PEMILU 2009 masih tahun depan. PILEG dan PILPRES. Gerilya kampanye sudah dimulai. Konvoi dalam rangka hari apa. Ada yang mengunjungi petani. Ada yang ikut-ikutan makan nasi aking, padahal tahun-tahun kemarin tidak dilakukannya. Ada yang lain-lain pula. Kasak-kusuk, tudang-tuding, seakan kompetisi kursi memang mensahkan semua itu.



Kau masih percaya pada mereka-mereka, yang lihai menjual penderitaan
kaum marhaen demi satu tujuan : meraup materi dari kursi? Silakan
kalau kau masih percaya. Pilih apa yang kau percaya. Bebas. Merdeka.
Tapi aku tidak pernah akan percaya pada mereka-mereka, baik secara
individu maupun dalam perisai partai resmi. Aku setia pada partaiku,
GOLPUT.

A. Dua Partai dalam Satu Rumah

Pada tahun 1980-an aku mulai mengenal partai-partai peserta PEMILU.
PPP, GOLKAR, dan PDI. Ayahku, yang bekerja di swasta, bertahan dengan
partai pilihannya, partai titisan Bung Karno. Ibuku, yang bekerja di
salah satu BUMN di daerah kami ketika itu, bilang, "Pilih partai yang
ngasih kita makan."

Aku bertanya dalam hati, partai apa yang memberi kami makan.
Setahuku, ibu dan ayah bekerja keras, bukan duduk bersila di depan
kantor BUMN untuk mengemis makanan. Di rumah pun tidak pernah ada
kunjungan dari orang-orang partai itu untuk memberi makanan. Kenapa
ibu bisa bilang seperti itu? Lagian, usiaku sendiri belum cukup untuk
mendapat hak pilih.

Begitulah, di rumah kami, ada dua partai yang sedang bertarung, baik
secara ideologis maupun pragmatis, meski aku buta total soal politik
dan intrik-intrik partai peserta PEMILU.

B. Bertemu Dua Fungsionaris Partai Berbeda di Dua Tempat

Pada tahun 2000-an ibu kawan saya bilang, "Kamu milih partai apa?"
Aku jawab, "Partai GOLPUT saja." Maka, sebagai kader sebuah partai X,
beliau menceramahi aku, bahwa sebagai warga negara Indonesia yang
baik, aku harus begini-begitu dalam pesta demokrasi.

Dua tahun kemudian seorang pensiunan aparat dan kini fungsionaris
bahkan ketua di dewan pimpinan cabang partai Z yang berasaskan agama
A, menegur aku, "Anda tinggal di mana?" Bah! Mentang-mentang tua,
pakai sok pikun pula. Kujawablah, "Indonesia." Sebenarnya sih aku mau
bohong karena dia berlagak pikun begitu, aku tinggal di Swiss. Tapi
aku tidak berani bohong pada orang tua bangka begitu, takut kena
tulah durhaka.

"Nah, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, Anda wajib mengikuti
peraturan pemerintah di sini," begitu ceramahnya.

Aku bukan warga negara Indonesia yang baik? Oh! Aku yang bekerja
secara formal dan tidak sudi melakukan tindak pidana seperti mencuri,
menipu, membunuh, menggarong, menodong dan kriminalitas lainnya, dan
tindak perdata seperti menilep tanah orang atas nama pembangunan dan
lain-lain, kenapa status kebaikan berwarganegaraku digugat ya?

"Anda wajib menggunakan hak pilih Anda dalam PEMILU."
"Pak, hidup itu pilihan. Mau menggunakan hak atau tidak, mau memilih
atau tidak memilih, itu pilihan."
"Berarti Anda GOLPUT."
"Seratus untuk Bapak. Silakan dibagi-bagikan untuk fakir miskin."

Kemudian si tua bangka itu bertanya, "Anda berasal dari mana?"
Kujawab cepat, "Seberang!"

Lantas tua bangka itu menawarkan aku bergabung dengan partai yang
dianutnya. "Anda butuh biaya mudik, partai kami akan membiayainya.
Gratis. Dapat uang saku lagi. Kalau hari besar, Anda bisa minta
beberapa rupiah dan pakaian baru untuk berhari raya," bujuknya. Tak
lupa pula dia mengisahkan masa lalunya bersama partai X. Di partai
wajib itu, katanya, dia tidak mendapat apa-apa. Hanya kewajiban
memilih partai itu. Tidak ada kompensasi yang cukup menghibur. Tidak
seperti partai Z, yang kini dianutnya, bahkan dia terpilih sebagai
pimpinan DPC-nya.

"Syaratnya apa, Pak?"
"Anda menjadi anggota dan menerima kartu anggota partai Z."
"Kalau aku tidak punya kartu anggota?"
"Ya tidak dapat. Khusus anggota."
"Berarti kebaikan partai Bapak hanya berlandaskan keanggotaan yang
ujung-ujungnya untuk meraih perolehan suara? Orang atau rakyat di
luar anggota, tidak dipedulikan oleh partai Z?"
"Ya jelas."
"Rakyat itu bukan warga negara Indonesia, ya, Pak? Yang tidak menjadi
anggota partai Bapak berarti bukan warga negara yang baik, ya, Pak,
sehingga tidak usah dipedulikan?"

Si tua bangka tidak mau menjawab. Dia kembali menawarkan aku
bergabung, menjadi anggota, dan mendapatkan fasilitas sebagai
anggota.

"Pak, sebagai warga negara Indonesia, aku pilih bekerja untuk
menghidupi diriku. Aku tidak mau membebani organisasi, yang mana aku
tidak bekerja tapi minta ini-itu."

Akhirnya pembicaraan itu berakhir dengan ucapan selamat jalan. Aku
tidak tahu pemikiran apa yang ada di benaknya mengenai sikap politik
yang aku ambil. Aku tidak peduli apa pun persepsinya tentang aku,
apalagi soal baik-buruk karena dia bukan Nabi atau Tuhan. Yang jadi
pemikiranku, apakah makhluk tua bangka yang sudah berpengalaman dalam
politik dan partai politik semacam itu menilai seorang warga negara
Indonesia yang baik dan wajib dipedulikan nasibnya apabila ia sudah
menjadi anggota partai. Di luar partai Z, tidak perlu dipedulikan dan
termasuk bukan warga negara Indonesia, dan warga negara yang buruk.
Dasar Partai Disintegrated!

C. Warga Negara Indonesia yang Baik

Semasa sekolah dari SD sampai SMA, nilai Pendidikan Moral Pancasila
(PMP)-ku atau kemudian diganti dengan PPKn, tidak pernah merah di
raport. Di SMA aku sudah ikut Penataran P4 sebagaimana program rezim
ORBA. Nilai hasil ujianku untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewarganegaraan pun tidak pernah E alias tidak lulus.
Secara formal aku diakui. Bukankah aspek formalitas menjadi
superpenting di Republik Munafik ini?

Dalam kehidupan sehari-hari aku tidak memiliki catatan merah dalam
tata pergaulan di lingkungan aku tinggal, baik di Bangka, Yogyakarta
maupun kini Jakarta. Waktu melanjutkan pendidikan di Yogyakarta,
beberapa kali aku diminta jadi MC acara 17 Agustusan, dari malam
tirakatan hingga esoknya pas pembagian hadiah lomba 17-an.

Di kepolisian setempat, di mana aku pernah tinggal, aku tidak pernah
menjadi penjahat, baik mencuri jemuran sampai mencuri kas negara
alias korupsi. Aku tidak tertarik pada kegiatan kriminal dan narkoba
sejak aku sedang mengalami masa puber pertama di Bangka. Sekarang
usiaku dua kali lipat masa puber itu, semakin mantap memegang prinsip
hidup dalam tata pergaulan umum beserta hukum-hukum formal-informal
yang mengaturnya.

Akan tetapi, bagaimana bisa kedua kader partai berbeda itu bisa
menggugat status kewarganegaraanku dalam konteks baik-buruk hanya
gara-gara aku memilih GOLPUT?
Apakah orang-orang partai, baik partai X, Z maupun lainnya itu bisa
menjamin diri bahwa mereka adalah warga negara yang baik, yang tidak
melakukan praktik-praktik kotor seperti suap, korupsi, rekayasa data,
menyelewengkan uang rakyat, dan lain-lain walaupun masing-masing
mengibarkan bendera agama hingga ke lapis langit ke-7? Bagaimana
dengan oknum partai di DPR yang diciduk aparat karena kasus korupsi?
Bagaimana oknum-oknum DPR merengek-rengek minta tambah ini-itu
padahal jaminan materi termasuk asset pribadi serba mewah, sangat
jauh dari income seorang pengemis selama 30 tahun? Belum lagi bisnis
kebijakan. Dasar Partai Rakus!

D. Kompetisi Partai-Partai Berebut Kompensasi

Mengapa orang-orang aktif dalam berpartai, aktif pula mendeskreditkan
partai lainnya atas nama sesama Warga Negara Indonesia yang Baik? Ya,
jangankan kepada kader GOLPUT seperti aku ini, dengan partai pesaing
saja mereka bisa berseberangan dan berhasutan. Apakah GOLPUT
sebenarnya diam-diam merupakan pesaing berat bagi partai-partai resmi
di Indonesia?

Kalangan partai seringkali menyesali pilihan orang untuk "memilih
tidak memilih" alias GOLPUT karena mereka mencurigai kertas-kertas
suara yang kosong akan dimanfaatkan oleh partai-partai pesaing
mereka. Bagiku, sikap semacam itu justru superkeliru dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kebangsaan yang sektarian
itu menyedihkan!

Tampaknya politik "devide et impera" menjadi lestari dalam bentuk
persaingan partai mengumpulkan massa semata demi kursi yang ujung-
ujungnya sama sekali tidak menyentuh rasa peduli-simpati terhadap
kesengsaraan rakyat miskin Indonesia. Orang-orang pentolan partai
seringkali terlena pada menara gading perpolitikan nasional sehingga
lambat-laun rasa kemanusiaan sebagai sesama warga negara Indonesia
tumpul, dan akhirnya mereka teralienasi dengan program-program yang
bercorak hedonisme dan materialisme. Memalukan sekali!

Contoh yang masih hangat, yaitu kenaikan harga BBM, kebijakan BLT,
busung lapar, gizi buruk, bunuh diri massal, lumpur LAPINDO, dan lain-
lain sama sekali tidak menjadi bahan kajian yang benar-benar
melibatkan kesatuan nalar dan nurani seoptimal mungkin. Kalau pun
kemudian ada, kegiatan itu pun tidak lebih dari usaha menjaring
simpati dan suara untuk kemenangan partai dan calon presiden mereka
di PEMILU 2009 nanti.

E. Memilih Tidak Memilih

Salah satu keputusan berpolitik praktis dalam setiap PEMILU
yaitu "memilih tidak memilih" alias GOLPUT seharusnya bahan
introspeksi serius oleh para pemikir dari semua partai. Mengapa
sebagian rakyat memilih sebagai kader GOLPUT, selain lantaran tidak
terdaftar atau tidak didaftarkan oleh RT setempat?

Reformasi 1998 dan bermunculannya partai baru memang merupakan bukti
adanya apresiasi yang bagus dari sebagian besar masyarakat Indonesia.
Namun euforia politik itu akhirnya tidak efektif dan cenderung
diskriminatif hingga berbalik memarjinalkan sebagian rakyat dari tata
pergaulan manusia Indonesia yang ber-Pancasila. Partai-partai besar
ternyata hanya sibuk berebut kenikmatan dunia tanpa peduli kian
sengsaranya rakyat menghadapi tekanan ekonomi sebagai akibat
kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada
kepentingan rakyat.

Realitas carut-marut perpolitikan dan kebijakan yang "anti rakyat"
ini semakin menambah jumlah simpatisan dan kader GOLPUT meski
validitas datanya masih harus dikaji lebih cermat-cerdas. Paling
tidak, di masyarakat telah berkembang "mosi tidak percaya" terhadap
partai (lembaga legislatif) dan pemerintah (lembaga ekskutif) yang
mengobral janji kosong lewat mulut para jurkam dan jubirnya. Atribut
agama A-B-C tidak lebih dari gincu di bibir dower mereka.

Aku berani bilang begitu lantaran setiap hari aku bergaul dengan kaum
marhaen, rakyat pinggiran, yang berstatus kuli kasar, pengangguran,
dan karyawan bergaji minimalis. Nonsens perubahan, perbaikan itu!
Bahkan ada satu kejadian nyata, di sebuah warung kopi pinggir jalan
seorang simpatisan partai dengan baju kaos oblong hitam
bertuliskan "Rakyat Jangan Mau Dibodohi", begitu berapi-api bicara
soal politik, kebijakan kenaikan harga BBM dan kehebatan Bung Karno.
Ketika ditanya, apakah dia mengerti dasar-dasar ilmu politik beserta
istilah-istilahnya dan apakah dia memiliki buku-buku Bung Karno, dia
langsung mati api alias diam dengan kebingungan. Spontan orang-orang
di sekitarnya tertawa sambil mencela, "Tidak usah ikut-ikutan kalau
memang tidak mengerti. Ngomong jasa Bung Karno, satu buku karya Bung
Karno saja tidak punya. Kamu simpatisan Partai Payah Sekali, ya?"

Oleh sebab di atas, keputusan "memilih tidak memilih" alias GOLPUT
dalam setiap PEMILU merupakan pilihan yang logis, analitis dan
kritis. Rakyat tidak mau lagi salah memilih, di mana partai dan orang
pilihan ternyata lebih menikmati fasilitas kursi daripada
memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat tidak mau lagi mendukung partai
dan orang-orang yang hanya memakmurkan diri sendiri dan tidak peduli
pada derita rakyat, serta justru berbalik semakin menyengsarakan
rakyat.

Sudah saatnya para juru kampanye partai-partai tidak menjual obat
panu kepada rakyat yang sakit mag akut, atau menjual pepesan kosong
kepada rakyat yang kelaparan akibat menjulangnya harga sembako. Sebab
negara Indonesia ini bukan hanya milik partai-partai, melainkan
seluruh rakyat Indonesia. Penderitaan kaum marhaen dan rakyat jelata
bukanlah iklan jitu bagi posisi politik yang berujung pada hedonisme-
materialisme kader partai (bersenang-senang di atas penderitaan
rakyat). Dan, jangan cuma bisa melecehkan orang yang "memilih tidak
memilih" alias GOLPUT tanpa melakukan introspeksi dan melakukan
perubahan positif bagi beban hidup seluruh rakyat Indoensia terlebih
dulu!

Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih, baik di Legislatif maupun
Eksekutif, haruslah benar-benar tulus berpihak kepada kehidupan
seluruh rakyat Indonesia yang adil, tentram, makmur dan sejahtera,
bukan melulu menuntut kemakmuran oknum beserta partainya tanpa
memikirkan nasib seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau masih
memikirkan keuntungan/kemakmuran pribadi, mohon – sekali lagi –
jangan menjual kesengsaraan rakyat lantas mengkhianatinya! ***

Rawabuaya, Mei 2008

*) ditulis oleh kader GOLPUT sejati dalam rangka menyongsong PEMILU
2009