Selasa, 5 Agustus 2008 DI PETANG hari di sebelah kampus Universitas Atmajaya, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat menuju arah Mal Semanggi. Di kiri jalan berjejer bangku panjang dipenuhi pembeli jajanan. Gerobak mangkal menjual manca-ragam jajanan; mulai dari nasi goreng, tongseng, sate ayam, sate padang, mie ayam, hingga roti. Sepuluh tusuk sate ayam Rp 8 ribu. Membelanjakan Rp 10 ribu, sudah berikut menyeruput sebotol teh.


Membandingkan suasana dengan barisan gedung jangkung di samping dan di seberang
jalan di kawasan Sudirman, menyiratkan bahwa bangunan perkasa itu tidak ramah
dengan kalangan marjinal kebanyakan, yang membutuhkan makan, minum dengan harga
bersahabat bagi karyawan mal atau mereka yang bekerja sebagai staf biasa.

Di balik gang di dekat Wisma Metropolitan, sekitar dua ratus meter dari Kampus
Atmajaya, ada Warung Tegal, yang melayani pemulung dan penjual abu gosok, yang
makan siang Rp 3.500 untuk sepiring nasi membubung. Lauknya separuh telur bulat
goreng dan sayur “sop”. Tukang las bergerobak dorong yang pernah makan di Warung
itu, kepada saya pernah bertutur, “Alhamdulillah Bang, di hari begini di Jakarta
ini, ada warung macam ini.”

Sesama kalangan bawah, kere, berupaya melayani sesamanya. Sebaliknya, investor
mal, investor perkantoran jangkung, seakan melupakan kedai murah bagi pekerja
kelas bawah, agaknya mereka anggap “sampah”. Sehingga tak perlu dipikirkan.


SELASA siang, 5 Agustus 2008 di bilangan Kelapa Gading Boulevard. Kini
berderet-deret apartmen dan mal baru dibangun. Di depan Makro, jalanan macet
menuju bundaran ke arah Mal Kelapa Gading. Menurut tukang parkir yang ada di
seputar itu, setiap jam makan siang, hingga malam hari kini di ruas jalan itu
macet. Jalanan tersendat. Kawasan itu menjadi tak nyaman lagi dilalui. Saya tak
paham bagaimana kemacetan kelak, bila Jakarta kembali direndam banjir di musim
hujan nanti.

Mencari tempat makan siang ukuran warung di Kelapa Gading kini ibarat mencari
ketiak ular. Saya mengitari jalan ke kanan bunderan di Kelapa Gading itu. Di
ruko-ruko dua lantai, kebanyakan tempat skala restoran. Mata saya tertuju ke
Soto Ambengan, khas Jawa Timuran. Bersama seorang kolega kami memesan dua Soto
Biasa, dua es jeruk, dan satu mie goreng untuk diparuh dua. Usai makan kenyang,
restoran membandrol Rp 82 ribu, sebuah angka yang wajar.

Belanjaan makan siang itu menjadi tak wajar, bila setiap hari makan siang harus
merogoh uang sebanyak itu. Bagaimana dengan mereka yang bergaji Rp 2,5 juta
sebulan, misalnya, atau yang lebih kecil lagi, ke mana harus mencari tempat
makan siang, yang tak terlalu jauh, tetapi harganya terjangkau?

Saya kembali menemukan suasana di Jakarta tidak pro kepada warga kebanyakan.
Setidaknya kawasan Kelapa gading kini saya pastikan “tertutup” untuk orang kere.
Dan bisa jadi, warga, penghuni Kelapa Gading, akan sangat bangga membaca alinea
tulisan saya ini.




TIGA pekan lalu, Hemat Dwi Nugroho, CEO Zamrud Technology, Bandung, yang
mengembangkan situs internet Crayonpedia.org, medium online berbasis open source
bagi medium terobosan menyediakan konten bahan pelajaran sekolah, solusi
menembus mahalnya buku pelajaran, diantaranya, mengajak berjumpa Budhiana
Kartawijaya, Wakil Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat di kantor redaksinya di
Bandung.

Perkenalan melalui dunia online itu telah membuat kami tidak sebatas ngomong
atau cuma menulis, bahwa buku sekolah mahal. Saya berterima kasih dilibatkan,
menjadi bagian mengembangkan bagaimana kelak buku bisa murah, karena seluruh
konten tersedia di media online itu, yang dapat diklik oleh seluruh siswa secara
gratis. Guru-guru di seluruh Indonesia dapat menambah dan memperbaiki konten
secara interaktif.

Awal pekan ketika di Jakarta kembali, email saya menerima kiriman yang berisi
artikel di Pikiran Rakyat, bagaimana di sebuah sekolah di Jawa Barat, guru pun
kini sudah tak lagi punya hati, tidak punya nurani sebagai pendidik, sebagai
pengajar dalam tatanan memberi pembelajaran. Berikut ini artikel itu:

Siswa Miskin Dibariskan di Lapangan

SUDAH beberapa kali Siti Maesaroh dipanggil oleh pihak sekolah, dibariskan di
lapangan basket bersama siswa miskin lainnya, lalu diberi tahu bahwa mereka
tidak bisa mengikuti ujian sekolah, karena mereka belum melunasi SPP, DSP, dan
lain-lain. Setiap sesudah menerima peringatan yang menyakitkan itu, siswa kelas
X sebuah SMA negeri di Cicalengka itu, pulang ke rumah sambil menangis, dan
mengadukan rasa malu yang ditanggungnya kepada kedua orang tuanya.

Untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester, orang tua
Maesaroh harus datang ke sekolah. Setelah berdebat dan mengiba, kartu ujian
untuk Maesaroh baru bisa didapatkan orang tuanya.

Bukan itu saja yang dilakukan sekolah itu, kepada Maesaroh dan siswa miskin
lainnya. Sejak semester pertama sampai semester kedua, mereka tidak diberi buku
rapor. Alasannya sama, mereka belum menyelesaikan pembayaran uang ke sekolah.

"Padahal, saya memasukkan anak saya ke sekolah itu dengan menyertakan surat
keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan. Kenapa anak saya masih
terus ditagih uang dan tidak diberi hak untuk mendapatkan buku rapor?" kata ayah
Maesaroh, Wawan Setiawan (53), saat ditemui, Rabu (16/7).

Warga Kp. Cikopo, Desa Babakan Peuteuy, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung itu merasa
heran dengan sikap pengelola sekolah. Sejak awal memasukkan anaknya ke sekolah
itu, dia sudah mendaftarkan diri sebagai orang tidak mampu, dan menyertakan
semua dokumen yang mengesahkannya sebagai orang tidak mampu. Namun, pihak
sekolah menutup mata atas keadaannya, dan terus menagih uang atas biaya
pendidikan Siti Maesaroh di sekolah itu. Jumlah tagihannya saat ini mencapai Rp
2,428 juta.

"Sudah berkali-kali saya menghadap ke sekolah, dan mengatakan kalau saya orang
tidak mampu, dan memasukkan anak saya ke sekolah itu melalui jalur orang tidak
mampu, tetapi pihak sekolah tidak mau mendengar. Kata mereka, kalau saya ingin
mendapatkan raport anak saya, saya harus melunasi semua tunggakan yang
ditagihkan sekolah kepada saya," kata Wawan.

Wawan sangat menyesalkan sikap pengelola sekolah yang sangat arogan. Setiap kali
dia meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah, selalu ditolak. Bahkan, ketika
berbicara dengan seorang staf tata usaha sekolah itu, dia diberi tahu, wajar
jika anaknya tidak bisa mendapatkan raport karena belum melunasi semua tagihan
dari sekolah. Perkataan yang sangat menyakitkan hati Wawan.

"Katanya, saya hanya berhak untuk mendapatkan fotokopi dari raport anak saya,
jika saya belum melunasi tagihan itu. Padahal setahu saya, saat daftar ulang
anak saya harus mengembalikan buku raport yang sudah diketahui orang tuanya. Ini
sama saja dengan memberi tahu bahwa anak saya tidak bisa mendaftar ulang di
sekolah itu," ujar Wawan.

Dengan perasaan kecewa, Wawan membuat surat terbuka kepada Bupati Bandung, Obar
Sobarna. Surat itu dia serahkan langsung ke tangan bupati, seusai salat Zuhur di
Gedung Moh. Toha, Pemkab Bandung, Rabu (16/7). Tetapi, Obar belum bisa
menjanjikan apa pun kepada Wawan.

DPRD geram

Wawan juga mengadukan nasibnya ke DPRD Kab. Bandung. Mendengar kisah Wawan,
Ketua DPRD Agus Yasmin dan anggota Komisi B Tb. Raditya, merasa geram atas sikap
sekolah. "Kepala sekolahnya harus ditarik ke Dinas Pendidikan dan dibina
kembali. Melakukan diskriminasi terhadap siswa miskin sangat menyakitkan hati
rakyat," kata Agus Yasmin.

Pada saat yang bersamaan, Raditya menelefon Kabid SMA Dinas Pendidikan Kab.
Bandung, Hudaya, untuk menanyakan persoalan itu. Hudaya menjawab, pihaknya akan
segera mengatasi persoalan itu, dan menanyakan nomor induk Siti Maesaroh untuk
penanganan lebih lanjut.

"Menjejerkan siswa tidak mampu di lapangan itu tindakan yang sangat tidak
manusiawi. Apa sekolah tidak memiliki cara lain dalam memperlakukan siswa tidak
mampu? Saya curiga kejadian ini tidak hanya terjadi pada Siti Maesaroh dan
teman-temannya, " tutur Raditya.

Agus Yasmin menegaskan, DPRD Kab. Bandung akan menerjunkan anggotanya ke
lapangan untuk melakukan pemeriksaan. "Saya sendiri akan ikut turun ke
lapangan,"
kata Agus Yasmin. (Zaky Yamani/"PR").



BELUM berhenti hati ini sesak membaca koran Bandung itu, di beberapa media di
Jakarta pada 22 Juli 2008 lalu menulis pula kabar, bahwa 30 orang pasien miskin
yang ingin berobat ke RSCM mengadu ke LBH Jakarta, mereka mengatakan telah
diusir oleh pihak rumah sakit.

Ketiga puluh pasien tersebut merupakan pasien miskin dengan jaminan kesehatan
untuk rakyat miskin dari pemerintah (Askeskin). Pasien-pasien tersebut sebagian
besar berasal dari luar Jakarta. Ceritanya berawal dari alasan penuhnya ruang
rawat di RSCM . Pihak RSCM kemudian meminta mereka menjalani rawat jalan.

Berhubung sebagian besar pasien-pasien tersebut berasal dari luar daerah seperti
Lampung, Sumatera Barat, Bogor dan Indramayu, tentu saja mereka bingung jika
harus menjalani rawat jalan, alias bolak-balik antara rumah mereka dan RSCM.
Akhirnya selama menjalani rawat jalan, mereka menginap di salah satu lorong
ruang RSCM yang tidak terpakai, yakni di lantai 1 gedung IRNA B.

Menurut pengakuan salah satu pasien dan keluarga, mereka sudah menginap di ruang
tak terpakai itu selama kurang lebih selama 2 bulan lamanya. Kemudian pada hari
Rabu (16/7) mereka di usir oleh pihak keamanan rumah sakit denga alasan bahwa
ruangan tersebut akan direnovasi.

Pasein-pasien tersebut umumnya menderita penyakit berat, seperti katarak, tumor
perut, bahkan ada pasien yang harus menggunakan selang (kateter) pada tubuhnya
untuk menyalurkan cairan dari tubuhnya yang ditampung pada baskom seadanya.

Selama ini mereka hanya tidur beralaskan koran, tikar dan alas seadanya,
sehingga membuat kondisi mereka semakin parah.

Pihak LBH yang menerima mereka mengatakan akan menindak lanjuti ke Komnas HAM,
melalui pengacara publik LBH Jakarta mengatakan bahwa, Pasien harus mendapatkan
pelayanan yang layak, bukan saja pada saat penyembuhan tetapi juga pada saat
pemulihan serta harus mendapatkan tempat yang layak agar kondisi mereka tidak
semakin terpuruk.

Pihak RSCM sendiri mengatakan bahwa ini harus dilihat dari akar permasalahannya,
apakak pasien tersebut memang sedang rawat inap atau rawat jalan, kalau mereka
berstatus rawat inap jelas ini salah, tetapi jikalau mereka rawat jalan maka
sistem yang ada harus diperbaiki, karena RSCM tidak dapat menampung semua
rujukan rumah sakit di Indonesia.

Selama ini RSCM menjadi pusat rujukan nasional bagi pasien-pasien di seluruh
Indonesia.

TERLEPAS dari rujukan rawat jalan atau rawat inap, keadaan memilukan itu, bukan
barang baru terjadi di rumah sakit umum terbesar di Jakarta itu. Jika saja Anda
mau “berwisata pilu hati “, setiap hari di Rumah Sakit itu, selalu saja terjadi
urusan kepahitan; mulai dari keluarga yang tak dapat menebus obat, jasad
meninggal, yang tidak berbiaya ke kuburan, bukan lagi basa-basi.

Entahlah! Salahkah bunda mengandung, bila anak, cucunya, kini ada yang
tersia-siakan oleh kehidupan, untuk sekadar bersekolah, menikmati pelayanan
kesehatan murah, sudah menjadi kelangkaan.

Kalimat menyalahkan bunda mengandung, lebih tepat saya lakukan, toh pemimpin di
negeri ini di semua lini sudah tak mau disalahkan, juga dikritik.

Saya hanya mendoakan mereka semua, seperti pemimpin yang sudah punya tiga
pesawat pribadi, dua pesawat pribadi, yang parkir di Singapura, bahkan ketua
himpunan pengusaha muda yang baru berjet pribadi, kian bertambah harta
bertambun-tambun menimbun.

Kepada Almarhum Jenderal Besar Sudirman yang pernah mengucapkan, “Rakyat tidak
boleh menderita, biarlah kita pemimpin menderita.“ Saya menuliskannya di akhir
tulisan ini; sebagai premis: Indonesia kini memang tidak lagi memiliki pemimpin.

Iwan Piliang, sketsa di presstalk.info