Senin pagi, Akhir Juni 2008.  Kembali saya terusik dengan pemberitaan di Metro TV, saluran televisi dari Media Grup milik pengusaha sekaligus politikus Surya Paloh ini membahas para menteri dan anggota DPR dengan mengutip dan mengamini pernyataan petinggi BIN Samsir Siregar—bahwa ada menteri sontoloyo, sebuah pernyataan yang tidak seharusnya keluar dari orang inteljen negara, karena inteljen negara bukan inteljen pemerintah. Ia bekerja untuk negara. Pernyataan Samsir mengingatkan kita pada pola pemerintahan Orba.Saya terusik karena saya meyakini bahwa salah satu faktor penunjang
kredibelitas media masa adalah independensi dari berbagai kepentingan
dan tekanan. Walau memang tidak mudah untuk menjaga kredibelitas
demikian, tetapi intervensi yang sedemikian rupa sehingga media lebih
menjadi corong pemilik atau kelompok tertentu, maka media tersebut
telah melanggar hak publik akan informasi yang berimbang. Sebagaimana
kita tahu, bahwa pemilik Media Grup adalah juga petinggi Partai
Golkar, partai penunjang pemerintahan SBY-JK yang menyatakan pasang
badan menghadapi hak angket kenaikan BBM yang telah disepakati DPR.

Dalam bedah editorial tersebut Sugeng Suparwoto, anggota dewan redaksi
Media Indonesia secara provokatif menyebutkan bahwa seharusnya kebinet
dibersihkan dari orang-orang yang tidak konsisten, yakni partai
penunjang pemerintah yang otomatis menyetujui keniakan harga BBM,
tetapi melalui fraksi partainya di DPR malah mendukung hak angket
untuk mempertanyakan keniakan harga BBM. Karena menurut logika Sugeng
fraksi dari partai pendukung pemerintah seharusnya menjadi
kepanjang-tanganan dari partai pendukung pemerintah yang juga
menempatkan orangnya di kabinet SBY-JK.

"Seharusnya kabinet dibersihkan dari orang-orang demikian,"tegas Sugeng.

Jika pernyataan itu datang dari pengurus partai atau pihak tertentu,
bukan dari jurnalis, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan,
karena bisa saja menggambarkan posisinya dalam konstelasi yang sedang
menjadi topik pembicaraan, tetapi karena pernyataan tersebut keluar
dari orang media, maka hal ini menurut hemat saya menjadi
permasalahan tersendiri, yang mengusik pemahaman kita tentang perlunya
media bersikap independen dan tidak berpihak. Apalagi menyangkut
polemik yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa. Ketidak
berimbangan ini dikhawatirkan akan memberikan bias informasi yang
menyesatkan.

Dalam editorial juga tidak menyinggung substansi permasalahan dari
topik yang dibicarakan, yakni hak angket atau hak bertanya dari DPR
soal kenaikan harga BBM. Sugeng lebih menekankan kepada etika politik
partai-partai politik di senayan. Padahal jika kita jujur, sudah
terlalu banyak etika politik di gedung wakil rakyat itu tidak lagi
diindahkan. Bahkan bukan hanya etika politik, tetapi banyak dari
anggota DPR yang melanggar hukum dan moralitas. Sehingga
mempertanyakan etika politik dari para wakil rakyat menjadi sesuatu
yang sangat naif, apalagi jika dikaitkan dengan hak angket tentang
kenaikan harga BBM.

Jika kita simak salah satu alasan dari pengusul hak angket adalah
berhubungan dengan ketidakjelasan informasi dan mekanisme kebijakan
energi, terutama menyangkut besaran pendapatan dan pengeluaran dari
sektor migas, misalnya tentang sistem bagi hasil antara pengusaha
migas dengan pemerintah, yang dinilai banyak pihak penuh ketertutupan.
Bahkan DPR sekalipun tidak dapat mengakses MOU nota kerjasama antara
pemerintah dengan pengusaha migas mitra pemerintah. Dalam hak angket
inilah mereka berharap dapat membuka akses tadi, sehingga nantinya
akan dapat disimpulkan sejauhmana kebijakan pemerintah untuk menaikan
harga BBM Mei lalu itu dapat dimahfumi.

Tetapi sekali lagi permasalahnya bukan pro kontra tentang hak angket
keniakan harga BBM serta nuansa politiknya, termasuk tudingan window
dressing partai –partai politik menjelang pemilu 2009 nanti. Yang
menjadi permasalahan adalah hadirnya media yang menyuarakan
kepentingan politik tertentu yang dapat membuat bias informasi publik.
Apalagi hal ini dilakukan oleh media masa sekelas Metri TV dan Media
Indonesia—Maka saya menyebutnya monster media. Yakni media besar yang
menjadi menakutkan bagi kehidupan demokrasi, di saat masyarakat masih
terbatas dalam mengakses informasi secara utuh. Dengan media cetak
nasional dan TV nasinal milik Media grup ini monster itu
memperlihatkan taringnya membela majikanya.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa kita memang sudah memahami kondisi
media grup dengan Surya Paloh sebagai pemiliknya, juga sepak
terjangnya selama ini. Bukankah ini negara demokratis dan bebas bagi
siapapun untuk memilih lapangan usaha yang diinginkanya. Tatapi
permasalahanya adalah bahwa bisnis media sejak awal telah kita pahami
dan sepakati merupakan ranah penyampaian informasi yang berimbang dan
penting bagi publik, sehingga hak publik akan informasi tidak boleh
dinegasikan oleh kepentingan politik dan kepantingan lainya yang
mendistorsi informasi tadi atas nama kepentingan pemilik atau pemegang
kepentingan.

Saya berpendapat kita tidak boleh membiarkan media dijadikan corong
bagi kepentingan tertentu, untuk itu kita perlu melakukan berbagai
upaya untuk mecegahnya. Karena distrosi dan bias informasi apalagi
yang dilakukan secara sengaja atau by design adalah sebuah kejahatan
atas kebebasan informasi.