Salam, Sebagaimana laporan ke Polda, Metro, Jaya, yang dilakukan oleh Alvin Lie,anggota DPR Komisi VII, fraksi PAN, pada 14 Juli 2008, lalu, terhadap tulisan saya:Iwan Piliang: Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto saya secara pribadi telah menerima panggilan pihak berwajib tanggal 20 Agustus
2008 lalu.
Namun karena kala itu menjadi fasilitator untuk sebuah pelatihan jurnalisme
investigasi di komunitas kependudukan di Jogja, maka hari ini saya memenuhi
penggilan: SAT IV/Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro
Jaya.

Di kesempatan ini, saya bukan ingin melakukan pembelaan. Tetapi fakta yang ada;
Alvin tidak menggunakan hak jawab, dan melaporkan, lalu jeretan hukuman yang
dipanggilkan oleh Polda: pasal 310, 311 KUHP, plus UU Nomor 11 2008, tentang UU
ITE.

Di KUHP, jelas soal pencemaran nama baik. Di UU ITE pasal 27 ayat 3, hal yang
sama, ancaman pidana maksimal 6 tahun plus denda Rp 1 miliar.

Situs http://www.presstalk.info, sebagai media alternatif, yang kami biayai dengan
mengkerjasamakan membuka Warung Tegal (Warteg) dan pencucian motor di Kareta
Kuuningan, Jakarta Selatan, dan dengan menulis tanpa honor: Pasal-pasal yang
diajukan adalah sama dengan mengkriminilisasikan kerja jurnalistik. Sekaligus,
sebuah laku, seakan sama dengan "menembak" mati jurnalis: fisiknya, media
online-nya.

Tulisan kami telah kami konfirmasi dengan Ketua Umum PAN, dengan sumber yang
kredibel. Harus saya akui konfirmasi dari Alvin Lie, belum dapat, naskah sudah
turun, karena pertimbangan Ketua Umum PAN sudah bicara.

Dalam rapat Nasional PWI-Reformasi akhir pekan lalu, khususnya, Majelis
Pertimbangan Nasional (MPN) yang diketuai oleh Asnadi, dan Dewan Kehormatan Kode
Etik (DKKE), diketuai Budiman S. Hartoyo – – dengan anggota Dahana, Agus Basri,
Farid Gaban, antara lain – – DKKE PWI-Reformasi juga akan melakukan sidang DKKE
terhadap saya, yang kembali dikukuhkan serbagai Ketua Umum Koornas
PWI-Reformasi, hingga Rakernas Pada November 2008 mendatang.

Laku pejabat publik yang mengedepankan langkah hukum dengan mengabaikan UU Pers
tersebut, layak amat disayangkan. Di kesempatan lain saya menulis: Rover
Kebangkitan, di hari Kebangkitan Nasional tahun ini di situs yang sama,
menyenggol pribadi Parmono Anung, dengan Range Rover-nya. Seorang Pramono punya
"kejenakaan", untuk mengomentari, "Penulisnya sirik saja nggak bisa beli."
Dengan menitipkan pesan itu ke milis, melalui temannya.

Setiap pejabat memang punya gaya.

Tetapi di saat partai lain menolak pansus Adaro, karena ihwal private sector,
memang diatur dalam tatib DPR secara tersendiri, partai lain seluruhnya menolak
pansus. PAN, khususnya Alvin yang berjalan sendiri. Dan Alvin berjalan sendiri
melaporkan kasus ini, tanpa peduli pada hukum yang lain.

Wartawan bisa salah. Karenanya salah satu elemen jurnalistik di buku Bill Kovach
dan Tom Rosentiel: esensi jurnalisme disiplin verifikasi.

Sebagai sosok yang menulis dan dilaporkan, tentulah tak ingin masuk dalam
kesalahan, karena kewajiban utama jurnalisme pada pencarian kebenaran.

Semoga semua pihak yang concern terhadap masalah ini, dapat kiranya memberikan
dukungan moral terhadap kami: apalagi inilah kali pertamanya UU ITE, mulai
mengancam wartawan. Dan pihak penyidik (kepolisian), juga mempertimbangkan
secara bijak, ranah jurnalisme yang sedang dipersoalkan.

Demikian harapan kami.

Atas dukungan kawan-kawan, terutama pembaca setia tulisan-tulisan kami di
presstalk.info (Sketsa), kami mengucapkan terima kasih.

Narliswandi Piliang/Iwan Piliang
http://www.presstalk.info
Ketua Umum Koornas PW-Reformasi
http://www.pwi-reformasi.org
Manggala Wanabakti Ruang 212 Wing B
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
021-5746724

 

Tanggapan dari Forum Apakabar: http//forums.superkoran.info 

Tanggapan dari OPM:

Iwan,

Berdoa aja sama alloh SWT mu, supaya hakim yang mengadili kau mau menggunakan
UU Pers tapi kalau mereka pakai pasal-pasal di luar UU pers..ya wassalam deh kau
wan'..siap-siap deh nyicipin "hotel prodeo" dan gabung bersama mafia BI dan
teman-temannya. tapi wan' jangan lupa cari pengacara yang tahu betul untuk
kasus kau ini ( make sure you have enough money to cover all your expenses from
the begining until the end bro').

good luck with your case.

Tanggapan dari BEBAS

Turut prihatin atas langkah Alvien Lie melaporkan tulisan anda tentang
dirinya terkait permasalah Andaro ke pihak berwajib dengan pasal-pasal
pencemaran nama baik.

Kasus semacam ini sudah jamak terjadi dan majalah Tempo adalah
salah satu dari korban tuntutan atas dalih pencemaran nama baik
tersebut. Dan di pengadilan Tempo dinyatakan bersalah atas dakwaan
pencemaran nama baik sehingga didenda.

Inilah pucuk dari gunung es persoalan hukum dan aturan nan tumpang
tindih di negeri ini. Satu undang-undang dan undang-undang lainya tidak
singkron atau saling menunjang. Melainkan saling bertentangan karena
dibuat oleh komisi-komisi di DPR atau ajuan dari pemerintah yang tidak
mempelajari undang-undang lainya yang sudah ada. Tiadanya manajemen
yang dapat mengontrol semua pasal-pasal dalam undang-undang agar dapat
saling melengkapi satu dengan lainnya. Adalah salah satu persoalan
penting semestinya dipecahkan. Dengan membentuk semacam lembaga atau
dewan sehingga bisa terjaga kontinyuitas sesuai kerangka dari tujuan
dibuatnya semua undang-undang itu.

Saya ikut berdiri dibelakang anda dalam kasus ini dan berharap
kelak bila disidangkan anda punya kartu truf untuk mementahkan tuntutan
dari Alvien Lie tersebut.

Selamat berjuang dan semoga sukses!
 

Tanggapan dari Sushienak: 

Ini bisa jadi preseden buat kebebasan press di Indonesia di masa depan.

Media cetak seperti koran, radio sudah sering dibredel zaman dulu,sekarang sudah banyak berkurang atau hampir tidak ada.

Media internet hampir tidak bisa dibredel kecuali melanggar aturan2 dari si penyedia sarana.

Mudah2an polisi tidak takut jika mendapat tekanan dari manapun dan tidak melakukan penyidikan hanya untuk mempersekusi anda.