Dengan adanya tindakan KPK terhadap beberapa anggota DPR (Legislatif) yaitu Al Amin Nasution berkenaan dengan alih fungsi hutan lindung yang juga menyangkut pejabat tinggi Pemerintah Daerah (Eksekutif) yang kemungkinan besar akan juga menyangkut pejabat tinggi di Departemen Kehutanan (Ekskutif), juga terhadap  Bulyan Royan berkenaan dengan pengadaan kapal patroli yang menyangkut pejabat tinggi di Departemen Perhubungan (Ekskutif), dan juga tindak suap Artalyta Suryani terhadap Jaksa Urip (Yudikatif) berkenaan dengan upaya penghentian terhadap penyelidikan korupsi BLBI yang juga menyangkut para pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Yudikatif) mungkin juga merambat ke para pejabat tinggi di Mahkamah Agung (Yudikatif), jadi semua lembaga tinggi penyelenggara Negara sudah terkena indikasi merampok uang rakyat dengan perilaku tindak korupsi. Apakah ini sudah mengarah pada krisis kepercayaan rakyat terhadap para pelaku penyelenggara Negara yang juga berarti krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan Negara itu sendiri secara keseluruhan?

Keberadaan KPK (Komisi Pemberantasaan Korupsi) adalah usaha dari pemerintah
(Eksekutif) yang mendapat persetujuan dari DPR (Legilsatif) agar bisa
mempercepat tindakan terhadap perilaku tindak korupsi para penyelenggara Negara.
Hal ini sebetulnya juga berarti adanya ketidak percayaan dikalangan pemerintah
(Eksekutif) dan di DPR (Legislatif) terhadap lembaga penanganan hukum resmi yang
sudah ada saat ini dalam menjalankan kewajibannya menjalankan tindakan hukum
terhadap perilaku korupsi. Lembaga penanganan hukum formal yang ada saat ini
adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sehingga fungsinya dalam
melaksanakan pemberantasan korupsi digantikan sekaligus oleh KPK. Ketidakmampuan
lembaga peradilan untuk melaksanakan tindakan hukum secara adil ini mungkin
bukan saja terhadap penanganan hukum tindak pidana korupsi saja tapi juga
penanganan hukum secara umum dan menyeluruh. Jadi ada sikap tidak percaya dari
satu lembaga tinggi Negara terhadap lembaga tinggi Negara yang lain.

Apakah penyelenggaraan Negara bisa efektif dengan konsep yang saling tidak
percaya satu dengan yang lain? Oleh karena itu bagaimana penyelenggara Negara
bisa kosentrasi untuk membela kepentingan masyarakat luas? Waktunya habis buat
saling mencurigai dan membuat lembaga baru (komisi-komisi baru) yang mungkin
lebih dipercayai yang sebetulnya adalah relfeksi dari tidak berfungsinya
birokrasi lembaga kenegaraan secara efektif. Kalau proses ini diteruskan bukan
saja akan terjadi banyak duplikasi fungsi dalam pemerintahan yang berarti
pemborosan, dan lebih lanjut bisa menyebabkan makin tidak berfungsinya birokrasi
formal yang ada. Ini adalah kegagalan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu
penyelenggara Negara yang efektif dan bisa dipercaya membela kepentingan
masyarakat banyak. Karena selama ini pembentukannya sudah diselenggarakan dengan
melalui proses demokratis, hal ini bisa juga mengarah pada ketidak percayaan
rakyat terhadap proses demokrasi yang sedang dijalankan, oleh karena itu golput
menjadi issue mengemuka akhir-akhir ini.

Sebetulnya penulis sudah pernah menulis pada penulisan yang terdahulu tentang
rentannya penyimpangan proses demokrasi saat ini yang sedang terjadi di
Indonesia yaitu pada tulisan di apakabar terdahulu: MANIPULASI DEMOKRSI pada
tangal 7 February 2008 dan MANDEKNYA DEMOKRASI pada tanggal 30 Juni 2008, dan
tulisan ini melengkapinya dengan indikasi-indikasi yang terjadi memang menunjang
adanya proses demokrasi yang menyimpang yang sangat jauh dari tujuan demokrasi
murni yang berarti kekuasaan dari rakyat untuk kepentingan rakyat.

Kalau sumber-sumber rasa tidak percaya yang terjadi antara rakyat dan
penyelenggara Negara, satu lembaga tinggi penyelenggara Negara dengan lembaga
penyelengara Negara yang lain, tidak diperbaiki atau dihilangkan, proses
demokrasi hanya menunggu waktu saja untuk sampai pada titik kegagalannya dan
rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk mencari alternatif apakah akan
kembali surut kepada sistem yang lebih otokratis ataupun maju kedepan melakukan
koreksi agar proses demokrasi bisa lebih diperbaiki lagi.

Sebagai contoh, proses demokrasi yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah orde
baru dengan melaksanakan pemilihan umum demokratis pada tahun 1997 yang telah
menghasilkan Golkar sebagai pemenang utama proses demokrasi tersebut. Karena
rakyat tidak percaya bahwa proses demokrasi tersebut sebagai proses demokrasi
yang adil untuk rakyat banyak, akhirnya mengalami kegagalan hanya beberapa bulan
setelah menghasilkan lembaga DPR maupun Presiden terpilih, pemerintahanpun jatuh
dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan pemilu
harus diulang pada tahun 1999.

Gejala bahwa proses demokrasi saat ini sudah menyimpang, dan hasilnya mulai
tidak mendapatkan kepercayaan rakyat adalah dengan terlihatnya adanya gejala
saling tidak percaya yang terjadi di lembaga tinggi Negara yang ada yang secara
sah hasil Pemilu 2005. Jadi ada skala kesenjangan yang jauh antara proses
demokrasi yang diharapkan oleh rakyat banyak akan terjadi dengan kenyataan yang
ada setelah proses demokrasi dilaksanakan. Hal ini kalau diteruskan tanpa ada
perbaikan akan membahayakan nilai kepercayaan terhadap hasil yang akan didapat
pada pemilu 2009, yang peristiwa ketidak percayaan terhadap hasil pemilu tahun
1997 bisa terulang kembali.

Apakah krisis kepercayaan ini hanya isapan jempol saja atau memang betul-betul
terjadi dan hidup dalam masyarakat kita saat ini, kita bisa melihat
indikasi-indikasi berikut:

1. Apakah rakyat saat ini masih percaya dengan lembaga legislatif (DPR) dengan
terkuaknya skandal korupsi beberapa anggota DPR oleh KPK. Ini yang terkuak, dan
indikasi yang ada yang beredar dalam masyarkat hal ini sudah terjadi sejak
reformasi hasil Pemilu 1999 sampai dengan saat yang dilakukan oleh sebagian
besar anggota DPR termasuk juga di kalangan DPRD. Mungkinkah rakyat masih
percaya pada DPR/DPRD?

2. Apakah rakyat saat ini masih percaya dengan lembaga yudikatif (Lembaga
peradilan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung).
Dengan tertangkapnya jaksa Urip dan Artalyta Suryani sebagai calo pengadilan
klas kakap, mafia pengadilan adalah bukan isapan jempol. Mungkinkah rakyat masih
percaya pada lembaga peradilan (yudikatif)? Apakah rakyat masih percaya akan
mendapatkan persamaan perlakuan hukum?

3. Semua yang terjadi baik di DPR dan di Lembaga Peradilan terkait dengan
pihak-pihak di Eksekutif. Apakah itu di Pemerintah Daerah, di Departemen
Perhubungan, ataupun di Bank Indonesia. Indikasi ini bisa berkembang bahwa tidak
ada Departemen Pemerintahan yang bisa terlepas dari pola model korupsi yang
telah ditemukan oleh KPK. Apakah rakyat masih bisa pecaya pada pemerintahan yang
sarat korupsi seperti ini? Ini lebih dibuktikan dengan lemahnya kinerja
pemerintah dalam mengatasi issue-issue yang menyangkut hajat masyarakat luas,
seperti:
a. Ketidak mampuan pemerintah menerapkan kebijakan energi yang efektif dengan
memaksimalkan kekayaan sumber energi Indonesia.
b. Ketidak mampuan pemerintah antisipasi terhadap krisis listrik dengan
memaksimalkan kekayaan Indonesia akan sumber energi alternatif pembangkit
listrik. Krisis energi listrik ini akan mengakibatkan krisis industri yang
berakibat krisis ekonomi yang berkelanjutan.
c. Ketidak mampuan pemerintah secara umum untuk membentuk birokrasi pemerintahan
yang secara efektif melakukan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan
masyarakat dengan masih berbelit-belitnya masalah yang berkaitan terhadap
pelayanan masyarakat terutama pelayanan terhadap kalangan yang tidak mampu yang
tidak mampu membayar untuk mendapatkan prioritas pelayanan.

Ketidak percayaan terhadap lembaga tinggi negara seperti DPR/DPRD, Kepolisian,
Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun kalangan Eksekutif adalah secara nyata
krisis kepercayaan rakyat terhadap penyelengaraan Negara secara keseluruhan.
Padahal apa yang ada adalah murni dari hasil proses demokrasi masa reformasi
dengan melaksanakan dua pemilu pada tahun 1999 dan tahun 2004. Kalau kita lebih
mencermati lagi, krisis ini bisa melangkah maju kepada krisis kepercayaan rakyat
terhadap proses demokrasi yang saat ini sedang dijalankan untuk menuju ke pemilu
yang ke 3 pada masa reformasi, tahun 2009.

Seperti yang pernah penulis tulis terdahulu, karena proses demokrasi saat ini
bermula pada partai politik, ujung-ujungnya adalah timbulnya ketidak percayaan
rakyat terhadap partai-partai politik yang ada, walaupun jumlahnya bertambah
terus.

Kenapa rakyat tidak percaya kepada partai politik:

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia
(TII) mengenai korupsi di Indonesia, institusi kepolisian, parlemen, lembaga
peradilan, dan partai politik menduduki peringkat teratas sebagai lembaga
terkorup di Indonesia. Oleh karena itu anggota DPR ataupun korupsi yang melanda
hampir di semua lembaga kenegaraan adalah hasil karya partai politik, awalnya
dari koruptor menghasilkan koruptor. Dari awal sangat diragukan asal muasal dana
pembiayaan partai politik, kemungkinan besar dana-dana ini adalah dana yang
disulap dari dana APBN oleh para penyelenggara Negara yang berasal dari partai
politik. Lebih lagi proses pencalonan anggota legislatif didalam masing-masing
partai politik itu sendiri sangat sarat money politic (siapa yang berani bayar
lebih besar akan bisa mendapatkan nomor jadi yang lebih besar).

2. Partai politik adalah hasil egoisme para pemimpin Indonesia pada umumnya yang
merasa dirinya luar biasa, lain dari pada yang lain, paling benar, paling
pandai, paling mengerti suara rakyat sehingga lebih baik bikin partai sendiri
saja dengan asumsi mendapatkan dukungan rakyat, tapi hasilnya sebetulnya mereka
hidup didunia khayal jauh dari realitas kehidupan rakyat. Mayoritas rakyat
sebetulnya muak dengan para pemimpin yang ada yang menjadi pimpinan partai
politik.

3. Jumlah partai politik yang terlalu banyak akan membingungkan rakyat untuk
memilih, oleh karena itu bisa menimbulkan antipati lebih baik tidak memilih
saja. Realitas yang sudah terjadi pada pemilu 1999 dan 2004, pilihan yang sudah
dijatuhkan tidak membawa perubahan yang seperti diharapkan yaitu yang membawa
kepada kesejahteraan rakyat.

Dengan sederetan masalah krisis kepercayaan rakyat terhadap lembaga kenegaraan
dan lembaga partai politik menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
proses demokrasi yang sedang berjalan, oleh karena itu sebetulnya pemilu 2009
adalah prospek yang suram bagi bangsa Indonesia dikarenakan:

1. Kalau proses ini dijalankan terus tanpa ada perubahan sikap yang mendasar
dari partai-partai politik, hasilnya tidak akan jauh dari hasil pemilu 2005,
yaitu:
a. Akan terbentuk koalisi yang membentuk dirinya sendiri sebagai diktator
mayoritas, dimana kekuatan mayoritas dipakai untuk memperkaya dirinya sendri,
dan golongannya sendiri seperti yang telah terjadi sejak pemilu 1999 sampai
dengan saat ini. Ini tidak lebih dari penjelmaan diktator mayoritas seperti pada
masa orde baru (waktu itu mayoritas dikuasai oleh fraksi Golkar, Utusan Daerah,
dan ABRI).
b. Tidak akan terjadi proses check and balance dengan adanya oposisi yang kuat
seperti diharapkan pada negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Oleh karena
itu rakyat adalah hanya pelengkap penderita yang menderita terus.

2. Krisis kepercayaan akan terus menguat yang kejadian tahun 1997 mungkin bisa
berulang. Rakyat akan memakai jalur informal untuk memaksakan perubahan yang
diinginkan apabila jalur formal tidak mampu melaksanakan perubahan. Formalitas
hasil Pimilu 2009, akan memicu lebih jauh kepada ketidakpercyaan kepada lembaga
kenegaraan dan memerlukan reformasi ketatanegaran yang baru yang lebih adil buat
rakyat.

Dengan sederetan krisis kepercayaan yang ada, hura-hura Pemilu 2009 adalah bukan
milik rakyat, ini sekedar milik para aktifis partai politik yang mayoritas
adalah “vested interest” untuk melestarikan suatu sistem demokrasi yang lebih
menguntungkan diri mereka sendiri, kelompoknya sendiri dan sudah barang tentu
para pengusaha pendukungnya. Rakyat adalah penonton dan pelengkap penderita.

11 July 2008.