(Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya tak menyia-nyiakan sisa waktu yang tersedia untuk mengerek kembali citra yang mulai meredup dipenghujung jabatannya pada pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan putaran terakhir 15 Agustus lalu di sidang Paripurna DPR RI.
Kecuali orasi pencitraan tentang apa-apa yang telah dicapai, tidak ada
sesuatu yang baru. Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat bahkan
menilai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 100 dolar
AS per barel terlalu optimistis, mengingat kondisi harga minyak dunia
masih fluktuaif. MS Hidayat juga menyayangkan anggaran insfrastruktur
hanya dipatok 3 persen. Padahal untuk memacu ekonomi dalam negara yang
pertumbuhannya tinggi, alokasi anggaran bagi insfrastruktur setidaknya
6 persen dari PDB.

Sulit memang, mengharapkan langkah spektakuler dalam sisa waktu yang
tidak terlalu banyak lagi. Hanya tinggal hitungan bulan. Namun kalau
boleh menyarankan, sebaiknya SBY-JK segera memerintahkan para menteri
ekonomi untuk mengkreasi kebijakan ekonomi yang bisa dijadikan
instrumen untuk mentransmisikan pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan
rakyat (kesra).

Sebab, jika tidak prestasi gemilang SBY-JK mewujudkan stabilitas
keamanan dan menjerat para koruptor akan direduksi oleh rakyat jika
aspek kesra tidak ditangani dengan maksimal.

Klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 6,4
persen memang tidak perlu diperdebatkan. namun, pertumbuhan itu harus
terus dikritisi karena praktis tak berdampak apa-apa pada aspek
ksejahteraan rakyat kebanyakan. Daya beli rakyat yang diimpi-impikan
kalangan pengusaha dapat segera puluh kembali, tetap rendah kendati
ekonomi terus bertumbuh di atas 6 persen.

Pertumbuhan tersebut bahkan juga tidak mampu menyerap angkatan kerja.
Kualitas pertumbuhan itu juga sama sekali tak mampu merespon persoalan
kemiskinan yang dirasakan terus meluas pasca kenaikan harga BBM, Mei 2008.

Pemerintah perlu lebih bertenggang rasa. Jangan berasumsi persoalan
selesai dan semua orang happy hanya dengan menyajikan statistik
pertumbuhan yang di atas 6 persen itu. Perlu ada kemauan dari para
Menteri untuk menghayati apa yang dirasakan rakyat. Statistik makro
ekonomi itu sama sekali tak menyelesaikan persoalan Balita kurang
gizi, ibu hamil yang bunuh diri karena putus asa kesulitan ekonomi,
hingga sektor riil yang terus terpuruk.

Presiden sebaiknya mengeluarkan instruksi kepada para menteri ekonomi
untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, Indonesia saat ini butuh pertumbuhan yang mampu merespon
masalah kemiskinan dan menyerap angkatan kerja. Bukan angka statistik
yang memabukan.