Sungguh ironis membaca perkembangan pasokan listrik di Indonesia. Khususnya pasokan listrik ke industri. Akibat terganggunya pasokan listrik tsb setiap pengusaha / investor menderita kerugian miliaran rupiah per hari. Ketika para pengusaha, termasuk 400-an investor asing asal Jepang mengajukan komplain ke pemerintah perihal hal ini, dan mengancam akan memindahkan usaha/pabrik mereka ke luar Indonesia, terutama ke Tiongkok, eh, reaksi pemerintah malah tidak menunjukkan sikap simpatik.

PLN malah menyalahkan pengusaha yang tidak mau melakukan penghematan listrik
sesuai dgn anjuran pemerintah.

Pemerintah menjawab keluhan tsb dgn berencana mengeluarkan SKB 5 Menteri untuk
mengatur perilaku para pengusaha tsb agar mau memindahkan hari kerjanya ke hari
Sabtu dan Minggu. Kalau tidak mau, malah diancam sanksi administrasi sampai
pemutusan listrik! Wah!

Wapres JK malah mengeluarkan pernyataan yg sangat lucu dan konyol, apalagi
mengingat dia juga adalah pengusaha. Apa katanya? Para pengusaha tsb, termasuk
400-an investor Jepang diminta bersabar menghadapi "cobaan" ini. Setidaknya
sampai satu tahun ke depan. Katanya, setelah satu tahun pasokan listrik akan
normal.

Lanjutnya, putusan para investyor Jepang itu untuk mengalihkan usahanya ke
Tiongkok, bukan pilihan yang baik karena kondisi di sana tidak lebih baik
daripada Indonesia.

Bagaiamana tidak konyol, para pengusaha diminta sabar menghadapi kondisi listrik
yg tidak menentu — pemadaman yang rutin tapi tidak terjadwal alias mendadak —
yg mengakibatkan kerugian miliaran rupiah setiap hari sampai satu tahun ke
depan? Pengusaha gila mana yg mau menerima usulan gila ini?

Terus, apakah para investor asing itu terdiri dari para pengusaha yg begitu
naifnya sehingga mereka begitu bodohnya mau memindahkan usahanya ke Tiongkok
padahal kondisi di sana tidak lebih baik daripada di sini? Apakah mereka itu
begitu naif sehingga tidak tahu menahu tentang kondisi investasi di Tiongkok,
dan mau-maunya dinasehati seperti yg diucapkan Bapak Wapres ini?

Di sini kelihatan bahwa pemerintah memang terkesan tidak serius, atau tidak
becus, tidak tau harus berbuat apa, menghadapi problem pasokan listrik yang
begitu sangat membahayakan kondisi perekonomian dan sosial dalam negeri.
Bayangkan saja, bagaimana jadinya kalau ancaman para investor itu untuk hengkang
ke luar ngeri rame-rame diwujudkan? Belum lagi dgn investor dalam negeri
sendiri yang juga sudah lemas menghadapi pasokan listrik yang sedemikian buruk,
kemudian tidak kuat lagi menanggung beban kerugian, menutup usahanya juga, atau
ikut-ikutan melakukan investasi ke luar negeri?

Tentang pernyataan pihak PLN yang menyalahkan pengusaha yg tidak mau memenuhi
anjuran pemerintah melakukan penghematan listrik, yg katanya, mengakibatkan
pasokan listtrik tidak cukup. Tanpa ada himbauan pun, yg namanya pengusaha pasti
akan melakukan pengeluaran biaya yg seminimal mungkin. Tidak tekecuali dgn beban
biaya listrik. Sudah pasti mereka akan melakukan penghematan untuk itu.

Rencana pemerintah yg akan mengeluarkan peraturan SKB 5 menteri selain tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat, juga isinya tentang kewajiban pengusaha
memindahkan hari kerjanya ke Sabtu dan Minggu, merupakan suatu keputusan putus
asa nan konyol. Apalagi disertai dgn sanksi, kalau tidak mau, maka pabrik/tempat
usahanya akan diputus aliran listriknya!

Pengusaha mengeluh mendapat pasokan listrik yg buruk, malah diancam listriknya
akan diputus sama sekali! Kebetulan, deh, kalau begini jadinya. Kami akan
semakin mantap untuk pindah ke negara lain. Barangkali itu yang akan dikatakan
para pengusaha tsb.

Apakah dikira begitu gampang memindahkan hari kerja? bagaimana dgn kesepakatan
kerja dgn buruh dan seluruh pegawainya? Bagaimana dengan kontak bisnis dgn
rekanan bisnis di luar negeri di hari libur? Bagaimana dgn jadwal
perjanjian/kontrak usahanya dgn klien-nya? Bagaimana dgn jadwal pengiriman
barang yg disepakati? Apakah semuanya bisa ditekuk-tekuk diubah-ubah sedemikian
mudahnya? Ada-ada saja. benar-benar parah!

Semua ini membuktikan bahwa aparat birokrat kita rata-rata tidak mempunyai roh
yg dapat memahami hal-hal yg berkaitan dengan dunia usaha dan investasi.
Semuanya dihadapi dgn perangkat peraturan-peraturan yg serba mengatur dan penuh
dgn lika-liku dan sanksi-sanksi otoriter. Bukannya membuat solusi malah semakin
membebani.