portugis belanda inggris sudah pergi
bung karno hatta sudah mati
kini kita dijajah bangsa sendiri



Kemiskinan harus dilawan, itu benar dan betul. Tapi bagaimana
melawannya, jelas tidak bisa dijawab hanya dengan kata "benar"
atau "betul", bukan?

Pakar harta, pengusaha kelas paus, lembaga kehartaan, lembaga sosial,
departemen kekayaan, dan lain-lain pun bisa mahir berbusa-busa bila
bicara soal definisi miskin, dan strategi jitu menaklukkan
kemiskinan. Data-data valid, teori-teori ampuh, bukti-bukti sahih di
luar negeri bahkan ayat-ayat sakti Kitab Suci pun dipakai sebagai
elemen materi pembicaraan, baik dalam skala warung kopi maupun
ballroom hotel bintang sejuta di Ibukota Negara bahkan di Ibukota
Luar Negara.

Selama ini angka kemiskinan – yang dikeluarkan oleh lembaga manapun –
merupakan angka yang sama sekali jauh dari realitas. Entah secara
kriteria, validitas, maupun rekayasa yang keterlaluan. Dan kemiskinan
di Indonesia seringkali hanya menjadi semacam obyek mati-kurang gizi
yang seenak udel bisa dicabik-cabik di mimbar-mimbar atau seminar-
seminar, lantas ditendang langsung ke tong sampah. SBY, JK, Marie
Pangestu, Sri Mulyani, dan Aburizal Bakrie, pun tidak akan pernah
mampu menanggulangi kronisitas kemiskinan di Negeri Zamrud
Kathulistiwa ini. Mengapa?

Orang-orang yang sama sekali tidak berasal atau tinggal bertahun-
tahun dalam kemiskinan, tentu tidak akan pernah menyelami arti
kemiskinan atau kemelaratan. SBY, JK, Marie Pangestu, Sri Mulyani dan
Aburizal Bakrie tidak berasal dari keluarga supermelarat. Proses
pencapaian ekonomi dan sosial mereka tidaklah dimulai dari
kemelaratan ekonomi-sosial dalam arti yang sesungguhnya. Akibatnya
apa? Tunggu dulu.

Perbedaan yang jelas antara kemiskinan dan orang miskin, antara
definisi kemiskinan dan kriteria orang miskin, Anda pasti
memahaminya. Buku-buku, kisah kesuksesan orang-orang, kotbah-kotbah
agama, dan tips-tips kaya-raya di media massa tidak akan pernah
menjadikan mayoritas rakyat miskin Indonesia bisa lepas dari jerat
kemiskinan. Kebijakan-kebijakan pemerintah di akhir masa jabatannya
justru kian menjerat bahkan mencekik orang miskin.

Ya, kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi di Republik Munafik ini.
Bukan kemiskinan yang sedang dilawan pemerintah, melainkan orang-
orang miskin-lah yang dilawan atau target utamanya. Orang miskin
telah diposisikan sebagai target utama dalam operasi sapu jagad
nusantara yang dilakukan oleh pemerintah RI atas rakyatnya sendiri,
seolah-olah orang miskin dilarang tinggal-hidup di Indonesia. Oh iya
begitu?

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Apa yang sesungguhnya berada di balik BLT yang digelontorkan
pemerintah SBY-JK dalam rangka menyongsong kenaikan harga BBM? Apa
motivasi pemerintah sesungguhnya?

Orang-orang bijak menganjurkan, jangan kamu beri seekor ikan tetapi
berilah sebuah kail. Namun SBY-JK malah memberi seekor ikan yang
bernama BLT – bukan kepanjangan dari BeLuT. Atau dengan kata lain,
kebijakan BLT bukan merupakan hasil akhir dan alternatif satu-satunya
yang telah melalui proses berpikir bijaksana.

Kebijaksanaan SBY dan JK sebagai manusia, yang kata orang bahwa
manusia itu makhluk paling mulia di bumi karena bernalar dan
bernurani, sepatutnya ditinjau kembali. BBM bukan sekadar cairan
berenergi yang menjadi kebutuhan mekanis benda-benda mati. Dan BLT
bukan obat mujarab untuk mengantisipasi persoalan krusial yang
disebabkan oleh cuaca anomali BBM. SBY yang bergelar doktor bidang
pertanian pun gagal menerapkan ilmunya dalam persoalan pangan
Indonesia, apalagi JK yang jelas-jelas seorang pengusaha yang
mempunyai satu-satunya orientasi hidup yaitu keuntungan material atas
keringat-darah orang-orang!

Begitulah kemudian BLT seharga Rp.100.000,- per kepala keluarga
miskin digelontorkan bersamaan dengan dinaikkannya harga BBM.
Sementara para pembantu SBY-JK tidak lebih dari jongos-jongos
merongos tanpa pendidikan apa-apa alias orang-orang superguoblok
alias boneka-boneka peradaban, yang memang hanya boleh/bisa membebeki
perintah sang majikan.

Yang tak kalah malangnya, sebagian kepala desa tidak becus mendata
warganya yang masuk kategori miskin. Atau BLT menjadi proyek bagi
kepala desa tertentu, yang kemudian menganggap BLT yang mengucur itu
menjadi semacam "rejeki nomplok" bagi kepala desa tersebut. Tidak
beda dengan raskin dan jatah bahan pokok lainnya yang semula
diperuntukkan bagi rakyat miskin.

SUAP (Suatu Upaya Akhir Pemerintah)

Suap adalah memasukkan sesuatu, semisal makanan, ke dalam mulut orang
lain, terutama orang tersebut dalam kondisi tidak berdaya atau tidak
bisa makan secara normal. Misalnya bayi, anak-anak, orang sakit, dan
lain-lain. Suap dilakukan dalam konteks kondisi yang memang wajar dan
sepantasnya.

Suap juga merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia. Di Jawa,
balita yang susah makan, akan disuap (dicekoki) oleh ramuan khusus
untuk memicu nafsu makan, semisal air darin papaya. Di beberapa
seremonial pernikahan, adegan suap-menyuap termasuk inti acara. Tidak
bisa tidak. Mempelai pria menyuap mempelai wanita, lalu sebaliknya.
Atau kedua mempelai menyuap dalam waktu bersamaan. Ada filosofis
sakral dalam adegan tersebut sehingga termasuk bagian inti dari
seremonial pernikahan di beberapa wilayah di Indonesia.

Akan tetapi, ada satu suap yang yang paling tidak senonoh, yaitu
memaksa masuk sesuatu hanya demi suatu kepentingan. Sebelum disuap,
orang bisa cerewet, bawel, dan ngomel-ngomel. Tapi ketika mulutnya
disuap, otomatis orang itu harus membagi konsentrasinya antara merasa
dan mengunyah. Paling tidak, sesuatu yang telah disuapkan itu cukup
ampuh untuk mengalihkan sistematika logika yang sebelumnya dipakai
untuk hal yang lain.

Suap tersebut merupakan kebiasaan lumrah bahkan seolah sah dalam tata
karma pergaulan sosial-ekonomi hirarkis, entah itu mengurus KTP,
surat kesehatan, surat ijin ini-itu dan lain-lain. Ketidaksenonohan
ini sengaja dilumrahkan untuk mempercepat suatu proses birokrasi
sesuai dengan kepentingan penyuap dengan dalih "terima kasih atas
kerjasamanya", "uang rokok" (padahal jumlahnya bisa untuk beli saham
pabrik rokok!), "sekadar bukti kecil kemitraan" dan sejenisnya, di
samping juga telah menjadi kepentingan tertentu bagi pihak yang
disuap atau yang biasa mereka
sebut "sampingan", "seseran", "sambilan" dan sejenisnya.

Dalam lingkungan kecil, seorang RT menerima "suap" dari seseorang
untuk memperlancar proses pembuatan kartu C-1 dan tanda penduduk
dengan bayaran yang jauh melebihi biaya administrasi sebenarnya dan
kelebihan itu masuk kantong pribadi si pak RT. Di sini sudah bisa
berarti si pak RT korup alias korupsi. Begitu pula dalam lingkungan
bisnis, seperti surat ijin tempat usaha, keamanan, dan seterusnya,
praktik suap-menyuap begitu menggurita. Jadi, kalau ada tokoh yang
berani berkoar bahwa korupsi bukan budaya Indonesia, berarti selama
ini dia hidup di kutub utara tanpa jaringan transportasi,
telekomunikasi dan informasi, dan tidak satu pun orang pernah
mengunjunginya!

BLT merupakan upaya menyuap rakyat miskin agar setuju atas tindakan
pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tindakan ini
memperlihatkan secara gamblang betapa bobroknya mentalitas
penyelenggara pemerintahan RI, dan sama sekali tidak menggunakan
integritas nurani-nalar yang utuh-memadai. Praktik suap – money
politic – dihalalkan dan diajarkan oleh pemerintah.

Lantas, mengapa pemerintah menyuap rakyat melalui kebijakan BLT?
Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan Founder
Father-nya menuliskan teks proklamasi kemerdekaan "atas nama rakyat
Indonesia". Artinya, setinggi apa pun jabatan seseorang dalam Negara
RI, rakyat-lah yang memiliki kekuatan paling dahsyat. Perjuangan
melawan imperialisme asing tidak akan sukses tanpa campur tangan
rakyat. Berapa pun jumlah tentara, kalau tanpa rakyat niscaya sia-sia
perjuangan itu. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak akan
menjadi patung di Jakarta hingga sekarang.

Dalam perjalanan politik Indonesia, reformasi 1998 merupakan momen
kesadaran bangsa atas arti penting rakyat. Bahwa sekuat apa pun
tangan besi pemerintah menghantam para aktivis anti neokolonialisme,
rakyat yang bersatu adalah lawan potensial bagi pemerintah. The
Smilling General yang bertangan baja mutu tinggi pun harus lengser
keprabon. Beberapa kilas sejarah bangsa Indonesia lainnya juga
memperlihatkan posisi rakyat sebagai sekumpulan Daud di hadapan
gerombolan Goliath. Di sisi lain, kalangan DPR kembali menjadi rekan
bisnis kebijakan pemerintah, rakyat tetap menjadi organisasi
perlawanan paling gigih bagi pemerintah sebab rakyat bisa melihat
sendiri bahwa kalangan DPR telah menampakkan wujud aslinya sebagai
Dewan Penipu Rakyat, dan menjadi bagian dari konspirasi nasional demi
kemakmuran mereka sendiri.

Oleh karenanya, SBY-JK harus mempertimbangkan keberadaan rakyat dalam
menentukan kebijakan yang akan-pasti mempengaruhi kehidupan rakyat.
Persoalan BBM disadari secara sesaat oleh SBY-JK sebagai persoalan
sangat sensitif. Namun, karena kesadaran tersebut bersifat sesaat,
lagi-lagi Doktor bidang Pertanian dan Pengusaha besar itu keliru
mengimplementasikannya. Dicetusnyalah BLT yang jauh sekali dari
proses analitis yang rasional.

Ya, sangat tidak rasional. Perhitungan BLT dengan nilai Rp.100.000,-
dan selesai di situ berarti tanpa memperhitungkan imbas kenaikan BBM
terhadap produk barang dan jasa yang jelas-jelas membuat nilai
Rp.100.000,0 tersebut bagai semilir angina sesaat di gurun sahara.
Ini jelas pula sama sekali tidak memiliki nalar dan nurani yang
terintegrasi dengan benar-baik. Sampai begitu parahkah SBY dan JK?

Selama masa pemerintahan SBY-JK, kenaikan BBM terjadi sebanyak 3
kali. Sejarah kenaikan harga BBM selalu sejajar dengan kenaikan harga
bahan pokok dan barang-barang lainnya. Dan selama masa
pemerintahannya, berita tentang gizi buruk, nasi aking, orangtua
mengajak keluarga bunuh diri akibat tekanan ekonomi yang sangat berat
telah menjadi konsumsi informasi wajib bagi publik.

Lingkup bernalar SBY-JK tentang BBM ternyata belumlah luas.
Maksudnya, imbas dari kenaikan harga BBM bukan sekadar naiknya ongkos
naik angkutan kota jurusan Kampung Melayu – Blok M, tiket bis lintas
propinsi jurusan Jakarta – Jogjakarta, angkutan laut Sabang –
Merauke, atau pesawat terbang jurusan Jakarta – Jayapura. Melainkan
pula pada produk-produk barang dan jasa lainnya. Belum lagi rakyat
terbebas dari antri minyak tanah, BBM lainnya sudah pula kian susah
dan mahal.

Dalam keseharian SBY-JK pun tidak akan pernah mereka membeli bensin
di SPBU setiap hari, atau bersusah-payah antri minyak tanah. Juga
membeli bahan-bahan pokok lainnya. Akibatnya, jadilah harga BBM
dinaikkan oleh mereka, dan penyuapan berupa BLT dilakukan! Sebelumnya
melalui program pendidikan dan kesehatan gratis yang ternyata hingga
sekarang "jauh kampanye dari kenyataan". Kesejahteraan yang telah
dinikmati oleh SBY-JK turut mematikan nalar dan nurani mereka
terhadap kesengsaraan rakyat.

Sementara itu swasembada beras belum juga berhasil diterapkan oleh si
Doktor bidang Pertanian. Sungguh sia-sia gelar akademis yang demikian
mentereng tetapi tidak juga diterapkan sebagai bukti nyata seorang
doktor. Belum adanya swasembada beras secara signifikan malahan
rakyat terpaksa mengonsumsi nasi aking seharusnya menjadi perhatian
pihak Institut Pertanian Bogor untuk meninjau kembali (menggagalkan!)
gelar doktor yang disandang oleh SBY karena jelas merusak
kredibilitas gelar akademis dan institusi pendidikan tinggi. Tapi
kelihatannya IPB tidak merasa malu atas paradoksal gelar SBY dan
realitas di Republik Munafik ini.

Dan satunya lagi, si Pengusaha berkumis malu-malu yang berkoar-koar
soal kebijakan gas mengganti minyak tanah yang belum genap satu tahun
diterapkan itu, pun tetap berkobar-kobar ketika berbicara di televisi
meski tabung-tabung gas 3 kilogram tengah terengah-engah menuju
pelosok tanah air. Semangat yang sama sekali tidak memiliki
kepedulian terhadap sense of crisis di Republik Munafik ini.

Sekarang perut sebagian besar rakyat harus berkerut-kerut karena
harga-harga bahan pokok berlomba-lomba menyaingi harga BBM. Berita
seputar gizi buruk, nasi aking, orangtua mengajak keluarga bunuh diri
akibat tekanan ekonomi yang sangat berat akan tetap menjadi konsumsi
informasi wajib bagi publik. Dari keseluruhan realisasi kebijakan
pemerintah adalah : melawan orang miskin, berkawan dengan orang kaya.
Maka, orang miskin dilarang hidup di Indonesia. Sungguh mengenaskan
memiliki pemimpin yang hanya memberi mimpi tentang kemakmuran dan
kesejahteraan!

Sesungguhnya, Bung Tomo, Bung Karno, dan Bung Hatta telah mati.
Imperialisme itu bukan lagi dilakukan oleh negara lain, melainkan
oleh pemerintah Republik Munafik sendiri terhadap rakyatnya. Penjajah
paling keji di muka bumi bukanlah Inggris, Prancis, Spanyol,
Portugis, Belanda, Jepang, Amerika Serikat atau mungkin Jerman,
melainkan oleh sekelompok bumiputera sendiri!

Sesungguhnya pula harta tidak memiliki saudara. Kakak bisa membunuh
adik, bapak membunuh ibu, orangtua membunuh anak, anak membunuh
orangtua, dan seterusnya. Kelimpahan harta yang diraup orang-orang
besar tidak lantas membuat mereka merasa memiliki saudara bernama
rakyat. Di sinilah penindasan dan penghisapan atas saudara sendiri
terjadi dengan gamblang !

Apakah Semua Kesalahan SBY-JK saja?

Kebijakan pemerintah harus lebih dulu diperhadapkan dengan para wakil
rakyat alias DPR. Sayang sekali, lembaga legislatif satu ini gagal
berperan semestinya dalam memperjuangkan rakyat sehingga kenaikan
harga BBM pun tidak mampu dihadang. Mengapa DPR gagal? Dan bagaimana
peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara?

DPR dan MPR hanya simbol belaka. Berita seputar gizi buruk, nasi
aking, orangtua mengajak keluarga bunuh diri akibat tekanan ekonomi
yang sangat berat tidak pernah bisa menyentuh nalar dan nurani DPR-
MPR yang telah terbentengi oleh tembok materialisme. Bukan dampak
kenaikan harga BBM yang mereka diagnosa-analisa secara lebih seksama
dan menyeluruh bagi kehidupan ratusan juta warga negara RI, melainkan
menuntut kenaikan gaji dan tunjangan mereka sendiri.

Memang beginilah nasib Republik Munafik pasca reformasi saat ini.
Rezim ORBA ternyata bukan satu-satunya rezim bobrok di Indonesia
karena selama rezim ORBA memerintah Indonesia masih bisa
berswasembada beras dan tidak terjadi rutinitas antrian minyak tanah.
Runtuhnya ORBA dulu ternyata memunculkan rezim yang tak kalah rakus
dan bengisnya. 100 tahun Kebangkitan Nasional menjelma Kebangkrutan
Nasional. Kebangkrutan mentalitas penyelenggara negara hingga seluruh
pelosok ruang di Republik Munafik ini

Dan bagaimana dengan rakyat yang telah memilih mereka melalui pesta
demokrasi dengan konvoi kendaraan berbahan bakar gratis dan nasi
bungkus? Itulah kini yang menjadi tuaian sebagian rakyat yang menjadi
simpatisan partai dan capres dengan kampanye berbahan bakar gratis
itu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah
disetujui oleh DPR justru menunjukkan bukti : Orang Miskin Dilarang
Tinggal-Hidup di Indonesia !

Di dunia televisi, berita-berita kemiskinan pun harus berkelahi
dengan sinetron-sinetron remaja bertabur mobil mewah. Kalangan sineas
Indonesia turut menyukseskan program "Orang Miskin Dilarang Hidup di
Indonesia". Sense of crisis-humanism penyelenggara hiburan sudah
mati! Alasan bahwa kemewahan menjadi syarat kunci untuk membuka lebar
peluang tayang produksi bisnis hiburan layar kaca merupakan salah
satu sikap pro terhadap program pemerintah tersebut.

Kiranya sebagian lirik lagu Badut yang dinyanyikan oleh Iwan Fals-
Swami pada awal tahun 1990-an masih relevan dengan kondisi
kebangkrutan mentalitas insan sineas di Republik Munafik ini. Para
peragawati peragawan senyam-senyum seperti badut. penyanyi dan
pemusik, bintang film nampang seperti badut.

Apakah Reformasi 1998 Akan Menjadi Revolusi 2008 ?

Reformasi sudah sepuluh tahun tetapi kondisi rakyat kian melarat.
Sebagian kalangan menyebutkan visi-misi reformasi 1998 gagal.
Mengapa? Akibat terinfeksi kebangkrutan mentalitas pengelola negara.
Amien Rais yang pernah digelari Bapak Reformasi, ternyata tidak lepas
dari masalah kebangkrutan mentalitas itu. Contoh paling nyata yaitu
Kasus Dana Kampanye PEMILU 2004 dari Departemen Kelautan dan
Perikanan yang pernah mencuat tahun 2007 lalu dan melibatkan nama
Profesor Doktor Amien Rais.

Reformasi memang masih belum membuat rakyat merdeka dari penjahan
pemerintahannya sendiri. Jalan yang mungkin ditempuh selanjutnya oleh
rakyat adalah REVOLUSI.

Ya, REVOLUSI ! Sebab reformasi masih saja menjadikan rakyat sebagai
musuh, tumbal, dan obyek bagi penyelenggara negara di Republik
Munafik ini. Kata "rakyat" hanya menjadi semacam sakarin (pemanis
buatan) dalam kampanye PEMILU Legislatif dan Eksekutif. Para bajingan
kebijakan tidak pernah mengerti apa fungsi nalar dan nurani, dan
bagaimana sepatutnya memadukannya dengan posisi strategis dalam
menggelontorkan kebijakan di tengah kehidupan rakyat. Dan jika
kondisi tersebut dibudidayakan, rakyat tidak akan pernah menjadi
mitra pemerintah dalam menyukseskan visi-misi para pendiri bangsa
yaitu menuju masyarakat yang adil, tentram, makmur, dan sejahtera.

Oleh karenanya, jika REVOLUSI terpaksa ditindaklanjuti sebagai
pilihan terakhir dan tidak bisa ditangguhkan lagi, biarlah itu
terjadi di Republik Munafik ini. Biarlah peristiwa Mei 1998 terulang
bahkan lebih parah dan menyeluruh di seluruh pelosok Republik Munafik
ini dalam nama REVOLUSI. Biarlah orang-orang yang gila jabatan
politik maupun jabatan strategis publik tidak seenaknya menjual
nama "Rakyat" hanya demi kepentingan material mereka sendiri. Biarlah
pentolan dan pentilan partai-partai politik sadar bahwa fungsi partai
bukanlah Pusat Transaksi Bisnis Jabatan. Jika tidak demikian, jangan
heran : ORANG MISKIN DILARANG TINGGAL-HIDUP DI INDONESIA !

*******
Rawabuaya, Mei 2008

*) ditulis oleh Kader GOLPUT Sejati