Kamis, 11 September 2008  KATRINA yang ini bukanlah nama badai. Nama lengkapnya Katrina Koni Kii. Pada medio 2005 silam, ia hadir ke istana negara. Ia menerima penghargaan dari Presiden SBY. Dia satu-satunya wanita penerima Kalpataru tahun itu untuk kategori Perintis Lingkungan. Ibu paruh baya itu mengolah lahan kering, tandus, berbatu. Ia menanami pohon Cemara, Cendana, Lame, Mahon, Sohar dan Kemiri, di Desa Malimada, Kecamatan Wewewa Utara, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).



Ketika langkah itu ia mulai, lima belas tahun sebelumnya, banyak pihak mencibir.
Logika mereka, bagaimana bisa di lahan berbatuan cadas, lalu tumbuh pohon
berbatang keras?

Katrina meneguhkan hati. Ia berbulat tekad menyiram bibit yang telah ditanami,
merawatnya macam anak sendiri. Dalam tenggang 15 tahun, pohon-pohon hijau
mengahampar di lahan kampung gersang-mengguntang.

“Katrina membangun oasis di padang pasir NTT,” tutur Hemat Dwiyanto, di seminar
Mencari Sosok Pemimpin Muda Indonesia, diadakan PWI-Reformasi, Jawa Barat, di
Hotel Panghegar, 10 September 2008.

Hemat hadir sebagai salah satu peserta. Ia ingin menyampaikan kepada forum,
bahwa, Katrina sebagai sosok biasa, namun insan luar biasa. “Kendati orang biasa
tetapi memiliki impian luar biasa, bekerja keras, berusaha keras luar biasa di
sepanjang hidupnya,” tutur Hemat.

Dan pemimpin muda yang diseminarkan hari itu, memang bukan sebatas muda di usia,
tetapi lebih sosok yang memberi arti bagi ranah kehidupan dalam arti luas, yang
berkenan bekerja keras bagi kemaslahatan hidup bersama.

Mereka pasti ada di tengah-tengah kita.

M. Yusuf Kurnia, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Erwin Kustiman, Redaktur
Politik Harian Pikiran Rakyat, Husni Farhaning Mubarok, Sekjen KNPI Jabar, dan
M. Rifai Darus, Ketua KNPI, Papua, keempatnya tampil sebagai peserta. Moderator
dimainkan oleh Hussen Gani, Redaktur Tabloid Senayan, Jakarta - - yang juga
Wakil Ketua Koornas PWI-Reformasi.

“Kalimat mencari pemimpin muda, saya pikir salah alamat,” ujar M. Yusuf.
Menurutnya celah mendapatkan pemimpin, secara undang-undang saat ini baru
terfasilitasi melalui partai politik. Sementara di ranah politik itu,
seakan-akan yang menjubeli wajah-wajah lama, itu ke itu, yang enggan afkir,
seakan-akan haus terus berkuasa. “Bahkan cenderung primordial. Lihat saja di
partai politik, caleg ada anak, isteri.”

“Betul, undang-undang secara regulasi tidak memberi porsi wajah muda duduk,
macam perlakuan terhadap gender,” tutur Husni Farhaning. Karenanya bila situasi
politik saat ini demikian, ia melihat kesulitan tampilnya sosok muda, wajah baru
- - kendati pun wajah baru itu, adalah sosok yang luar biasa macam Katrina,
berbuat bagi daerahnya. Orang-orang hebat dan mengakar di masyarakat, seakan
terkooptasi. Perihal yang membuat “hambatan” itu kian nyata, karena tersedianya
rimbunan sosok tua berkuasa, memangku bertambun uang.

“Sayang sosok muda belum pada kaya. Saya menyarankan kalangan muda untuk jauh
hari menjadi enterprener. Dengan kapitalisasi yang dimiliki kalangan muda yang
terbiasa bekerja keras, ia seharusnya mampu tampil, ” ujar Rifai Darus.
“Bagaimana untuk berpolitik, saya saja dari Papua ke mari untuk memenuhi
undangan kawan-kawan wartawan, ongkos pesawat saja sudah delapan juta.”

Hadirin tertawa.

Rifai memberikan gambaran bahwa pemimpin ke depan harus memiliki visi; memiliki
keberberpihakan kepada kehidupan rakyat kebanyakan. Keberpihakan itulah
tampaknya kini seakan bola liar entah ke mana lari dan pergi.

Agar bola liar itu tak kian-kemari, maka menurut Erwin Kustiman, memang
diperlukan peran media tampil mengetengahkan sosok-sosok muda yang berbasis,
berbuat bagi masyarakat, memimpin mengakar dalam kehidupan. Tiga pembicara lain
mengamini Erwin. Mereka sepakat mendesak bahwa media tidak saatnya lagi berpihak
kepada kepentingan kelompok, di mana aras kekuasaan dan uang terus melintang.



MENDUNG Bandung menjelang berbuka puasa di Ramadan hari ke-10. Di luar Hotel
Panghegar itu hujan kuyup membabat lebat. Seminar daerah itu seakan enggan
berhenti.

Ketika meninggalkan ruangan Kana, hendak menunju kamar kecil, saya melihat di
bagian bawah tangga naik ke lantai satu, empat kelompok meja, kursi, semuanya
tampak terisi oleh calon pembeli Apartment Panghegar yang sedang dipasarkan. Dua
orang sales sedang membuka map berisi artist impression, gambar dan lay out
gedung yang akan dibangun.

Bisa jadi animo warga Bandung ber-rumah susun meningkat pesat. Atau justeru
pembelinya banyak warga Jakarta, yang sudah terbiasa di saat akhir pekan mara ke
Bandung, menjajal jalan-jalan, menyesak padat kendaraan berpelat B, asal
Jakarta.

Ketika kembali ke rungan seminar menjelang usai, ingatan dibenak saya tercuri
kepada bahan-bahan yang sedang kami verifikasi.

Di ibukota negara di Jakarta saat ini, di ranah penghuni apartment dan rumah
susun, sesungguhnya terpendam kegelisahan dalam; bagaimana pengembang
terindikasi menguasai kerukunan atau asosiasi penghuni, yang mengacu kepada
monopoli aturan bahwa suara terbanyak tergantung dari kepemilikan luas area yang
ada di apartment.

Akibatnya kepentingan penghuni di rumah susun, bukan lagi berdasarkan
rapat-rapat para penghuninya. Mereka seakan terkalahkan. Aturan dan kekuasaan
mengalahkan kepentingan dan kenyamanan warga penghuni.

Bila kepentingan pengembang mencengkeram di sebuah kawasan apartment atau rumah
susun, bisa dipastikan keberpihakannya bukanlah kepada sang penghuni. Logika ini
mirip-mirip tipis dengan apa yang dihadapi ranah media, yang terindikasi
menjauhkan diri keberpihakannya kepada warga.

Bila pun ada media berpihak kepada warga, melakukan investigasi yang dalam,
macam reportase indikasi penggelapan ajak PT Asian Agri yang dilakukan oleh
TEMPO, kini dengan dikalahkannya majalah itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
setidaknya mengebiri daya kritis, daya dorong media berpihak kepada warga.

Lebih gila bila seorang pembeli property menulis surat pembaca di harian ibu
kota, kini menghadapi pula gugatan bermiliar rupiah, hanya karena menulis surat
pembaca. Bukankah logikanya, surat pembaca berbalas surat pembaca, kata dibalas
kata, bukan kata dibalas kebutaan mata?

Entah ke mana kini ranah hukum bergerak bermuara. Media alternatif yang
dikembangkan, antara lain di ranah online, kini pun menghadapi UU ITE yang
berdenda hukuman 6 tahun dan Rp 1miliar.

Pikiran menjadi melayang panjang.

Baru saja saya kelar membaca buku tentang Jayabaya. Ranah Jawa di era tahun
1100, ternyata sudah gemah ripah loh jinawi. Setiap lima bulan ada pesta di
gunung dan di laut. Panen melimpah. Hukum berjalan. Masa itu bila ada pencemaran
nama baik, tidak kata dibalas mata.

Di jaman penjajahan, hukum Belanda telah membuat pencemaran nama baik masuk ke
pasal 310, 311 KUHP. Ini tentu adalah hak warga yang juga dilindungi. Bila
kemudian kini, ada media yang berusaha menjalankan prinsip dan elemen
jurnalisme, lalu seakan membuat mereka mati berdiri di negeri ini, seharusnya
secara kaffah warganya bisa bicara.

Dalam seminar di Bandung itu, saya melihat sebuah aura, yang menyampaikan
premis, terlalu banyak yang usang di ranah negeri ini. Maka diperlukan
wajah-wajah baru , angin-angin baru yang wangi lagi menyegarkan.

Ketika masuk ke dalam ruangan Kana kembali, Hussen Gani, moderator, menutup
seminar dengan kalimat, “Kebanyakan tokoh muda lahir dari masyarakat yang sedang
menghadapi tantangan, seperti kita hari ini. Bahwa belum juga lahir tokoh muda,
maka ada baiknya kita renungkan lagi pemahaman kita mengenai tantangan.”

Kalimat itu membuat saya tertunduk takzim. Tak saya perhatikan hadirin bertepuk
tangan. Azan magrib berkumandang. Allah Maha Besar!

Iwan Piliang, Sketsa di presstalk.info