Membaca butir-butir keputusan tentang Ahmadiyah sebagaimana dicetak  di koran KOMPAS hari ini (10/06/2008) memperlihatkan sistematik  rusaknya pemerintahan sekarang. Jika dibandingkan dengan era jendral  besar masih berkuasa maka redaksional keputusan yang melibatkan dua  departemen dan satu kejaksaan tidak sejanggal seperti ini.  Pertanyaannya, dimanakah para konsultan ataupun para ahli dari  pembantu menteri/jaksa untuk memberikan masukan dalam merumuskan  keputusan tersebut?
Dari kasus seupil ini saja, pemerintah tidak mampu untuk berjalan
dalam koridor pondasi Negara Bangsa (Pancasila dan UUD 1945) apalagi
kasus-kasus besar dengan berkompleksitas permasalah besar. Sekedar
menghadapi para fundamentalis agama, dimana Presiden sendiri
menyatakan bahwa pada intinya. Negara tidak akan tunduk terhadap
tekanan ataupun acaman oleh kelompok atau golongan tertentu. Tetapi
kenyataanya nyali Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagi presiden
langsung ciut. Takhala menghadapi ribuan demonstran tidak sopan
menyambangi istananya. Saat itu juga diperintahkanlah para
pembantunya untuk segera mengeluarkan SKB. Agar dia bisa dinner
dengan nikmat dan tidur nyenyak tidak lagi pening mendapatkan
intimidasi. Presiden sebagai panglima tertingi angkatan bersenjata
menghadapi fundamentalis agama bisa tidak bernyali.

Kewibawaan memang tidak ditentukan hanya oleh postur tubuh semata
melainkan oleh konsistensi dan kekonsek wenan dalam memegang janji.
Jika postur tubuh sebagai parameternya maka hasilnya akan seperti
terjadi di Negara ini apalagi postur itu sekedar pertanda bongsor.
Memang bongsor sebagaimana pada anak memperlihatkan phisik semata
berkesan besar. Tetapi tidak diimbangi oleh terasahnya nalar dalam
berolah pikit dengan diikuti konsistensi dan kekonsekwenan atas
prinsip-prinsip yang dipegangnya. Jadinya antara perbuatan dan
kenyataan tidak sinkron atau malah bertolak belakang satu dengan
lainnya. Itulah salahnya bangsa yang tidak pernah mau belajar dan
lebih bodoh dari keledai paling bodoh sekalipun. Menilai seseorang
sekedar dari kulit tetapi tidak menilainya dari isi (kualitas dan
kapabilitas) personal bersangkutan.

Adalah mudah dan sangat gampang bila bangsa ini lebih cerdas bukan
mengedepankan emosional dalam memilih seorang pemimpinnya. Dari
jejak rekam jabatan yang diembannyapun akan dengan mudah mengetahui
personal seperti apa yang hendak dipilihnya itu. Bagaimana bisa
mengharapkan lebih dari seorang pemimpin jikalau kapasitas dan
kapabilitasnya pada jabatan dibawahnya saja hasilnya adalah
kegagalan? Sebagaimana SBY ini dimana konon di militer dia adalah
salah satu personal terbaik hingga bisa meraih bintang tiga
dipundaknya hingga pensiun. Sempat menduduki jabatan tinggi di Mabes
ABRI hingga menjadi Menko dari dua Presiden berbeda yang dibawah
jabatan itu kerusuhan komunal berbau keagamaan merebak di Ambon dan
Poso. Sebagai Menko dia telah gagal mengemban mandat tugas yang
diembankanya sebagai pertanggungjawaban terhadap Negara Bangsa yang
telah mengajinya. Tetapi aneh dan bin ajaibnya bangsa ini yang
gampa terserang penyakit isomia kegagalan tersebut tidak menjadi
faktor pertimbangan dalam memilih. Kalau kemudian hasilnya (keadaan)
seperti sekarang itu kesalahanmu sendiri bukan SBY ataupun Jusuf
Kalla karena kibulanya bersama kita bisa, bisa ya racun ular.

Kembali ke permasalahan SKB tentang Ahmadiyah, SBY tidak pernah
belajar mengenai pengalamannya menjadi Menko di dua Presiden
terdahulu. Konflik atas nama agama tidak mudah untuk didamaikan dan
sebelum konflik itu menjadi tidak terkendali dibutuhkan komintmen
kuat untuk mencegahnya. Pembiaran atau malah membelokkan inti
permasalahan dengan mengeluarkan SKB berpotensi memberikan angin
kepada para persekutor. Seharusnya SBY melindungi semua warga negara
dengan mengedepankan hukum dan peraturan. Barangsiapa melanggar
hukum dan peraturan maka aparat kemananan dalam hal ini polisi harus
metidaknya dengan tegas. Tidak larut ikut campur dalam urusan
keimanan dan kepercayaan orang lain apalagi hal itu karena desakan
dari para persecutor. Dengan begitu SBY sudah melanggar sumpah
jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjunjung
tinggi ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
kasus ini, hal tersebut bisa menjadi titik untuk mengimpeach dirinya
dari jabatan sebagai Presiden.

Pertanyaanya adalah adakah partai-partai di DPR berkeinginan untuk
melakukannya? Paling tidak sebagai sebuah peringatan untuk
menyadarkan bahwa menjadi Presiden tidak bisa seenaknya memenuhi
keinginan kelompok atau golongan tertentu. Walaupun itu
mengatasnamakan agama sekalipun, apalagi bila bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar Negara ini, yaitu sekali lagi Pancasila dan
UUD 1945. Apabila hal ini luput dan tidak diperhatikan maka kedepan
penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar akan terjadi dan ketika kesadaran itu datang maka semua sudah terlambat. Memang kesadaran itu biasanya datang paling belakang dan begitu pula dengan penyesalan sehingga semuanya sudah tidak bisa lagi diperbaiki.

Keputusan bersama tentang Ahmadiyah dari butir 1 hingga butir 6
dimana dikeputusan tersebut disebut sebagai diktum memang sangat
sumir kalau meminjam istilah hukum.

Diktum 1, para pendukung pluralisme ataupun kekebasan beragama
sebagaimana diakui dan dijamin oleh Negara tidak diperkenankan untuk
berdemontrasi mendukung Ahmadiyah. Walaupun dukungan itu murni
datang dari kesadaran sebagai warga Negara bukan atas prakarsa dari
Ahmadiyah maka para demonstran akan dikenai sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
"………., atau mengusahkan dukungan umum……."
Jadi yang berminat untuk demo mendukung Ahmadiyah tidak perlu
dilakukan kalau tidak ingin kena diktum 3 sebagaimana isi SKB ini.

Diktum 2, persoalan yang menjadi api para fundamentalis melakukan
tidakan anarkisme serta persekutor terhadap Ahmadiyah baik material
ataupun inmaterial. Disini pemerintah telah ikut campur tanggan
terhadap kepercayaan yang Ahmadiyah yakini.

Diktum 3, sanksi sesuai peraturan perundang-undangan terhadap
pelanggarnya yang dilakukan Ahmadiyah baik perseorangan, organisasi
ataupun badan hukumnya.

Diktum 4, himbaun agar menjaga dan memelihara kerukunan umat
beragama. Sayangnya diembel-embeli hanya untuk Ahmadiyah bukannya
untuk seluruh pemeluk agama lain. Permasalahan dipersempit hanya
untuk kasus Ahmadiyah sedangkan diluar Ahmadiyah masalah tentang
persekusi agama terus saja terjadi.

Diktum 5, sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan
secara umum tidak khusus untuk Ahmadiyah semata seperti Diktum 3.

Diktum 6, ini paling tidak masuk akal sebagaimana sudah disinggung
di paragraph depan. Dimana kutipan lengkap sebagimana dibawah ini:

"Memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk
melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan
pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini."

Konyol bukan? Memangnya petanda tangan SKB ini bukannya pemerintah
sendiri? Apakah mereka siluman mengatasnamakan pemerintah hingga
terbitnya SKB. Hal ini juga mencerminkan tidak berkualitasnya ketiga
pejabat bersangkutan juga para staff pembantunya. "….langkah-langkah
pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan
keputusan bersama ini." kongkretnya seperti apa? Langkah-langkah
pembinaan, apakah penganut Ahmadiyah perlu pembinaan? Pembinaan
seperti apa? Agar meninggalkan keyakinanya untuk bergabung dengan
main stream Islam seperti FPI dan jaringannya? Ini bisa disebut
penindasan atas kebebasan menjalankan keyakinan dan kepercayaan.
Kalau pemerintah sudah ikut campur masalah keyakinan kelompok atau
golongan maka hasilnya seperti ini. Seharusnya pemerintah menjadi
wasit yang fair play sesuai undang-undang dan peraturan dan jika ada
yang melanggarnya maka aparat kepolisian dikedepankan.