Tag

Di bagian kedua ini, dalam analisisnya Prof Wim Wertheim menganggap punya dasar untuk menyimpulkan bahwa Jendral Suharto benar terlibat dalam peristiwa G30S.

Dalam tulisan lalu <Kolom I.I., 03 Sept 2008 telah dimuat bagian
pertama dari tulisan Prof Wim Werheim mengenai Peristiwa 1965. Dalam
'Kolom I.I terdapat kekeliruan tentang penulisan nama jendral yang
ditentukan Presiden Sukarno (Okt. 1965) untuk melakukan pimpinan
sehari-hari AD. Nama jendral tsb bukan Supranoto Reksosamudra, tetapi
PRANOTO REKSOSAMUDRO. i.i.>

* * *
Bicara mengenai masalah tuduhan penguasa ketika itu terhadap
'keterlibatan' seseorang dalam peristiwa G30S, serta kaitannya
dengan perlakuan penguasa ketika itu terhadap yang dituduh 'terlibat'
, sungguh banyak yang harus dikaji ulang. Sampai sejauh mana
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa terhadap sang korban.
Antara satu sampai tiga juta warganegara tak bersalah yang dituduh
'terlibat' dengan G30S itu dikenakan tahanan, dipenjarakan, dibuang
ke Pulau Buru, kalau saja mereka beruntung tidak dibunuh secara
ekstra-judisial. Bukankah menjadi jelas, bahwa masalah tuduhan
'keterlibatan' adalah krusial dalam kaitannya dengan G30S. Dalam
kaitannya dengan pelanggaran HAM terbesar di negeri kita. Contoh yang
paling gamblang dan unik, ialah kasus Presiden Sukarno. Beliau
dikenakan tahanan rumah, kemudian dilorot dari jabatannya selaku
Presiden Republik Indonesia. Itu semua dilakukan dengan alasan utama
Presiden Sukarno dianggap 'terlibat' dalam perkara G30S. Seperti
diketahui, TAP No XXXIII/MPRS/1967, dengan sewenang-wenang, melorot
Presiden Sukarno dari wewenang konstitusionilnya untuk memerintah
negara serta melarangnya melakukan kegiatan politik. Kemudian Orba
menjadikannya orang tahanan. Semua itu atas dasar tuduhan TERLIBAT
G30S/PKI (penamaan G30S/PKI adalah penamaan versi Orba), tanpa
bukti-bukti, serta tanpa proses pengadilan apapaun. TAP MPRS No
33/1967 tsb ditandatangani oleh Jendral A.H. Nasution, yang ketika
itu telah naik menjadi ketua MPRS, sesudah golongan Kiri dan semua
pendukung Presiden Sukarno 'dibersihkan' dari MPRS.Baiklah kita
ikuti analisis Prof Wim Wertheim, siapa sesungguhnya yang benar-benar
terlibat dalam G30S. Berikut ini adalah bagian kedua, dari tulisan
Prof Wertheim, sbb:

SEJARAH TAHUN 1965 YANG TERSEMBUNYI
Oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim <Bg 2>
<Sambungan tulisan yang lalu, 03 Sept, 2008)

'The Missing Link' – 'Rantai yang hilang".

Begitulah pendapat saya di tahun 1967. Tetapi dalam tahun 1970 terbit
buku Arnold Brackman, jurnalis A.S. yang sangat reaksioner; judulnya
"The Communist Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman
menceritakan isi suatu wawancara dengan Soeharto, agaknya dalam tahun
1968 atau 1969, tentang suatu pertemuan Soeharto dengan Kolonel
Latief, tokoh yang ketiga dari pimpinan kup tahun 65. Isinya: "Dua
hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun,
dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan
buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit.

Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan
saya juga berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya
ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan
kesehatan anak saya. Saya terharu at as keprihatinannya. Ternyata
kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya.
Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak
saya, melainkan sebenar-nya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa
genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan
terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit
sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah". Begitulah
kutipan dari buku Brackman tentang wawancaranya dengan Soeharto. Untuk
saya pengakuan ini dari Soeharto, bahwa ia bertemu dengan Kolonel
Latief kira-kira empat jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal mulai,
sungguh merupakan 'rantai yang hilang' – the missing link dalam
detective story. Hal ini dengan jelas membuktikan hubungan Soeharto
dengan tokoh utama dalam peristiwa tahun 1965.

Tentu Latief, yang pergi ke R.S. Gatot Subroto, yaitu Rumah Sakit
Militer, 3 atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal
mulai, maksudnya untuk menceritakan pada Soeharto tentang rencana
mereka. Tetapi sukar membuktikan itu selama Soeharto berkuasa, dan
Latief dalam situasi orang tahanan. Hanya satu hal yang kurang terang.
Mengapa Soeharto menceritakan pada
Brackman tentang pertemuan ini? Agaknya ada orang yang memperhatikan
kedatangan Latief ke rumah sakit. Oleh karena itu Soeharto merasa
perlu memberi alasan kunjungan itu yang dalam dipahami: Latief mau
periksa apakah Soeharto begitu susah oleh karena keadaan sehingga ia
tak mungkin bertindak pada esok harinya! Pengakuan Soeharto itu
menjadi untuk saya kesempatan untuk mengumumkan karangan di mingguan
"Vrij Nederland" pada tanggal 29 Agustus 1970, dengan judul "De
schakel die ontbrak: Wat deed Soeharto in de nacht van de staatsgreep?
" (Rantai yang hilang: apa yang diperbuat Soeharto pada malam kup?).

Dalam karangan itu saya menguraikan segala petunjuk bahwa Soeharto
benar terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Karangan ini dimuat satu
hari sebelum Soeharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi –
kunjungan yang gagal sama sekali. Karangan yang serupa itu juga saya
umumkan dalam bahasa Inggris di dalam majalah ilmiah "Journal of
Contemporary Asia" tahun 1979, dengan judul: "Soeharto and the Untung
Coup: The Missing Link". Waktu saya mengumumkan dua karangan itu, saya
belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain, sebelum bulan Agustus
1970 itu, Soeharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan Kolonel
Latief itu – tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan.
Wawancara itu dimuat dalam mingguan Jerman Barat, "Der Spiegel",
tanggal 27 Juni, halaman 98. Wartawan Jerman itu bertanya: "Mengapa
tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus
dibunuh?" Jawaban Soeharto yaitu: "Pada jam 11 malam Kolonel Latief,
seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh
saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena
tidak berani melakukannya di tempat umum."

Masa, heran seolah-olah Kolonel Latief ada rencana untuk membunuh
Soeharto, 4 jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan
dimulai, yang tentu berakibat seluruh komplotan akan gagal! Kebohongan
Soeharto itu suatu bukti lagi bahwa Soeharto mau menyembunyikan
apa-apa, dan cari akal untuk luput dari persangkaan ia terlibat dalam
kup! Sedangkan tokoh lain dari komplotan, sebagai Obrus Untung,
Jenderal Supardjo dan Mayor Sudjono sudah lama terkena hukuman mati
dan diekseskusi, Kolonel Latief selama lebih dari 10 tahun tidak diadili.

Alasan yang disebut oleh pemerintah, yaitu bahwa ia 'sakit-sakitan' an
tidak dapat menghadiri sidang pengadilan. Benar bahwa ia kena luka
berat di kaki waktu tertangkap; tetapi kawannya di penjara mengatakan
bahwa ia sudah lama dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau
terdakwa. Akhirnya, dalam tahun 1978 sidang dalam perkara Latief
mulai. Dalam eksepsinya dari tanggal 5 Mei, Latief telah memberi
keterangan, bahwa ia besama keluarganya berkunjung di rumah Soeharto
dengan dihadiri Ibu Tien, dua hari sebelum tanggal 30 September; ia
juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Soeharto pada malam 30
September di Rumah Sakit Militer. Ia menerangkan bahwa ia, Obrus
Untung dan Jenderal Supardjo, yang baru pulang dari Kalimantan,
bertiga pimpinan militer
dari aksi keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk
berunding.

Mereka memutuskan untuk malam itu juga menemui Soeharto, untuk
memperoleh dukungannya dalam rencana. Latief mengusulkan supaya mereka
akan bertiga menghadap Soeharto, tetapi Untung tidak berani, dan
mereka akhirnya mengutus Latief oleh karena ia yang paling dekat
dengan Soeharto. Untung dan Supardjo masih punya urusan lain yang
penting. Latief telah menjadi bawahan dari Soeharto waktu Jogya
diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latief dalam
eksepsinya, waktu serangan ke Jogya pada tanggal 1 Maret 1949, dengan
Jogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Soeharto yang
sebenarnya masuk Jogya melainkan Latief sendiri! Waktu Latief pulang
ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama
ajudannya sedang makan soto! Pada waktu komando Mandala yang dibawah
komando Soeharto, Latief menjadi kepala intellijen dari Komando di
Makasar.

Dalam eksepsinya Latief dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia
bertemu dengan Soeharto di rumah sakit, ia menceritakan padanya
seluruh rencana untuk malam itu. Ia minta pengadilan supaya Soeharto
dan istrinya akan dipanggil sebagai saksi. Putusan pengadilan: tidak,
karena kesaksiannya tak akan 'relevan'. Dalam pledoinya yang tertulis
Latief mengulangi lebih jelas lagi tentang pembicaraannya di rumah
sakit. Dia menerangkan: "Setelah saya lapor kepada Jenderal Soeharto
mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan, Jenderal
Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah
melarang" (hal. 128). Pledoi dan Eksepsi Latief kami punya seluruhnya
dalam bahasa Indonesia. Dalam pers Indonesia segala keterangannya
tentang pertemuan dengan Soeharto itu sama sekali tidak diumumkan dan
tidak diperhatikan.

Mengapa begitu? Untuk saya dari mulanya jelas bahwa keterangan yang
lebih sempurna lagi disimpan di suatu tempat DILUAR Indonesia, dengan
pesan supaya lantas diumumkan kalau Latief akan dibunuh! Soeharto
agaknya takut kalau kebenaran tentang pertemuan dengan Latief akan
diumumkan! Dalam otobiografinya ia bohong sekali lagi: ia menceritakan
bahwa ia bukan BERTEMU dengan Latief di rumah sakit, melainkan hanya
lihat dari ruangan di mana anaknya dirawat dan di mana ia berjaga
bersama Ibu Tien, bahwa Latief jalan di koridor melalui kamar itu!
Siapa sudi percaya? Juga aneh sekali bahwa Soeharto ,menurut
keterangannya sendiri, jam 12 malam waktu keluar dari rumah sakit,
bukan terus mencoba memberikan tanda berwaspada kepada
jenderal-jenderal kawannya yang dalam tempo tiga atau empat jam
kemudian akan ditimpa nasib malang, m elainkan terus pulang ke rumah
untuk tidur! Hal yang menarik yaitu bahwa Kolonel Latief beberapa
waktu silam telah meminta pada Soeharto supaya hukumannya dikurangi.

Dalam Far Eastern Economic Review dari 2 Agustus tahun ini (1990)
diberitahukan bahwa memoirenya disimpan di satu bank – entah di mana.
Jadi, telah agak tentu bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa 65
dengan berat. Menurut fasal 4 dari Keputusan Kepala Kopkamtib
bertanggal 18 Oktober tahun 1968, dalam Golongan A yang paling berat
termasuk semua orang yang terlibat dengan langsung, di antaranya dalam
grup itu juga segala orang yang mempunyai pengetahuan lebih dahulu
terhadap rencana kup dan yang lalui dalam melapor kepada yang
berwajib. Jadi, Soeharto pada malam itu seharusnya mesti melapor
paling sedikit kepada Jenderal Yani! Dan tentu juga kepada Jenderal
Nasution. Artinya bahwa Soeharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam
peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun
atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti di
pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak langsung' dalam
peristiwa G30S!

SUHARTO TERLIBAT
Jadi, sekarang telah jelas bahwa Soeharto terlibat oleh karena
mempunyai pengetahuan lebih dahulu. Lebih sukar membuktikan, bahwa ia
juga aktip dalam suatu PROVOKASI. Soeharto tentu bukan satu-satunya
orang yang punya pengetahuan lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzzaman
(Sjam) memainkan peran penting sekali dalam provokasi. Ia militer,
agaknya dalam Kodam V Jakarta.

Tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan kup
bersama tiga perwira tinggi itu, dengan maksud untuk memkompromitir
baik PKI maupun Soekarno? Sekarang saya akan coba memberi analisa yang
sedikit mendalam. Memang ada orang lain yang punya pengetahuan lebih
dahulu. Barangkali Soekarno sendiri punya sedikit pengetahuan lebih
dahulu.

Tetapi tentu ia tidak ingin PEMBUNUHAN jenderal yang dituduhi
membangun Dewan Jenderal. Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut
pertanggungjawaban mereka. Sesudah ia dengar bahwa ada beberapa
jenderal yang mati, ia memberi perintah supaya seluruh aksi itu
berhenti. Mungkin juga bahwa tiga perwira tinggi itu, Untung, Latief
dan Supardjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan hanya menuntut
pertanggungjawaban mereka. Juga tidak jelas mengapa Aidit, ketua PKI,
dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim.

Rupanya pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sjam. Tetapi kami
sama sekali tidak tahu peranan Aidit sesudah ia disembunyikan di rumah
seorang bintara di Halim; menurut segala kesaksian ia tidak muncul
dalam perundingan- perundingan dan pertemuan-pertemuan , lagi pula
tidak bertemu dengan Presiden Soekarno yang juga dibawa ke Halim. Oleh
karena ia dibunuh tanpa proses, kami tidak punya keterangan dari dia
sendiri – kami hanya punya keterangan dari Sjam yang membohong
seolah-olah semua ia, Sjam, berbuat, terjadi atas perintah Aidit.

Misalnya dalam proses Latief di tahun 1978 Sjam 'mengaku' bahwa
bukan Latief, melainkan DIA yang memberi perintah untuk m embunuhi
jenderal- jenderal yang masih hidup waktu dibawa ke Lubang Buaya V
tetapi ia tambah seolah- olah pembunuhan itu juga atas perintah Aidit.
Jadi seluruh perbuatan Sjam dimaksud untuk memburukkan nama PKI. Dan
suatu alasan mengapa Latief TIDAK dapat hukuman mati, ialah oleh
karena ia mungkir bahwa dia yang perintahkan membunuhi jenderal, dan
Sjam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang memerintahkannya.
Tetapi segala 'jasanya' kepada grup Soeharto tidak berguna untuk dia
pribadi: beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama pembantunya Pono
dan Bono.

Agak jelas bahwa pada malam 30 September, dua-duanya, Soekarno dan
Aidit yakin bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu
berencana untuk merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu
juga grup Untung, Latief dan
Supardjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam
prosesnya dalam tahun 1967 Sudisman turut menjelaskan bahwa ia masih
yakin tentang eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka.

Soeharto Dalang G30S ?

Dalam tahun 1970 saya juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal itu
benar ADA. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka.
Tetapi lama kelamaan saya mulai sangsikan apakah dewan itu benar ada
dan aktip dalam tahun 1965. Sudah tentu, kalu peristiwa 65 memang
suatu provokasi, bagaimana mungkin apa yang dimanakan Dewan Jenderal
itu menjadi dalangnya: terlalu aneh kalau orang mengorbankan diri
sendiri dengan tujuan politik! Apalagi telah ada cukup tanda bahwa
Jenderal Yani agak taat kepada Soekarno.

Pikiran saya berubah sewaktu saya baca sekali lagi keterangan bekas
Mayor Rudhito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang
suatu pita yang ia dengar, dan catatan tentang isinya yang ia terima
pada tanggal 26 September 1965 dimuka gedung Front Nasional tentang
Dewan Jenderal. Ia terima bukti itu dari empat orang, yaitu: Muchlis
Bratanata, dan Nawawi Nasution, dua-dua dari N.U. dan Sumantri
Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, dua-dua dari IPKI. Mereka
itu mengajak Rudhito akan membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal.
Di tape itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang
diadakan pada tanggal 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di
Jakarta. Rudhito ingat bahwa ia dengar suara dari Jenderal Mayor S.
Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1
Oktober pagi . Parman menyebut, menurut pita dan catatan yang Rudhito
dengar dan baca, suatu daftar orang yang harus diangkat sebagai
menteri: di antara mereka juga sejumlah jenderal yang lantas diserang
dan diculik pada 1 Oktober. Nasution disebut sebagai calon perdana
menteri; Suprapto akan menjadi menteri dalam negeri, Yani diusulkan
sebagai menteri HANKAM, Harjono menteri luar negeri, Sutojo menteri
kehakiman dan Parman sendiri akan menjadi jaksa agung. Ada juga nama
lain yang disebut, diantaranya Jenderal Sukendro.

Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang
Obrus Untung; juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudhito dan
terdakwa Untung tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Supardjo,
yang pada tanggal 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan.
Supardjo rupanya terus memberikan dokumen itu pada Presiden Soekarno;
dan menurut Rudhito dukumen itu juga ada di tangan kejaksaan Agung dan
KOTRAR.

Kesimpulan saya: kemungkinan besar bawha tape (yang tidak pernah
muncul!) dan teks itu yang diberikan pada Rudhito, suatu pelancungan,
pemalsuan. Maksudnya dan akibatnya: ialah sehingga grup Untung,
pimpinan PKI dan Presiden Soekarno DIYAKINKAN DAN PERCAYA, bahwa
komplotan Dewan Jenderal yang telah seringkali disebut sebagai kabar
angin, sebenarnya ADA dengan rencana untuk merebut kekuasaan dari
Soekarno dan kabinetnya.

Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik
Soekarno maupun pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorong supaya
meneruskan usahanya agar aksi Dewan Jenderal itu pada tanggal 5
Oktober 1965 dapat dihalangi! Jadi sekarang timbul pertanyaan,
golongan mana yang sebagai dalang merencanakan seluruh provokasi itu,
dengan mengorbankan jiwa enam atau tujuh jenderal.

Untuk saya, pada saat ini, sulit memberi jawaban. Saya sudah lanjut
usia. Saya harap dalam ruangan ini barangkali orang Indonesia dapat
meneruskan penyelidikan itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang
masih ada. <Bersambung)