Ini adalah lanjutan tulisan terdahulu yang akan membahas sila ke 5 dari Pancasila – Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara formal juridis masih tercantum di pembukaan UUD ’45 yang berlaku saat ini yang juga berarti masih menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga diharapkan bukan saja sebagai dasar negara tapi juga menjadi “basic belief” atau “way of life” atau kerangka berpikir dan bertindak dari bangsa Indonesia secara keseluruhan sebagai suatu sarana atau kerangka kesatuan gerak dalam mencapai visi dan misi bangsa. Tulisan ini membahas apakah Pancasila secara operasional sudah tercermin dalam konstitusi UUD’45 dan bagaimana realitas pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh negara maupun seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia?PANCASILA MASIH DASAR NKRI (5B) (Oleh: Granat WP) Ini adalah lanjutan tulisan terdahulu yang akan membahas sila ke 5 dari Pancasila – Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara formal juridis masih tercantum di pembukaan UUD ’45 yang berlaku saat ini yang juga berarti masih menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga diharapkan bukan saja sebagai dasar negara tapi juga menjadi “basic belief” atau “way of life” atau kerangka berpikir dan bertindak dari bangsa Indonesia secara keseluruhan sebagai suatu sarana atau kerangka kesatuan gerak dalam mencapai visi dan misi bangsa. Tulisan ini membahas apakah Pancasila secara operasional sudah tercermin dalam konstitusi UUD’45 dan bagaimana realitas pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh negara maupun seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia? Interpretasi dan pelaksanaan terhadap pasal 33 dan 34, UUD’45 Pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Note: Ini masih asli UUD’45 dari awal). Dari apa yang saya tangkap dari konsep ini adalah suatu prinsip keadilan sosial yang ingin dicapai jangan sampai terjadi suatu penumpukan kekayaan pada sebagian kecil rakyat Indonesia sedangkan sebagian rakyat yang lain jadi korban akibat penumpukan kekayaan tersebut. Juga bisa diterjemahkan bagaimana caranya agar distribusi kekayaan negara bisa dilaksanakan secara adil sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang menyolok. Bahkan dengan asas kekeluargaan, idealnya setiap rakyat Indonesia adalah bisa jadi pemilik modal bagi seluruh aktifitas ekonomi yang ada. Apakah ada sistem semacam ini? Diluar sistem soialis yang negara juga sebagai penyelenggara aktifitas ekonomi untuk mencegah adanya penumpukan modal perorangan? Kita semua sudah tahu, aktivitas ekonomi yang dimotori negara telah membuat suatu kegiatan ekonomi tidak kompetitif dan kurang bisa berkembang. Sistem ekonomi sosialis atau komunis sudah terbukti bukan suatu sistem yang handal untuk kemajuan suatu negara. Oleh karena tidak menemukan suatu alternatif sistem yang bisa memenuhi kriteria pasal 33 ayat 1, pemerintah telah mengikuti sistem terbuka yang ada saja: kapitalisme dan pasar bebas. Setelah Indonnesia melaksanakan sistem ekonomi liberal atau kapitalisme sejak pemerintahan orde baru dari tahun 1967 sampai dengan saat ini, kenyataannya kesejahteraan rakyat juga tidak bisa dicapai, apalagi keadilan sosial. Yang terjadi justru kesenjangan sosial antara kaum pemodal yang jumlahnya sangat sedikit (menurut World Wealth Report 2008 sekitar 23,000) telah menguasai kekayaan bangsa, sedangkan rakyat sisanya menguasai hanya sedikit kekayaan bangsa, bahkan 50 juta ada dibawah garis kemisknan. Yang lebih parah lagi dengan sistem yang sama, dengan kurun waktu yang relatif sama, ternyata negara lain disekitar Indonesia seperti: Malaysia, Thailand, Singapore, Taiwan dan Korea Selatan lebih mampu menyejahterakan rakyatnya secara lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Sudah barang tentu sistem ekonomi liberal, kapitalisme dan pasar bebas tidak akan membawa bangsa Indonesia menuju ke kesejahteraan rakyat, tidak akan membawa bangsa menuju keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh sila ke 5 dari Pancasila kalau pelaksanaannya masih seperti sekarang ini. Jadi sistem ekonomi apa yang paling tepat untuk bangsa Indonesia yang paling sesuai dengan pasal 33, UUD ’45. Untuk saat ini kemungkinan yang bisa dikerjakan adalah: 1. Kalau tidak bisa dilaksanakan, harus dilakukan amandemen, didiskusikan di level nasional, Barangkali dengan mendiskusikan ada orang pandai di Indonesia yang bisa menterjermahkan pasal 33 ayat 1 ini dengan tepat dan bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada sistem yang sesuai, bisa di-amandemen dengan sesuatu yang bisa dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah. 2. Menggunakan sistem terbuka atau ekonomi liberal tapi masih melaksanakan pasal 33 ayat 1 dengan cara membuat kebijakan-kebijakan ekonomi agar keadilan sosial dari partisipasi modal rakyat dalam aktifitas ekonomi secara luas bisa terlaksana dengan lebih merata, seumpamanya dengan cara: a) Selama ini pasar modal di Indonesia hanya di pakai oleh perusahaan di Indonesia untuk mencari tambahan modal murah. Bagaimana caranya kebijakan pasar modal dibuat agar bisa dijadikan partispasi modal rakyat secara optimal dengan mengharuskan perusahaan-perusahaan yang menjual modalnya ke pasar modal secara bertahap untuk menjualnya 100% saham ke pasar modal atau keharusan secara optimal offload kepemilikan pribadi ke publik. Kemudian kepemilikan pribadi terhadap saham di pasar modal harus dibatasi dengan % tertentu untuk mecegah penguasan mayoritas saham ke pemilik perorangan tertentu. Memang tidak mudah, tapi kalau dilepas begitu saja seperti sekarang akan melebarkan jurang kepemilikan modal diantara rakyat yang menyulitkan terjadinya keadilan sosial. Lebih parah lagi instrument pasar modal telah digunakan oleh modal asing untuk mempermainkan pasar modal nasional termasuk mempermainkan perekonomian nasional. b) Diperbanyak perusahaan dengan sistem koperasi yang memang dari awal perusahaan milik bersama. Hal ini telah dilaksanakan secara sukses oleh Asuransi Bumi Putera. Permasalahan utama sistem koperasi adalah integritas para pengurusnya, oleh karena itu harus dibuat suatu sistem rotasi kepengurusan secara regular (tahunan). c) Merubah undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Perseroan Terbatas pada level tertentu, pegawai diberi kesempatan membeli saham perusahaan atau memberikan sebagian kepemilikan kepada koperasi karyawan. d) Diperbanyak perusahaan dengan sistem syariah (sistem ekonomi Islam) yang bagi hasil merupakan konsep utamanya dan juga adanya unsur kepemilikan bersama (bukan tidak mungkin sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang lebih adil dibandingkan dengan kapitalisme dan lebih sesuai dengan pasal 33, UUD ‘45). Pasal 33, ayat 2 mengatakan: cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Note: Ini ma.sih asli UUD’45 dari awal). Hal ini dimaksudkan agar kepentingan umum tidak dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Realitas yang terjadi setelah terjadi liberalisasi ekonomi sejak orde baru tahun 1967 s/d saat ini, ayat ini tidak pernah lagi diperhatikan oleh pemerintah, saat ini hampir sudah tidak ada lagi cabang produksi yang sepenuhnya dikuasai pemerintah, walaupun cabang produksi tersebut menguasai hajat hidup orang banyak: 1. Adanya penguasaan jalan raya (kebanyakan jalan tol) oleh swasta, jelas hal ini hanya menguntungkan pribadi dan merugikan hajat hidup orang banyak. Bagaimana bisa terjadi, untuk masuk kota dalam rangka kerja rakyat harus bayar uang tol, dengan kemacetan yang relatif sama dengan jalan umum. Yang untung sudah pasti para pengelola jalan tol yang rugi adalah rakyat banyak. Kemudian tidak ada batas waktu kapan jalan tol akan dijadikan jalan umum, jadi ada kecenderungan pribadi bisa menarik keuntungan dari jalan tol sepanjang masa. 2. Cabang produksi BBM dan Gas Alam, mayoritas dikuasai asing, sehingga mau tidak mau lebih menguntungkan pihak asing dan rakyat terus terbebani dengan kenaikan harga BBM dan Elpiji. Kedua hal diatas hanya contoh, kenyataannya tidak ada satupun cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusai oleh negara. Hal ini merupakan realitas bahwa pasal 33 ayat 2 ini tidak pernah diterjemahkan dalam bentuk undang-undang, cabang produksi apa saja yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara tanpa kompromi, tidak boleh dikuasai pihak swasta muapun pihak asing. Tidak adanya petunjuk yang lebih rinci, dengan adanya liberalisasi ekonomi, terjadi kerancuan mana yang boleh dikuasai swasta, mana yang dikuasai pihak asing, dan mana yang harus dikuasai negara. Kecenderungannya semua hal bisa dikuasai swasta / pihak asaing sebagai realisasi liberalisasi ekonomi dan pasar bebas. Rakyat tidak punya pelindung walaupun ada UUD’45 yang melindungi tapi tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dari masa orde baru s/d saat ini. Pasal 33 ayat 3 mengatakan: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (Note: Ini masih asli UUD’45 dari awal). Kenyataannya hampir semua pertambangan (tembaga, batubara, nikel, dll) telah dikuasai pihak swasta dan pihak asing yang hanya menguntungkan pribadi-pribadi dan pihak asing yang sangat merugikan rakyat, termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan explorasi tanpa batas. Sangat jelas bahwa tidak ada satupun pemerintahan setelah Indonesia merdeka yang telah menjalankan pasal 33 ayat 3 ini dengan baik justru kejadiannya dengan budaya KKN yang akut hampir semua konsesi explorasi sumber alam sangat menguntungkan pihak swasta dan pihak asing, sedangkan negara apalagi rakyat Indonesia tidak pernah merasakan manfaatnya secara optimal bahkan menderita akibat kerusakan lingkungan dengan adanya banjir yang tidak pernah diatasi pada musim hujan dan kekeringan serta kekurangan air bersih pada musim kering. Ini sangat terlihat dengan indikasi: (1) Kerusakan hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa akibat penggundulan hutan tanpa adanya usaha penanaman kembali. Kalaupun ada usaha penanaman kembali hanya merupakan usaha sporadis, tanpa ada konsep terpadu yang komprehensif. Malahan pada saat ini penggundulan sedang terjadi di Irian Jaya yang masih banyak hutannya. (Note: Penulis pernah berkendaraan melalui jalan darat dari Banjarmasin ke Palangkaraya pulang pergi pada tahun 2003 dan melihat betapa kerusakan hutan yang terjadi disepanjang jalan, malahan pada saat itu ada sebagian yang sedang terbakar). (2) Penambangan tembaga di Tembagapura oleh Freeport yang menyebabkan dua bukit sudah menjadi danau, bisa dibayangakan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Saat ini masih berlangsung entah akan ada berapa bukit lagi yang akan menjadi danau (Note: Penulis pernah melihat Freeport, Tembagapura dua kali dalam rangka kerja). (3) Penambangan batubara besar-besaran di Kalimantan Timur dan Selatan yang dilakukan oleh perusahaan penambang besar, perusahaan penambang kecil maupun penambang liar. Entah akan dijadikan apa bekas-bekasnya, sedangkan infrastruktur jalan tidak pernah diperhatikan/diperbaiki, belum lagi banyaknya pelabuhan batubara di sepanjang sungai di Kalsel dan Kaltim yang apakah secara efektif bisa dikontrol oleh pemerintah daerah, menimbulkan banyaknya kemungkinan KKN dari petugas pabean dalam ekspor batubara. Realitasnya jalan-jalan antar propinsi di Kalsel, Kaltim dan Kalteng, kondisinya sangat jelek, kemana menguapnya dana hasil batubara mereka? Kerugian negara dan rakyat tidak terkirakan jumlahnya. (Note: penulis pernah survey ke Kalteng dan Kaltim dalam rangka investasi pertambangan batubara pada tahun 2004). (4) Entah bagaimana cara mengelolanya sebagai penghasil minyak mentah dan gas, rakyat Indonesia bisa terbebani harga minyak BBM dan gas yang mahal. Diatas adalah sekedar contoh kalau dilihat lebih teliti lagi masih banyak perihal tidak taatnya pemerintah semejak kemerdekaan sampai dengan saat ini dengan UUD pasal 33 ayat 3 yang mengakibatkan pengurasan hasil alam oleh pihak swasta nasional dan swasta asing. Rakyat Indonesia bukan saja tidak pernah menikmati hasilnya, tapi merasakan akibat dari kerusakan lingkungan yang entah bisa diperbaiki atau tidak. Pasal 33 ayat 4 mengatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Note: Ini hasil amandemen ke-4 tahun 2002). Esensi ayat 4 ini adalah mencoba lebih menjelaskan pasal 33 ayat 1 yang mungkin tidak begitu jelas artinya, tapi realitasnya tetap saja pemerintah saat ini tidak bisa melaksanakan pasal 33 ayat 4 ini dengan baik: (1) Apa yang dikmaksud dengan demokrasi ekonomi? Sepert halnya demokrasi politik yang berarti kekuasan ditangan rakyat. Demokrasi ekonomi adalah prinsip ekonomi kerakyatan yang ekonomi disusun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenyataannya infrastruktur ekonomi disiapkan oleh pemerintah (ditambah lagi kemudahan akses pinjaman dari bank pemerintah) yang lebih berpihak ke pada para pemodal besar, dan dengan mudahnya para konglomerat yang menyebabkan hancurnya perkenomian Indonesia pada 1997 kembali mencengkeram perekonomian Indonesia dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan Indonesia. Rakyat Indonesia tetap saja miskin, malahan makin banyak yang tambah miskin. Bahkan banyak konglomerat yang mengeruk keuntungannya di Indonesia tapi tinggalnya di Singapore atau Hongkong dengan kehidupan yang super mewah. (2) Efesiensi keadilan. Yang dimaksud keadilan dalam bidang ekonomi yaitu distribusi kekayaan yang lebih adil diantara rakyat Indonesia. Apakah ada keadilan distribusi kekayaan Indonesia bagi selurauh rakyat Indonesia saat ini? Dimana terjadinya keadilan? (3) Berwawasan lingkungan. Kita semua tahu seberapa besar kerusakan lingkungan yang disebabkan explorasi hutan dan pertambangan di Indonesia. Kebijakan wawasan lingkungan seperti apa yang dijalankan pemerintah selama in? Tidak jelas, oleh karena itu kerusakan lingkungan akan terus berlangsung sampai akan terjadi “the nature will fight back”. Alam pasti akan membalas dengan caranya terhadap kerusakan yang terjadi dan ini adalah bagian dari hukum alam. (4) Kemadirian. Apakah pemerintah telah menjalankan konsep ekonomi mandiri? Ada sedikit saja gejolak ekonomi di Amerika seperti akhir-akhir ini dengan krisis mortgage dan melambungaya harga minyak mentah, ekonomi Indonesia sudah mau sekarat dengan terjun bebasnya pasar modal Indonesia sampai minus lebih dari 20%. Menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang pasti akan mengakibatkan bertambahnya orang miskin di Indonesia. Jelas ekonomi Indonesia sangat tergantung dengan pinjaman asing dan investasi asing, bahkan dibidang pangan saja belum 100% mandiri. Karena pemerintah tidak pernah punya kebijakan perekonomian mandiri. Perekonomian Indonesia samasekali tidak punya daya tahan (endurance) terhadap gejolak perekonomian global, terutama gejolak perekonomian Amerika Serikat. Ini juga akibat dari sistem ekonomi liberal atau kapitalsme secara global yang lebih menguntungkan negara maju dbandingkan dengan negara yang sedang berkembang. (5) Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kesenjangan perkembangan ekonomi antara Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur sampai saat ini saja belum bisa dijembatani dengan baik. Dengan adanya otonomi daerah, kesenjangan akan terjadi antar kabupaten/propinsi, apakah pemerintah pusat punya cara menjembatani kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/propinsi di seluruh Indonesia? Kalau tidak ada kebijakan yang lebih baiak, bisa terjadi pada suatu saat kabupaten atau propinsi yang punya kekayaan alam melimpah akan memisahkan diri dari Indonsia. Ini adalah bahaya disintegarsi yang mungkin terjadi apabila otonomi daerah tidak dikelola dengan lebih baik. Jadi pasal 33 ayat 4 ini adalah pasal pajangan saja, tanpa ada aktualisasi dalam bentuk nyata. Bukan hanya ayat 4 saja, hampir semua ayat dalam pasal 33, UUD ’45 dalah ayat pajangan. Sebagai akibat kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak pernah merujuk pasal 33, UUD ’45, pemerintah tidak pernah punya dana lebih untuk bisa dipakai untuk program kesejahteraan yang ada di pasal 34, UUD ’45. Karena dananya sudah terserap lebih banyak ke 23,000 rakyat Indonesia yang paling kaya (kaum pemodal) ditambah dengan para pejabat, anggota legislatif (DPR), judikatif atau pokoknya hampir mayoritas para penyelengara negara yang punya kesempatan ber-KKN ria (kemungkinan kurang lebih 30% dari APBN terserap untuk kemewahan hidup para penyelengga negara yang punya kesempatan ber-KKN ria). Jadi kita lihat saja pasal 34 satu persatu: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa ada fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara negara saat ini? Kalau memang ada program ini di pemerintah, tentu tidak ada pengemis dan pengamen anak-anak yang tersebar hampir di semua perempatan jalan-jalan besar di ibukota maupun kota-kota besar di Indonesia. (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memang pemerintah sudah punya program Jamsostek untuk para pekerja Indonesia tapi semua sangat minim dan tidak cukup baik untuk mengangkat derajat pekerja Indonesia. Indonesia paling tidak harus meniru Singapore dengan program CPF-nya (Central Provident Fund), yaitu program jaminan sosial yang cukup memadai sehinga rakyatnya mampu punya perumahan yang memadai dan mampu menyekolahkan anaknya. (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan gratis selama ini baru sebatas kampanye para pilkada, apakah sudah ada pelayanan kesehatan gratis buat rakyat selama ini? Apakah ada pelayanan umum yang baik? Pada umumnya rakyat dibebani tambahan biaya untuk hampir semua pelayanan umum, dari pembuatan KTP, SIM, Paspor, dll. Pada umumnya, pelayanan umum di pemerintahan masih sangat lambat dan berbelit-belit. Pemerintah tidak pernah betul-betul mengembangkan konsep pelayanan umum yang baik. Padahal pelayanan ini kalau dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan negara yang tidak sedikit, seperti Singapore negara kecil yang menggantungkan sebagian besar pendapatan negara hanya dari sektor jasa atau sektor pelayanan ternyata telah lebih bisa menyejahterakan rakyatnya. Kuncinya adalah pelaksanaan pasal 33 dan pasal 34, UUD’45 secara lebih baik, kalau tidak pemerintah hanya akan diperalat oleh kaum pemodal (baik oleh para pemodal dalam negeri maupun oleh para pemodal asing) untuk kepentingannya, diperparah dengan budaya KKN yang akut, pemerintah tidak akan pernah punya dana yang cukup untuk program kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan pada pasal 34, UUD,45. Akibatnya pemerintah tidak pernah mampu menjalankan amanat dasar negara Pancasila, sila ke 5 – mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5 September 2008.