batasan yang jelas agar aliran kepercayaan yang begitu banyak di masyarakat tidak dinilai salah atau benar menurut parameter tunggal, apalagi kalau diiringi dengan cara-cara kekerasan.
 
Bila Gerard Sloyan menganjurkan agar pemeluk suatu agama juga mempelajari agama-agama lain yang tidak dianutnya guna memperluas wawasan, maka di tengah masyarakat yang menyimpan beragam kepercayaan yang tidak termasuk agama juga perlu dipelajari oleh umat beragama agar mereka mampu menghayati makna kebhinekaan.
 
Penulis, Ketua Kelompok Kajian Humaniora untuk Demokrasi dan Lintas Agama