Selasa, 2 September 2008  “OOO, ternyata Jenderal Soedirman itu hidup di era Bung Karno toh!?” ujar seorang anak kelas 6 SD. Sosok yang menyimaknya, alamat yang tepat. Adalah Ganang Tidarwono Soedirman, cucu Almarhum Panglima Soedirman, mendengar nanar.

“Tak beres nih pengajaran sejarah di sekolah, “ ujar Ganang kepada saya di Hotel
Sahid Jaya, Jakarta, 27 Agustus 2008 lalu. Di foto-foto Soedirman di buku
sejarah, sosok Almarhum Panglima Besar itu tampil berjubah. Di beberapa buku
pelajaran, lengkap pula Soedirman dengan keris. Maka visualisasi itu, mengantar
jejak rekam siswa ke era silam nun di jaman Majapahit, agaknya.

Siswa kelas 6 SD yang bertanya itu, masih teman-teman dari kerabat keluarga
Ganang, bukan pula orang jauh. Anak-anak itu kemudian baru ngeh setelah melihat
foto Jenderal Soedirman berangkulan dengan Bung Karno, yang berarti Soedirman
hidup di tengah perjuangan Indonesia merdeka.

Foto Bung Karno dan Soedirman yang sedang berangkulan itu, menjadi latar foto
wajah Bugiakso, kakak ipar Ganang, yang malam 27 Agustus 2008 itu meluncurkan
buku, lagu dan situs internet (web sites): ketiganya berjudul Setia Indonesia;
Meneruskan Perjuangan Bangsa. Website-nya dapat diklik di
http://www.setiaindonesia.com, Anda bisa mendownload lagu gratis, berikut bukunya, juga
menyatakan dukungan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malam itu, kali kedua saya melihat aksi panggung Bugiakso. Pertama, sebagaimana
pernah saya tulis pada 28 Juli 2008 lalu berjudul Lagu Kelayung-Layung …, di:
http://presstalk.info/tajuk/detail.php?no=150

Bila di pagelaran Kelayung-Layung, nyanyian yang ditampilkan lagu penyejuk hati
berbahasa Jawa, malam di Hotel Sahid itu, berpaduan suara, berbahasa Indonesia,
dipimpin langsung Bugiakso, pengarang lagu sekaligus penyanyi. “Di tengah
optimisme terhadap bangsa memudar, di tengah rasa nasionalisme seakan pergi,
kita perlu menggelorakan kesetiaan kepada Indonesia,” ujar Bugie, begitu ia
akrab disapa.

Acara malam itu dimulai dengan fragmen singkat. Seorang bapak tua mengendarai
sepeda ontel tua berban putih.

“Kring, kring,” sepeda ontel masuk ke dalam ruangan Borobudur di hotel itu.
Persis di tengah ruang, bapak tua itu berhenti. Ia lalu mengandeng sepeda
memperhatikan suasana. Sembari latar suara membaca sebuah prosa, yang premisnya
keberpihakan kepada rakayat kebanyakan kini, ibarat kain batik tua yang
berpanas-berhujan, ronanya pun lusuhlah.

Sebelum meninggalkan ruangan, bapak tua itu mengambil buku dari tas kulit di
belakang sepeda. Ia memberikan buku itu, laksana mewariskan kepada Bugiakso.
Bugie lalu menuju ke podium memberikan sambutan singkat. Ia menawarkan solusi
untuk Indonesia maju ke depan dengan tujuh pokok pikiran: 1. Menggali
pengetahuan Indonesia, 2. Membangun jati diri manusia Indonesia, 3.
Rekonsialiasi menuju persatuan nasional, 4. Membangun kemerdekaan ekonomi, 5.
Mengembangkan politik perjuangan, 6. Kebudayaan nasional yang ber-Bineka Tunggal
Ika, 7. Memperkuat pertahanan nasional.

Acara, kemudian dilanjutkan dengan orasi oleh Marzuki Usman, yang menyampaikan
tanggapannya terhadap isi buku Bugie. Sercara singkat Marzuki menyambut positif
tujuh pemikiran yang dijabarkan Bugie.

Di dalam bukunya, Bugie mencatat, bahwa pada tanggal 15 Januari 1998, Indonesia
mengikuti kemauan IMF dengan menanda tangani 50 butir kesepakatan. Di
butir-butir
tersebutlah Indonesia kehilangan kedaulatan ekonominya.

Berikut adalah sebagian kecil dari butir-butir kesepakatan dengan IMF yang
menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi dan moneter itu lepas dari tangan kita:

Pemerintah diharuskan membuat:

1. Undang-Undang Bank Indonesia yang otonom, maka lahirlah Undang-Undang Nomor
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam salah satu pasal Articles of
Agreement of the IMF (Arcticle V section 1) diatur bahwa IMF hanya mau
berhubungan dengan bank sentral dari negara anggota. Dengan Undang-undang ini,
Bank Indonesia memang akhirnya mendapatkan otonominya yang penuh, tidak ada
siapapun yang bisa mempengaruhinya (Pasal 4 ayat 2) termasuk Pemerintah
Indonesia. Tetapi ironisnya justru Bank Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh
IMF karena harus tunduk pada Articles of Agreement of the IMF sebagaimana yang
diatur pasal-pasal berikut :

• Article IV Section 2, bahwa sebagai anggota IMF harus mengikuti aturan IMF
dalam hal nilai tukar uangnya, termasuk di dalamnya larangan menggunakan emas
sebagaipatokan nilai tukar.

• Article IV Section 3.a., bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan
moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota
terhadap aturan IMF.

Article VIII Section 5, bahwa sebagai anggota harus selalu melaporkan ke IMF
untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksi emas, export import emas,
neraca perdagangan internasional dan hal-hal detil lainnya.

2. Pengaruh IMF terhadap kebijakan-kebijakan Bank Indonesia tersebut tentu
memiliki dampak yang sangat luas terhadap Perbankan Indonesia karena seluruh
perbankan di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia. Dampak lebih jauh lagi
karena perbankan juga menjadi tulang punggung perekonomian, maka perekonomian
Indonesiapun tidak bisa lepas dari pengaruh kendali IMF.

3. Pemerintah harus membuat perubahan Undang-Undang yang mencabut batasan
kepemilikan asing pada bank-bank yang sudah go public. Maka ramai-ramailah pihak
asing menguasai perbankan di Indonesia.

Memang butir-butir yang dipaparkan Bugie, bisa jadi bukan hal baru. Namun buku
tersebut secara sederhana, jernih mengurai akan ke-pah-poh-an kondisi kita
berbangsa hari ini. Termasuk ia juga mensitir adanya kelompok Mafia Berkeley,
yang diakui atau tidak memang “bermain” di ranah elit yang tidak pro rakyat,
tidak pro poor.

Saya melihat nyata, Bugie mengajak kita mengenal diri sendiri, dan berbuat untuk
mengembalikan kekuatan bangsa sendiri ke depan, melalui sebuah gerakan Setia
Indonesia, melalui sebuah pemahaman dasar, melalui pemahaman sejarah yang benar,
yang dapat menjadi asset membangun ke depan.

Sayangnya di acara yang dikemas bersahaja yang didukung oleh Sudirman Center dan
Keluarga Besar Putra Putri Polisi (KBPPP) itu, tidak banyak diliput wartawan.

DI PEKAN peluncuran buku Bugie itu, berbagai milis di internet, meributkan lagi
urusan negeri jiran mematenkan batik. Produk batik, konon dibuat leluhur Jawa,
diakui negeri lain sebagai produk budayanya. Sebuah kenyataan yang mengusik rasa
kebangsaan, bisa jadi!?

Setelah isu Reog Ponorogo, Indang Sungai Geringging – – nah yang ini kampung
kelahiran saya – – “diakui” sebagai kesenian Malaysia, kini batik menjadi
polemik. Padahal jika dua kata di belakang Reog dan Indang dibaca, jelas-jelas
menyebut asal kesenian itu datang dari Jawa Timur dan Sumatera Barat. Tidaklah
pula kiranya mempersoalkan perlu. Apakah haram atau berdenda bila seorang
perempuan Indonesia berkimono memainkan tarian Jepang, misalnya?

Penyebutan tempat, antara lain, menentukan identitas muasal kesenian itu. Ia
seharusnya dapat dimainkan oleh siapapun di jagad ini, sebagai bagian menikmati
mancaragam budaya, peradaban, yang dari sono-nya, dititahkan untuk saling
diperkenalkan dan dinikmati.

Batik Indonesia dipatenkan?

Jika saja segenap orang berkenan dengan kerendahan hati memverifikasi, apakah
berbeda antara paten dan hak cipta?

Jawabnya, beda banget.

Paten secara kamus bahasa Indonesia dikatakan; hak yang diberikan pemerintah
kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri. Secara hukum paten
memiliki kriteria; penemun baru, umumnya berkait ke teknologi.

Sedangkan hak cipta (copy right), adalah hak yang melekat seketika atas karya
yang dihasilkan seseorang. Satu amsal saja: selembar kertas lalu di-uwer-uwer
dengan pulpen. Hasil gambarnya, seketika itu juga menjadi hak cipta pembuatnya.

Andi Noorsaman Sommeng, Dirjen Hak Kekayaaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum
dan hak Azasi, kepada saya pernah mengatakan, “Ada negara yang menganut hak
cipta itu tak perlu didaftarkan.” Di negara yang menganut paham demikian, sebuah
karya lukis, gambar, desain, seketika dan otomatis diakui, register atas nama
pembuatnya.

“Sedangkan Indonesia, menganut paham hak cipta perlu didaftarkan,” ujar Andi N.
Sommeng. Untuk setiap pendaftaran hak cipta itu, per itemnya, Dirjen HKI
memungut Rp 75 ribu. Pendaftar mendapatkan surat keterangan terdaftar dengan
nomor registrasi. Prosesnya mudah, tidak memakan waktu lama.

Sedangkan paten, biaya dan prosedurnya panjang. Setelah didaftar lokal, paten
harus dibawa ke tingkat dunia, barulah kembali ke Dirjen HKI, untuk diputuskan
layak disebut atau diberikan paten atau tidak. Biasanya proses paten memakan
waktu lebih setahun.

Akan halnya batik, tidaklah tepat bila kalimat Batik Indonesia dipatenkan. Di
banyak milis internet hal ini menjadi perdebatan. Media juga sering salah maksud
membedakan antara paten dan hak cipta. Begitu pula jurnalis, ada yang belum bisa
memilah keduanya.

Makanya bila mara ke beberapa daerah acapkali saya tanya kepada kawan-kawan
wartawan, apa beda paten dan hak cipta. Langkah ini perlu saya lakukan, agar
jurnalis, bisa meberi pemahaman public, dengan jernih, bahwa keduanya beda.

Cobalah tengok, teknologi apa yang harus dipatenkan dalam pembuatan batik? Dalam
khasanah budaya dunia, memang bukan saja Indonesia yang membuat batik. Negara
Asia lain, termasuk Cina memiliki corak batik. Kalimat ini tidak berurusan ke
nasionalis atau tidak seseorang, tetapi lebih kepada menjernihkan duduk urusan.

Yang perlu dipersoalkan dalam batik, adalah hak cipta pembuatan corak, desain
batik itu sendiri. Corak, desain, memang perlu didaftarkan, baik oleh
pembuatnya, atau oleh badan atau negara bila motif itu memang sudah melegenda,
menjadi aset bangsa.

Sehingga ketika di milis Batik Indonesia di internet, sosok Richard Susilo
mengatakan bahwa ada paten terhadap kata Longstay, maka ia beranggapan bahwa
kata Batik bisa dipatenkan. Saya kritisi hal ini. Ia memberikan link:
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm
Link ini adalah kantor Japan Patent Office. Dan setelah menjalani berbalas
kontak dengan Richard Susilo, maka urusan kata Longstay, hanyalah berkait ke
trademark, brand.

Logika saya, kata batik dengan tipe huruf dan logo tertentu boleh
dihak-ciptakan, atau lebih tepat didaftarkan (diregistrasi) sebagai merek. Bukan
paten. Jadi adalah naïf jadinya bila di antara kita kini omongan ihwal batik
bertali-temali merambah paten. Jika hal itu terus-terusan disampaikan, alamak,
tampak kali dongok kita di mata dunia.

Padahal dalam khasanah batik, terobosan anak negeri di bidang pemanfatan piranti
lunak open source, telah mampu memanfaatkan logaritma fractal, membuat aplikasi
yang mampu mendesain corak batik secara unik. Software JBatik memenangkan event
INAICTA (Indonesia ICT Award) 2008, yang diadakan Depkominfo, untuk bidang
e-Tourism & Culture, di mana saya turut menjuri.

Bila saya gabung judul buku dan event yang dibuat Bugie dengan pemahaman paten,
kemudian saya bisa merangkai kalimat: Paten-patenlah memahami hal dasar,
sehingga kita tidak “dijajah”. Urusan hak cipta dan paten, pun rakyat kebanyakan
menjadi jelas, mengerti akan harkatnya sebagai warga bangsa, sekaligus paham
melihat arah berkarya menuju cita-cita bangsa, asalkan pemimpin tidak latah
menjadi bagian mafia kepentingan asing. Agaknya begitcu – – artinya setingkat di
atas begitu, lho! ***

Iwan Piliang, Sketsa di presstalk.info, tersedia kolom komentar berbasis web 2.0