(Alumni Lemhannas RI, Angkatan 2005 (KSA-XIII), Pengurus Pusat Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL)) Di tengah riuhnya perhelatan piala Eropa, perhatian masyarakat politik Indonesia mungkin akan sedikit teralihkan dari Swiss dan Austria.
Maklum, tak lama lagi, tepatnya 22 Juni 2008, pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah
(Jateng) bakal digelar. Pilgub Jateng itu diikuti lima pasangan calon
gubernur (Cagub)-calon wakil gubernur (Cawagub). Pasangan Bambang
Sadono-M Adnan diusung Partai Golkar dan Bibit Waluyo-Rustriningsih
dijagokan PDIP. Ada lagi pasangan Sukawi-Sudharto (Partai
Demokrat-PKS), Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (PPP dan PAN), plus
Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif yang dijagokan PKB.

Partai Golkar maju ke medan Pilgub Jateng ibarat raksasa yang sedang
terluka, menyusul kekalahan mereka di beberapa daerah yang justru
menjadi lumbung suara saat pemilu 2004: Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Selain itu, Golkar juga mengalami penzaliman yang `seolah-olah' tidak
di ketahui SBY di beberapa tempat. Kasus terakhir, di Maluku Utara,
sebuah keputusan pemerintah yang didasarkan pada fatwa Mahkamah Agung
(MA) memutukan calon Gubernur Golkar dinyatakan kalah. Padahal
sebelumnya, KPU Pusat telah menyatakan kemenangan menjadi milik Golkar.

Pada 2 Juni lalu, Pemerintah menetapkan Thaib Armayn dan Abdul Gani
Kasuba (yang diusung Partai Demokrat) sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku Utara terpilih. Mereka mengalahkan pasangan Partai
Golkar, Abdul Gafur dan Abdurahman Fabanyo. Putusan itu dinilai telah
memakai standar ganda.  Sebab, pada kasus yang sama di Pilgub Lampung,
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Golkar, yang juga telah
mengantungi ketetapan MA, justru tidak diakui. Kasus  Pilgub Lampung
hingga kini terkatung-katung.

Dalam menyikapai kasus Pilgub Lampung, pemerintah memakai salah satu
pasal dalam UU No.32/2004 sebagai argumen dan menyatakan bahwa
penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih
sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Karena itu, Presiden, Mendagri, dan MA tidak berhak menetapkan hasil
pilkada. Lihat, betapa kontras sikap itu dengan penyikapan pemerintah
dalam kasus pilgub Maluku Utara, ketika pasal dalam UU No.32/2004 itu
justru tidak pernah dipergunakan dan terkesan disembunyikan rapat-rapat

Artikel berjudul `Pohon Beringin Tak Lagi Rindang' yang ditulis
saudara Mazhar, Litbang SINDO (13/6), kemudian menarik untuk disimak.
Di sana ditegaskan, sebagai pemenang pemilu 2004 yang memiliki jam
terbang paling lama, Golkar pantas merasa terluka. Dalam jagat
politik,  permainan orang dalam Presiden SBY dinilai Golkar sudah
sangat kasar dan tak lagi cantik.

Tapi, Golkar tak mau lama-lama menoleh ke belakang. Pilgub Jateng
sudah di depan mata. Bisa dimaklumi jika Partai Golkar berharap banyak
dari Pilgub g ini. Bahkan, setelah serangkaian kekalahan yang dialami,
  Pilgub Jateng bagaikan pertaruhan hidup mati bagi para pemimpin
Partai Golkar periode sekarang.

Apalagi, sejumlah survei yang telah dipublikasikan menunjukan, Pilgub
Jateng masih memberi harapan bagi Golkar, terutama jika dibandingkan
Pilgub Jawa Timur dan Pilgub Bali yang sebentar lagi juga bakal
digelar.  Jateng memang lumbung suara Partai Demokrasi
Indonesia-Perjuangan (PDIP). Tapi, calon Golkar diyakni cukup populer
di sana.

Pada pemilu legislatig 2004, PDIP menang di Jateng dengan 5.245.879
suara. Dari 29 kabupaten dan enam kota di Jateng, PDIP unggul di 24
kabupaten dan 4 kota. Sisanya dimenangkan Golkar (Rembang dan Kota
Salatiga), PKB (Tegal, Pekalongan, dan Kudus), dan PPP (Jepara dan
Kota Pekalongan).

Namun, belajar dari pengalaman Pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara,
terlihat bahwa partai besar yang secara tradisional punya basis suara
terbesar di daerah pemilihan tidak otomatis memenangkan Pilgub. Jadi,
harus dikatakan bahwa lima kontestan Pilgub Jateng memiliki peluang
sama besar. Pada akhirnya, efektivitas kerja mesin politik partai
pendukung dan kerja keras pasangan Cagub-Cawagub akan menjadi penentu.

Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis
(Puskaptis) menempatkan Sukawi Sutarip-Sudharto sebagai pasangan
paling popular. Puskaptis melakukan survei pada 14-25 April 2008
terhadap 1.191 responden di Jateng. Sukawi-Sudharto unggul di 4
kabupaten dan 2 kota.

Namun, Lembaga Survey Nasional (LSN)–bekerja sama dengan Lembaga
Studi Teranova– punya versi lain. LSN memperkirakan, Pilgub Jateng
2008 diwarnai persaingan ketat jago PDIP dengan jago Partai Golkar.
Untuk mendapatkan hasil final, Pilgub Jateng mungkin berlangsung dua
putaran.

Survei LSN  menunjukkan pasangan Bibit-Rustriningsih dan Bambang-Adnan
meraih dukungan yang nyaris sama besar, sekitar 26,3 persen. Di tempat
ketiga pasangan Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (10,9 persen) dan di
urutan berikutnya adalah Sukawi Sutarip-Sudharto (10,4 persen) serta
Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif (1,9 persen). Potensi golput relatif
tinggi, Sekitar 23,9 persen publik belum memutuskan akan memilih
siapa. Survei LSN dilaksanakan 2-13 Mei 2008 di 38 kabupaten/kota di
Jawa Tengah. Total responden 571 orang dengan tingkat kesalahan
sekitar 4,1% pada tingkat kepercayaan 95 pesen.

Ihwal popularitas calon gubernur, survei LSN menempatkan Bambang
Sadono di urutan teratas (58,6 persen), disusul Bibit Waluyo (58,1
persen). Untuk cawagub, Rustriningsih, Bupati Kebumen itu, menempati
urutan pertama (53,5persen) disusul Muhammad Adnan, yang ketua PWNU
Jateng non aktif (46,8persen).

Survei itu memperlihatkan calon yang diusung Partai Golkar, Bambang
Sadono, sangat kompetitif. Kalau mesin politik Partai Golkar bekerja
efektif, sangat besar peluang bagi Bambang Sadono untuk meraih hasil
gemilang. Dan itu, untuk sementara, bisa menjadi obat pelipur lara
bagi banyak orang Golkar. Kegeraman dan keinginan untuk cepat-cepat
bercerai dengan pemerintah bisa direm sedikit demi sedikit.

Secara objektif, Golkar sebaiknya memang tidak bercerai dengan SBY.
Sebab, jika bercerai, pengaruhnya pada peta politik nasional akan
sangat besar. Bagimanapun, Ketua Umum Partai Golkar tidak bisa
dipisahkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Jika Golkar
berpaling dari pemerintah, kinerja dan ritme kerja pemerintah bisa
terganggu. Sikap para menteri akan terbelah. Apalagi, sudah menjadi
rahasia umum, sebagian besar menteri, baik yang dari berasal dari
Golkar maupun dari luar Golkar, lebih nyaman berunding dan memecahkan
masalah dengan Wakil Presiden. Sebab, pasti ada solusi yang cepat
didapat. Berunding dengan Presiden kerap memerlukan banyak waktu,
pertimbangan, dan saran. Tidak jarang keputusan baru bisa diambil
ketika persoalan sudah tidak lagi memerlukan keputusan karena sudah
lewat momentumnya.

Apa jadinya juga kalau Golkar yang selama ini pasang badan di parlemen
saat pemerintah mendapat tekanan tiba-tiba berubah sikap. Menghadapi
Fraksi PDIP sebagai oposan saja sudah membuat para menteri SBY
seringkali sesak nafas. Apalagi kalau opsoan itu ditambah Partai
Golkar yang memiliki kekuatan 126 kursi. Pemerintah pasti akan menjadi
bulan-bulanan.

Sebagai anak bangsa, kita tentu tidak ingin mendengar kata perpisahan
terlanjur terlontar, baik dari mulut SBY maupun JK, sebelum waktunya.
Kita justru berharap di sisa waktu pemerintahan ini, pasangan SBY-JK
tetap seiring mengatasi berbagai persoalan bangsa yang tengah menghimpit.

Betul, di sisi lain, banyak orang yang mendorong agar Golkar tidak
menyandera diri di bawah ketidakpastian kelanjutan pemerintahan ini.
Sebab, kalau melihat body language SBY, dan sikap yang ditunjukan
orang-orang terdekatnya, kecil kemungkinan SBY rela berbagi kekuasaan
lagi dengan JK di 2009. Apalagi pundit-pundi keuangan tim sukses SBY
untuk 2009 telah melimpah ruah. Itu berbeda saat ia running di tahun
2004. Waktu itu fulus SBY terbatas. Keterbatasan itulah yang diisi
oleh duet JK dan Ical (Aburizal Bakrie) — dua calon presiden  yang
mundur dari konvensi Partai Golkar.

Bergabungnya JK dan Ical ini, melengkapi kompoisisi three musketeers
yang meyatukan pesona wajah (SBY), kelincahan (JK), dan kekayaan
(Ical). Dan itu menghantar ketiganya menjadi Presiden, Wakil Presiden,
dan Menteri Koordinator.

Demi masa lalu, ada baiknya SBY dan JK merenung dan merajut kembali
kisah-kisah manis perjuangan dahulu. Sebagai manusia, pasti ada
kealpaan. Sebagai pemimpin, pasti ada kakurangan dan kelebihan. Tugas
penting bagi orang-orang di sekeliling dua pemimpin ini adalah
memperkecil perbedaan, bukan malah mempertajamnya. Sehingga slogan
`Bersama Kita Bisa' yang dipakai mengerek pasangan SBY-JK meraih
kemenangan, tidak menjadi olok-olok `Bersama Kita Tidak Bisa!'.