Mengupas masalah kepercayaan, keyakinan, baik itu dikategorikan sebagai agama, aliran dalam suatu agama atau ajaran sempalan, tidak akan pernah mencapai titik final, karena urusan kepercayaan memang tidak sama dengan rumus-rumus matematika yang akan selalu seragam, berlaku secara universal dan tak perlu diperdebatkan karena sudah final.



Dalam berkeyakinan, setiap kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok dan
dianggap sudah final bisa dikategorikan sebagai kesesatan oleh kelompok lain.
Perilaku ritualitas pengikut suatu aliran yang diakuinya sudah benar dan baku,
sesuai dengan ayat-ayat dalam kitab suci yang diyakininya, bisa justru dinilai
murtad oleh pihak lain.

Inilah romantika hidup beragama, ketika umat beragama, atau penganut suatu
aliran agama, berada di tengah komunitas yang pluralis. Yang berbeda-beda
agamanya, keyakinannya, juga alirannya.

Klaim kebenaran adalah hak setiap penganut agama atau suatu aliran. Tak ada
orang menganut suatu keyakinan agama yang tidak yakin bahwa apa yang diyakininya
itu merupakan yang paling benar, paling baik dan paling sempurna.

Penafsiran

Masalahnya, ketika dalam matematika tak ada penafsiran, dalam agama justru
penafsiran menjadi masalah. Dari perbedaan penafsiran atau pemahaman inilah
kemudian menjadi titik pangkal keberangkatan kelompok-kelompok tertentu untuk
saling mengklaim sebagai pemilik kebenaran.

Masalah ini menjadi berekses negatif ketika melahirkan sikap main hakim sendiri,
apalagi kalau disertai tindakan anarkhisme. Sebaliknya akan berekses positif
andaikata dikembangkan melalui dialog yang dapat membangun keluasan wawasan,
selfkoreksi, introspeksi dan mampu melahirkan pencerahan.

Dalam kasus Ahmadiyah, aliran Islam yang masuk ke Indonesia sekitar tahun
1924-1926 ini (dan antara lain dianut oleh HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim,
Bung Karno dan lain-lain) telah melahirkan ekses negatif, karena yang tidak
sepaham dengan aliran tersebut mengadilinya secara sepihak sebagai sesat dan
telah melakukan penodaan agama, sehingga perlu dibubarkan dan pemerintah
dituntut untuk melaksanakan pembubaran tersebut.

Berkait dengan hal itu, kiranya apa yang dikemukakan oleh Prof Dr Din
Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah, perlu untuk kita pelajari.
Menurut Din, Ahmadiyah adalah suatu keyakinan dan pembubaran terhadap kelompok
keyakinan bukanlah solusi. Sebab menurutnya, “ini berkaitan dengan kepercayaan
atau keyakinan seseorang yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, meskipun
organisasinya bubar. Justru ini akan menimbulkan resistensi bagi mereka “

Din Syamsuddin juga menegaskan bahwa “kebijakan tentang pembubaran Ahmadiyah
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan bukan ormas-ormas keagamaan. Din
berkeyakinan, meski dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, keyakinan para
pengikut Ahmadiyah masih tetap akan hidup.

Solusi yang lebih elegan menurut pimpinan ormas Muhammadiyah itu adalah “bila
dilakukan dengan dialog tentang keesaan Allah serta Muhammad sebagai nabi dan
rasul akhir zaman. Perlu juga dilakukan dialog yang menekankan dakwah Islam
secara persuasif.

Dalam pandangan Din Syamsuddin, kalangan Ahmadiyah perlu dirangkul, dan
kalangan yang menuntut pembubaran Ahmadiyah juga perlu dirangkul ke dalam akidah
Islam yang benar.

Dalam diskusi "Kebebasan Beragama" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi
Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pelarangan terhadap
Ahmadiyah sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius dan tidak bisa ditolerir,
apalagi kalau disertai pembiaran terhadap tindak anarkhisme yang menghalangi
kebebasan beragama.

Bahkan menurut Hamim Ilyas, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, MUI perlu "disadarkan" kembali. Fatwa haram dan aliran sesat kepada
Ahmadiyah jelas bertentangan dengan konstitusi dan HAM yang menjamin kebebasan
beragama dan memeluk kepercayaan.

MUI memang pernah menegaskan bahwa dalam kasus Ahmadiyah ini yang dipersoalkan
bukan "kebebasan beragama" tapi "penodaan agama" dan itu harus dihukum. Yang
dipertanyakan, apakah pendapat atau fatwa MUI yang memvonis bahwa Ahmadiyah
telah melakukan penodaan agama merupakan suatu keputusan hukum yang harus
ditaati oleh Pemerintah dan oleh yang dijatuhi vonis?

Siapa yang berhak menilai bahwa suatu aliran keagamaan telah melakukan penodaan
agama? Ini perlu kita renungkan dan dicari solusi pencerahannya agar di negeri
kita ini agama tidak melahirkan tragedi bekepanjangan.

Penulis adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya UI.
(dimuat pertama kali di Majalah SINERGI INDONESIA, Juni 2008)