Senin, 07 Juli 2008  Sekitar tahun 1971an, saya pernah mengutarakan untuk mendorong pendirian dan mengoperasikan sebuah Sekolah Tinggi yang bermutu tinggi  dengan biaya sendiri, sehingga tidak perlu mengharapkan subsidi dari pemerintah negara.

Saya juga mengemukakan bahwa kemungkinan sekali akan memperoleh keuntungan finansial yang bisa memuaskan agak lumayan bagi  kegiatan pengoperasian Perguruan Tinggi. Kakak ipar saya yang juga seorang pengajar di perguruan tinggi sepanjang hidupnya, pada waktu saya mengemukakan idea ini, berada di depan para pendengar yang menyimak perkataan saya, tidak bereaksi dan diam seribu bahasa. Beberapa hari kemudian saya dengar dari salah satu adik saya bahwa sebenarnya kakak ipar saya itu amat tidak dapat menyetujui idea saya tersebut. Dia berpendapat, tetapi tidak  dikemukakan kepada saya secara langsung, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang kurang pantas. Kira-kira jalan pikiran dia secara singkat menyesali komersialisasi pendidikan seperti yang saya telah usulkan tersebut. Saya memang tidak dapat membuktikan bahwa pendapat saya itu adalah benar adanya, terutama karena saya tidak pernah berusaha dalam bidang pendidikan.

Pada suatu saat kakak saya tersebut merayakan usianya yang mencapai 70 tahun ketika dia sedang menjabat sebagai dekan di salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta, di depan banyak orang yang menghadiri perayaannya, tiba-tiba dengan suara lantang dia mengatakan sebagai berikut: "Adik saya ini benar, pada waktu dia mengatakan ideanya bahwa usaha dalam pendidikan amat menguntungkan, karena sekarang ternyata komersialisasi dalam bidang pendidikan telah menjalar ke mana-mana tanpa bisa dicegah."

Saya sedikit terkejut juga, sebab tanpa tanda-tanda bahwa hal ini akan diungkap, apalagi di depan hadirin yang cukup banyak, sama sekali tidak pernah saya duga-duga. Tetapi sesungguhnya hal itu sudah terlambat lebih dari dua puluh lima tahun sejak saya kemukakan idea ini untuk pertama kalinya. Kakak ipar saya itu tahun lalu  meninggal dunia, pada waktu mencapai usia yang ke 79 tahun, masih tetap mengajar di Perguruan Tinggi sampai akhir hayatnya. Saya katakan demikian itu, karena dia sedang dalam perjalanan untuk pergi mengajar pagi itu, diantarkan oleh anak bungsunya   yang mengemudikan mobilnya. Di tengah perjalanan, karena  merasa sedikit sakit di dadanya mereka singgah ke sebuah Apotik, duduk dan segera  kedengaran suara tenggorokannya seperti orang yang mendengkur. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata kakak saya tersebut telah tiada. Itulah seorang yang di mata saya adalah patut disebut sebagai seorang tokoh pendidikan yang mengakhiri hidupnya sedang dalam tugas. Peristiwa ini terjadi bulan Juni tahun 2007. Hal meninggalnya kakak ipar saya itulah yang saya pakai sebagai pokok pangkal masalah di dalam memulai tulisan ini.

Pendidikan saat ini amat mahal apabila dibandingkan dengan murahnya biaya mendapat pendidikan pada tahun-tahun sebelum tahun 1971an, 37 tahun yang lalu. Waktu itu hampir setiap anak lulusan SMA tidak ada kesukaran yang terlalu berat untuk bisa diterima menjadi mahasiswa. Tanpa terlibat ke dalam salah satu organisasi kemasyarakatan apapun seseorang dengan ijazah SMA dapat masuk ke dalam sebuah Perguruan Tinggi dan menjadi mahasiswa.

Saat ini yang menjadi pertanyaan awal kalau seseorang mau menjadi mahasiswa adalah: Berapa jumlah biaya yang diperlukan agar bisa menjadi mahasiswa? Bukan hanya mahasiswa Perguruan Tinggi biasa saja tetapi juga belajar di Akademi-Akademi, termasuk di Akademi Militer dan Kepolisian di segala tingkat.

Saya sendiri waktu mengungkap idea saya yang tidak disetujui mengenai komersialisasi pendidikan adalah karena melihat biaya pendidikan di negeri lain juga antara lain diselimuti dengan masalah biaya, tetapi banyak di antara sebabnya adalah: ada mutu ada uang atau sebaliknya.

Pada tahun 1960an di Tokyo, Jepang kalau seseorang ingin menjadi seorang dokter maka uang sebesar 100 juta Yen harus bisa disediakan bertahap bagi seorang calon dokter sampai menjadi seorang dokter, apalagi kalau belajar di Tokyo Daigaku (Tokyo University). Uang sebesar itu pada tahun 1960an bukanlah uang kecil, dan sekarangpun uang sekian itu masih merupakan sebuah jumlah uang yang besar sekali nilainya.

Saya pernah mengirim surat kepada lima Rektor Perguruan Tinggi yang terkemuka di Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Universitas Diponegoro. Pada waktu itu semua pihak dalam dunia pendidikan, berteriak-teriak memasalahkan biaya pengoperasian Perguruan Tinggi, sejak Pemerintah mengindikasikan agar Perguruan Tinggi membiayai dirinya sendiri untuk biaya pengoperasian sehari-harinya. Hal ini sudah saya kemukakan dalam tulisan berjudul Kemandirian Finansial Bidang Pendidikan.

Kembali kepada masalah ada mutu ada uang atau sebaliknya saya justru masih meragukan kemudahan dalam memilih. Setiap keluarga pasti mengharapkan putra atau putrinya itu selalu mendapat tempat dan mutu pendidikan seperti yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Dalam kebiasaan para orang tua jaman ini, apabila mereka mampu mengadakan fasilitas finansialnya, maka tugasnya hanya tinggal mencari tempat belajar yang mutu serta hasil pengajaran yang diterimanya sesuai dengan bakat dan kemauan sang Putra atau Putrinya.

Sebagaimana kita semua maklum sudah sejak sekitar dua puluh tahunan yang lalu, orang Indonesia mulai melirik fasilitas pendidikan yang mengajarkan sesuatu yang tidak biasa seperti sebelumnya. Mereka tertarik terhadap promosi sekolah yang mempunyai gaya internasional dan gaya luar negeri.

Yang mengajarkan bahasa Inggris lebih intens, itu yang dicari pada awalnya. Lalu muncul promosi universitas-universitas asal Luar Negeri, yang saling berebut dan saling berganti. Mulailah mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah yang "menyiapkan" murid-murid yang bermaksud melanjutkan belajar di universitas tertentu di luar negeri. Kemudian sebagai konsekuensi, paket-paket pelajaran yang didesain  sesuai dengan tujuan (yang bersifat menguntungkan secara komersial) tersebut mulai dikenali dan diminati oleh sebahagian anggota masyarakat yang mampu. Saya mendukung semua usaha yang berorientasi untung, akan tetapi khusus untuk bidang pendidikan di negara Indonesia yang sedang jelek keadaannya ini, dengan terpaksa saya anggap kurang pantas lah ….

Paket demi paket juga diusung beberapa PEBISNIS yang melihat peluang dalam bidang pengajaran ini. Banyak yang memasang iklan yang mengatakan bahwa ruang belajarnya dilengkapi dengan mesin penyejuk udara dan gurunya yang ekspatriat (pengajar yang orangnya berasal dari negeri asing). Ternyata promosi seperti ini sungguh memukau banyak pihak yang merasa nyaman dengan model tawaran seperti ini.

Oleh karena jelas sekali bisnis sudah cepat merasuk masuk ke dalam sanubari masyarakat pendidikan di Indonesia, maka seperti bisnis dalam bidang lain, prinsip mencari untung uang akan amat menonjol. Kalau masalah harga jual sudah ketat persaingannya, sedang mutu yang ditawarkan tidak dapat lagi dinaikkan, apa dibuat mereka?

Dengan sendirinya, untung akan bisa juga diperoleh apabila mutu diturunkan sedikit demi sedikit.

Sayangnya saya amat meragukan kemampuan pemerintah kita akan dapat melakukan kendali mutu seperti layaknya harus dilakukan. Kendali mutu adalah perlu karena akan melindungi para pelajar yang menuntut pelajaran di situ. Mereka adalah juga ujung tombak dari sebagian rakyat yang mungkin akan bisa mencapai puncak karier, karena faktor finansial keluarganya cukup bisa diandalkan. Bukankah diantara orang-orang yang kaya dan berkecukupan ini masih amat banyak yang berakhlak dan berbudi baik dan normal?

Saya ingat salah seorang pemrakarsa pendidikan pelajaran kursus bahasa Inggris yang terkenal sekitar lima belas tahun yang lalu, setelah berhasil mendirikan beberapa tempat kursus di bebagai kota besar, menjelaskan sebagai berikut.

Formulir pendaftaran yang disyaratkan bagi setiap calon peserta kursus harus dibeli dengan membayar harga sebesar sepuluh ribu Rupiah.

Para pembeli ini setelah membayar harga formulir akan bisa dibagi menjadi:

1.   Yang kembali lagi menyerahkan formulir setelah diisi

2.   Yang kembali seperti no. 1. dan batal mengikuti kursus

Menurut penuturannya yang datang berminat dan membeli formulir (tidak bisa dikembalikan uangnya) jumlahnya besar sekali, tetapi selain tempat terbatas dan penolakan dilakukan karena telah diberitahu sebelumnya bahwa penerimaan sesuai dengan daftar urut, maka dari penjualan formulir saja telah terkumpul banyak uang. Seperti diketahui kursus biasa dilakukan sekitar dua jam perhari dan ada beberapa tahap waktu. Kalau setiap tahap ada murid peserta kursus berjumlah seratus lima puluh orang dalam beberapa kelas, maka dalam satu hari mungkin saja, tercapai angka seribu orang peserta kursus.  Siapa menyangka bahwa formulir yang seharga Rp.10.000,- per lembar akan dengan gampang menghasilkan uang sebesar Rp.10.000.000,- bagi mereka yang diterima.

Kalau yang batal mencapai duapuluh persen pembeli formulir maka, sudah kelebihan uang dua juta Rupiah lagi. Ingat uang sekian lima belas tahun yang lalu, masih amat berarti, karena harga USDollar hanya di bawah tiga ribu Rupiah saja.

Itu adalah sekedar conto dari formulir pendaftaran yang asalnya hanya paling dua lembar kertas yang berisi daftar  isian data yang diminta. Selebihnya adalah hasil photocopy. Setuju belajar berarti akan ada "ritual pembayaran" yang bertubi-tubi. Selain uang kursus per bulan atau per paket tiga bulanan dan seterusnya, masih ada lagi pengeluaran uang untuk keperluan macam-macam dalam kaitannya mengikuti kursus. Di dalam hal terakhir seperti ini biasa dipraktekkan di Sekolah Dasar sampai Lanjutan, baik Negeri, Afiliasi Agama dan Kejuruan. Taman Kanak-Kanak pun ada yang uang sekolahnya sungguh luar biasa tingginya.

Sungguh amat berat rasanya memperoleh pendidikan di negara kita saat ini. Kapan gratis? Sudah didengungkan dan masih amat sedikit terasa. Hanya ada beberapa contoh unik di beberapa Kabupaten yang progresif seperti Kabupaten Jembrana di Bali dan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah. Seharusnya pemerintah pusat merasa malu terhadap Kabupaten-Kabupaten ini. Kalau belum bisa meniru Kabupaten yang seperti ini dengan alasan tidak mampu secara finansial, kita semua tidak usah mencari kambing hitam dengan terjadinya dan adanya korupsi. Saya meraba dan memang belum bisa memberi angkanya, tetapi terasa kuat sekali dugaan saya kalau pemerintah mau melakukan penghematan di segala bidang, pasti akan terkumpul pengeluaran yang selama ini dianggap boros, akan dapat digunakan untuk mencapai cita-cita lama: Pendidikan Gratis Paling Tidak Sampai Tingkat SMU.

Apa yang bisa dianggap pemborosan??

Kita mulai dari atas saja: Pengawalan Presiden dan Wakil disederhanakan total.

Hal seperti ini telah lama dikerjakan di Singapura, Jepang, Kanada dan lain-lain negara di Eropa. Presiden mengajak rombongan sebanyak-banyakya maksimum dua puluh orang saja, dengan memanfaatkan Kedutaan-Kedutaan kita di negeri-negeri yang dikunjungi Presiden. Tidak usah malu, merasa kurang gengsi atau merasa menjadi bangsa yang melarat. Charter pesawat dan menginap di  tempat yang wah agar dihindarkan!

Ingatlah bahwa semua langkah seperti itu dibayar oleh uang rakyat.

Kan sesungguhnya data telah menunjukkan bahwa menurut  kenyataannya penduduk Indonesia yang masih masuk ke dalam kategori miskin memang puluhan juta banyaknya?! Banyaknya Menteri supaya dikecilkan jumlahnya sehingga akan di bawah dua puluh orang saja, dengan pertama-tama menghapuskan jabatan semua MENKO. Sidang Kabinet akan mangkus (effective), dan keputusan akan lebih cepat dapat diambil. Kujungan-kunjungan pejabat pemerintah harus dikurangi sebanyak mungkin ke daerah-daerah di dalam negeri, karena sudah ada Gubernur yang amat banyak  Bupati-Bupatinya dan yang sudah melampaui bilangan banyak sekali jumlahnya. Mereka harus difasilitasi dengan peraturan dan undang-undang sehingga para pejabat daerah itu bisa maksimum kerjanya dengan menggunakan hanya sedikit saja biaya. Gunakan alat elektronik dan komputer yang semakin lama semakin murah harganya dan semakin canggih kemampuannya. Pejabat tidak boleh GAPTEK atau Gagap Teknologi (IT illiterate). Kemampuan sebelum menjabat, harus benar-benar ditunjukkan, misalnya dalam ilmu komunikasi masa, ilmu pemerintahan dan teknologi peralatan komputer serta kemampuan membuat perencanaan seperti halnya para pekerja profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta besar. Jangan karena penampilan yang bersifat selebriti, kepandaian mengerahkan masa untuk bertengkar di tingkat bawah yang horisontal, memeras modal usaha swasta untuk kepentingan politik saja yang bisa lolos. Yang mempunyai sejarah jejak langkah seperti ini, bekas nara pidana, agar tidak dibolehkan ikut dalam pemilihan daerah, apalagi pemilihan umum nasional.

Dengan mengusulkan beberapa hal yang "sukar" seperti ini, saya hanya berkepentingan bahwa pada ujungnya nanti  penghematan akan tercapai, uang yang telah pernah diboroskan akan bisa dipakai untuk membantu membebaskan rakyat dari beban pendidikan yang amat berat ini, menjadi wajar seperti negara-negara lain.

Janganlah kita berdebat kusir seperti telah diberitakan: ajakan Wakil Presiden untuk menghemat penggunaan listrik sehari-hari, tanpa memberitahukan berapa dia sendiri menggunakan jumlah listrik di kediaman pribadinya dan kantor dinasnya. Hal seperti ini pernah dialami oleh Al Gore yang selalu berteriak-teriak tentang global warming, tetapi seseorang yang sedikit jahil, sempat bisa mengungkapkan pemakaian listrik di rumah Al Gore sehari-harinya juga besar melebihi yang pantas seperti seorang sekaliber dia. Saya tidak mengingini Wakil Presiden yang ikut memerintah Negara kita akan mengalami nasib seperti yang menimpa Al Gore. Tidak usah dan tidak perlu Wakil Presiden mengancam akan bertindak keras terhadap rakyat dan Mall serta fasilitas umum lainnya. Mulailah dengan instansi-instansi pemerintahan sendiri dahulu, baru yang diluarnya, dilakukan kelola yang sesuai penghematan yang didambakan. Kalau rakyat biasa, tidak usah diajari untuk menghemat, karena yang sudah melakukan penghematan saja sampai hari ini masih belum mampu membayar tagihan listrik  dengan lancar.

Bagaimana sih sebaiknya cara mengukur kemakmuran sebuah bangsa?

Listriknya sekianWatt per kapita per hari?

Airnya sekian liter per orang per hari?

Beras dan sayurannya sekian gram per orang per hari?

Pendidikannya minimum tingkat SD, SMP, SMU atau apa?

Semua menggunakan standard apa? Standard Hemat, Standard Industri Indonesia atau Standard WHO??

Sekali lagi semboyan saya: MEMPERBAIKI KEADAAN, HARUS DIMULAI DARI DIRI SENDIRI TERLEBIH DAHULU.